KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Wamen PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), NTB Minggu, (17/11/2024).

Rombongan diterima Pjs Bupati KSB, Julmansyah, di Pendopo Bupati Sumbawa Barat.

Hadir dalam kesempatan tersebut dua wakil pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, unsur Forkopimda dan anggota DPRD provinsi.

Julmansyah menyampaikan rasa bangganya kepada Fahri Hamzah karena telah diberi amanah oleh negara yang sekaligus menjadi menjadi representasi "Tau Samawa" di pentas nasional.

"Lewat Bang Fahri kita terasa terwakili. Meskipun kita lahir di pulau-pulau kecil, kita punya wakil di kabinet Merah Putih."

"Beliau akan memberikan manfaat yang besar bukan hanya untuk bangsa tapi khususnya Sumbawa dan Sumbawa Barat," kata Julmansyah.

Dalam kesempatan tersebut Julmansyah menyampaikan kondisi perumahan di KSB.

la mengatakan terdapat sekitar 330 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan 320 unit backlog (jumlah rumah belum tertangani).

"Harapan kami kementerian PKP bisa membantu. Selain itu juga pasti akan didukung oleh PT AMNT," ucap Julmansyah.

"Kami berharap Menteri PKP bisa menjadikan KSB sebagai contoh kabupaten tuntas RTLH dan tuntas backlog," sambung kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB ini.

Sementara itu Fahri Hamzah menyampaikan bahwa dirinya ditugaskan presiden untuk menata kembali perumahan rakyat dan pemukiman.

Satu persolan besar yang dihadapi manusia dalam hal perumahan dan pemukiman adalah sampah.

"Manusia itu menciptakan sampah tapi tidak memikir bagaimana cara mengelolanya. Yang keluar dari tubuh kita tidak diurus. Jadi tolong kalau mau bangun rumah fokuskan di MCK dan sampah,” kata Fahri.

Disebutkan, mengorkestrasi masalah sampah di luar rumah, pasar, kantor, ruang umum menjadi tugas Pemda. Sebab, Pemda yang punya warga.

Pemerintah tidak punya rakyat, yang punya rakyat itu Pemda sehingga serahkan pengelolaannya di daerah.

KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Wamen PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), NTB Minggu, (17/11/2024).

Rombongan diterima Pjs Bupati KSB, Julmansyah, di Pendopo Bupati Sumbawa Barat.

Hadir dalam kesempatan tersebut dua wakil pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, unsur Forkopimda dan anggota DPRD provinsi.

Julmansyah menyampaikan rasa bangganya kepada Fahri Hamzah karena telah diberi amanah oleh negara yang sekaligus menjadi menjadi representasi "Tau Samawa" di pentas nasional.

"Lewat Bang Fahri kita terasa terwakili. Meskipun kita lahir di pulau-pulau kecil, kita punya wakil di kabinet Merah Putih."

"Beliau akan memberikan manfaat yang besar bukan hanya untuk bangsa tapi khususnya Sumbawa dan Sumbawa Barat," kata Julmansyah.

Dalam kesempatan tersebut Julmansyah menyampaikan kondisi perumahan di KSB.

la mengatakan terdapat sekitar 330 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan 320 unit backlog (jumlah rumah belum tertangani).

"Harapan kami kementerian PKP bisa membantu. Selain itu juga pasti akan didukung oleh PT AMNT," ucap Julmansyah.

"Kami berharap Menteri PKP bisa menjadikan KSB sebagai contoh kabupaten tuntas RTLH dan tuntas backlog," sambung kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB ini.

Sementara itu Fahri Hamzah menyampaikan bahwa dirinya ditugaskan presiden untuk menata kembali perumahan rakyat dan pemukiman.

Satu persolan besar yang dihadapi manusia dalam hal perumahan dan pemukiman adalah sampah.

"Manusia itu menciptakan sampah tapi tidak memikir bagaimana cara mengelolanya. Yang keluar dari tubuh kita tidak diurus. Jadi tolong kalau mau bangun rumah fokuskan di MCK dan sampah,” kata Fahri.

Disebutkan, mengorkestrasi masalah sampah di luar rumah, pasar, kantor, ruang umum menjadi tugas Pemda. Sebab, Pemda yang punya warga.

Pemerintah tidak punya rakyat, yang punya rakyat itu Pemda sehingga serahkan pengelolaannya di daerah.

“Marilah kita tata dan kita kelola agar semua orang punya tempat yang menyenangkan."

"Kita berbicara tentang hadist, maka rumah adalah surga. Rumah sebagai tempat ibadah, belajar, mendidik, dan tempat menjadikan generasi masa depan tumbuh dengan baik,” ujar Fahri.

Terkait dengan program di Kementerian PKP, Fahri Hamzah menyebutkan bahwa untuk program perumahan targetnya tiga juta per tahun, dengan komposisi 2 juta di desa dan 1 juta di kota.

Sementara tugas yang amanahkan adalah membangun institusi baru.

"Kementerian kami ini belum ada pegawainya, Perpres Struktur Organisasi dan Tata Kelola sebentar lagi mau terbit, sebanyak 6.000 pegawai dalam waktu dekat akan direkrut, membangun organisasi dan balai di daerah."

"Saya berharap kita membangun di KSB ini harus tegak pikiran dan niat. Memelihara iman dan niat baik kita. Insting harus tetap menginspirasi. Mari kita bekerja sama, bahu membahu menjadi contoh dan menjadi rahmatanlilalamain," pungkas Fahri.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT MC Urban Development Indonesia (MCUDI), anak perusahaan dari Mitsubishi Corporation, bekerja sama dengan Vasanta Group merilis Myztro, di Shila at Sawangan, Depok, Jawa Barat.

Shila at Sawangan merupakan pengembangan kota terintegrasi yang menghimpun berbagai fasilitas unggulan seperti rumah sakit, kuliner, toko bangunan, dan lain sebagainya.

Myztro yang berada di kluster Riverie menawarkan dua tipe hunian tepi danau, yaitu tipe M6 unit satu lantai dengan ukuran lahan 6x10 dan tipe M5 yang merupakan hunian dua lantai dengan ukuran lahan 5x10.

Berada di Lokasi strategis, kawasan ini bisa diakses melalui pintu Tol Pamulang dan pintu Tol Sawangan yang mempermudah akses bagi para pekerja.

Presiden Direktur MCUDI Kenji Ono mengatakan Myztro adalah salah satu proyek unggulan Mitsubishi yang berkolaborasi dengan Vasanta Group.

"Kami senang dapat menyediakan kesempatan untuk keluarga muda agar dapat memiliki rumah pertama mereka dengan terjangkau namun tetap mewah di tepi danau," ujar Kenji, Minggu (17/11/2024).

Kawasan ini akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas olahraga, seperti jogging track, sports club, functional training area, basketball court 3 on 3, dan juga sarana olahraga air seperti kayak by the lake.

Chief Executive Officer (CEO) Vasanta Group Denny Asalim menambahkan, hunian ini dirancang untuk keluarga muda yang ingin memiliki gaya hidup praktis dan efisien dengan harga terjangkau.

“Ini adalah kesempatan bagi para keluarga muda untuk memiliki hunian tepi danau di jantung kawasan Shila at Sawangan dengan harga mulai dari Rp 700 jutaan,” ucap Denny.

Di tengah harga tanah yang terus menanjak di wilayah Jabodetabek, Denny menambahkan, Myztro bisa menjadi pilihan tepat bagi para generasi muda untuk memiliki rumah impian pertamanya.

Myztro di kawasan SHILA at Sawangan juga dikelilingi bentang alam yang indah, termasuk danau seluas 26 hektar dan pemandangan Gunung Salak, serta 55 persen kawasan didedikasikan untuk area hijau.

KOMPAS.com - Kota Subulussalam di Aceh sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Subulussalam:

1. Adiva Residence: Tipe 36

   Terletak di Simpang Kiri, Kota Subulussalam. perumahan ini dikembangkan PT Largo Properti Indonesia dengan banderol Rp 151 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/98 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 160 unit lagi.

2. Amira Residence: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Ari Binanga Perkasa yang terletak di Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dengan patokan harga Rp 151 juta.

   Terdapat 192 unit dengan luas bangunan masing-masing 36/120 meter persgei. Hingga saat ini, sudah terjual 187 unit, dan tersisa 5 unit lagi.

3. Irada Indah: Tipe 36

   Berlokasi di Simpang Kiri, Kota Subulussalam, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Subulussalam Prima Indah dengan harga Rp 151 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/120 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 13 unit untuk dipasarkan dari total 105 rumah.

KOMPAS.com - Kota Lhokseumawe di Aceh sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Lhokseumawe:

1. Griya Indah: Tipe 36

   Terletak di Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, perumahan ini dikembangkan PT Asrafi Sulfaz Beujaya.

   Proyek ini menawarkan 58 rumah dengan harga per unit adalah Rp 120 juta. Sebanyak 36 unit telah terjual, dan menyisakan 22 unit.

2. Perumahan Aman Sentausa( Permata): Tipe 36B

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Lembah Thamar Perdana yang terletak di Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Menawarkan 39 rumah dengan harga Rp 140 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 36/130 meter persgei. Hingga saat ini, sudah terjual 32 unit, dan sisanya masih 7 unit lagi.

3. An Nisa Mansion - Lhokseumawe: Tipe T30

   Berlokasi di Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, perumahan ini dikembangkan oleh PT Karya Adhi Putra dengan banderol Rp 142 juta.

   Bangunan rumah tapak dibuat seluas 30/98 meter persgei. Hingga saat ini, masih tersedia 119 rumah dari total 161 unit.

4. Villa Buket Rata: Tipe 36/112

   Perumahan keempat ini terletak di Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dengan total 19 unit dan dibanderol Rp 145 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/112 meter persegi. PT Cipta Karya Beurata masih memasarkan 5 unit sisanya.

5. Firya Lientas Residance: Tipe 36

   Di Muara Dua, Kota Lhokseumawe, terdapat perumahan 19 unit dengan harga Rp 145 juta.

   PT Firya Lientas Utama membangun rumah-rumah ini dengan luas 36/108 meter persegi. Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 3 unit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta adanya tambahan sebesar Rp 48,4 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dana tersebut nantinya digunakan untuk beberapa program di bidang perumahan, salah satunya adalah Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Kementerian, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Pada kesempatan itu, Menteri PKP menyatakan bahwa dirinya juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP.

Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

Selain itu, Menteri PKP juga menyampaikan struktur organisasi Kementerian PKP serta sejumlah kebutuhan SDM yang akan bertugas di sejumlah unit kerja yang ada.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan, kebutuhan dana pembangunan rumah adalah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Menteri Ara dalam siaran persnya, Sabtu (16/11/2024).

Selain itu, pihaknya juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Kementerian PKP, menurutnya, juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan.

Hal ini diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN, tetapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu, kami juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75:50 menjadi 50:50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," jelas Menteri Ara.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 juta rumah.

Hal ini diperlukan karena sektor properti dapat membuka kran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun, kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata Wamenkeu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun untuk membangun rumah.

Hal itu disampaikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Kementerian, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Saat ini anggaran yang tersedia untuk Kementerian PKP hanya Rp 5,1 triliun yang merupakan limpahan anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada kabinet sebelumnya.

"Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun," ujar Ara, dikutip dari keterangan resmi.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk menyukseskan program 3 juta rumah dan juga program kerja lainnya di Kementerian PKP.

Pada kesempatan tersebut Ara juga menargetkan pembiayaan perumahaan lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) naik dari 220.000 unit rumah subsidi menjadi 800.000 unit rumah subsidi.

"Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan bank yang sebelumnya 75:50 menjadi 50:50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," lanjut Ara.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program 3 juta rumah.

Itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka peluang investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

"Kami memberikan dukungan terhadap program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," ucap Suahasil Nazara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta adanya tambahan sebesar Rp 48,4 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dana tersebut nantinya digunakan untuk beberapa program di bidang perumahan, salah satunya adalah Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Kementerian, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Pada kesempatan itu, Menteri PKP menyatakan bahwa dirinya juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP.

Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

Selain itu, Menteri PKP juga menyampaikan struktur organisasi Kementerian PKP serta sejumlah kebutuhan SDM yang akan bertugas di sejumlah unit kerja yang ada.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan, kebutuhan dana pembangunan rumah adalah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Menteri Ara dalam siaran persnya, Sabtu (16/11/2024).

Selain itu, pihaknya juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Kementerian PKP, menurutnya, juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan.

Hal ini diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN, tetapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu, kami juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75:50 menjadi 50:50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," jelas Menteri Ara.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 juta rumah.

Hal ini diperlukan karena sektor properti dapat membuka kran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun, kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata Wamenkeu.

SAMARINDA, KOMPAS.com - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sertifikasi Pembangunan Perumahan Layak Huni dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Internal.

Kegiatan yang diikuti 120 aparatur sipil negara (ASN) tersebut bertujuan mempersiapkan pembentukan Tim Sertifikasi Registrasi Pengembang Perumahan (SRP2) di daerah.

Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar Ahyani Fadianur Diani mengapresiasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang telah melaksanakan kegiatan ini.

"Pemkab Kukar berharap setelah mengikuti bintek dan sertifikasi ini, para peserta dapat memahami dan menerapkan konsep-konsep kualifikasi, klasifikasi, registrasi, dan sertifikasi pengembang perumahan dengan baik,” kata Ahyani, di Samarinda, Jumat (15/11/2024).

Selain bimtek, dalam kegiatan ini juga diadakan sertifikasi yang diikuti 20 ASN di lingkup DPKP Kabupaten Kukar.

Kepala Bidang Sertifikasi Kualifikasi Klasifikasi dan Registrasi (SK2R) DPKP Kukar Dharma Gumawang menyebutkan kegiatan ini terkait dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 24PRT/M/2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan.

Menurut Dharma, SK2R tersebut sudah terbentuk tahun 2024. Pembentukan bidang ini berlandaskan pada Peraturan Bupati (Perbup) Kukar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bimtek dan sertifikasi adalah langkah awal bagi DPKP Kabupaten Kukar untuk menjalankan SRP2.

Rencananya, SRP2 untuk pengembang yang membangun hunian di wilayah Kabupaten Kukar mulai dijalankan pada tahun 2025 mendatang.

Sesuai data BPKP Kukar, saat ini terdapat 33 perusahaan properti yang membangun perumahan di 43 lokasi di Kabupaten Kukar.

Pengembang itu tergabung dengan empat asosiasi perumahan dengan mayoritas anggotanya berasal dari Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI).

“Kami menjalin kerja sama dengan UP 45 Yogyakarta, Gaivo dan LSP REI untuk melaksanakan bimtek dan sertifikasi perumahan di Kukar,” ucap Dharma.

Ketua Pengarah LSP REI Djoko Slamet Oetomo berharap bimtek dan sertifikasi dapat mengenalkan peta fungsi kerja bisnis pengembang perumahan kepada pemangku kebijakan di internal DPKP Kabupaten Kukar.

"Kita patut mengapresiasi inisiatif dari Pemkab Kukar untuk melakukan bimtek serta sertifikasi bagi SDM-nya agar meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada pelaku pembangunan perumahan, dan masyarakat," ucap Djoko.

Dia menuturkan, dari tujuh skema sertifikasi uji kompetensi yang ada di LSP REI, ASN DPKP Kabupaten Kukar mengikuti 3 skema sertifikasi.

Ketiga skema itu adalah penilaian kelayakan lokasi, penilaian kelayakan investasi, dan penataan pembangunan.

LSP REI merupakan lembaga sertifikasi profesi yang sudah berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah mulai memetakan lahan-lahan milik BUMN yang dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Erick menuturkan, dirinya sudah berdiskusi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara terkait penyediaan lahan untuk program yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto itu.

"Kita mapping dulu di mana lahan-lahan BUMN yang bisa mendukung percepatan perumahan," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah.

"Beliau (Menteri PKP) mendorong mendapatkan tanah-tanah dari hasil korupsi, atau tanah-tanah sitaan, atau tanah-tanah yang belum terbangun. Nah sama, kita menawarkan ke Pak Ara, beberapa aset BUMN sendiri, memang nanti bekerja sama dengan Perumnas tentunya, ini bisa kita maksimalkan juga," paparnya.

Selain dengan Kementerian PKP, Erick juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk penyediaan hunian dengan konsep kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Pembangunan hunian TOD itu di antaranya manfaatkan lahan-lahan di dekat stasiun kereta api milik PT KAI (Persero). Saat ini pun sudah ada 9 TOD yang dibangun BUMN di area stasiun kereta api.

"Kita sudah membuat terobosan bersama dengan Kementerian PU sebenarnya, awalnya mengenai tadi stasiun-stasiun kereta api itu lahannya yang tidak maksimal dulunya kan, sekarang sudah dibangun menjadi TOD, bahkan ada subsidi antara yang mampu dan tidak mampu," jelas Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah mulai memetakan lahan-lahan milik BUMN yang dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Erick menuturkan, dirinya sudah berdiskusi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara terkait penyediaan lahan untuk program yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto itu.

"Kita mapping dulu di mana lahan-lahan BUMN yang bisa mendukung percepatan perumahan," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah.

"Beliau (Menteri PKP) mendorong mendapatkan tanah-tanah dari hasil korupsi, atau tanah-tanah sitaan, atau tanah-tanah yang belum terbangun. Nah sama, kita menawarkan ke Pak Ara, beberapa aset BUMN sendiri, memang nanti bekerja sama dengan Perumnas tentunya, ini bisa kita maksimalkan juga," paparnya.

Selain dengan Kementerian PKP, Erick juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk penyediaan hunian dengan konsep kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Pembangunan hunian TOD itu di antaranya manfaatkan lahan-lahan di dekat stasiun kereta api milik PT KAI (Persero). Saat ini pun sudah ada 9 TOD yang dibangun BUMN di area stasiun kereta api.

KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyebut bahwa Perum Perumnas memiliki lahan yang bisa dipakai untuk pembangunan rumah rakyat dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Informasi itu didapatkan Fahri ketika melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dony Oskaria pada Rabu (13/11/2024).

Sebab di dalam pertemuan tersebut, hadir pula pihak dari Perumnas dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

"Yang banyak itu ada di Perumnas 1.800 hektar, (menurut Perumnas) yang clear and clean itu 1.242 hektar tersebar di seluruh Indonesia," lapor Fahri kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait di dalam Rapat Internal Kementerian PKP pada Kamis (14/11/2024), dikutip dari kanal Youtube Kementerian PKP.

Lanjut dia, apabila Kementerian PKP berkenan untuk memanfaatkan lahan 1.242 hektar tersebut, Perumnas bersedia untuk kerja sama.

"Kalau mau kita kerjasamakan dengan mereka (Perumnas), mereka siap," imbuhnya.

Menanggapi laporan Fahri, Menteri PKP memberikan penugasan kepada salah satu direktur jenderal-nya untuk menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Perumnas.

"Kan katanya (Perumnas) ada sekian ribu hektar, tolong diklarifikasi, disurvei, ini kan jelas gunanya untuk perumahan rakyat, jadi yang idle itu di mana? Saya kasih deadline Rabu (minggu depan) ya laporannya," pungkas Ara, pangglian Maruarar Sirait.