JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah berencana untuk bergabung dengan Partai Golkar.

Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam sambutannya pada peresmian smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (23/9/2024).

Dalam acara tersebut, Bahlil menyapa para tokoh yang hadir, termasuk Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan sejumlah tokoh lokal dari NTB.

Ia kemudian memberikan perhatian khusus kepada Fahri Hamzah yang berasal dari Sumbawa.

"Khusus kepada tokoh nasional asal NTB, Pak Fahri Hamzah," kata Bahlil, dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

"Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar, tadi sudah negosiasi," ucapnya.

Ia kemudian berseloroh lagi menyinggung setelan serba kuning yang dikenakan hadirin dalam acara peresmian smelter ini.

"Makanya kita semua datang ke Amman baju sudah kuning-kuning," ujar Bahlil.

Sebagai informasi, Fahri Hamzah pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI pada periode 2014-2019.

Saat itu, ia masih berstatus sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan dikenal sebagai pengkritik tajam terhadap pemerintahan Jokowi di periode pertamanya.

Namun, setelah terjadinya kisruh internal di PKS, Fahri keluar dan mendirikan Partai Gelora bersama sejumlah mantan kader PKS lainnya, termasuk Anis Matta dan Mahfudz Siddiq.

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan memberikan penjelasan mengenai kehadiran mantan eks Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang merupakan politikus Partai Gelora, dalam peresmian smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (23/9/2024).

Dalam acara tersebut, hadir Presiden Joko Widodo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

"Beliau adalah putra daerah," ungkap Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Muhammad Yusuf Permana, kepada Kompas.com pada Senin siang.

Yusuf menambahkan bahwa Fahri juga diundang secara langsung oleh Amman Mineral.

Yusuf menjelaskan bahwa selama menjabat di parlemen, Fahri Hamzah sangat mendukung program hilirisasi.

"Bapak Presiden juga ingin mendapat masukan dari tokoh daerah terkait pembangunan di daerah," imbuhnya.

Dalam acara peresmian, Bahlil Lahadalia juga melontarkan guyonan mengenai arah politik Fahri yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora.

"Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar, tadi sudah negosiasi," ucap Bahlil yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar.

Menanggapi pernyataan Bahlil, Fahri Hamzah tidak menampik maupun mengiyakan.

"Beliau pemimpin masa depan dari Timur. Rasa humornya tinggi," kata mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut kepada Kompas.com pada hari yang sama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, semua ide untuk makanan bergizi rakyat Indonesia akan diakomodasi, termasuk penggunaan susu ikan sebagai pengganti susu sapi.

Hal ini disampaikan Dadan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar secara tertutup bersama Komisi IX DPR, RI, Selasa (17/9/2024).

“Gini-gini, sesuatu yang baik ini akan kita akomodir ya, di daerah yang memang susunya mudah bisa diisi dengan susu,” kata Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa.

Namun, menurut Dadan, kondisi ini juga disesuaikan dengan ketersediaan susu yang diperoleh dari hewan mamalia yang ada di daerah.

Menurut dia, kalau memang tidak tersedia, protein dari bahan lain setara susu dimungkinkan untuk menjadi pengganti.

“Di daerah yang banyak telur, susunya kita bisa ganti dengan telur. Kemudian kalau di daerah yang banyak ikan, protein ikan mungkin bisa menggantikan atau bisa mengisi kelengkapan gizinya gitu, bukan menggantikan, melengkapi,” kata Dadan.

Namun demikian, Kepala Badan Gizi menegaskan bahwa susu ikan tidak sama dengan susu yang dihasilan oleh hewan mamalia.

Namun, kandungan dari protein ikan bisa dijadikan pelengkap untuk kebutuhan susu dalam program makan bergizi.

“Saya harus sampaikan bahwa itu protein ikan, bukan susu ikan. Karena ikan kan tidak punya susu, kecuali lumba-lumba dan paus ya, yang mamalia menghasilkan susu,” kata Dadan.

“Tapi itu kan yang disebut dengan susu ikan itu sebetulnya adalah hasil hidrolisis dari ikan. Jadi itu sebetulnya protein ikan, bukan susu ikan,” ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hashim Djojohadikusumo mengungkap rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk kembali Kementerian Perumahan terpisah dari saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR).

Adik Prabowo sekaligus Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih itu menegaskan pemisahan tersebut dilakukan agar pembangunan perumahan bisa lebih fokus.

Pembentukan Kementerian Perumahan merupakan langkah konkrit pemerintah untuk mempercepat penyediaan perumahan nasional.

Namun karena persoalan perumahan sangat kompleks, maka banyak pihak berharap kementerian ini nantinya dapat dikelola secara baik oleh sosok menteri yang benar-benar memahami akar persoalan.

Menanggapi wacana ini, pengamat properti dari Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan persoalan perumahan sangat kompleks, sehingga tidak bisa dipelajari secara cepat.

Selain persoalan backlog, pembiayaan perumahan dan daya jangkau masyarakat terutama generasi milenial harus cepat dituntaskan dengan pendekatan yang tepat.

Karena itu, menurut Syarifah, diperlukan sosok menteri yang memahami data dan terapan kebijakan secara historis, serta mampu membawa perubahan yang konkrit dalam kebijakan penyediaan perumahan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Jika perlu, sosok menteri yang sudah siap dengan konsep untuk menangani persoalan perumahan secara menyeluruh.

“Sebaiknya individu yang telah paham (perumahan), karena akan mempermudah akselerasi capaian hunian terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Associate Director Leads Property Martin Samuel Hutapea berpendapat sosok menteri perumahan yang ditunjuk haruslah memahami apa yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan perumahan.

Diantaranya keterkaitan antara populasi, daya beli, lokasi kerja, karakteristik lokasi, hingga ketersediaan lahan.

Sedangkan yang perlu mendapat perhatian adalah mereka yang kesulitan mengusahakan hunian, meskipun sudah bekerja.

“Siapa pun sosoknya, harus mengetahui masalah dasar sektor perumahan dan mampu mengontrol implementasinya. Karenanya, perlu orang yang sudah punya konsep pendekatan untuk menangani persoalan perumahan,” kata Martin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan pembentukan kembali Kementerian Perumahan pada pemerintahan Prabowo-Gibran terus disuarakan oleh pengembang hingga mantan menteri perumahan.

Ada pun saat ini, sektor perumahan diurus oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bersama dengan sektor infrastruktur.

Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Zainal Fatah mengaku belum mengetahui kabar lebih lanjut soal wacana pemisahan kementerian ini.

"Saya belum tahu, mungkin dengan pimpinan yang lain (sudah membahas)," ujarnya saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Zainal juga menegaskan, keputusan terkait pemecahan kementerian tersebut ada pada kabinet baru.

"Keputusan pemecahan macam-macam kan nunggu kabinet baru," lanjutnya.

Namun demikian, presiden terpilih Prabowo Subianto telah menunjuk adik kandungnya, Hashim S Djojohadikusumo, menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan.

Di sisi lain, asosiasi pengembang perumahan mendesak pemerintah untuk membentuk kementerian khusus bidang perumahan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali menilai Kementerian PUPR kurang fokus menangani sektor perumahan.

Pasalnya menurut Daniel, pengembangan perumahan saat ini masih dipersulit oleh aturan dan perizinan.

Misalnya, aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang katanya banyak tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), sehingga menghambat pengembangan perumahan.

"Efeknya, karena mereka main tembak, jadi banyak (perumahan) yang sudah ada izin, sudah ada rumahnya tidak bisa beroperasi selama beberapa lama," ujar Daniel, Selasa (20/8/2024).

Belum lagi pengajuan izin untuk mengembangkan perumahan yang membutuhkan waktu lama dan proses panjang.

Selain itu, Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman era Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, Theo L Sambuaga, mendukung adanya pembentukan kembali Kementerian Perumahan.

"Saya setuju untuk mendukung ini, supaya urusan perumahan ini menjadi kementerian tersendiri. Saya usulkan sekaligus namanya Kementerian Perumahan dan Permukiman," ujar Theo, Selasa (20/8/2024).

Hal ini didasari oleh urusan penyediaan perumahan merupakan amanat UUD 1945 yang tertulis dalam Pasal 28H Ayat (1).

Ayat tersebut berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Menurut Theo, berdasarkan amanat konstitusi tersebut, penyediaan perumahan wajib dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait.

JANJI politik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Republik Indonesia 2024-2029, kini sudah tak bisa lagi diperlakukan sebagai janji politik yang terus menerus diperdebatkan tanpa ujung, sebagaimana terjadi beberapa bulan setelah Pilpres 2024 usai.

Pasalnya, pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 tahun 2024 telah memberikan landasan institusional dan organisasional pendirian Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu tugas utamanya adalah memastikan realisasi janji politik tersebut.

Sebagaimana disebutkan di dalam Perpres tersebut, Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.

Secara teknis, tentu janji untuk memberikan makan gratis bergizi atau apapun sebutan penggantinya, ada di dalam ranah yuridiksi lembaga baru ini.

Latar sosial ekonomi lahirnya program makan siang gratis di dalam visi misi Prabowo-Gibran adalah tingginya angka stunting di Indonesia, yakni 21,5 persen berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023.

Angka itu hanya turun 0,1 persen dibanding tahun 2022 di mana angkanya tercatat sebesar 21,6 persen.

Walaupun terjadi penurunan yang cukup besar dibanding dua tahun sebelumnya, 2021, di mana tercatat angka stunting sebesar 24,4 persen, namun angka stunting tahun lalu tetap saja terbilang sangat besar di satu sisi dan masih diperlukan upaya strategis untuk menekannya sekecil mungkin di sisi lain.

Apalagi ikhtiar untuk menekan angka stunting di tahun 2024 ini menjadi sebesar 14 persen, sebagaimana target pemerintah, masih sangat jauh dari harapan, bahkan boleh dikatakan sangat tidak mungkin.

Karena untuk mencapai angka persentase itu diperlukan tingkat penurunan yang sangat drastis, yakni sekitar 8 persen, hanya dalam kurun waktu satu tahun.

Sementara sejak akhir 2023 sampai hari ini, energi politik Indonesia telah terkuras sangat banyak, terutama untuk event pemilihan umum di awal 2024 dan Pilkada serentak jelang akhir 2024.

Sehingga sangat besar kemungkinan penurunan angka stunting di tahun 2024 diproyeksikan akan berbeda tipis dengan 2023, yang hanya 0,1 persen.

Tepat pada persoalan inilah sebenarnya kelahiran Badan Gizi Nasional mendapatkan momentumnya.

Memang dibutuhkan lembaga khusus yang mengonsentrasikan fungsinya untuk membenahi berbagai persoalan gizi masyarakat Indonesia dari segala sisi alias tidak hanya sebatas pemberian makanan bergizi untuk segmen anak-anak.

Karena data menunjukkan bahwa banyak kasus stunting terjadi sejak anak dalam kandungan atau sebelum lahir.

Hal itu bisa dilihat dari prevalensi stunting berdasarkan kelompok usia hasil SSGI 2022, di mana terdapat 18,5 persen bayi dilahirkan dengan panjang badan kurang dari 48 cm.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diketahui hanya menganggarkan Rp 13,65 triliun untuk program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di tahun 2024.

Besar anggaran tersebut disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI yang membahas terkait Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PUPR 2025, Rabu (28/8/2024).

Menteri Basuki mengatakan berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu anggaran untuk Kementerian PUPR hanya Rp 75,63 triliun.

Dibandingkan anggaran untuk program ketahanan sumber daya air dan infrastruktur konektivitas, anggaran untuk perumahan masih sangat minim.

Tercatat, anggaran untuk program ketahanan sumber daya air mencapai Rp 24,29 triliun. Sementara porsi anggaran yang paling besar diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur dan konektivitas sebesar Rp 30,12 triliun.

Sisanya dialokasikan untuk dukungan manajemen Kementerian sebesar Rp 7,4 triliun dan bagi pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp 81,5 miliar.

Itu berarti anggaran untuk pembangunan perumahan hanya berada di angka 18 persen dari total anggaran yang tersedia.

Padahal sampai dengan saat ini, pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat masih menjadi masalah krusial bagi pemerintah.

Diketahui, sampai dengan bulan Juni 2024, besar backlogrumah di Indonesia masih berada di angka 12,7 juta unit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional akan berkantor di kompleks Kementerian Pertanian (Kementan).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengonfirmasi bahwa lokasi kantor Badan Gizi Nasional nantinya berada di kawasan kantor Bapanas. Menurut dia, Badan Gizi Nasional akan berkantor di gedung bagian bawah Bapanas.

"Saya kemarin komunikasi dengan Setneg (Sekretariat Negara) diminta untuk membantu supaya beberapa kegiatan seperti misalnya kantor, itu di bawah, bekas kepala Karantina, sekarang dipakai sementara untuk kepala Badan Gizi Nasional di gedung bawah," kata Arief ketika ditemui di kawasan Gedung DPR, Senin (26/8/2024).

Arief mengatakan, Bapanas juga akan membantu Badan Gizi Nasional dalam membentuk struktur organisasinya.

"Ya namanya organisasi belum full perangkatnya, struktur organisasinya dan lain-lain ya kami bantu supaya Badan Gizi Nasional dapat melaksanakan tugasnya," ujarnya.

Secara penugasan, Arief menjelaskan, Badan Gizi Nasional akan fokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, Bapanas akan tetap fokus pada kebutuhan cadangan pangan pemerintah dan stabilisasi pasokan.

"Jadi Badan Gizi Nasional itu memang dipersiapkan salah satunya untuk mengeksekusi makan bergizi gratis. Itu sudah jelas kok, ada apa saja. Badan Pangan, ya Badan Pangan, itu cadangan pangan pemerintah, stabilisasi pasokan, kerawanan pangan, dan gizi, nah gizinya itu di Badan Gizi Nasional,” ujar Arief.

Dia berharap, Bapanas dapat menjadi pihak yang menghubungkan antara produksi petani dan peternak dengan pembeli pasti atau offtaker yaitu Badan Gizi Nasional.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa lembaganya belum memiliki kantor secara resmi. Dadan yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo masih menunggu arahan lebih lanjut.

"Saya nunggu arahan, karena ini badan baru kan, baru dibentuk dan belum ada (kantornya). Jadi kita nunggu arahan saja," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dadan menjelaskan, Badan Gizi Nasional dibentuk untuk melaksanakan program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dengan adanya bantuan dari Bapanas, Badan Gizi Nasional diharapkan dapat segera menjalankan tugasnya dan berkontribusi signifikan dalam memperbaiki gizi masyarakat Indonesia.

MAGETAN, KOMPAS.com – Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Magetan, Jawa Timur mencatat, ada 3.000 rumah dalam kondisi tidak layak huni di wilayah ini.

Kepala Dinas Perumahan dan pemukiman Kabupaten Magetan Sudiro mengatakan, ribuan rumah tidak layak huni tersebut karena termakan usia, dan tidak pernah diperbaiki.

"Datanya bergerak dinamis, dari 3.000 bisa berkurang atau bertambah," ucap Sudiro, di Pendopo Surya Graha, Magetan, Kamis (22/8/2024).

Sudiro menambahkan, untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, tahun ini Pemerintah Kabupaten Magetan menganggarkan dana Rp 8 miliar untuk merehabilitasi 350 rumah tidak layak huni.

Sebanyak 150 RTLH direhabilitasi dari anggaran APBD, sementara 200 RTLH akan direhabilitasi dengan anggaran dari pemerintah pusat.

"Yang dari APBD ada 150 unit, yang dari anggaran pusat 200 unit. Pelaksanaan yang APBD hampir selesai sementara yang dari anggaran pusat masih proses berjalan,” sambung dia.

Pemerintah Kabupaten Magetan, menurut Sudiro, masih mengupayakan adanya penambahan anggaran dari pemerintah pusat melalui anggaran perubahan untuk menambah jumlah RTLH yang bisa direhabilitasi.

“Kami berharap masih ada lagi yang dari APBN, kita usahakan semoga kita dapat lagi yang dari APBN sehingga tahun ini bisa lebih dari 350 RTLH," cetus Sudiro.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana ditanya Presiden Joko Widodo terkait lokasi kantor tempat bekerja.

Hal itu diungkap Dadan saat menghadap Kepala Negara di Istana Kepresidenan RI, sehari usai dilantik pada Senin (19/8/2024).

“Jadi Pak Presiden juga bertanya di mana kantornya,” ungkap Dadan kepada wartawan usai bertemu Presiden, Selasa (20/8/2024).

Kepada Jokowi, Dadan bilang pihaknya bakal berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Sejak dilantik, Badan Pangan belum mendapatkan arahan dimana lokasi tempat mereka bekerja dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

“Kami berkoordinasi juga dengan pak Mensesneg terkait dengan itu,” kata Dadan.

Di sisi lain, Jokowi disebut memberi arahan supaya program makan bergizi gratis bisa berjalan dengan baik di pemerintahan mendatang.

Diketahui, makan bergizi ini merupakan program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Saya dapat arahan hal-hal yang harus dijaga agar program ini berjalan dengan baik,” kata Dadan.

Sebelumnya, Dadan Hindayana dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional oleh Presiden Joko Widodo pada Senin pagi.

Dadan yang merupakan akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menjadi pemimpin pertama dari Badan Gizi Nasional yang baru saja dibentuk oleh Presiden.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Pelantikan tersebut Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 94P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

Setelah keppres dibacakan, Jokowi memandu Dadan untuk membacakan sumpah jabatan.

"Demi Allah bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945. Serta akan menjalankan segara peraturan perundangan-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tangung jawab," kata Dadan.

Adapun Badan Gizi Nasional merupakan lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Jokowi pada Agustus ini.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.

Berikut profil singkat Dadan Hindayana:

Dadan Hindayana merupakan seorang akademisi. Sebelum dilantik, Dadan menjadi dosen di Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dadan tercatat merupakan lulusan IPB pada 1990. Setelah menyelesaikan pendidikan jenjang S1, Dadan melanjutkan S2 di University of Bonn, Jerman. Ia lulus pada 1997.

Setelah lulus dari University of Bonn, Dadan tak buru-buru kembali untuk menerapkan ilmunya di Tanah Air. Ia melanjutkan studinya di Leibniz Universitat Hannover, Jerman. Ia lulus pada tahun 2000.

Dikutip dari Tribunnews.com, selain menjadi dosen IPB, Dadan pernah menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan Banau Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Pelantikan tersebut Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 94P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

Setelah Keppres dibacakan, Jokowi memandu Dadan untuk membacakan sumpah jabatan.

"Demi Allah bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945. Serta akan menjalankan segara peraturan perundangan-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Dadan.

Sebelum dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana merupakan dosen di Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB).

Adapun Badan Gizi Nasional merupakan lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Jokowi pada Agustus ini.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.

Badan Gizi Nasional memiliki tugas koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Lembaga tersebut juga harus mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur organisasi tersebut.

Program Makan Bergizi Gratis yang diusung presiden terpilih, Prabowo Subianto, menjadi salah satu program yang dikelola Badan Gizi Nasional.

Selain Dadan, Jokowi juga melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi.

Lalu, Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, serta Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, perombakan kabinet ini dilakukan untuk mendukung transisi ke pemerintahan Prabowo Subianto.

"Pengangkatan menteri, wakil menteri dan kepala badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar, dan efektif," ujar Ari kepada Kompas.com, Senin.