KOMPAS.com - Wacana pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) kembali mencuat untuk mempercepat pembangunan perumahan dan mengatur penerapan aturan hunian berimbang.

Namun, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto, menilai pembentukan BP3 tidak relevan dengan adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan sistem perizinan OSS.

Joko menyatakan rencana awal BP3 sebagai lembaga ex officio untuk koordinasi antar kementerian menjadi tidak relevan dengan keberadaan Kementerian PKP.

REI menilai Kementerian PKP memiliki fungsi dan kewenangan yang lebih kuat untuk mempercepat pembangunan perumahan dan memberlakukan hunian berimbang.

"Dengan telah adanya Kementerian PKP, maka BP3 menjadi tidak relevan, tidak dibutuhkan dan tidak efisien (dibentuk)," ujar Joko.

REI khawatir keberadaan BP3 justru akan menimbulkan dualisme kebijakan dan tumpang tindih regulasi di sektor properti, termasuk perumahan.

Oleh karena itu, REI mengusulkan agar aturan hunian berimbang cukup diatur dan dikelola oleh Kementerian PKP.

Perbaikan Aturan Hunian Berimbang

REI tidak menolak aturan hunian berimbang, tetapi menilai perlu adanya perbaikan agar aturan tersebut dapat terealisasi.

REI mengusulkan beberapa hal yakni revisi regulasi agar hunian berimbang skala besar dapat dilaksanakan di lokasi lain lintas kabupaten atau provinsi.

Kemudian kerja sama antara pengembang skala besar dan skala kecil dalam hunian berimbang.

Selanjutnya, implementasi hunian berimbang melalui rencana tata ruang, dengan penetapan lokasi pembangunan rumah sederhana (MBR) dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan sub-zonasi khusus.

"Kami berharap Kementerian PKP segera mengeluarkan kebijakan komprehensif terkait hunian berimbang dan menjaga sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan," tuntas Joko.

KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan realisasi anggaran APBN untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 12 Maret 2025 baru mencapai Rp 710,5 miliar.

Dengan dana sebesar itu, jumlah penerima manfaat Makan Bergizi Gratis tercatat sekitar 2 juta orang.

"Sampai dengan tanggal 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp 710,5 miliar dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang," kata Suahasil dikutip dari laman Informasi Publik Kemenkeu, Minggu (16/3/2025).

Menurut dia, target penerima maupun serapan anggaran untuk MBG bakal terus ditingkatkan. Di mana pemerintah menargetkan penerima MBG mencapai 82,9 juta orang pada tahun 2025.

"Dan pada saat ini telah tercatat sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang telah beroperasi 726, yang dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan sehingga nantinya bisa menjangkau keseluruhan dari 82,9 juta target penerima makanan bergizi gratis," ungkap Suahasil.

Untuk mengeksekusi program Makan Bergizi Gratis, pada awalnya APBN 2025 telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 71 triliun dengan target penerima 17,9 juta orang yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita.

Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar target penerima manfaat tersebut dimaksimalkan pada tahun ini sehingga bisa mencapai 82,9 juta orang penerima manfaat dengan kebutuhan alokasi anggaran melonjak menjadi Rp 171 triliun.

Dana Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Suahasil juga memaparkan realisasi anggaran serta catatan penerima manfaat dari program prioritas lain Presiden Prabowo, yakni Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau PKG.

“Yang sudah berjalan di tahun anggaran 2025 ini anggaran Pemeriksaan Kesehatan Gratis di tahun anggaran 2025 adalah Rp 3,4 triliun," ucap Suahasil.

"Melalui Kementerian Kesehatan Rp 2,2 triliun dan juga melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik jadi artinya melalui APBD Rp 1,2 triliun,” tambahnya.

Ia memaparkan, ada berbagai macam layanan PKG yang dilakukan pemerintah, meliputi Pemeriksaan Kesehatan Gratis di hari ulang tahun untuk bayi dan anak hingga usia 6 tahun (balita dan prasekolah).

Lalu PKG pada usia 18 tahun ke atas, layanan PKG di sekolah dan juga layanan PKG yang sifatnya rutin untuk ibu hamil, bayi, dan anak hingga usia enam tahun.

Hingga tanggal 6 Maret, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 415.211 orang di 8.885 Puskesmas atau meliputi 86 persen Puskesmas di seluruh Indonesia yang tersebar di 498 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia.

“Kalau kita lihat yang memanfaatkan PKG berdasarkan usia itu dari bayi baru lahir dan sampai dengan balita, dewasa 18-29, dewasa sampai dengan lansia dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Semua provinsi telah menjalankan ini,” jelas Suahasil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri baja global saat ini menghadapi tantangan besar akibat dominasi produksi China yang mencapai 70 persen.

Produksi baja Negeri Tirai bambu yang melimpah, ditambah dengan penurunan konsumsi domestik, menyebabkan banjirnya produk baja mereka di pasar internasional.

Kondisi ini diperparah dengan kebijakan proteksi perdagangan dari beberapa negara, termasuk Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump.

Sayangnya, Indonesia belum mengambil langkah proteksi seperti yang dilakukan Vietnam, sehingga industri baja dalam negeri menghadapi tekanan besar.

Produk baja impor, terutama dari China, yang seringkali tidak memenuhi standar kualitas (substandard), membanjiri pasar, sehingga sulit bagi produsen lokal untuk bersaing.

Di tengah kondisi pasar global yang sulit, BlueScope Indonesia mengambil langkah strategis dengan mencari peluang proyek-proyek strategis yang dibiayai APBN.

Perusahaan ini membidik proyek-proyek pemerintah seperti program 3 juta rumah dan program makanan bergizi gratis (MBG) melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum.

Vice President Marketing and Sales PT NS BlueScope Indonesia Irfan Fauzie mengatakan, BlueScope Indonesia melihat potensi besar dalam program ini, terutama untuk pembangunan rumah rakyat di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau.

"Perusahaan menawarkan solusi rangka baja ringan yang efisien dan tahan lama. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya kebiasaan penggunaan rangka baja di Indonesia, baik dari sisi pengguna maupun lembaga pembiayaan," ungkap Irfan menjawab Kompas.com, Jumat (14/3/2025)

BlueScope Indonesia juga tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan dapur-dapur gizi. Namun, spesifikasi dan bentuk bangunan yang dibutuhkan masih belum jelas, sehingga perusahaan masih menunggu kepastian dari pemerintah.

Selain itu, perusahaan juga terus berinovasi dan mendiversifikasi produknya untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Langkah ini diterapkan melalui pengembangan penggunaan sandwich panel, yang awalnya digunakan untuk cold storage dan rumah sakit, menjadi solusi untuk camp-camp pekerja di industri pertambangan, minyak, dan gas.

Harapan pada Kebijakan Pemerintah

BlueScope Indonesia menyambut baik kebijakan pemerintah yang mewajibkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk beberapa produk baja impor.

Meskipun masa transisi diberikan hingga Juni 2026, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan angin segar bagi industri baja dalam negeri dan menciptakan persaingan yang lebih adil.

Pimpinan Baru

Sebelumnya PT NS BlueScope Indonesia (BlueScope Indonesia) resmi menunjuk Jenny Margiano sebagai Country Director pada 2025.

Dengan pengalaman berkarir lebih dari 30 tahun, Jenny dipercaya untuk memimpin BlueScope Indonesia dalam menghadapi tantangan dan peluang di pasar Indonesia.

BlueScope Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung proyek strategis nasional, terutama di sektor infrastruktur, dan berinovasi dengan produk-produk baja yang memenuhi standar SNI untuk mendukung proyek-proyek perumahan yang berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara akan meluncurkan layanan pengaduan di bidang perumahan pada akhir Maret 2025 hingga awal April 2025.

Ara menambahkan, layanan pengaduan perumahan ini mirip dengan yang di Amerika Serikat 911.

Dia pun meminta restu dan doa dari Bos Sinarmas Group Franky Widjaja dan Bos Lippo Group James Riady saat mengunjungi proyek perumahan yang dikembangkan Lippo Group di Tangerang, Sabtu (15/5/2025).

“Nanti, Pak James, Pak Franky, doakan sebentar lagi kita akan launching (luncurkan), kalau di luar negeri itu ada misalnya 911, pengaduan kalau ada kejahatan, ada apa gitu ya, tabrakan, ada apa, kita akan buat pengaduan di bidang perumahan,” tutur Ara.

Sebab, Ara menemukan pengaduan di bidang perumahan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) maupun Badan Perlindungan Konsumen Indonesia (BPKN) sangatlah tinggi.

Salah satu contohnya adalah janji yang tidak ditepati dan tidak sesuai oleh pengembang kepada konsumen.

“Nah, itu kita akan tidak lanjutin. Karena, kita diminta juga membuat pelayanan publik yang baik,” ungkapnya.

Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menambahkan, layanan pengaduan perumahan akan diluncurkan setelah Peraturan Presiden (Perpres) pun terbit.

“Soalnya, kita prepres dulu Pak,” ungkap Fitrah saat berbicara kepada Ara dalam kesempatan yang sama.

Fitrah menambahkan, layanan pengaduan perumahan ini berupa nomor WhatsApp yang bisa diadukan selama 24 jam. Namun demikian, responnya akan dibalas selama jam kerja.

“Pengaduannya WhatsAppnya masuk 24 jam, tapi responnya itu jam kerja,” tutur dia.

Nantinya, laporan tersebut akan dilihat dan diverifikasi oleh tim terkait agar nantinya bisa ditindaklanjuti, baik dilakukan mediasi terlebih dahulu maupun dilaporkan langsung kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengunjungi perumahan yang digarap PT Lippo Karawaci Tbk di Park Serpong, Tangerang, bertajuk XYZ Livin.

Saat mengunjungi rumah contoh dari perumahan tersebut, Ara didampingi Bos Lippo GroupJames Riady maupun Bos Sinarmas Land Franky Widjaja, Tangerang, Sabtu (15/5/2025).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Ara tertarik mencontoh desain rumah tersebut untuk digunakan sebagai model rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara pun meminta izin James agar rumah tersebut bisa dicontoh olehnya.

“Jadi, Pak James saya terus terang aja kalau desain luar biasa jadi izin ya saya ini kan sekarang sebagai pemerintah kepentingan negara rakyat nomor satu. Jadi, desain-desain ini kalau bagus boleh gak saya gunakan buat masyarakat rendah?” tanya Ara.

Sementara James dengan sangat tegas dan yakin mengizinkan desain rumah yang dibangun oleh perusahaannya ditiru sebagai model rumah MBR.

“Boleh,” tegas James singkat.

Adapun XYZ Livin memiliki tiga tipe rumah yakni 3,3 x 9,5, 3,3 x 11,4, dan 5 x 12,5 l, mulai dari harga Rp 300 jutaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) berencana merenovasi 200 unit rumah di Jakarta.

Ini merupakan tahap awal dukungan dalam dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Rencananya, akan dilaksanakan di lima provinsi.

Ketua Kadin Anindya Bakrie mengatakan, Kadin merupakan mitra strategis pemerintah yang wajib dalam mendampingi pemerintah untuk membangun bangsa sesuai amanah Undang-undang (UU)

"Saat ini dan ke depan Kadin berpartisipasi bersama pemerintah dalam kemajuan pangan, kesehatan, program perumahan hijau dan tenaga kerja migran," ujar Anindya dikutip dari siaran pers, Sabtu (15/5/2025).

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengatakan, Kadin berperan sangat strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan iklim pembangunan strategis.

"Saya ingin Kadin dapat terus fokus pada industri padat karya, ekspor, memberdayakan petani, nelayan dan UMKM serta mendukung kemajuan teknologi dan hilirisasi Industri dengan menjaga keseimbangan alam," tutup Gibran.

JAMBI, KOMPAS.com - Setelah sempat dikabarkan hilang pada Jumat sore (14/3/2025), bocah berinisial A (10) akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dalam kolam sedalam 3 meter di RT 7, Kelurahan Pematang Gajah, Kabupaten Muaro Jambi.

Muhammad Subhan selaku ayah korban menyampaikan bahwa berawal dari anaknya yang bermain bersama teman-temannya di dekat rumah pada Jumat sore (14/3/2025) sekitar jam setengah empat.

"Pas saya mau berbuka puasa, dia (A anaknya) tidak pulang-pulang. Saya cari ke tempat dekat, katanya sudah pulang. Saya tunggu sampai Isya (malam) tidak pulang-pulang," ujarnya saat ditemui di kediamannya, Sabtu (15/3/2025).

Setelah ditunggu tak kunjung datang, anaknya, dirinya meminta bantuan warga sekitar dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Kenali Besar untuk melakukan pencarian keberadaan anaknya.

Hingga pukul 2 dini hari Sabtu (15/3/2025), warga tak kunjung menemukan keberadaan A di sekitar wilayah Kelurahan Kenali Besar.

Kemudian, pada pukul 11:00 WIB, seorang warga menemukan pakaian yang terakhir digunakan oleh A saat bermain bersama teman-temannya di dekat kolam perumahan yang sedang dibangun.

Selanjutnya, tim Damkartan Kota Jambi bersama masyarakat turun langsung ke lokasi kolam guna mencari keberadaan A di dalamnya.

Setelah hampir 1 jam dilakukan pencarian, tim Damkartan Kota Jambi dan masyarakat berhasil menemukan keberadaan korban dalam kondisi meninggal dunia.

Usai menemukan keberadaan korban, pihaknya langsung membawa jenazah A ke rumahnya yang berada di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah bakal memprioritaskan pengadaan 20.000 unit rumah bagi para guru.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, pengadaan rumah guru harus diprioritaskan karena guru adalah pahlawan bagi Indonesia.

"Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu menjadi prioritas, 20.000 unit rumah," kata Ara saat ditemui di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

Ara meminta doa kelancaran agar program ini dapat berjalan dengan baik sehingga para guru yang belum memiliki rumah mendapatkan hunian layak.

"Doakan program ini berjalan dengan baik, karena masih banyak sekali guru-guru kita yang belum memiliki rumah," kata dia.

Ara berencana kembali bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk membahas kelanjutan program ini.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan membangun 20.000 unit rumah untuk guru.

Abdul Mu'ti mengatakan, program rumah layak huni untuk para guru ini merupakan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Pembangunan rumah untuk guru tersebut ditargetkan sebanyak 20.000 unit rumah. Mudah-mudahan dapat membantu para guru agar lebih semangat dalam bekerja," ucap Mu'ti dalam keterangannya, Sabtu (8/3/2025).

"Karena masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni, ini sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian dengan guru di Indonesia," kata Mu'ti melanjutkan.

Pembangunan rumah subsidi untuk guru sebanyak 20.000 unit tersebut akan menggunakan data penerima yang ditentukan dari pihak BPS yang juga berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.

Sementara, Ara berharap dengan adanya bantuan perumahan, para guru dapat menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan mereka.

"Agar tepat sasaran kita sangat membutuhkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) karena rumah bersubsidi ini diperuntukkan untuk MBR," ucap Ara.

Ara mengatakan, kriteria guru yang berhak mendapatkan rumah harus menyesuaikan dengan data dari BPS agar tepat sasaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyambut baik ketertarikan Islamic Development Bank (IsDB) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Fahri menyampaikan ini usai bertemu Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvi di Kantor Wakil Menteri PKP, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

"Saya harap pertemuan ini merupakan awal kerja sama dan keterlibatan IsDB dalam Program 3 Juta Rumah, termasuk dalam penanganan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah perdesaan," ujar dia.

Kementerian PKP secara terbuka akan memberikan data yang dibutuhkan untuk kelanjutan kerja sama agar IsDB dapat mengidentifikasi program di Kementerian PKP.

"Pada dasarnya kami menerima dengan tangan terbuka untuk kerja sama. Saya juga akan laporkan pertemuan ini kepada Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan (Hashim Djojohadikusumo). Selanjutnya silahkan diatur pertemuan untuk membahas secara detail program yang akan dikerjakan bersama, terutama sebagai pilot project (proyek percontohan)," tutur Fahri.

Untuk saat ini, Kementerian PKP telah mempunyai daftar program penataan kawasan permukiman kumuh yang akan ditangani.

"Di antaranya termasuk kawasan permukiman kumuh di kawasan pesisir, bantaran sungai, pinggir rel, dan sekitar pasar tradisional," ujarnya.

Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvi? mengatakan, IsDB sangat tertarik untuk bekerja sama membantu pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam peningkatan kawasan kumuh.

Oleh karena itu, IsDB membutuhkan arahan untuk menyelaraskan dengan programnya.

"Saya harap selanjutnya segera diadakan sesi khusus pemaparan program kerja secara konkret, khususnya untuk peningkatan kawasan kumuh," ujarnya.

Kemudian, dibicarakan rencana konkret roadmap (peta jalan) kerja sama karena dengan target yang sangat besar diperlukan untuk segera membicarakan dengan IsDB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama dengan Pemerintah Kota Bandung, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), serta akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar pertemuan strategis dalam membahas penataan kawasan Kota Bandung.

Pertemuan ini membahas berbagai aspek penting dalam penataan kawasan Kota Bandung, termasuk perencanaan tata ruang, revitalisasi kawasan permukiman, infrastruktur hijau, serta upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Dengan keterlibatan IAI dan akademisi ITB, diharapkan solusi yang dihasilkan tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga mengadopsi praktik terbaik dalam desain dan pengelolaan kota.

Diskusi ini berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menata kawasan perkotaan yang lebih layak huni dan berkelanjutan.

Menurut Ara, penataan kawasan perkotaan harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun praktisi.

"Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tantangan yang kompleks. Melalui sinergi ini, kita dapat merancang solusi terbaik untuk memastikan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Ara dalam rilis, Jumat (14/3/2025).

Salah satu gagasan yang dibahas adalah konsep Udevelop, yakni pembangunan kawasan di pusat kota tanpa menggusur masyarakat setempat.

Dengan target pembangunan apartemen terjangkau, pendekatan ini akan mengintegrasikan masyarakat penghuni kawasan kumuh sebagai pemegang saham melalui skema Kemitraan Masyarakat, Pemerintah, dan Badan Usaha (KMPBU).

Ke depan, hasil dari diskusi ini akan menjadi landasan bagi perumusan kebijakan dan program penataan kawasan di Kota Bandung.

Kementerian PKP akan terus mengawal proses ini agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan, pihaknya akan ikut mendirikan 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) hingga Agustus 2025.

Hal itu untuk mendukung target pemerintah dalam menambah jumlah dapur MBG.

"Pemerintah telah menetapkan ada 11.000, mau menjadi 30.000 dapur (dapur MBG) namanya SPPG sekarang," ujar Anin di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

"Jadi di sini kita membuat tugas-tugas yang fokus untuk membuat up to sampai 100 SPPG sebelum 17 Agustus. Kita lihat apa kendalanya, lalu kita komunikasikan," jelasnya.

Anin bilang, ia sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk membahas penambahan SPPG ini. Dadan sudah menyatakan membuka peluang bagi para pengusaha Kadin untuk ikut membantu mendirikan SPPG.

Meski begitu, Anin mengingatkan bahwa jika nantinya ingin mendirikan SPPG, para anggota Kadin harus melakukan tertib administrasi. Sebab, ada kaitannya dengan anggaran APBN.

"Kemarin, Kepala Badan Gizi Nasional hadir di Kadin. Kita berdiskusi, beliau sudah membuka lebar. Nah, teman-teman di sini silakan. Titipan saya, administrasinya mesti rapi. Karena ini memakai APBN," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah mencairkan anggaran Rp 710,5 miliar untuk program MBG hingga 12 Maret 2025.

Program ini telah menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat. "Sampai dengan 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp 710,5 miliar, dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (13/3/2025), seperti dilansir Antara.

Hingga saat ini, jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 2.053.248 orang dengan rincian sebagai berikut:
- Pra SD: 111.127 penerima
- SD/Madrasah Ibtidaiyah: 912.023 penerima
- SMP/Madrasah Tsanawiyah: 578.465
- penerima SMA/Madrasah Aliyah/SMK: 424.145 penerima
- Pondok pesantren: 10.681 penerima
- Sekolah Luar Biasa (SLB): 4.548 penerima
- Balita: 7.811 penerima
- Ibu hamil: 1.835 penerima
- Ibu menyusui: 2.613 penerima

Selain itu, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun untuk program MBG tahun ini dengan target 17,9 juta penerima manfaat.

Namun, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan perluasan cakupan penerima pada 2025 menjadi 82,9 juta orang.

Dengan peningkatan target ini, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 171 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan bahwa kementeriannya bekerja sama dengan penegak hukum untuk mencegah adanya warga mendapatkan rumah subsidi lebih dari satu dengan menggunakan KTP palsu.

Maruarar mengatakan, dia telah melaporkan ini kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam rapat tingkat menteri yang digelar hari ini.

"Kami juga sudah mulai bekerja sama dengan penegakan hukum, bagaimana kalau ada rumah subsidi, itu ada yang double-double dapatnya, menggunakan KTP palsu atau yang tidak berhak, itu juga harus betul-betul dilakukan," kata Maruarar saat ditemui di Kantor BPJS, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025).

Dia menyebut, tak ingin ada masyarakat yang memang tidak berhak mendapat subsidi justru mendapatkan dua rumah subsidi.

"Jangan lagi ada orang yang tidak berhak mendapat rumah subsidi. Tadi saya laporkan kepada Pak Menko," ujarnya.

Selain itu, Maruarar mengatakan, sejumlah langkah telah dilakukan. Salah satunya melalui audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

"Supaya benar-benar penegakan hukum di kementerian kami benar-benar baik," katanya.

Dengan adanya Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menurut Maruarar, Kementerian PKP dapat memberikan rumah kepada yang membutuhkan.

"Tidak ada lagi alasan buat kami untuk segera lebih mempercepat program-program yang prorakyat, khususnya yang untuk membantu masyarakat yang miskin secara ekstrim," ujar Maruarar.