JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menyepakati kerja sama pembangunan 1 juta rumah termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Qatar (government to government/g to g).

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama (MoU) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan pihak investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Dengan begitu, Qatar menjadi investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo.

"Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah. Kemudian tugas kami, kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara," kata Maruarar usai menandatangani perjanjian kerja sama di Istana Merdeka, Rabu.

Ia menuturkan, penyiapan lahan itu bakal dilakukan bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dengan memanfaatkan lahan milik PT KAI, Perumnas, hingga Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Kemayoran dan sekitar Senayan.

Maruarar bilang, pembangunan 1 juta rumah ini bakal dilakukan di wilayah perkotaan.

"Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata, kemudian juga sesudah Pak Erick, DJKN, dan Mensesneg, kami juga akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan di Indonesia," ucap dia.

Di kesempatan yang sama, Sheikh Abdul Aziz Al Thani menuturkan, investasi ini menjadi bentuk relasi yang kuat antara Indonesia dengan Qatar.

"Saya seorang investor dan kelompok saya datang untuk berinvestasi di Indonesia, di bidang perumahan sosial bagi masyarakat. Jadi kami akan mengerjakannya secara profesional dengan seluruh kelompok di belakang saya," tandasnya.

SUKABUMI, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, mengungkap Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi mengambil ancang-ancang untuk menyiapkan anggaran hingga Rp 3 miliar untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

"Saya belum menghitung secara perinci, mungkin Rp 2-Rp 3 miliaran untuk tahun 2025. Biasanya ada dari provinsi untuk Kkabupaten atau kota," kata Kusmana Hartadji kepada awak media di SMAN 5 Kota Sukabumi, Rabu (8/1/2025).

"Mudah-mudahan (MBG) tidak menggerus anggaran kami," tuturnya.

Nantinya, Kota Sukabumi akan memiliki sekitar tujuh Satuan Pelayanan Penyedia Gizi (SPPG) yang tersebar di tujuh kecamatan yang ada.

Lanjut Kusmana, setiap SPPG diprediksikan bisa memproduksi sebanyak 3.000 hingga 3.500 porsi untuk penyediaan MBG.

"Satu dapur harus mengakomodasi 3.000-3.500 porsi. Mudah-mudahan cukup satu kecamatan, satu dapur. Kami dukung program ini agar betul tepat sasaran, tepat gizi, dan sebagainya," kata Kusmana.

Kini, di Kota Sukabumi sudah ada enam sekolah dengan rincian 4 sekolah dasar, 1 SMP, dan 1 SMA yang telah memulai program MBG.

Keenam sekolah tersebut juga terletak di Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi.

"(Per hari ini) ada 3.025 siswa-siswi di enam sekolah yang sudah mendapat manfaat dari program MBG," tutur Kusmana.

Sebelumnya, pada hari Senin dan Selasa, baru ada lima sekolah yang mendapat manfaat dari MBG, dengan total 1.686 siswa.

Sekolah tersebut ialah SDN Loasari, SDN Cibungur, SDIT Al Amin, SDN Rancakadu, dan SMPN 12.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) merancang dua skema untuk memastikan susu masuk dalam program makan bergizi gratis di daerah yang jauh dari sentra peternakan sapi perah.

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan, susu dalam kemasan ultra high temperature (UHT) atau susu bubuk menjadi solusi bagi sekolah di luar Jawa.

"Kami mempertimbangkan dua opsi, yaitu membangun pabrik susu baru atau mengakuisisi pabrik yang sudah ada," kata Ferry dalam Konferensi Pembangunan Indonesia 2025 yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Koperasi Didorong Bangun Pabrik Susu

Ferry menambahkan, koperasi-koperasi di Indonesia harus mampu mendirikan pabrik pengolahan susu.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar koperasi menjadi lebih mandiri dan produktif.

"Koperasi harus bisa seperti di luar negeri. Ada koperasi yang memiliki pabrik minyak sawit (CPO), begitu juga koperasi susu harus mampu memiliki pabrik pengolahan sendiri," ucap Ferry.

Koperasi yang ingin bergabung dalam program makan bergizi gratis juga harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki pabrik pengolahan susu jika berasal dari koperasi peternakan sapi perah.

Distribusi Susu Masih dalam Tahap Uji Coba

Program makan bergizi gratis telah dimulai di beberapa daerah pada Senin (6/1/2025). Namun, tidak semua daerah mampu menyertakan susu dalam menu yang disediakan.

Di Banyumas, Jawa Tengah, misalnya, susu sempat disajikan pada hari pertama, tetapi tidak tersedia pada hari kedua.

Ferry menjelaskan, distribusi susu masih dalam tahap simulasi untuk memastikan kelancaran program.

"Simulasi distribusi terus dilakukan agar program berjalan lancar," ujarnya.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung pemerataan konsumsi susu di seluruh wilayah Indonesia sekaligus memperkuat peran koperasi dalam pengembangan sektor pangan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Pelaksanaan program makan bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat belum merata.

Hingga Selasa (7/1/2025), tercatat program tersebut baru berjalan di 23 dari 27 kabupaten dan kota.

Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin, mengakui program tersebut belum diimplementasikan seluruhnya di 27 kabupaten dan kota di Jabar.

Lebih lanjut, ada empat daerah yang belum menjalankan program tersebut, yakni Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kota Banjar.

Adapun penyebab program MBG belum terlaksana di empat daerah tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor teknis di lapangan.

Selain itu, program ini juga akan dijalankan secara bertahap oleh Pemprov Jabar.

"Empat (daerah) yang belum, ini bertahap," ujar Bey dalam keterangan resminya, Rabu (8/1/2025).

"MBG itu sebanyak 23 kabupaten/kota yang sudah melaksanakan dan terdapat 54 Satuan Pengelola Pelayanan Gizi (SPPG). Ini masih berjalan, jadi memang masih penyesuaian," katanya.

Bey menerangkan pendanaan program MBG saat ini masih berasal dari bantuan Badan Gizi Nasional.

Kompas.com/Faqih Rohman Syafei Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin usai rapat pimpinan di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (7/1/2025).

Namun, Pemprov Jabar telah menganggarkan dana Rp 1 triliun dari APBD untuk program tersebut pada masa mendatang.

Ia juga mengaku optimistis ke depannya pelaksanaan program pemerintah pusat ini bisa berjalan lancar, meskipun saat ini masih ditemukan kendala satu dan lain hal di lapangan.

"Ini masalah karena bertahap saja, tetapi pasti juga akan sampai," kata dia.

Bey menambahkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Jabar menargetkan memiliki 727 SPPG hingga tahun 2025 untuk mendukung program MBG.

Hal ini mengingat MBG menjadi bagian dari komitmen Pemprov Jabar dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

"Khususnya dalam memantau dan mengatasi masalah gizi di kalangan anak-anak dan ibu hamil," katanya.

KENDAL, KOMPAS.com - Siswa kelas IV, V, dan VI SDN Bandengan 3, Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal Kota, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terpaksa menikmati makanan bergizi gratis (MBG) di ruang kelas yang lembap, dengan lantai tanah.

Kondisi ini disebabkan oleh alas tanah yang basah dan halaman sekolah yang terendam banjir.

Meskipun dalam situasi tersebut, anak-anak tetap menikmati makanan mereka dengan senang hati.

Azis, seorang siswa kelas III, mengungkapkan kebahagiaannya meskipun harus makan tanpa menggunakan sendok.

“Kalau tadi sarapan mi,” katanya saat ditemui pada Rabu (8/01/2025).

Ia juga menambahkan bahwa ia lupa membawa sendok dari rumah, tetapi sudah terbiasa makan dengan tangan.

“Lupa bawa sendok. Tapi sudah biasa makan dengan tangan,” ujarnya.

Senada dengan Azis, Adib, seorang bocah berambut cepak, juga mengaku senang mendapatkan makanan bergizi gratis meskipun makannya di kelas yang alasnya masih tanah.

“Kemarin saya dan teman-teman makannya di lorong kelas 1, II, dan III. Karena kelas saya masih diurug dengan tanah,” ujarnya.

Adib pun menambahkan bahwa ia juga lupa membawa sendok, sehingga terpaksa makan dengan tangan.

“Tapi sudah biasa makan dengan tangan,” akunya.

Kepala SDN Bandengan 3, Surono, menjelaskan bahwa jumlah siswa di sekolah tersebut mencapai 165 orang, yang sebagian besar berasal dari keluarga nelayan.

“Ini daerah pantai. Jadi siswa yang sekolah di sini, rata-rata orang tuanya nelayan,” kata Surono.

Surono menyatakan rasa syukurnya karena SDN Bandengan 3 terpilih sebagai salah satu sekolah penerima program makan bergizi gratis.

Ia percaya program ini dapat meningkatkan semangat belajar anak-anak.

“Anak-anak tambah semangat berangkat sekolah, karena akan mendapat makan gratis. Apalagi menunya nasi, daging, sayur, ditambah buah dan susu,” ujarnya.

Namun, Surono juga mengungkapkan keprihatinannya terkait kondisi ruang kelas yang lembap.

“Di sini setiap hari banjir karena air rob. Apalagi kalau ditambah hujan seperti sekarang ini,” terangnya.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para siswa dan pihak sekolah dalam menjalankan program makan bergizi gratis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan, Wa Ode Herlina, mengusulkan, menu yang disajikan dalam Program Makan Bergizi Gratis lebih variatif dan disesuaikan dengan selera pelajar.

“Mungkin sama menunya lebih variatif saja. Menunya lebih variatif, pokoknya disesuaikan sama anak-anak,” ujar Wa Ode saat dikonfirmasi, Selasa (7/1/2025).

Dia menilai anggaran Rp10.000 per porsi makanan sudah mencukupi untuk memenuhi prinsip gizi "4 Sehat 5 Sempurna", asalkan diolah secara kreatif.

“Dengan Rp10.000 disiasati, diakalin, supaya menunya memang sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna. Anak-anak, ada sayurnya tidak dimakan, ayam kecap, anak-anak kadang malah lebih suka kuahnya, ayamnya malah tidak dimakan,,” kata Wa Ode.

Selain variasi menu, Wa Ode juga menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan.

Ia meminta pemerintah memastikan makanan yang didistribusikan tidak basi dan menjaga kebersihan dalam proses penyajiannya.

"Saya minta supaya konsisten aja, terus tepat waktu, terus dijaga betul rasa, jangan sampai ada yang basi atau apa, karena kan dikerjainnya, kesian tuh yang ngerjainnya jam 02-00- 03.00 WIB sudah mulai cateringnya, jadi memang mereka juga harus dijaga betul soal kebersihan,” kata dia.

Diketahui, program makan bergizi gratis resmi dimulai, Senin (6/1/2025), di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jakarta.

Program ini dilaksanakan melalui Badan Gizi Nasional dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Program makan bergizi gratis bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa dari jenjang TK/PAUD hingga SMA/SMK, termasuk madrasah.

Untuk mendistribusikkan makan bergizi gratis ke sekolah-sekolah, Pemprov Jakarta telah mendirikan empat SPPG, yakni SPPG Halim, SPPG Susukan Ciracas, SPPG Palmerah dan SPPG Pulogebang Cakung.

Keempat SPPG ini melayani total 41 sekolah di Jakarta, dengan jumlah 12.054 porsi makanan per hari.

“DKI Jakarta sudah ada empat SPBG yang kemudian melayani 41 sekolah. Jumlah totalitas porsinya untuk 12.054,” ucap Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi saat meninjau pelaksanaan MBG di SMP 61 Jakarta, Senin.

JAKARTA, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah mendapat berbagai masukan untuk perbaikan.

Salah satu usulan yang mengemuka adalah melibatkan pemilik kantin sekolah dalam pengelolaan makanan bergizi yang disediakan bagi siswa.

“Kalau yang masak itu orang sekitar sekolah, seperti ibu-ibu PKK atau pemilik kantin," ujar Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah kepada Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Trunus menilai pelibatan pemilik kantin dan masyarakat lokal dapat meningkatkan efektivitas program ini.

Sebab, makanan yang disiapkan langsung oleh orang-orang yang memahami selera lokal akan lebih diminati siswa.

“Maka rasa dan selera makanan bisa lebih sesuai dengan anak-anak. Selain itu, kualitas dan standar gizinya tetap bisa diawasi,” ujar Trubus.

Trubus menambahkan, pendekatan ini juga memungkinkan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam program pemerintah.

Dengan begitu, tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga mendukung perekonomian lokal.

“Melibatkan pemilik kantin atau masyarakat sekitar sekolah dapat menggantikan katering besar yang selama ini digunakan,” kata Trubus.

Pernyataan Trubus ini terkait pengakuan Fariz (11) siswa kelas 5 di SDN Susukan 01, Ciracas, Jakarta Timur yang lebih menyukai menu Makan Bergizi Gratis (MBG) hari kedua dibandingkan menu hari pertama.

Fariz mengatakan, menu MGB hari pertama di sekolahnya yang terdiri dari nasi, ayam, sayur bayam dan jagung, semangka, serta tahu tidak ia konsumsi sampai habis.

"Kemarin sayur bayam seperti sudah basi, agak asam rasanya, terus semangkanya sudah agak asam," kata Fariz saat ditemui di SDN Susukan 01, Selasa (7/1/2025).

Untuk menu MGB hari kedua di SDN Susukan 01 Jakarta Timur, terdiri sayur wortel dan buncis, telur orak-arik, tempe goreng, serta buah jeruk.

Fariz mengaku mengonsumsi seluruh menu MGB hari kedua di sekolahnya dengan lahap.

"Tadi habis, enakan sekarang, karena ada telur, ada buahnya, terus ada sayur bergizi, ada wortel juga," ucap Fariz.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan, Wa Ode Herlina, meminta pemerintah untuk menjaga kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak basi dan konsisten dalam pelaksanaannya.

Ia menilai bahwa pelaksanaan MBG yang dimulai pada Senin (6/1/2025) sudah berjalan cukup baik.

"Saya minta supaya konsisten saja, terus tepat waktu, terus dijaga betul rasa, jangan sampai ada yang basi atau apa,” ujar Wa Ode saat dikonfirmasi, Rabu (8/1/2025).

"Karena kan dikerjakannya pukul 02.00-03.00 WIB sudah mulai cateringnya. Jadi memang mereka juga harus dijaga betul soal kebersihan," kata dia melanjutkan.

Wa Ode juga mendorong keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pelaksanaan program ini.

Menurut Wa Ode, kolaborasi dengan UMKM dapat mendukung keberlanjutan program sekaligus memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar.

“Tapi kalau bisa harapannya, kan ada rumah kayak ngurusin masakannya, seperti mengolah bahan baku. Sama yang mengerjainya itu, kalau bisa memang melibatkan UMKM yang ada di sekitar sekolah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wa Ode berharap menu yang disajikan lebih bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak.

“Mungkin sama menunya lebih variatif aja. Menunya lebih variatif, pokoknya disesuaikan sama anak-anak lah,” jelasnya.

Program MBG yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto resmi dimulai pada Senin (6/1/2025) di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jakarta.

Program ini dilaksanakan melalui Badan Gizi Nasional dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa dari jenjang TK/PAUD hingga SMA/SMK, termasuk madrasah.

Untuk mendistribusikan makanan bergizi gratis ke sekolah-sekolah, Pemprov Jakarta telah mendirikan empat SPPG, yaitu SPPG Halim, SPPG Susukan Ciracas, SPPG Palmerah, dan SPPG Pulogebang Cakung.

Keempat SPPG ini melayani total 41 sekolah di Jakarta, dengan jumlah 12.054 porsi makanan per hari.

“DKI Jakarta sudah ada empat SPPG yang kemudian melayani 41 sekolah. Jumlah totalitas porsinya untuk 12.054,” ungkap Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, saat meninjau pelaksanaan MBG di SMP 61 Jakarta pada hari yang sama.

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Program makanan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Manggarai Barat belum dimulai.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Adrianus Ojo menyampaikan bahwa berdasarkan penjelasan dari yayasan yang mengelola program tersebut, persiapan dapur mandiri sudah mencapai 88 persen.

"Mereka menunggu pengiriman alat makan/tray/ompreng sebanyak 3.025 buah," ujar Adrianus saat dikonfirmasi pada Rabu pagi.

Ia mengatakan, penerima manfaat makan siang bergizi di Manggarai Barat sebanyak 3.003.

"Rinciannya 5 SD dan 1 SMPN," katanya.

Menurut dia, lokasi dapur mandiri makanan bergizi gratis itu terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo.

Program itu dikelola oleh Yayasan Sejahtera Desa Ku.

"Bisa kick off apabila ompreng/tray makan sudah diterima di Dapur Mandiri Kecamatan Komodo," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang awalnya ditujukan untuk siswa anak-anak sekolah, kini menuai usulan untuk diperluas.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan agar program Makan Bergizi Gratis tidak hanya mencakup siswa sekolah dasar, tetapi juga menjangkau mahasiswa.

“Tidak hanya anak SD, SMP, atau PAUD, tetapi mungkin mahasiswa juga perlu. Banyak mahasiswa yang kos dan mengharapkan makan siang gratis,” ungkap Trubus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Ia menambahkan, mahasiswa sebagai kelompok yang rentan secara ekonomi sering kali kesulitan memenuhi kebutuhan makan bergizi.

Dengan adanya program seperti MBG, pemerintah bisa membantu kelompok ini untuk tetap fokus belajar tanpa dibebani persoalan asupan nutrisi.

Namun, Trubus menekankan bahwa perluasan cakupan ini memerlukan evaluasi tata kelola yang matang.

“Evaluasi ini penting agar MBG bisa diterapkan bertahap dengan tepat sasaran,” kata Trubus.

Sebelumnya diberitakan, Trubus mengusulkan pelibatan masyarakat lokal yakni ibu-ibu PKK dan posyandu dalam penyelenggaraan program MBG di tingkat sekolah.

Dengan melibatkan mereka, makanan yang disajikan bisa lebih sesuai dengan selera masyarakat setempat sekaligus meningkatkan partisipasi komunitas lokal.

“Kalau yang masak itu orang sekitar sekolah atau daerah itu sendiri, sudah pasti lebih terukur sesuai standar gizi. Tidak perlu lagi menggunakan katering besar,” kata Trubus.

Usulan Trubus mengenai evaluasi program Makan Bergizi Gratis itu tak lepas dari penyataan Kepala Sekolah SD Angkasa 5, Yuliani (49) yang menilai jam MBG sangat berdekatan dengan waktu sarapan anak-anak.

"Pelaksanaannya terlalu dekat dengan waktu makan pagi anak-anak. Mereka masuk pukul 07.00 WIB dan memulai kegiatan belajar. Sekitar pukul 08.00 WIB sudah ada program MBG, sedangkan waktu istirahat kelas kecil pukul 09.00 WIB," jelas Yuliani, Selasa (7/1/2025).

Ia mencatat, beberapa siswa, terutama kelas kecil, sulit menghabiskan makanannya karena mereka sudah sarapan atau minum susu di rumah.

"Kami tetap mengimbau orang tua untuk membawakan bekal, supaya anak-anak punya cadangan makanan jika menu MBG tidak sesuai dengan selera mereka," kata Yuliani.

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis belum dilakukan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Salah satu penyebab adalah dapur sehat yang disiapkan Kodim 1407 Bone atas permintaan Badan Gizi Nasional (BGN) Bone belum terverifikasi BGN pusat.

Hal tersebut disampaikan Pasiter Kodim 1407 Bone, Lettu Inf Idris, yang dilansir TribunBone.com (8/1/2025).

Secara umum, Kodim 1407 bekerja sama dengan BGN, untuk menyiapkan dapur sehat bagi sekolah yang terdapat di Bone.

“Namun untuk pelaksanaanya, kami belum tahu kapan, karena satu hal termasuk penyiapan dapur yang saat ini sudah disiapkan setelah verifikasi oleh BGN Nasional dinyatakan tidak memenuhi syarat,” terang Idris.

Lantaran alasan tersebut kabupaten bersama Kodim Bone belum dapat melaksanakan program makan bergizi gratis.

“Sehingga sampai saat ini, Kodim Bone beserta BGN kabupaten masih menunggu keputusan pusat untuk pelaksanaan lebih lanjut,” tambahnya.

Tunggu keputusan BGN untuk pelaksaan program makan siang gratis

Keterlibatan Kodim 1407 Bone dalam membantu pelaksanaan program makan bergizi gratis, agar program ini dapat terlaksana dengan baik.

“Namun itu terjadi ketika telah ada kontrak dari BGN dan dapur yang sudah disiapkan. Tapi sudah ada pembicaraan sisa kontraknya saja,” terangnya.

Hingga saat ini, pihaknya hanya menunggu keputusan dari BGN pusat.

“Apabila dapur yang telah diajukan telah memenuhi syarat atau BGN pusat yang telah menyiapkan kelengkapan dapur itu sendiri, karena dapur yang ditunjuk yang berada di wilayah belum tentu memenuhi syarat tempat dan peralatannya,” terangnya.

Lebih lanjut, Idris berharap BGN pusat dapat memfasilitasi dapur umum.

“Kami berharap BGN Pusat dapat memberikan bantuan dapur atau membuat dapur sendiri di Kabupaten Bone,” ujarnya.

Hingga kini, pihaknya belum bisa memastikan jumlah anggota Kodim 1407 Bone yang akan terlibat dalam program makan bergizi gratis.

“Koramil serta kodim telah siap namun hingga saat ini belum ada perintah, untuk sementara terfokus di wilayah Koramil 07 TR (Tanete Riattang), yang rencananya akan didirikan dapur sehat,” ucapnya.

Sementara, Dandim telah memerintahkan seluruh jajaran untuk selalu siap melaksakan kegiatan makan bergizi gratis bekerjasama dengan BGN.

Pelaksaan program makan bergizi gratis serentak di 26 provinsi

Pemerintah pusat melaksanakan program makan bergizi gratis secara serentak di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi pada Senin 6 Januari 2025.

Program makan bergizi gratis disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah tempat.

Untuk program makan siang serentak 6 Januari 2025, sejumlah SPPG telah disiapkan.

SPPG atau dapur umum tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, terdiri dari 6 SPPG di Aceh, 2 SPPG di Bali, 3 SPPG di Di Yogyakarta, 3 SPPG di Banten, 5 SPPG di DKI Jakarta, 1 SPPG di Gorontalo, dan 55 SPPG di Jawa Barat.

Kemudian ada 39 SPPG di Jawa Tengah, 32 SPPG di Jawa Timur, 2 lokasi di Provinsi Kalimantan Selatan, 1 di Kalimantan Timur, 1 di Kalimantan Utara, 4 SPPG di Lampung, 8 SPPG di Kepulauan Riau, 2 SPPG di Maluku, 2 SPPG di Maluku Utara, dan 1 SPPG di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lalu, 2 SPPG di Papua Barat, 2 SPPG di Riau, 1 SPPG di Papua Selatan, 1 SPPG di Sulawesi Barat, 8 SPPG di Sulawesi Selatan, 2 di Sulawesi Tenggara, 1 SPPG di Sulawesi Utara, 1 SPPG Sumatera Barat, serta 1 SPPG Sumatera Utara.

Program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dimulai 78 hari sejak pelantikan presiden.

“Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” terang Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis, Minggu (05/01/2025).

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Penyebab Program Makan Gratis Belum Terlaksana di Bone Sulsel, makassar.tribunnews.com

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 190 Dapur Bakal Beroperasi Mulai Besok untuk Makan Bergizi Gratis, Klik untuk baca: money.kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah diluncurkan untuk siswa di berbagai sekolah di Indonesia, termasuk Jakarta pada Senin (6/1/2025), dianggap masih membutuhkan perbaikan.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah menilai, program ini memiliki tujuan mulia, tetapi pelaksanaannya membutuhkan evaluasi menyeluruh, terutama dalam tata kelola dan penjadwalannya.

“Harus ada evaluasi tentang tata kelolaannya. Jadi mulai dievaluasi tentang penjadwalannya, harus cari solusinya,” ujar Trubus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Trubus menyarankan agar pelaksanaan MBG melibatkan masyarakat lokal dalam penyediaan makanan.

Ia menilai bahwa penggunaan jasa katering dalam program ini dapat mengurangi penerimaan anak terhadap menu yang disediakan.

“Kalau perlu, yang masak itu adalah orang-orang sekitar sekolah itu, biar tahu seleranya,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya memperhatikan aspek selera, penampilan, dan kualitas makanan dalam program yang disajikan untuk anak-anak pelajar tersebut.

“Kan makanan itu ada selera, penampilan, ada kualitas. Kalau anak-anak enggak selera karena makanannya kualitasnya buruk atau bau, itu kan harus ada solusinya,” ucap Trubus.

Trubus mengusulkan agar pihak sekolah, seperti pengelola kantin, ibu-ibu PKK, atau posyandu, dilibatkan dalam penyediaan makanan.

Menurut Trubus, keterlibatan masyarakat lokal tidak hanya meningkatkan kualitas makanan, tetapi juga menciptakan partisipasi aktif.

“Jadi ada kantin-kantin di sekolah, ibu-ibu PKK, ibu posyandu supaya ada partisipasi baru. Tinggal nanti kepala MBG tinggal mengawasi dan mengecek kepastian gizinya,” ucap Trubus.

Pernilaian Trubus mengenai evaluasi program Makan Bergizi Gratis itu tak lepas dari penyataan Kepala Sekolah SD Angkasa 5, Yuliani (49) yang menilai jam MBG sangat berdekatan dengan waktu sarapan anak-anak.

"Pelaksanaannya terlalu dekat dengan waktu makan pagi anak-anak. Mereka masuk pukul 07.00 WIB dan memulai kegiatan belajar. Sekitar pukul 08.00 WIB sudah ada program MBG, sedangkan waktu istirahat kelas kecil pukul 09.00 WIB," jelas Yuliani, Selasa (7/1/2025).

Ia mencatat, beberapa siswa, terutama kelas kecil, sulit menghabiskan makanannya karena mereka sudah sarapan atau minum susu di rumah.

"Kami tetap mengimbau orang tua untuk membawakan bekal, supaya anak-anak punya cadangan makanan jika menu MBG tidak sesuai dengan selera mereka," kata Yuliani.