JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan percepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Sebelumnya diketahui, ada beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) di Jateng yang belum menjalankan kebijakan tersebut seperti Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, Purbalingga, Grobogan, Rembang, maupun Jepara.

Hal ini dilakukan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini menjadi salah satu program pro-rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat," terang Ara dilansir dari rilis, Senin (28/4/2025).

Ara pun meminta para pengembang di Jawa Tengah tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai arahan Presiden.

"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," lanjutnya.

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP Didyk Choiroel dan Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah juga menyampaikan berbagai program dan kebijakan Kementerian PKP dalam kebijakan tata kelola pembangunan perumahan serta upaya pengendalian risiko di sektor perumahan.

"Tetap semangat ya bangun rumah untuk rakyat. Pemerintah telah mengalokasikan alokasi pendanaan untuk 220.000 unit rumah bersubsidi dan bisa dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan KPR FLPP (Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan," tandas dia.

KOMPAS.com- Sejumlah media asing menyoroti kasus keracunan MBG atau makan bergizi gratis di Indonesia.

MBG adalah salah satu program Pemerintahan baru untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sayangnya, dalam pelaksanaannya, program tersebut justru menyebabkan beberapa kejadian keracunan massal.

Sepanjang 2025, setidaknya sudah ada 6 kasus keracunan MBG di sejumlah daerah.

Terbaru, keracunan massal karena MBG terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada Rabu (23/4/2025).

Diberitakan Kompas.com, sebanyak 52 siswa MAN 1 Cianjur mengalami gejala keracunan massal. Begitu juga 20 siswa di PGRI 1 Cianjur.

Imbas insiden tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menghentikan sementara produksi MBG yang disalurkan ke MAN 1 Cianjur dan menetapkan Cianjur berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB).

Lantas, apa kata media asing soal kasus keracunan MBG di Indonesia?

Kata media asing soal kasus keracunan MBG

Berikut ini sederet media asing yang menyoroti kasus keracunan massal akibat program MBG di Indonesia:

1. BBC: biaya mahal tapi menimbulkan masalah pangan

Media BBC memberitakan soal keracunan massal MBG di Indonesia melalui artikel berjudul "Mass food poisonings cast shadow over Indonesia's free school meals" yang terbitkan pada Jumat (25/4/2025).

Dalam artikel tersebut, program MBG disebut sebagai program ambisius yang tidak berjalan sesuai rencana awal.

"Hampir 80 siswa di dua sekolah menengah atas di Cianjur, sebelah selatan ibu kota Jakarta, jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan tersebut minggu ini. Sebagian besar dari mereka yang dirawat di rumah sakit telah dipulangkan," tulisnya.

Mengutip keterangan pihak berwenang Indonesia, BBC menyebut, keracunan massal diduga disebabkan karena adanya kelalaian dalam menyiapkan makanan.

Sampel dari muntahan siswa dikirim untuk pengujian di laboratorium. Sementara pihak kepolisian telah memeriksa orang-orang yang menangani makanan tersebut, mulai dari juru masak, pengepak, hingga pekerja pengiriman.

Salah satu korban yang merupakan seorang pelajar berusia 16 tahun mengatakan, ayam suwir yang diterimanya dari program MBG memiliki bau yang tidak sedap.

DEPOK, KOMPAS.com – Sebanyak 100 unit rumah di Perumahan Al Fatih yang terletak di Sawangan, Kota Depok, disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Kamis (24/4/2025).

Dari total tersebut, 60 rumah sudah dihuni oleh warga, sementara 40 rumah lainnya telah siap untuk diserahkan kepada calon penghuni.

Langkah penyegelan ini diambil oleh Satpol PP setelah mereka menemukan dugaan bahwa pengembang perumahan tidak memiliki izin untuk melaksanakan pembangunan.

Sebelum penyegelan, Satpol PP telah mengirimkan tiga surat peringatan (SP) kepada pengembang untuk menyelesaikan urusan perizinan.

Penjelasan pengembang

Tim Legal Perumahan Al Fatih, Prayanwar Wirama, mengungkapkan mereka telah mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum pengiriman SP pertama.

Namun, permohonan izin tersebut ditolak dengan alasan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan direncanakan akan dijadikan situ.

"IMB belum ada, tapi bukan karena kami tidak mengurus. Sejak awal kami sudah ajukan izin, tapi ditolak karena lahan ini disebut akan dijadikan situ buatan," uca Wirama saat dikonfirmasi, Kamis (24/4/2025).

"Tapi sejak perumahan dibangun, situ itu tidak pernah ada," kata Wirama menambahkan.

Lahan yang disebut akan dibuat situ memiliki luas delapan hektar, sedangkan Perumahan Al Fatih mengambil dua hektar lahan yang berstatus tanah situ.

Meskipun perencanaan situ telah ada sejak 1983, hingga saat ini tidak ada pembangunan yang terlihat dilakukan hingga perumahan berdiri pada tahun 2023.

"Yang ditetapkan sebagai situ kan 8 hektar, tapi 2 hektar yang dimiliki Perumahan Al Fatih masih berstatus tanah situ,” sambung Wirama.

Saat ini, pihak perumahan telah mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung (MA) untuk memastikan status kepemilikan lahan dan legalitas pembangunan yang telah berlangsung.

Kondisi perumahan setelahpenyegelan

Setelah penyegelan, warga yang sudah menghuni rumah di Perumahan Al Fatih tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang.

Menurut salah seorang warga yang ditemui di lokasi, permasalahan antara pengembang dan pemerintah sudah berhasil diselesaikan.

“Sudah kok, sudah clear intinya. Tadi juga sudah dijelaskan, sudah ada pertemuan, anggota DPRD juga ke sini buat bantu,” terang warga tersebut pada Sabtu (26/4/2025).

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, kondisi perumahan ini terbilang kondusif dan jauh dari kebisingan.

Kendaraan bermotor tampak keluar-masuk di kawasan perumahan yang dijaga oleh petugas keamanan.

Di sisi lain, anak-anak juga terlihat bermain dengan tenang di area terbuka, menggambarkan suasana yang nyaman meskipun tengah menghadapi situasi penyegelan.

DEPOK, KOMPAS.com - Aktivitas penghuni Perumahan Al Fatih, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, berlangsung normal usai Satpol PP menyegel karena permukiman ini diduga tak berizin.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, Sabtu (26/4/2025), portal jalan yang tepat berada di akses masuk perumahan diawasi oleh salah seorang penjaga.

Tepat di dekat portal, kantor pemasaran Perumahan Al Fatih langsung terlihat menyambut warga yang mulai masuk ke lingkungan ini.

Beberapa pengendara motor yang diduga penghuni perumahan terlihat masuk dan keluar lewat portal.

Sejumlah anak-anak terlihat asyik bermain di bawah matahari yang sudah tak lagi terik.

Dapat dikatakan, suasana perumahan ini terbilang kondusif dan bebas dari bising.

Beberapa warga menolak untuk diminta tanggapan terkait rumahnya yang memungkinkan tidak memegang izin mendirikan bangunan (IMB).

“Saya belum menetap tinggal di sini, cuma seminggu sekali saja ke sini,” ucap seorang warga perumahan itu kepada Kompas.com di lokasi, Sabtu.

Ia mengklaim, persoalan perumahan yang melibatkan huniannya sudah diselesaikan dan sudah mendapatkan kejelasan.

“Sudah kok, sudah clear intinya. Tadi juga sudah dijelaskan, sudah ada pertemuan, anggota DPRD juga ke sini buat bantu,” terangnya.

Sedangkan beberapa warga lainnya tak berkenan untuk memberikan tanggapan.

Sebelumnya diberitakan, Satpol PP menyegel Perumahan Al Fatih karena telah mengabaikan tiga surat peringatan (SP) yang telah dilayangkan terkait dugaan perumahan tak berizin pada Selasa (22/4/2025).

Diperkirakan, 100 unit rumah terdampak dengan rincian 60 rumah sudah ditempati dan 40 lainnya sudah dalam bangunan jadi, tinggal proses serah terima kepada calon penghuni.

Tim Legal Perumahan Al Fatih Prayanwar Wirama menerangkan, pihaknya sudah melakukan upaya pengajuan izin pemanfaatan ruang (IPR) pada September 2024.

Namun, Pemkot Depok menolaknya karena menilai status lahan tersebut terdata untuk dimanfaatkan sebagai situ (cekungan yang menampung air seperti danau atau waduk) dengan luas sekitar delapan hektar.

“Jadi waktu kami ajukan IPR itu, mereka buka data dan bilang mereka enggak bisa keluarkan izin karena itu tanah situ. (Padahal) yang ditetapkan situ kan 8 hektar, tapi 2 hektarnya ini (Perumahan Al Fatih) yang masih berstatus tanah situ,” ujar Wirama kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Padahal, kata Wirama, rencana itu sudah muncul sejak 1938, beberapa tahun sebelum hari kemerdekaan Indonesia.

Dan hingga pembangunan Perumahan Al Fatih sekitar tahun 2023, rencana itu tidak pernah direalisasikan.

Oleh karena itu, usai pengajuan izin ditolak, pihak perumahan memutuskan untuk tetap melanjutkan pembangunan.

Sementara pembeli mulai menghuni selama setahun terakhir ini.

DI ATAS kertas, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah narasi kemanusiaan yang indah. Negara hadir memberi makan bagi anak-anak bangsa.

Gizi terpenuhi, masa depan terjamin. Namun, di balik janji yang manis itu, publik menemukan kesemrawutan, ketidaksiapan, dan ironi politik yang menusuk akal sehat.

Dicanangkan sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto, MBG diklaim sebagai bentuk keberpihakan negara kepada kelompok rentan, terutama anak-anak, ibu hamil, dan balita.

Pemerintah menganggarkan Rp 71 triliun untuk 2025, dengan target penyediaan makanan bergizi untuk 83 juta penerima manfaat. Langkah besar, monumental, dan—sayangnya—tidak cukup transparan dan terukur.

Anggaran jumbo, transparansi mini

Apa yang membuat MBG menuai kritik bahkan sebelum benar-benar berjalan? Jawabannya adalah akuntabilitas.

Ketika anggaran Rp 71 triliun diumumkan, publik berhak bertanya: bagaimana pengelolaannya? Siapa yang mengawasi? Apa tolok ukur keberhasilannya?

Di berbagai diskusi kebijakan, para ekonom dari INDEF dan CELIOS sudah mengingatkan: program ini berpotensi menjadi "ladang basah" baru jika tidak dikawal ketat.

Distribusi dana yang besar ke unit-unit bernama SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dengan nilai Rp 7 miliar hingga Rp 10 miliar per unit justru menambah ruang untuk penyelewengan, bukan kepastian gizi.

Belum lagi jika dihitung berapa persen dari anggaran yang benar-benar sampai ke perut anak-anak.

Kita ingat bagaimana program makan gratis di masa lalu sering kali bermuara pada proyek fiktif, pengadaan siluman, dan makanan basi di lapangan. Alih-alih menyehatkan, justru bisa mencederai. Pelajaran itu seolah diabaikan.

MBG dalam konstruksi politik kekuasaan adalah simbol. Ia lebih merupakan manuver pencitraan daripada kebijakan publik yang matang.

Di tengah tekanan publik pasca-Pemilu yang sarat kontroversi, program ini tampil seperti tameng moral. Bahwa rezim ini peduli, bahwa negara tidak abai. Namun, simbol tidak cukup. Bangsa ini sudah kenyang dengan kebijakan kosmetik.

Program sebesar ini seharusnya dimulai dengan pilot project yang serius, data gizi yang akurat, dan evaluasi sistemik. Namun yang terjadi, pemerintah justru mendahulukan seremoni dan alokasi anggaran jumbo sebelum sistemnya siap.

Seorang kepala daerah di Jawa menyampaikan keluhannya kepada media: "Kami belum tahu mekanisme distribusinya, tetapi kami diminta mendukung penuh."

Ini bukan anekdot, ini potret sistem birokrasi yang dibutakan oleh euforia politik pusat.

DEPOK, KOMPAS.com - Aktivitas penghuni Perumahan Al Fatih, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, berlangsung normal usai Satpol PP menyegel karena permukiman ini diduga tak berizin.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, Sabtu (26/4/2025), portal jalan yang tepat berada di akses masuk perumahan diawasi oleh salah seorang penjaga.

Tepat di dekat portal, kantor pemasaran Perumahan Al Fatih langsung terlihat menyambut warga yang mulai masuk ke lingkungan ini.

Beberapa pengendara motor yang diduga penghuni perumahan terlihat masuk dan keluar lewat portal.

Sejumlah anak-anak terlihat asyik bermain di bawah matahari yang sudah tak lagi terik.

Dapat dikatakan, suasana perumahan ini terbilang kondusif dan bebas dari bising.

Beberapa warga menolak untuk diminta tanggapan terkait rumahnya yang memungkinkan tidak memegang izin mendirikan bangunan (IMB).

“Saya belum menetap tinggal di sini, cuma seminggu sekali saja ke sini,” ucap seorang warga perumahan itu kepada Kompas.com di lokasi, Sabtu.

Ia mengklaim, persoalan perumahan yang melibatkan huniannya sudah diselesaikan dan sudah mendapatkan kejelasan.

“Sudah kok, sudah clear intinya. Tadi juga sudah dijelaskan, sudah ada pertemuan, anggota DPRD juga ke sini buat bantu,” terangnya.

Sedangkan beberapa warga lainnya tak berkenan untuk memberikan tanggapan.

Sebelumnya diberitakan, Satpol PP menyegel Perumahan Al Fatih karena telah mengabaikan tiga surat peringatan (SP) yang telah dilayangkan terkait dugaan perumahan tak berizin pada Selasa (22/4/2025).

Diperkirakan, 100 unit rumah terdampak dengan rincian 60 rumah sudah ditempati dan 40 lainnya sudah dalam bangunan jadi, tinggal proses serah terima kepada calon penghuni.

Tim Legal Perumahan Al Fatih Prayanwar Wirama menerangkan, pihaknya sudah melakukan upaya pengajuan izin pemanfaatan ruang (IPR) pada September 2024.

Namun, Pemkot Depok menolaknya karena menilai status lahan tersebut terdata untuk dimanfaatkan sebagai situ (cekungan yang menampung air seperti danau atau waduk) dengan luas sekitar delapan hektar.

“Jadi waktu kami ajukan IPR itu, mereka buka data dan bilang mereka enggak bisa keluarkan izin karena itu tanah situ. (Padahal) yang ditetapkan situ kan 8 hektar, tapi 2 hektarnya ini (Perumahan Al Fatih) yang masih berstatus tanah situ,” ujar Wirama kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Padahal, kata Wirama, rencana itu sudah muncul sejak 1938, beberapa tahun sebelum hari kemerdekaan Indonesia.

Dan hingga pembangunan Perumahan Al Fatih sekitar tahun 2023, rencana itu tidak pernah direalisasikan.

Oleh karena itu, usai pengajuan izin ditolak, pihak perumahan memutuskan untuk tetap melanjutkan pembangunan.

Sementara pembeli mulai menghuni selama setahun terakhir ini.

KOMPAS.com - Sederet kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis terjadi sepanjang 2025.

Kasus keracunan MBG terbaru, terjadi di Cianjur dan bahkan ditetapkan sebagai kasus luar biasa (KLB) oleh Dinas Kesehatan setempat.

Setiap kasus keracunan massal MBG memilik penyebab yang berbeda-beda.

Salah satunya, di Bombana, Sulawesi Tenggara, keracunan MBG disebabkan oleh menu ayam tepung yang sudah basi.

Sementara itu, penyebab keracunan massal karena MBG di Sukoharjo terjadi karena olahan ayam yang kurang matang.

Dari berbagai kasus keracunan massal dalam program MBG ini, bagaimana tanggapan ahli gizi?

BGN sudah merilis 5 kunci keamanan pangan

Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat, Dr. Tan Shot Yen menanggapi bahwa dirinya telah memperhatikan isu ini sejak bulan Januari.

"Sebetulnya dari panduan teknis MBG yang dirilis BGN sudah jelas," terang Tan saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/4/2025).

Tan menjelaskan bahwa BGN sudah merilis 5 kunci keamanan pangan, yaitu menjaga suhu makanan, menggunakan air dan bahan baku yang aman, menjaga kebersihan, memasak dengan benar, serta memisahkan pangan mentah dan pangan matang.

"Apakah semua hal di atas sudah dijalankan dengan baik? Adakah monitoring dan supervisi?" ujarnya.

Tan telah mengimbau bahwa pengelolaan makanan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dapat berdampak buruk bagi kesehatan anak.

Dokter ingatkan prinsip keamanan pangan HACCP

Diberitakan Kompas.com (3/1/2025), Tan menjelaskan salah satu prinsip keamanan pangan, yaitu Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

Tan menjelaskan bahwa metode HACCP mengatur pengelolaan makanan sesuai dengan standar kebersihan dan keamanan, mulai dari bahan baku dipilih hingg sampai ke konsumen.

Berikut enam prinsip dan langkah penerapan HACCP.

• Menyeleksi bahan pangan

Dokter Tan mengatakan bahwa pada saaat dibeli, bahan baku makanan perlu diperhatikan kesegarannya.

Bebrapa jenis makanan juga memiliki syarat-syarat kelayakan tertentu, misalnya daging, ikan, sayuran, dan bumbu dapur.

Tan mengimbau bahwa bahan mentah yang hendak diolah tidak booleh dalam keadaan busuk dan berjamur.

• Menyimpan bahan makanan dengan benar

Indonesia memiliki iklim lembab yang dapat menyebabkan bahan makanan menjadi mudah busuk.

Tan menerangkan bahwa makanan yang tidak segar karena masalah penyimpanan tidak boleh diberikan pada anak-anak.

“Bukan cuma beras, bahan makanan yang lain misalnya daging dan bumbu dapur lainnya, harus benar-benar tepat suhu dan cara penyimpanannya,” ujar Dokter Tan.

• Menjaga kebersihan masakan

Kebersihan bahan baku dan alat masak juga perlu diperhatikan.

Dokter Tan juga menyarankan untuk menjaga kebersihan dapur agar tidak menjadi sarang tikus, kucing, atau binatang lainnya yang berisiko merusak mutu makanan.

• Memperhatikan penyedap rasa atau bahan tambahan lain

Dokter menyoroti risiko yang dapat ditimbulkan dari penggunaan micin, saus, atau penyedap rasa lainnya dalam masakan.

Dia menyarankan agar bahan tambahan ini digunakan sesuai porsinya atau bahkan sebisa mungkin dihindari.

“Micin atau persausan itu punya risiko kelebihan kandungan garam, gula, atau bahkan micin itu sendiri,” ujarnya.

• Memilih bahan kemasan yang aman

Bahan untuk mengemasa makanan haruslah bebas dari zat-zat berbahaya.

Selain itu, makanan panas juga tidak diperbolehkan untuk langsung disimpan di wadah plastik yang mengandung BPA.

Dokter Tan juga melarang penggunaan styrofoam atau kertas nasi yang dilapisi plastik sebab berpotensi meleleh saat terkena makanan panas.

"Pengemasan plastik harus bebas BPA. Haram hukumnya memakai plastik gula atau es. Nanti ada mikroplastik di makanannya," kata dia.

• Memperhatikan cara dan waktu mendistribusikan makanan

Dokter mengungkapkan bahwa makanan yang sudah matang harus segera dikonsumsi dalam waktu dua jam setelah dimasak.

Sesudah 2 jam, makanan akan berada pada suhu antara 5 sampai 60 derajat Celsius.

Pada suhu kritis tersebut, bakteri dan jamur dapat tumbuh.

Dokter Tan menambahkan bahwa makanan basi disebabkan proses menyimpan makanan dalam suhu kritis tersebut, bukan karena wadah makanan yang ditutup saat masih panas.

(Sumber: Kompas.com/Devi Pattricia | Editor: Bestari Kumala Dewi)

DI ATAS kertas, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah narasi kemanusiaan yang indah. Negara hadir memberi makan bagi anak-anak bangsa.

Gizi terpenuhi, masa depan terjamin. Namun, di balik janji yang manis itu, publik menemukan kesemrawutan, ketidaksiapan, dan ironi politik yang menusuk akal sehat.

Dicanangkan sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto, MBG diklaim sebagai bentuk keberpihakan negara kepada kelompok rentan, terutama anak-anak, ibu hamil, dan balita.

Pemerintah menganggarkan Rp 71 triliun untuk 2025, dengan target penyediaan makanan bergizi untuk 83 juta penerima manfaat. Langkah besar, monumental, dan—sayangnya—tidak cukup transparan dan terukur.

Anggaran jumbo, transparansi mini

Apa yang membuat MBG menuai kritik bahkan sebelum benar-benar berjalan? Jawabannya adalah akuntabilitas.

Ketika anggaran Rp 71 triliun diumumkan, publik berhak bertanya: bagaimana pengelolaannya? Siapa yang mengawasi? Apa tolok ukur keberhasilannya?

Di berbagai diskusi kebijakan, para ekonom dari INDEF dan CELIOS sudah mengingatkan: program ini berpotensi menjadi "ladang basah" baru jika tidak dikawal ketat.

Distribusi dana yang besar ke unit-unit bernama SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dengan nilai Rp 7 miliar hingga Rp 10 miliar per unit justru menambah ruang untuk penyelewengan, bukan kepastian gizi.

Belum lagi jika dihitung berapa persen dari anggaran yang benar-benar sampai ke perut anak-anak.

Kita ingat bagaimana program makan gratis di masa lalu sering kali bermuara pada proyek fiktif, pengadaan siluman, dan makanan basi di lapangan. Alih-alih menyehatkan, justru bisa mencederai. Pelajaran itu seolah diabaikan.

MBG dalam konstruksi politik kekuasaan adalah simbol. Ia lebih merupakan manuver pencitraan daripada kebijakan publik yang matang.

Di tengah tekanan publik pasca-Pemilu yang sarat kontroversi, program ini tampil seperti tameng moral. Bahwa rezim ini peduli, bahwa negara tidak abai. Namun, simbol tidak cukup. Bangsa ini sudah kenyang dengan kebijakan kosmetik.

Program sebesar ini seharusnya dimulai dengan pilot project yang serius, data gizi yang akurat, dan evaluasi sistemik. Namun yang terjadi, pemerintah justru mendahulukan seremoni dan alokasi anggaran jumbo sebelum sistemnya siap.

Seorang kepala daerah di Jawa menyampaikan keluhannya kepada media: "Kami belum tahu mekanisme distribusinya, tetapi kami diminta mendukung penuh."

Ini bukan anekdot, ini potret sistem birokrasi yang dibutakan oleh euforia politik pusat.

Satu narasi yang terus didorong dalam MBG adalah penggunaan bahan pangan lokal. Ini seharusnya menjadi momentum besar bagi petani dan pelaku UMKM pangan.

Namun dalam praktiknya, muncul kekhawatiran soal dominasi penyedia besar yang punya akses pada kekuasaan.

Jika rantai distribusi dikuasai oleh korporasi tertentu atau bahkan afiliasi politik tertentu, maka program ini hanya akan melahirkan ketimpangan baru dengan jubah bantuan sosial.

Masalah lainnya adalah soal standarisasi gizi. Bagaimana memastikan bahwa makanan yang disediakan benar-benar memenuhi kebutuhan nutrisi yang beragam dari balita hingga siswa SMA? Tanpa pedoman ketat dan pengawasan medis, gizi bisa jadi jargon, bukan substansi.

Polemik dan ketidaksiapan

Survei yang dirilis oleh CELIOS menunjukkan bahwa 59 persen responden menyatakan tidak setuju dengan MBG. Alasannya? Karena khawatir program ini tidak tepat sasaran, menambah beban fiskal negara, dan membuka celah korupsi.

Kritik ini bukan berarti publik antibantuan. Justru sebaliknya, rakyat mendambakan program yang benar-benar solutif.

Namun ketika bantuan disiapkan tanpa kesiapan sistem, data penerima tidak akurat, dan distribusi tidak efisien, maka kepercayaan publik akan runtuh.

MBG bisa jadi seperti bansos Covid-19 yang penuh masalah—transaksi politik di balik kantong plastik berisi beras dan mie instan.

Hingga kini, belum ada informasi yang gamblang mengenai siapa yang bertanggung jawab mengawasi MBG secara nasional.

Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan masuk dari awal untuk mencegah? Apakah BPKP akan mengaudit realisasi dan dampaknya? Apakah masyarakat bisa mengakses laporan kinerja MBG secara terbuka?

Tanpa akuntabilitas yang kuat, MBG hanya akan menambah daftar panjang program bantuan yang gagal karena lebih sibuk mengurus narasi daripada implementasi.

Memberi makan rakyat bukan hanya soal memberi makan. Ia adalah soal martabat. Negara yang sungguh-sungguh ingin menyejahterakan rakyatnya harus mampu melampaui seremoni.

Ia harus hadir dalam sistem berkeadilan, tata kelola yang bersih, dan penghormatan terhadap penerima bantuan sebagai warga negara, bukan sebagai objek.

Dalam banyak kasus, bantuan makanan di lapangan justru disertai stigma. Anak-anak yang menerima makanan gratis dianggap “miskin”, dan kadang diejek oleh teman sekelasnya.

Jika hal ini tidak dipikirkan sejak awal, maka MBG tidak hanya gagal secara kebijakan, tetapi juga secara etik.

Evaluasi serius

Sebagai program nasional, MBG sudah terlanjur diluncurkan. Maka tugas kita bukan hanya mengkritik, tetapi mendorong evaluasi dan koreksi secepat mungkin.

Pemerintah harus membuka data, membentuk pengawas independen, dan merancang sistem audit publik. DPR harus lebih aktif, bukan hanya menyetujui anggaran, tapi juga mengawal penggunaannya.

Publik juga harus diberi ruang untuk melaporkan penyimpangan, tanpa takut dibungkam. Dalam era digital seperti sekarang, pengawasan masyarakat harus menjadi bagian tak terpisahkan dari desain kebijakan publik.

MBG adalah peluang, tetapi juga ujian. Apakah negara benar-benar ingin hadir untuk rakyat, atau hanya menggunakan rakyat untuk kepentingan politik kekuasaan?

Apakah makan gratis menjadi pintu masuk untuk revolusi gizi, atau sekadar pintu belakang bagi korupsi?

Di balik nasi bungkus yang dibagikan ke sekolah-sekolah, tersimpan pertanyaan besar tentang cara kita membangun bangsa. Apakah dengan kejujuran dan tanggung jawab, atau dengan retorika dan transaksionalisme?

MBG harus menjawab itu. Jika tidak, maka ia hanya akan menambah daftar panjang kegagalan kebijakan yang lahir dari niat baik, tapi ditelan kerakusan kekuasaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, menyediakan lahan seluas 1,5 hektare (ha) di kawasan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis untuk program 3 juta rumah yang digulirkan pemerintah pusat.

Wali Kota Depok Supian Suri mengaku sudah turun langsung meninjau lokasi dan menginventarisasi aset pemerintah di wilayah yang akan dibangun program 3 juta rumah.

"Kemarin saya juga sudah melihat ke sana, menginventarisasi aset yang memang menjadi aset Kota Depok, aset pemerintah termasuk juga aset Setneg," ujar Supian Suri dilansir dari Antara, Jumat (25/4/2025).

Pemkot Depok akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menentukan kebijakan lanjutan.

"Kami usulkan supaya lahan itu dimanfaatkan untuk hunian vertikal. Mudah-mudahan ini bisa dikabulkan, supaya kebutuhan rumah warga bisa terjawab," kata dia.

Penyediaan rumah layak huni di lokasi itu akan membuka jalan bagi penataan administratif, termasuk pemberian identitas kependudukan yang selama ini masih menjadi kendala bagi sebagian warga di sana.

"Kalau rumah sudah tersedia dan mereka sudah tinggal di situ, identitas kependudukan bisa kita berikan. Karena sudah ada kepastian terhadap tempat tinggal," ucap dia.

Supian Suri mengakui upaya ini memerlukan waktu dan proses yang tidak singkat, tetapi pihaknya siap bekerja sama lintas instansi, termasuk dengan pemerintah pusat.

"Ini juga akan kami sampaikan dan koordinasikan dengan pemerintah provinsi, mudah-mudahan jadi salah satu lokasi dari program 3 juta rumah itu, dan warga bisa dapat kepastian hukum serta tempat tinggal yang layak," ujar dia.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Depok dalam menjawab kegelisahan warga terkait hak atas tempat tinggal, khususnya di kawasan yang selama ini rawan konflik kepemilikan lahan.

Sebelumnya diketahui ribuan warga yang tinggal di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, belum tercatat secara resmi sebagai penduduk Kota Depok.

Secara geografis, Kampung Baru memang berada dalam wilayah administratif Kota Depok. Namun, karena lokasinya sangat dekat dengan perbatasan Jakarta, Pondok Ranggon dan Bekasi, sering terjadi kerancuan batas wilayah.

Dua akar masalah yang saling terkait terus membayangi wilayah tersebut, yaitu persoalan status tanah dan administrasi kependudukan.

DEPOK, KOMPAS.com - Pengembang Perumahan Al Fatih di Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, mengeklaim telah mengajukan izin pemanfaatan ruang (IPR) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pada September 2024.

Namun, pengajuan tersebut ditolak karena lahan seluas dua hektar yang dimaksud terdata sebagai situ sejak tahun 1938. Kini, perumahan tersebut telah disegel.

“Pendaftaran meminta IPR sudah dilakukan tapi terbentur aturan, karena disinyalir di zaman Hindia Belanda (tanah ini) ditetapkan sebagai tanah situ," ucap Tim Legal Perumahan Al Fatih, Prayanwar Wirama, kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Pembangunan perumahan yang disebutkan telah berlangsung sejak 2023 itu akhirnya tetap dilanjutkan karena pengembang mengeklaim telah mengantongi sertifikat hak milik (SHM) atas tanah tersebut.

“Kalau tanah ini, sah milik Perumahan Al Fatih, karena suratnya SHM. Kalau di dalam ilmu pertanahan, SHM yang paling tertinggi,” tambah Wirama.

Pengembang juga mempertanyakan keputusan Pemkot yang masih menetapkan tanah seluas dua hektar itu sebagai situ.

Menurut mereka, luas total tanah yang dinyatakan hendak dibangun situ buatan adalah delapan hektar, di mana enam hektar lainnya sudah berstatus zona kuning untuk kebutuhan hunian.

Namun, Satpol PP tetap menyegel sementara perumahan tersebut setelah tiga surat peringatan (SP) disampaikan kepada pengembang.

Diperkirakan, sebanyak 100 unit rumah berpenghuni terdampak dari tindakan ini, yang terdiri dari 60 rumah berpenghuni dan 40 unit lainnya dalam tahap pembangunan, tinggal menunggu proses penyerahan.

Saat ini, Perumahan Al Fatih telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) dan hasilnya akan digunakan untuk mengajukan banding ke Pemkot Depok.

KOMPAS.com – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Permen yang ditandatangani pada 17 April 2025 dan diundangkan pada 22 April 2025 ini hadir sebagai respons atas beberapa pertimbangan mendasar.

Menurut Menteri PKP Maruarar Sirait, ada tiga poin utama yang melatarbelakangi perubahan aturan mengenai batas maksimal gaji MBR untuk dapat mengakses program rumah subsidi ini.

Pertama, Meningkatkan Akses dan Keterjangkauan bagi MBR. Pemerintah menyadari bahwa untuk menjangkau lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memanfaatkan berbagai kemudahan dalam pembangunan dan perolehan rumah, diperlukan penyesuaian terhadap besaran penghasilan yang ditetapkan sebelumnya.

"Dengan kata lain, aturan yang lama kami nilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan MBR yang semakin beragam," ujar Ara kepada Kompas.com, Kamis (24/4/2025).

Kedua, Permen PKP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah sudah tidak lagi relevan dengan dinamika dan kebutuhan hukum yang ada saat ini.

"Perubahan kondisi ekonomi, kenaikan biaya hidup, serta perkembangan sektor properti menjadi faktor pendorong perlunya penggantian aturan yang lebih aktual," imbuh Ara.

Ketiga, Penerbitan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 ini juga merupakan langkah pemerintah dalam melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal tersebut mengamanatkan penetapan peraturan menteri terkait besaran penghasilan dan kriteria MBR serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah.

Dengan ketiga pertimbangan utama ini, pemerintah berharap Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 dapat menjadi landasan hukum yang lebih adaptif dan efektif dalam memperluas jangkauan program rumah subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.

"Aturan baru ini diharapkan mampu menjawab tantangan keterbatasan daya beli MBR dan mewujudkan lebih banyak hunian layak," tuntas Ara.

DEPOK, KOMPAS.com - Perumahan Al Fatih di Pasir Putih, Kota Depok, disegel sementara oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setelah menerima tiga surat peringatan (SP) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Surat peringatan tersebut diterbitkan terkait dugaan bahwa pengembang tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

"Iya (ada tiga SP), tentunya itu punya aturan ya Pemkot (terkait SP). Memang sudah ada SP 1-3 tentang izin," kata Tim Legal Perumahan Al Fatih, Prayanwar Wirama, kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

"Tapi bukan berarti pemilik Perumahan Al Fatih tidak menempuh untuk memperoleh izin," ucap Prayanwar menambahkan.

Menurut dia, pengajuan izin pemanfaatan ruang (IPR) dilakukan pada September 2024. Namun, kata dia, pengajuan itu ditolak oleh Pemkot Depok.

Penolakan tersebut disebabkan status lahan yang hendak dimanfaatkan sebagai situ dengan luas sekitar delapan hektar.

Wirama menjelaskan, rencana pembangunan situ pertama kali muncul pada tahun 1938, beberapa tahun sebelum Indonesia merdeka.

Namun, hingga pembangunan Perumahan Al Fatih pada 2023, rencana itu tidak pernah direalisasikan.

“Jadi waktu kami ajukan IPR itu, mereka buka data dan bilang mereka enggak bisa keluarkan izin karena itu tanah situ. Yang ditetapkan situ kan 8 hektar tapi 2 hektarnya ini (Perumahan Al Fatih) yang masih berstatus tanah situ,” jelas Wirama.

Setelah pengajuan izin ditolak, pihak perumahan memutuskan untuk tetap melanjutkan pembangunan. Saat ini, sebanyak 60 unit rumah sudah mulai dihuni selama setahun terakhir.

Sementara 40 unit lainnya sudah selesai dibangun dan tinggal menunggu proses penyerahan kepada calon penghuni.

“Karena kan kami tidak bisa menunggu, saat orang punya tanah sebesar ini ya harus punya nilai. Kalau ikutin aturan yang ada, kami juga akhirnya dirugikan,” terang Wirama.

Ia juga menegaskan bahwa pihak perumahan sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM) atas tanah tersebut.

Saat ini, Perumahan Al Fatih telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) dan hasilnya akan dibawa untuk mengajukan banding ke Pemkot Depok.