JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak pengembang Perumahan The Arthera Hill 2 Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi meninggikan tanggul di titik-titik rawan banjir area sekitar perumahan.

Selain itu, pihak pengembang juga memperkuat struktur tanggul sesuai rekomendasi teknis terbaru, membangun posko pemantauan banjir, dan menerapkan sistem peringatan dini.

Langkah ini dilakukan menyusul banjir yang merendam perumahan tersebut pada Selasa (4/3/2025).

“Kami terus memperkuat upaya mitigasi seperti melanjutkan pembuatan sistem drainase dan infrastruktur di lingkungan perumahan guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang,” kata Manajer Perizinan dan Sertifikasi PT Prisma Inti Propertindo selaku pihak pengembang, Ratna Damayanti, di Bekasi, Selasa (11/3/2025), dikutip dari Warta Kota.

Pihak pengembang mengeklaim telah menurunkan tim untuk membantu warga dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat proses pemulihan.

Warga yang terdampak juga mendapatkan bantuan berupa pembersihan rumah serta pengecatan ulang, baik untuk interior maupun eksterior.

Ratna mengatakan, saat ini kondisi The Arthera Hill 2 berangsur pulih. Katanya, jalan utama dan area permukiman sudah dibersihkan.

Dia juga mengeklaim, sejak dibangun pada 2021 hingga 2024, wilayah tersebut tidak pernah banjir, termasuk saat curah hujan tinggi.

Apalagi, perumahan ini memiliki sistem drainase, waterpond untuk menampung air hujan, serta tanggul buat mencegah luapan air sungai.

Namun, menurut Ratna, derasnya debit air dari hulu pada pekan lalu menyebabkan banjir di sejumlah wilayah, termasuk The Arthera Hill 2.

"Artinya kejadian ini diluar perkiraan dan prediksi, kami sebelumnya sudah lakukan upaya mitigasi. Adanya kejadian ini menjadi pelajaran kami untuk lebih meningkatkan mitigasi bencananya," imbuhnya.

Ratna menambahkan, pengembang perumahan subsidi ini memenuhi seluruh regulasi yang berlaku.

Beberapa izin telah dikantongi antara lain Persetujuan Kesesuaian Kegiatatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) meliputi Persetujuan Peil Banjir dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi.

Lalu, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan sejumlah izin lainnya.

“Sedikitnya terdapat 13 dokumen yang sudah kami kantongi sebagai pengembang,” klaim Ratna.

Seperti diketahui, banjir merendam berbagai wilayah Kabupaten Bekasi sejak Selasa (4/3/2025).

Di sejumlah wilayah, banjir menggenang selama berhari-hari, bahkan hingga Minggu (9/3/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, program sarapan gratis akan dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas utama bagi sekolah-sekolah kurang mampu.

Namun, pelaksanaannya masih menunggu persetujuan penuh dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Di awal kalau memang diizinkan tentunya seperti yang kita rencanakan di daerah-daerah yang membutuhkan. Terutama di kelompok-kelompok masyarakat atau sekolah-sekolah yang tidak mampu di tempat-tempat yang seperti itu,” ujar Pramono Anung saat ditemui di Gedung BPAD Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Namun untuk penentuan jumlah sekolah yang ditunjuk dan teknis pelaksanaannya akan difinalisasi setelah mendapat arahan dari BGN

“Tapi kami akan mempersiapkan jumlahnya nanti akan kami finalkan setelah ada arahan dari BGN,” ungkap Pramono.

Sebelumnya, program sarapan gratis yang digagas oleh Pramono dan Rano sempat batal dilaksanakan setelah mendapatkan arahan dari pemerintah pusat.

Pramono menyebutkan, pembatalan itu didasarkan pada instruksi BGN yang melarang pemerintah daerah menjalankan program serupa dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Larangan ini disampaikan oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam acara retret kepala daerah di Magelang beberapa waktu lalu.

“Jadi, pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” ujar Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Namun, situasi berubah setelah Dadan Hindayana, memberikan lampu hijau bagi Pemprov Jakarta untuk menjalankan program sarapan gratis, khususnya bagi siswa SMP dan SMA.

“Iya jika melaksanakan tidak masalah. Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat," ujar Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan juga memastikan, BGN tidak memiliki masalah dengan program sarapan gratis itu dan siap bersinergi dengan Pemprov Jakarta.

“BGN pasti bisa tetap sinergi jika Pemprov Jakarta akan tetap melanjutkan programnya. Tidak masalah bagi BGN," ungkap Dadan.

Untuk itu, Pramono berencana untuk menemui Kepala BGN pada Rabu (11/3/2025) untuk membahas lebih lanjut mekanisme program sarapan gratis ini.

“Besok kami akan bertemu dengan Badan Gizi Nasional, tapi kami sudah berkomunikasi sebelumnya. Apapun keputusan mereka, tentu akan kami tindaklanjuti. Pemerintah Jakarta siap, apakah nanti diizinkan menjalankan sarapan gratis atau harus dengan mekanisme lain, semuanya akan dibahas besok," ungkap Pramono

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung dijadwalkan untuk bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Rabu (12/3/2025).

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kelanjutan program sarapan gratis yang sempat terhambat oleh larangan dari pemerintah pusat.

Pramono menegaskan, Pemprov akan mematuhi keputusan BGN mengenai implementasi program tersebut.

"Besok, kami akan bertemu dengan Badan Gizi Nasional, tapi kami sudah berkomunikasi sebelumnya. Apapun keputusan mereka, tentu akan kami tindaklanjuti," ungkap Pramono saat ditemui di Gedung BPAD Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Pramono mengatakan bahwa Pemerintah Jakarta siap menjalankan programnya.

Namun, apakah program sarapan gratis akan diizinkan atau harus menggunakan mekanisme lain, masih akan dibahas dalam pertemuan besok.

Sebagai langkah antisipasi, Pramono telah menyiapkan opsi lain jika program sarapan gratis tidak mendapat persetujuan penuh.

Salah satu alternatifnya adalah mengalihkan anggaran program tersebut untuk merenovasi kantin-kantin sekolah di seluruh Jakarta.

"Tentunya untuk itu ada dua alternatif yang dilakukan apapun putusannya kita siapkan," ujarnya.

Jika program sarapan gratis tetap dapat dijalankan, Pemprov Jakarta akan memprioritaskan sekolah-sekolah yang paling membutuhkan, terutama yang berada di kawasan kumuh.

"Terutama di kelompok-kelompok masyarakat atau sekolah-sekolah yang tidak mampu di tempat-tempat yang seperti itu," jelasnya.

Namun, penentuan jumlah sekolah yang ditunjuk dan teknis pelaksanaannya akan difinalisasi setelah mendapatkan arahan dari BGN.

"Kami akan mempersiapkan jumlahnya nanti akan kami final setelah ada arahan dari BGN, kami rapat sehabis ini," tutup Pramono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan bidang Kedaulatan NKRI Lenis Kogoya menyebutkan, dapur untuk program makan bergizi gratis (MBG) di Papua akan dikelola langsung oleh masyarakat lokal.

"Nantinya, dapur masak akan berada di sekitar lokasi dan dikelola oleh masyarakat sendiri," kata Lenis dalam keterangannya, yang dibagikan Biro Informasi dan Humas Setjen Kemenhan RI, Selasa (11/3/2025).

Ini disampaikan Lenis saat mengunjungi SD Kebun Sirih di Kabupaten Mimika, Papua, dalam rangka sosialisasi MBG, Senin (10/3/2025).

Dengan dikelola masyarakat Papua, menurutnya, keamanan pangan bagi anak-anak dalam program MBG akan terjamin.

"Ini adalah program dari mereka untuk mereka, yang juga akan memberdayakan lahan-lahan milik masyarakat," ujar Stafsus Menhan ini.

Lebih lanjut, Lenis juga menekankan pentingnya peran guru dalam memberikan pemahaman yang benar kepada anak-anak, agar mereka mendapatkan asupan makanan bergizi yang aman dan berkualitas.

Selain itu, dia mengeklaim anak-anak Papua siap menerima MBG.

"Program MBG sangat membantu orangtua di Papua, karena mereka sekaligus mendapatkan edukasi pola gizi yang sehat dan seimbang bagi anak-anaknya," nilai Lenis.

Ia juga berpandangan, program MBG dapat menggerakkan program perekonomian di wilayah Papua.

Sebelumnya diberitakan, Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan empat standar kemitraan untuk menjaga kualitas makanan.

Standar tersebut meliputi pemenuhan terkait kebutuhan kalori untuk setiap tahap kebutuhan.

Kemudian, yang kedua, memenuhi komposisi gizi, yaitu 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat.

Ketiga, higienis, dan terakhir keamanan.

"Nah, ini yang menjadi patokan kami," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat ditemui di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (27/2/2025).

Dadan menyebut, masalah keracunan dan makanan yang belum matang sering terjadi karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum terbiasa memasak dalam jumlah besar.

"Karena untuk bisa memasak, yang biasa masak 1-10, untuk bisa masak 1.000-3.000, butuh waktu membiasakan sampai kematangannya cukup, sampai rasanya sama," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, diminta tidak hanya merevitalisasi kantin sekolah, tetapi juga membangun dapur makan bergizi gratis (MBG) dengan standar hotel.

Usulan ini didorong oleh Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta yang menilai bahwa membangun dapur MBG lebih efektif karena dapat mengontrol kualitas gizi makanan yang disajikan di sekolah.

"Kami usulkan itu, karena ini lebih baik daripada hanya memperbaiki kantin yang belum mampu mengontrol kualitas gizi makanan yang dijual,” ujar Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jakarta Yudha Permana dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Menurut Yudha, konsep dapur di sekolah ini telah diterapkan di berbagai negara maju seperti Jepang.

Dengan program tersebut, para pedagang kantin yang selama ini berjualan di sekolah dapat diberdayakan. sebagai tenaga kerja di dapur MBG.

Adapun program perbaikian kantin sekolah ini dinilai dapat menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemprov Jakarta dapat membangun infrastruktur dapur, sementara pemerintah pusat melalui BGN menyediakan tenaga koki hingga bahan makanan.

"Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini berkelanjutan sehingga ekosistemnya jadi programnya sukses,” kata Yudha.

Sebelumnya diberitakan, rencana Pramono dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk menghadirkan program Sarapan Gratis bagi siswa sekolah terhalang restu pemerintah pusat.

Program yang digagas Pramono-Rano pada awal masa kampanye mereka pada Oktober 2024 itu kini resmi diganti dengan proyek renovasi kantin sekolah.

Pembatalan progam tersebut disampaikan langsung oleh Pramono dalam acara pembubaran tim sukses mereka di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

“Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono.

Pramono menuturkan, program Sarapan Gratis untuk siswa di sekolah diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.

Pemerintah pusat meminta agar gagasan itu diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pramono.

Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.

Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.

“Jadi, pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.

Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat. Untuk itu, ia bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa siswa di SMPN 61 Jakarta mengungkapkan kegembiraannya setelah menerima menu makan bergizi gratis (MBG) yang berisi kurma.

Mereka mengaku belum pernah mengonsumsi kurma sebelumnya.

“Saya baru ngerasain kurma pas Kamis kemarin aja. Jadi dengan adanya kurma, jadi experience baru,” ungkap Lionel (15), siswa kelas 3, saat diwawancarai pada Senin (10/3/2025).

Rekan sekelas Lionel, Rialdo (15), juga mengatakan kurma langsung menjadi makanan favoritnya di antara empat menu lain dalam MBG selama bulan Ramadhan.

Rialdo mengaku, ini adalah kali pertama dia mencicipi kurma seumur hidupnya. Pasalnya, dia berasal dari keluarga nonmuslim yang tidak terbiasa mengonsumsi kurma.

“Kurma sih ya (favorit). Bisa dibilang begitu karena pertama kali nyoba Kamis kemarin, ternyata enak aja gitu, manis,” kata Rialdo.

Naufal (15) juga merasakan hal yang serupa. Dia mengungkapkan bahwa di rumahnya, kurma tidak pernah tersedia saat berbuka puasa.

“Kadang kala di rumah langsung makan yang berat-berat. Karena ada makan gratis, jadi bisa makan kurma,” jelasnya.

Sebelumnya, menu makan bergizi gratis (MBG) di dua sekolah di wilayah Slipi, Jakarta Barat, mengalami perubahan selama bulan Ramadhan.

Menu MBG di SMPN 61 Jakarta dan SDN 11 Slipi kini terdiri dari susu, telur rebus, buah, kurma, dan biskuit.

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMPN 61 Jakarta, Rukmi, menjelaskan bahwa menu baru ini telah diberikan kepada siswa sejak Kamis (6/3/2025).

"Mulai dari awal kami masuk tanggal 6 Maret 2025, menunya sampai saat ini sama, terdiri dari susu, biskuit, kurma, buah, sama telur rebus," kata Rukmi saat ditemui di SMPN 61 Jakarta, Senin (10/3/2025) pagi.

Rukmi menambahkan, para siswa yang sedang berpuasa dan menerima MBG di SMPN 61 Jakarta harus membawa pulang makanan tersebut untuk digunakan sebagai makanan berbuka puasa.

Dia menjelaskan, pemberian menu tersebut disesuaikan dengan jam makan para siswa.

"Kalau nasi, berarti nanti basi. Ini kan bentuknya takjil, hanya makanan pembuka saat membatalkan puasa, jadi bukan makanan kenyang," jelasnya.

Kepala Sekolah SDN 11 Slipi, Nurfiati, juga menyampaikan bahwa para siswa diberikan menu baru saat bulan Ramadhan.

Menu tersebut terdiri dari susu, telur, buah, biskuit, dan kurma. Namun, bagi siswa kelas 1 hingga 3 SD, menu buah tidak diberikan.

"Kelas 4, 5, 6 ditambah buah, jeruk atau pisang," kata Nurfiati saat ditemui di lokasi, Senin (10/3/2025).

Nurfiati menambahkan bahwa menu tersebut telah disesuaikan sejak awal oleh pihak dapur makan bergizi gratis (MBG).

Para siswa nantinya juga akan membawa pulang makanan tersebut untuk dikonsumsi saat berbuka puasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Siswa nonmuslim di SMPN 61 Jakarta tidak mempermasalahkan pengubahan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan.

“Enggak masalah, aku nerima, selain menghormati juga orang-orang yang puasa,” ucap Rialdo (15), saat ditemui di lokasi, Senin (10/3/2025).

Rialdo menambahkan, menu yang diterimanya sama dengan menu yang diberikan kepada siswa yang berpuasa, yaitu susu, telur rebus, biskuit, buah, dan kurma.

Meskipun pengurangan jumlah menu dari yang semula nasi dan lauk pauk, Rialdo tidak merasa keberatan.

“Kalau saya sih enggak masalah, hitung-hitung takjil juga buat saya,” ujarnya.

Senada dengan Rialdo, Lionel (15) juga mengaku tidak mempermasalahkan perubahan menu MBG selama Ramadhan.

Ia menilai bahwa SMPN 61 Jakarta masih memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengonsumsi makanan selama jam sekolah.

“Enggak masalah juga, sekolah kan juga bilang kalau mau makan di Laboratorium IPA aja. Jadi enggak mengganggu,” kata Lionel.

Baik Lionel maupun Rialdo merasa senang dengan menu baru ini, terutama karena mereka dapat merasakan kurma untuk pertama kalinya dalam hidup mereka.

“Kurma sih ya (favorit), bisa dibilang begitu karena pertama kali nyoba Kamis kemarin, ternyata enak juga,” tambah Lionel.

Sebelumnya, menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 61 Jakarta dan SDN 11 Slipi, Jakarta Barat, tidak lagi berupa nasi dan lauk-pauk selama bulan Ramadhan.

Menu MBG di kedua sekolah tersebut terdiri dari susu, telur rebus, buah, kurma, dan biskuit.

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMPN 61 Jakarta, Rukmi, menjelaskan bahwa menu baru ini telah diberikan kepada siswa sejak Kamis (6/3/2025).

“Mulai dari awal kami masuk tanggal 6 Maret 2025, menunya sampai saat ini sama, terdiri dari susu, biskuit, kurma, buah, sama telur rebus,” kata Rukmi saat ditemui di SMPN 61 Jakarta, Senin (10/3/2025) pagi.

Rukmi menambahkan, para siswa yang berpuasa dan menerima MBG di SMPN 61 Jakarta harus membawa pulang makanan tersebut untuk berbuka puasa.

Ia menjelaskan, menu tersebut disesuaikan dengan jam makan para siswa, mengingat nasi, sayur, dan lauk pauk berpotensi basi jika dikonsumsi saat sore hari.

“Kalau nasi, berarti nanti basi. Ini kan bentuknya takjil, hanya makanan pembuka saat membatalkan puasa, jadi bukan makanan kenyang,” jelasnya.

Kepala Sekolah SDN 11 Slipi Nurfiati juga menyampaikan, para siswa mendapatkan menu baru selama bulan Ramadhan.

Menu tersebut, yang terdiri dari susu, telur, buah, biskuit, dan kurma, tidak termasuk buah untuk siswa kelas 1 hingga 3 SD.

“Kelas 4, 5, 6 ditambah buah, jeruk atau pisang,” kata Nurfiati saat ditemui di lokasi, Senin (10/3/2025).

Menu tersebut telah disesuaikan sejak awal oleh pihak dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), dan para siswa diharapkan membawa pulang makanan tersebut untuk dikonsumsi saat berbuka puasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rasya (10), siswa kelas 5 SDN 11 Slipi, Jakarta Barat, mengaku lebih menyukai menu makanan berat yang biasanya diberikan saat Makan Bergizi Gratis (MBG) ketimbang saat Ramadhan.

“Lebih suka nasi, tapi kan enggak bisa dimakan juga,” ucap Rasya saat dijumpai Kompas.com, Senin (10/3/2025).

Kendati demikian, Rasya mengatakan buah kurma menjadi salah satu dari lima menu yang paling ia sukai. Selain kurma, Raysa menerima susu, buah, biskuit, dan telur rebus.

“Yang paling aku suka kurma, yang paling enggak suka telur rebus,” ungkap Rasya.

Dia menambahkan, senang mendapatkan menu MBG yang disesuaikan dengan waktu berbuka puasa, karena makanan ini dapat dinikmati saat waktu berbuka tiba.

Hal senada juga disampaikan oleh Naufal (15), siswa kelas 3 SMPN 61 Jakarta, yang menjadikan kurma sebagai makanan favorit dalam MBG edisi Ramadhan.

Dia mengungkapkan bahwa kurma adalah makanan yang jarang ditemui saat berbuka puasa di rumahnya.

“Kadang kalau di rumah langsung makan yang berat-berat. Karena ada makan gratis jadi bisa makan kurma,” ujarnya.

Naufal juga menyatakan bahwa meskipun lebih menyukai menu makanan berat, dia menyadari bahwa makanan tersebut tidak dapat dikonsumsi saat puasa karena berpotensi basi.

“Kalau nasi sih pengin, tapi namanya juga bulan puasa. Nanti kalau dikasihnya sekarang, takutnya sudah basi. Pulangnya kan jam 12.30 WIB,” tambahnya.

Sebelumnya, menu MBG di dua sekolah di wilayah Slipi, Jakarta Barat, tidak lagi menyajikan nasi dan lauk-pauk selama bulan Ramadhan.

Menu yang disajikan di SMPN 61 Jakarta dan SDN 11 Slipi terdiri dari susu, telur rebus, buah, kurma, dan biskuit.

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMPN 61 Jakarta, Rukmi, menjelaskan bahwa menu MBG baru ini telah diberikan kepada siswa sejak Kamis (6/1/2025).

"Mulai dari awal kami masuk tanggal 6 Maret 2025, menunya sampai saat ini sama, terdiri dari susu, biskuit, kurma, buah, sama telur rebus," kata Rukmi saat ditemui di SMPN 61 Jakarta, Senin (10/3/2025) pagi.

Rukmi menambahkan, para siswa yang berpuasa dan mendapatkan MBG di SMPN 61 Jakarta harus membawa pulang makanan tersebut untuk berbuka puasa.

Menu tersebut disesuaikan dengan waktu makan siswa, mengingat nasi dan lauk-pauk berpotensi basi jika dikonsumsi di sore hari.

"Kalau nasi, berarti nanti basi. Ini kan bentuknya takjil, hanya makanan pembuka saat membatalkan puasa, jadi bukan makanan kenyang," jelasnya.

Kepala Sekolah SDN 11 Slipi, Nurfiati, juga menyampaikan bahwa para siswa mendapatkan menu baru selama bulan Ramadhan. Menu tersebut terdiri dari susu, telur, buah, biskuit, dan kurma.

Namun, bagi siswa kelas 1 hingga 3 SD, menu buah tidak diberikan.

"Kelas 4, 5, 6 ditambah buah, jeruk atau pisang," kata Nurfiati saat ditemui di lokasi, Senin (10/3/2025).

Nurfiati menambahkan bahwa menu tersebut telah disesuaikan oleh pihak dapur MBG sejak awal, dan siswa diharapkan dapat membawa pulang makanan tersebut untuk berbuka puasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menu makan bergizi gratis (MBG) di dua sekolah di wilayah Slipi, Jakarta Barat, tak lagi berupa nasi dan lauk-pauk selama bulan Ramadhan.

Menu MBG di SMPN 61 Jakarta dan SDN 11 Slipi antara lain susu, telur rebus, buah, kurma, dan biskuit.

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMPN 61 Jakarta Rukmi mengatakan, menu MBG baru ini telah diberikan kepada siswa sejak Kamis (6/1/2025).

"Mulai dari awal kita masuk tanggal 6 Maret 2025, menunya sampai saat ini sama, terdiri dari susu, biskuit, kurma, buah, sama telor rebus," kata Rukmi saat ditemui di SMPN 61 Jakarta, Senin (10/3/2025) pagi.

Rukmi menjelaskan, para siswa yang sedang berpuasa dan mendapatkan MBG di SMPN 61 Jakarta harus membawa pulang makanan tersebut untuk digunakan sebagai makanan berbuka puasa.

Rukmi mengatakan, pemberian menu tersebut disesuaikan dengan jam makan para siswa. Kata dia, menu nasi, sayur, dan lauk pauk akan berpotensi basi jika dikonsumsi saat sore hari oleh para siswa.

"Kalau nasi, berarti nanti basi. Ini kan bentuknya takjil, hanya makanan pembuka saat membatalkan puasa, jadi bukan makanan kenyang," kata dia.

Senada dengan Rukmi, Kepala Sekolah SDN 11 Slipi Nurfiati juga menyampaikan bahwa para siswa diberikan menu baru saat bulan Ramadhan.

Tak jauh berbeda, menu itu adalah susu, telor, buah, biskuit, dan kurma. Akan tetapi, bagi siswa kelas 1 hingga 3 SD, menu buah tidak diberikan.

"Kelas 4, 5, 6 ditambah buah, jeruk atau pisang," kata Nurfiati saat ditemui di lokasi, Senin (10/3/2025).

Menu tersebut, kata Nurfiati, sudah disesuaikan sejak semula oleh pihak dapur makan bergizi gratis (MBG).

Para siswa juga nantinya bakal membawa pulang makanan tersebut untuk dikonsumsi saat berbuka puasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyumbang Rp 500 juta untuk pembangunan taman bermain pada pembangunan rumahTNI AD.

"Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp 500 juta untuk taman bermain anak," ujar Ara, Minggu (9/3/2025).

Ara juga berpesan agar menindak tegas segala bentuk pungutan liar (pungli) dalam pembangunan rumah.

“Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen," tegasnya.

Sementara Irjenad Letjen TNI Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Menteri PKP terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Erwin.

Dari total sebanyak 5.760 unit yang dibangun, sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk Prajurit TNI AD.

Sementara sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 1.009 unit untuk rumah komersial.

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan adanya dugaan pengurangan anggaran dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak pada kualitas makanan yang diterima masyarakat.

Laporan itu menyebutkan bahwa dana yang dialokasikan untuk program MBG mengalami penyusutan ketika sampai di daerah.

Akibatnya, nilai makanan yang seharusnya senilai Rp 10.000 hanya menjadi Rp 8.000.

Dugaan utak-atik anggaran untuk program prioritas pemerintah pusat ini pun langsung mendapat respons dari Badan Gizi Nasional dan Istana melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Bagaimana awal mulanya dugaan utak-atik dana MBG?

Adapun laporan dugaan utak-atik dana MBG itu diungkapkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto saat bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Menurut Setyo, terdapat indikasi bahwa besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat nilainya berkurang saat sampai di daerah.

Dia pun khawatir praktik tersebut mengurangi kualitas makanan yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

Kepada BGN, Setyo menegaskan bahwa KPK akan mengawasi pelaksanaan program MBG melalui Kedeputian Monitoring.

Dia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," ujar Setyo.

Benarkah dana MBG diutak-atik?

Menanggapi laporan tersebut, Dadan Hindayana pun memberi klarifikasi soal perbedaan harga makanan dalam program MBG.

Menurutnya, KPK belum menerima penjelasan bahwa pagu anggaran bahan baku memang berbeda untuk tiap kelompok penerima manfaat.

"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal. Anak PAUD sampai SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000," kata Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan, perbedaan pagu ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan adanya dugaan pengurangan anggaran dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak pada kualitas makanan yang diterima masyarakat.

Laporan itu menyebutkan bahwa dana yang dialokasikan untuk program MBG mengalami penyusutan ketika sampai di daerah.

Akibatnya, nilai makanan yang seharusnya senilai Rp 10.000 hanya menjadi Rp 8.000.

Dugaan utak-atik anggaran untuk program prioritas pemerintah pusat ini pun langsung mendapat respons dari Badan Gizi Nasional dan Istana melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Bagaimana awal mulanya dugaan utak-atik dana MBG?

Adapun laporan dugaan utak-atik dana MBG itu diungkapkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto saat bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Menurut Setyo, terdapat indikasi bahwa besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat nilainya berkurang saat sampai di daerah.

Dia pun khawatir praktik tersebut mengurangi kualitas makanan yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

Kepada BGN, Setyo menegaskan bahwa KPK akan mengawasi pelaksanaan program MBG melalui Kedeputian Monitoring.

Dia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," ujar Setyo.

Benarkah dana MBG diutak-atik?

Menanggapi laporan tersebut, Dadan Hindayana pun memberi klarifikasi soal perbedaan harga makanan dalam program MBG.

Menurutnya, KPK belum menerima penjelasan bahwa pagu anggaran bahan baku memang berbeda untuk tiap kelompok penerima manfaat.

"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal. Anak PAUD sampai SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000," kata Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan, perbedaan pagu ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat.

Selain itu, nilai anggaran juga bisa berubah mengikuti indeks kemahalan bahan baku di masing-masing daerah.

"Pagu bahan baku tersebut akan berubah sesuai indeks kemahalan masing-masing daerah (sesuai rilis Bappenas). Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717, dan lain-lain," tuturnya.

Dadan menegaskan, penggunaan anggaran bahan baku dalam program ini bersifat at cost, sehingga jika ada kelebihan dana, maka anggaran akan dikembalikan.

Sebaliknya, jika terjadi kekurangan, anggaran akan ditambah.

"Pagu ini kan disusun oleh mitra dan Kepala SPPG setiap 10 hari. Dalam usulan sudah perinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing," jelasnya.

"Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya," imbuhnya.

Bagaimana tanggapan Istana soal temuan utak-atik dana MBG?

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa laporan yang diterima KPK masih berupa informasi awal yang belum terverifikasi.

"Laporan itu kan harus ada tempatnya di mana, kapan terjadinya. Jadi bisa diperiksa dan diverifikasi. Kemarin itu lebih kepada informasi awal untuk pencegahan. Bukan laporan yang sudah terverifikasi," ujar Hasan kepada wartawan, Minggu (9/3/2025).

Hasan menyebutkan, BGN juga telah berjanji akan mengecek laporan tersebut langsung ke lapangan.

"BGN juga berjanji mengeceknya ke lapangan. Tapi tentu harus ada informasi lengkap kapan dan di mana itu terjadi," katanya.

Lebih lanjut, Hasan menegaskan bahwa harga bahan makanan dalam program MBG bersifat actual cost, sehingga berbeda-beda di tiap wilayah.

"Untuk anak PAUD dan kelas 1-4 SD nilainya rentang Rp 7.000- Rp 9.000 saja di Jawa dan Sumatera. Sebab mereka rata-rata diberikan makanan dengan 350 kalori saja. Sementara di Puncak Jaya, nilainya bisa mencapai Rp 41.000," jelasnya.

Hasan juga menegaskan bahwa pertemuan antara KPK dan BGN lebih berfokus pada upaya pencegahan, bukan terkait kasus hukum.

"BGN ingin pelaksanaan MBG bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Hasan.