BANDA ACEH, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) akan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

"Minimal 3 titik SPPG bakal dibangun di setiap kabupaten/kota," kata Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional, Boby Kusuma, saat bertemu Plt Sekda Aceh, M Nasir, di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (14/5/2025).

Untuk mempercepat pembangunan, Boby meminta pemerintah kabupaten/kota segera menyediakan lahan yang dapat dipinjam pakai oleh BGN. Pihaknya juga siap membangun lebih dari tiga SPPG jika lahan tambahan tersedia.

“Kriteria lahan yang dibutuhkan di antaranya memiliki luas minimal 1.000 meter persegi dan berada di dekat lingkungan sekolah,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Plt Sekda Aceh, M Nasir, menyatakan siap mengkoordinasikan seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat penyediaan lahan, demi kelancaran program makan bergizi gratis di Aceh.

"Program makan bergizi gratis ini sangat penting agar berjalan sukses, dampaknya akan kita rasakan 10 tahun ke depan dalam menurunkan angka stunting," kata Nasir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Himdayama menyatakan pemberian jaminan asuransi untuk penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih berupa wacana.

Isu pemberian asuransi ini muncul usai adanya insiden keracunan makanan dari program MBG di beberapa daerah.

"Terkait dengan asuransi untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana ya. Karena wacana, karena produknya pun belum ada di Indonesia," ujar Dadan dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Ia menuturkan, rencana pemberian asuransi perlu pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan banyak pihak, terutama persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini pihaknya baru berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait produk asuransi yang memungkinkan untuk penerima MBG.

Selain itu, akan ada dua asosiasi yang terlibat dalam pembahasannya yakni Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

"Jadi kita belum secara detail bagaimana mekanismenya, kemudian berapa besar premi yang harus dikeluarkan. Jadi belum sampai ke arah situ. Dan terus terang kita kan belum secara intensif juga berbicara terkait hal ini dengan Pak Presiden," jelas Dadan.

Maka dari itu, pemberian asuransi bagi penerima MBG masih sebatas wacana, sebab perlu menetapkan mekanisme dan perizinannya.

"Jadi nanti apakah diizinkan atau tidak, atau ada mekanisme lain, ini baru kita sedang melihat ada usulan dari Pak Komisioner OJK untuk melihat peran asuransi di dalam program MBG ini," ucap dia.

BGN juga berencana memberikan asuransi untuk penerima MBG sebelumnya diungkapkan oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan.

Hal itu sebagai respons terkait ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat mengalami keracunan makanan dari MBG. Hingga 10 Mei 2025 tercatat setidaknya korban keracunan mencapai 214 orang.

Kasus keracunan ini terjadi setelah dapur SPPG Bosowa Bina Insani turut melayani distribusi MBG terhadap 12 sekolah.

"Kemudian yang kedua, yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," ujar Tigor Pangaribuan dikutip dari laman resmi BGN, Rabu (14/5/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan mengawasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penggunaan bahan baku usai adanya temuan keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Bogor.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menuturkan, Badan Gizi Nasional (BGN) juga melibatkan BPOM untuk implementasi MBG.

"Kami belajar bagaimana dapurnya nanti diperbaiki. Dari bahan baku juga pasti, BGN melibatkan Badan POM dan kami akan terlibat secara utuh," ujar Taruna saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).

Taruna mengatakan, kasus keracunan MBG di Bogor akan terus dipantau dan korban keracunan juga bakal ditangani secara serius.

"Kasus itu akan tetap kami back-up, kalau terjadi itu kami akan belajar dari kejadian itu, dan kami cegah. Kami cegah, yang (terkena bakteri) salmonella, kami obati," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, keracunan MBG di Bogor disebabkan kontaminasi dua jenis bakteri, Escherichia coli (E.coli) dan Salmonella.

Dadan mengatakan, dua bakteri itu ditemukan pada bahan baku makanan, terdapat di telur dan sayuran yang dikonsumsi anak-anak.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya ini sudah keluar dari lab, bahwa ada kontaminasi Salmonella dan E.coli ya dari bakteri," kata Dadan di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu.

"Itu ada di air, ada di bahan baku, di telur, dan juga ada di sayuran," tambah Dadan.

Data terbaru, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E.coli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengaku belum membicarakan rencana memberikan asuransi bagi penerima manfaat makan bergizi gratis (MBG) dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Terus terang kami belum secara intensif juga berbicara terkait dengan ini dengan Pak Presiden," kata Dadan di Gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Dadan menegaskan, wacana memberikan asuransi bagi penermia manfaat MBG masih sebatas rencana.

Ia menyebutkan, rencana tersebut masih terus dimatangkan, termasuk mekanisme pembayarannya maupun premi asuransi yang dikeluarkan.

"Kami belum secara detail bagaimana mekanismenya, berapa besar premi yang harus dikeluarkan. Jadi, belum sampai ke arah situ," kata Dadan.

Dadan melanjutkan, diskusi antara BGN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga masih berlangsung untuk menjajaki kemungkinan adanya asuransi bagi penerima manfaat program MBG.

Namun, sejauh ini belum ada kepastian mengenai mekanisme maupun pendanaan preminya.

"Jadi, nanti apakah diizinkan atau tidak atau ada mekanisme lain. Kami sedang melihat ada usulan dari Komisioner OJK untuk melihat peran asuransi di dalam program makan bergizi," kata Dadan.

Saat ini perlindungan baru mencakup para pekerja di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana karena produk asuransi semacam itu belum tersedia di Indonesia," ujar dia.

Wacana asuransi untuk penerima manfaat MBG muncul usai banyak ditemukan persoalan keracunan makanan di berbagai daerah, salah satunya di Bogor.

Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat total korban keracunan MBG mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Hasil uji laboratorium menunjukkan, bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian, ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E. coli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan biaya pengobatan korban keracunan makan bergizi gratis (MBG) ditanggung oleh pemerintah.

Namun, Dadan enggan mengungkapkan berapa rincian biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggung biaya pengobatan setiap korban.

"Untuk sementara ini kan kami handle, pemerintah yang meng-handle terkait biaya pengobatan. Secara personal sudah dilakukan, cuma saya tidak enaklah mengungkapkannya," kata Dadan, kepada awak media di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Dadan menuturkan, ia juga sempat menjenguk beberapa korban keracunan MBG yang dirawat di rumah sakit.

"Jadi, ada beberapa pasien yang kami datangi, bukan dari BGN, sementara ini dari personal ya," kata dia.

Dadan mengaku tidak pernah terpikirkan akan terjadi insiden keracunan.

Karena itu, belum ada pembahasan terkait kompensasi korban.

Saat ini, pemerintah masih mencari mekanisme pemberian kompensasi untuk anak-anak yang menjadi korban keracunan MBG.

"Kami sedang mencari mekanisme bagaimana kompensasi untuk hal-hal yang seperti ini, karena tidak pernah terpikirkan, kami kan tidak menginginkan hal ini terjadi," ucap dia.

Namun, kata Dadan, secara personal ia memberikan bantuan kepada keluarga korban.

"Contoh misalnya seperti yang di Cianjur, ada misalnya salah satu orangtuanya penjual bubur, dua hari di rumah sakit tidak jualan, secara diam-diam kami berikan kompensasi," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban keracunan MBG mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian, ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E. coli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan kualitas makanan bergizi gratis (MBG) tidak akan terganggu meski bahan baku mengalami kenaikan harga.

"Jadi harga (bahan baku) itu naik maupun turun tidak boleh mempengaruhi kualitas makanan," ujar Dadan kepada awak media di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Dadan menegaskan, penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost, artinya jika lebih maka akan dikembalikan, jika kekurangan akan ditambah.

Dadan mengatakan, aspek pengiritan bahan baku tidak berkaitan dengan adanya temuan ratusan anak yang keracunan MBG di Bogor, Jawa Barat.

"Nah terkait dengan tadi ada pertanyaan apakah ada aspek-aspek pengiritan, di mana kualitas makanan segala macam, itu tidak ada. Kenapa? Karena dengan ketetapan at cost itu tidak ada gunanya seperti itu," jelasnya.

Dengan penerapan model pembiayaan at cost, kata Dadan, BGN tetap menjaga kualitas makanan walaupun harga bahan bakunya naik.

"Jadi kenapa kami menetapkan at cost untuk bahan baku dan operasional? Karena yang kami jaga adalah kualitas makanan," kata dia.

Sebelumnya, Dadan pernah menyebut pagu yang disiapkan untuk anak PAUD sampai siswa SD kelas 3 adalah Rp 8.000, sedangkan anak lainnya Rp 10.000.

Menurut Dadan, perbedaan pagu itu terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat.

Namun, pagu juga bisa berubah berdasarkan tingkat kemahalan bahan baku di masing-masing daerah.

"Pagu bahan baku tersebut akan berubah sesuai indeks kemahalan masing-masing daerah (sesuai rilis Bappenas). Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717, dan lain-lain," tutur Dadan kepada Kompas.com, 9 Maret 2025 lalu.

Kasus dugaan keracunan terbaru dan temuan bakteri

Soal kasus dugaan keracunan menu MBG yang terbaru, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari telur ceplok yang dipakai bumbu barbeku. Kemudian ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E coli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya memutuskan untuk menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani.

Hal ini menyusul adanya temuan ratusan anak keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Bogor karena kontaminasi dua jenis bakteri, Escherichia coli (E. coli) dan Salmonella.

"Sementara ini untuk di Bina Insani kita setop dulu, kita akan lakukan evaluasi mendasar, inspeksi sudah dilakukan," ujar Dadan, kepada awak media di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Dadan mengatakan, evaluasi dan inspeksi dilakukan untuk meningkatkan aspek higienis pada satuan pelayanan di SPPG tersebut.

"Meski kami sudah lihat bahwa itu salah satu kantin yang paling bagus lah di Bogor, tetap harus dinaikkan kelasnya dengan mengikuti standar badan gizi," ujar dia.

Selama belum memenuhi standar BGN, kata Dadan, SPPG tersebut belum diizinkan untuk beroperasional kembali.

"Kami akan melihat seberapa lama itu akan bisa dipenuhi (sesuai standar) dan selama itu masih belum terpenuhi, mungkin kami akan tutup sementara sampai akhirnya yakin bisa berjalan lebih baik," ujar dia.

Sebagai informasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian, ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E. coli.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan sebagai bagian dari upaya peningkatan gizi siswa sekolah justru menimbulkan kekhawatiran.

Di Kota Bogor, ratusan siswa mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan, hasil pemeriksaan laboratorium mengungkapkan bahwa makanan yang dikonsumsi para siswa terkontaminasi dua jenis bakteri berbahaya, yaitu Escherichia coli (E. coli) dan Salmonella.

Bakteri tersebut ditemukan pada bahan baku makanan seperti telur ceplok yang digunakan sebagai bumbu barbeque, serta pada sayuran seperti toge yang ditumis bersama tahu.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya ini sudah keluar dari lab, bahwa ada kontaminasi Salmonella dan E. coli ya dari bakteri," ujar Dadan di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

"Itu ada di air, ada di bahan baku, di telur, dan juga ada di sayuran," lanjutnya.

Apakah Ada Tanda-tanda Makanan Terkontaminasi?

Dadan menambahkan, tidak ada indikasi awal bahwa makanan telah terkontaminasi. Berdasarkan laporan dari para korban, makanan dikonsumsi secara lahap tanpa kecurigaan akan bau atau rasa yang mencurigakan.

"Dari laporan saya bertanya juga dengan korbannya, bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait dengan itu karena waktu makan pun bisa dengan lahap mengonsumsi," ujarnya.

Temuan ini menjadi pukulan tersendiri bagi BGN yang menargetkan nihil kejadian keracunan dalam pelaksanaan program MBG.

"Saya prihatin dengan kejadian ini karena Badan Gizi kan sedang menargetkan untuk nol kejadian, tapi ini kejadian (keracunan bakteri)," imbuh Dadan.

Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 siswa hingga Selasa (13/5/2025). Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno menjelaskan bahwa data ini diperoleh dari hasil penyelidikan epidemiologi terbaru.

Dari total korban, 27 siswa telah diperbolehkan pulang, sedangkan 18 lainnya masih dirawat di sejumlah rumah sakit, seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, dan RS PMI.

Bagaimana Kesaksian Orangtua Korban?

Akbar, salah satu orangtua murid korban, menceritakan pengalaman anaknya, YA. Menurut dia, anaknya mulai merasa tidak enak badan setelah mengonsumsi MBG. Kondisi memburuk pada malam harinya dengan gejala diare dan muntah.

"Setelah mengonsumsi MBG, anak saya mengalami tidak enak badan sehingga dia meminta pulang cepat. Malam harinya anak saya mengalami diare dan muntah," ungkap Akbar.

Gejala tersebut makin parah pada Rabu (7/5/2025), ketika tubuh YA menunjukkan memar keunguan hingga diare sampai 10 kali sehari.

"Pada jam 17.15 di hari Rabu, hasil lab menyatakan adanya amoeba Entamoeba histolytica di tubuh anak saya. Itu merupakan penyebab diare yang dialami anak saya," tambahnya.

Akbar juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap program MBG ke depan. Ia mengaku mengalami masalah kepercayaan dan trauma untuk kembali mengizinkan anaknya mengonsumsi makanan dari program tersebut.

"Kami trust issue, agak sedikit trauma konsumsi MBG ke depannya," tuturnya.

Apakah Ada Tanggung Jawab dari Pihak Sekolah dan Pemerintah?

Pihak sekolah disebut telah menyatakan akan memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk klaim penggantian biaya pengobatan.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bogor menawarkan bantuan asuransi meskipun Akbar mengaku telah menggunakan asuransi pribadi.

"Pihak sekolah akan memberikan pertanggungjawaban dengan mengeklaim ganti rugi terhadap biaya yang kami keluarkan. Dari Pemerintah Kota Bogor memberikan asuransi dengan syarat tidak menggunakan asuransi, tapi saya sudah pakai asuransi," jelasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ratusan Anak Keracunan MBG di Bogor, Kepala BGN: Penyebab Kontaminasi Salmonella dan E. Coli".

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan sebagai bagian dari upaya peningkatan gizi siswa sekolah justru menimbulkan kekhawatiran.

Di Kota Bogor, ratusan siswa mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan, hasil pemeriksaan laboratorium mengungkapkan bahwa makanan yang dikonsumsi para siswa terkontaminasi dua jenis bakteri berbahaya, yaitu Escherichia coli (E. coli) dan Salmonella.

Bakteri tersebut ditemukan pada bahan baku makanan seperti telur ceplok yang digunakan sebagai bumbu barbeque, serta pada sayuran seperti toge yang ditumis bersama tahu.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya ini sudah keluar dari lab, bahwa ada kontaminasi Salmonella dan E. coli ya dari bakteri," ujar Dadan di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

"Itu ada di air, ada di bahan baku, di telur, dan juga ada di sayuran," lanjutnya.

Apakah Ada Tanda-Tanda Makanan Terkontaminasi?

Dadan menambahkan, tidak ada indikasi awal bahwa makanan telah terkontaminasi. Berdasarkan laporan dari para korban, makanan dikonsumsi secara lahap tanpa kecurigaan akan bau atau rasa yang mencurigakan.

"Dari laporan saya bertanya juga dengan korbannya, bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait dengan itu, karena waktu makan pun bisa dengan lahap mengonsumsi," ujarnya.

Temuan ini menjadi pukulan tersendiri bagi BGN yang menargetkan nihil kejadian keracunan dalam pelaksanaan program MBG.

"Saya prihatin dengan kejadian ini karena Badan Gizi kan sedang menargetkan untuk nol kejadian, tapi ini kejadian (keracunan bakteri)," imbuh Dadan.

Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 siswa hingga Selasa (13/5/2025). Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno menjelaskan bahwa data ini diperoleh dari hasil penyelidikan epidemiologi terbaru.

Dari total korban, 27 siswa telah diperbolehkan pulang, sedangkan 18 lainnya masih dirawat di sejumlah rumah sakit seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, dan RS PMI.

Bagaimana Kesaksian Orangtua Korban?

Akbar, salah satu orangtua murid korban, menceritakan pengalaman anaknya, YA. Menurutnya, anaknya mulai merasa tidak enak badan setelah mengonsumsi MBG. Kondisi memburuk pada malam harinya dengan gejala diare dan muntah.

"Setelah mengonsumsi MBG, anak saya mengalami tidak enak badan, sehingga dia meminta pulang cepat. Malam harinya anak saya mengalami diare dan muntah," ungkap Akbar.

Gejala tersebut makin parah pada Rabu (7/5/2025), ketika tubuh YA menunjukkan memar keunguan hingga diare sampai 10 kali sehari.

"Pada jam 17.15 di hari Rabu, hasil lab menyatakan adanya amoeba Entamoeba histolytica di tubuh anak saya. Itu merupakan penyebab diare yang dialami anak saya," tambahnya.

Akbar juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap program MBG ke depan. Ia mengaku mengalami masalah kepercayaan dan trauma untuk kembali mengizinkan anaknya mengonsumsi makanan dari program tersebut.

"Kami trust issue, agak sedikit trauma konsumsi MBG ke depannya," tuturnya.

Apakah Ada Tanggung Jawab dari Pihak Sekolah dan Pemerintah?

Pihak sekolah disebut telah menyatakan akan memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk klaim penggantian biaya pengobatan.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bogor menawarkan bantuan asuransi, meskipun Akbar mengaku telah menggunakan asuransi pribadi.

"Pihak sekolah akan memberikan pertanggungjawaban dengan mengklaim ganti rugi terhadap biaya yang kami keluarkan. Dari Pemerintah Kota Bogor memberikan asuransi dengan syarat tidak menggunakan asuransi, tapi saya sudah pakai asuransi," jelasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ratusan Anak Keracunan MBG di Bogor, Kepala BGN: Penyebab Kontaminasi Salmonella dan E. Coli".

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Brobahan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dikabarkan berhenti beroperasi mulai Rabu (14/5/2025).

Akibatnya, program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan di sejumlah sekolah juga dihentikan.

Saat dikonfirmasi, Kepala SD Negeri 1 Kranji, Idha Nurani, yang merupakan salah satu sekolah sasaran program MBG, membenarkan informasi tersebut.

"Operasionalnya dihentikan sementara untuk SPPG Brobahan, bukan dihentikan program MBG-nya. Untuk SPPG lain masih beroperasi," kata Idha melalui pesan singkat, Rabu.

SPPG pertama di Banyumas

Idha juga menyampaikan bahwa pihaknya belum mengetahui sampai kapan pemberhentian operasional SPPG Brobahan akan berlangsung.

"Dari (pihak) SPPG Brobahan diinfokan sampai waktu yang tidak bisa ditentukan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Brobahan, Luky Ayu Parwatiningsih, belum dapat dihubungi untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai pemberhentian operasional dapur.

Ketika Kompas.com mengunjungi SPPG Brobahan, Luky tidak berada di tempat.

"Kepala SPPG sedang keluar, tidak tahu kapan kembali ke kantor," kata petugas keamanan SPPG Brobahan, Reza.

Perlu diketahui, SPPG Brobahan merupakan SPPG pertama yang beroperasi di Banyumas sejak 6 Januari 2025.

SPPG ini menyuplai program MBG untuk 2.740 siswa di tiga sekolah, yaitu SD Negeri 1 Kranji Purwokerto, TK Pamardi Siwi Purwokerto, dan SMK Negeri 2 Purwokerto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto telah mengeklaim keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai 99,99 persen.

Klaim keberhasilan tersebut disampaikannya dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin (5/5/2025).

Dalam rapat tersebut, ia juga menyinggung kasus keracunan MBG yang terjadi hanya sekitar 0,005 persen atau sekitar 200 siswa.

"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya enggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Kendati mengeklaim keberhasilan MBG, ia tetap menyoroti kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah.

Ia menargetkan tidak boleh lagi ada kasus keracunan MBG atau zero accident ke depannya. Target tersebut juga sejalan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang ia sampaikan dalam beberapa kesempatan.

"Tapi saya hargai karena Kepala BGN dan jajaran mengatakan, 'Pak, sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan'. Dan kita mengerti tidak gampang di dapur itu yang kerja 50 orang, satu dapur yang kerja 50 orang," ujar Prabowo.

223 Siswa di Bogor Keracunan MBG

Seminggu setelah pernyataan Prabowo targetnya tersebut, sebanyak 223 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, menjadi korban keracunan MBG.

Bahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) mengingat jumlah korban yang ada.

Berdasarkan hasil uji sampel Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bogor, menunjukkan adanya kandungan bakteri E.coli dan bakteri Salmonella di paket menu MBG yang disediakan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina insani.

Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, kedua bakteri itu ditemukan di dua jenis makanan yaitu ceplok telur yang dicampur bumbu barbeque serta tumis tahu dan tauge.

Teguran Keras ke SPPG

Menanggapi kasus keracunan di Bogor, BGN akan memberi teguran keras kepada SPPG jika ditemukan kelalaian dalam kasus keracunan MBG yang menimpa 223 siswa di Bogor, Jawa Barat.

SPPG akan menerima teguran keras jika hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa keracunan massal terjadi karena kualitas makanan.

"Jika terjadi seperti ini, kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya gitu kan," ujar Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan dalam keterangan resmi, Selasa (10/5/2025).

"Sampel makanan selalu ada. Kalau memang valid itu sampel makanan, misalnya ada tongkol yang kurang baik. Maka kami melakukan teguran keras itu kepada Satuan Pelayanan jika melakukan hal tersebut," sambungnya.

Setelah kasus keracunan MBG terulang, BGN akan memberikan pelatihan kepada SPPG agar kejadian serupa tak kembali terjadi.

BGN juga akan menyetop pasokan bahan makanan apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya yang menyebabkan keracunan.

"Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal supplier-nya. Begitu kita tahu supplier-nya, maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan, kita setop supplier tersebut," ujar Tigor.

Saat ini, uji lab tengah terhadap makanan yang menjadi penyebab keracunan MBG terjadi di Bogor. BGN juga memastikan akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaan terkait masalah keracunan MBG.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pemilihan bahan baku untuk menu makan bergizi gratis (MBG) akan lebih diselektif.

Hal ini menyusul adanya temuan ratusan anak keracunan MBG yang terkontaminasi dua jenis bakteri, Escherichia coli (E. coli) dan Salmonella, di Bogor, Jawa Barat.

"Kami menetapkan beberapa langkah, pertama lebih selektif dalam penilihan bahan baku dan memendekan waktu antara penyiapan dan pemrosesan, termasuk penyiapan untuk pengiriman," kata Dadan, di Gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Dadan menyampaikan, BGN juga bakal memperketat waktu pengiriman MBG sampai ke sekolah dengan waktu konsumsi.

"Karena ada kejadian, pengirimannya tepat waktu, tapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat. Makanan itu terlalu lama disimpan," kata dia.

Menurut Dadan, SPPG membutuhkan penyegaran setiap dua sampai tiga bulan sekali agar tetap menjaga kualitas MBG.

"Standar kualitas tetap dijaga supaya tidak membiuskan mereka, kelancaran yang sama ini juga tidak membuat mereka ternina-bobokan," imbuh dia.

Sebagai informasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian, ada juga tumis tauge dan tahu yang terindikasi mengandung Salmonella.