JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Adisatrya Suryo Sulisto menuturkan, implementasi bata interlock presisi yang dikembangkan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) dapat mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Komisi VI DPR RI menyampaikan apresiasi atas langkah Semen Indonesia di tengah tantangan yang dihadapi industri semen.

Komisi VI DPR juga mendorong agar jangkauan ketersediaan bata interlock presisi dapat diperluas bagi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi yang dapat dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Dalam beberapa tahun terakhir, industri semen di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat signifikan. Persoalan kelebihan kapasitas produksi, persaingan harga yang semakin ketat, serta perubahan kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur, semakin menuntut pelaku industri semen untuk terus berinovasi,” kata Adisatrya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (27/2/2025).

Dia menyatakan, di tengah tantangan yang ada, program pembangunan 3 juta rumah menjadi peluang bagi industri semen di tengah biaya bahan baku yang meningkat dan anggaran infrastruktur yang terbatas.

"Kehadiran inovasi bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau Semen Indonesia, diharapkan menjadi solusi untuk mendukung program pemerintah dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat yang ramah lingkungan," imbuh dia.

Adisatrya menerangkan, bata interlock presisi punya beberapa keunggulan antara lain telah teruji memadai untuk diaplikasikan di wilayah dengan tingkat gempa tinggi, dan waktu kontruksinya yang jauh lebih cepat dibandingkan rumah konvensional.

"Sehingga, diharapkan produk bata interlock presisi agar bisa cepat menjangkau pasar-pasar nasional," ujar dia.

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengeklaim, kasus keracunan dan masakan makan bergizi gratis (MBG) yang tidak matang disebabkan oleh mitra yang kurang berpengalaman memasak dalam jumlah besar secara bersamaan.

Sebab, menurut Dadan, kasus-kasus tersebut hanya ditemukan pada mitra-mitra yang baru terlibat dalam program MBG.

"Rata-rata yang muncul di berita terakhir ini adalah semua satuan pelayanan yang baru melaksanakan. Yang baru-baru, yang lama-lama sudah tidak (ada masalah). Kenapa? Karena sudah terbiasa," kata Dadan di Magelang, Kamis (27/2/2025).

Ia menuturkan, satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang baru beroperasi biasanya belum memiliki pengalaman memasak dalam jumlah yang besar, sehingga muncul makanan yang belum matang dan beracun.

Dadan pun menekankan bahwa para mitra perlu mempunyai kebiasaan untuk dapat menjalankan program sebesar MBG, tidak cukup hanya pengetahuan.

"Karena untuk bisa memasak, yang biasa masak 1-10, untuk bisa masak 1.000-3.000, butuh waktu membiasakan sampai kematangannya cukup, sampai rasanya sama," ujar Dadan.

Dadan juga menegaskan, BGN telah menetapkan empat standar MBG, yakni pertama, pemenuhan terkait kebutuhan kalori untuk setiap tahap kebutuhan;

Kedua, memenuhi komposisi gizi, yaitu 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat; ketiga, higienis; dan terakhir, keamanan.

Namun, mitra MBG tetap harus membiasakan diri dengan jumlah porsi yang harus disediakan.

Sebab itu, Dadan meminta agar mitra MBG bisa memulai secara bertahap kebiasaan memasak dari jumlah yang kecil terlebih dahulu.

"Oleh sebab itu, kami evaluasi setiap hari, dan kami menyarankan untuk yang baru-baru, tidak mulai langsung banyak, tetapi harus mulai dari kecil. Jadi kalau mereka menjadi mitra, kemudian ingin melakukan penyaluran makan bergizi, maka kami sarankan mulai dari 100-190," kata Dadan.

Tahap berikutnya, jika sudah bisa membuat masakan lebih dari 500, SPPG akan diminta memasak lebih banyak sehingga makanan yang diproses bisa menjadi lebih sehat dan bergizi.

"Rata-rata yang muncul di berita terakhir ini adalah semua satuan pelayanan yang baru melaksanakan. Yang baru-baru, yang lama-lama sudah tidak. Kenapa? Karena sudah terbiasa," ucap Dadan.

"Jadi memang untuk program yang besar seperti ini, selain pengetahuan, kebiasaan pun penting," kata dia.

Sebagai informasi, peristiwa keracunan akibat MBG terulang di Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Rabu (19/2/2025).

Sebanyak 28 siswa dari SDN 2 Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

Para siswa tersebut mengalami pusing, mual, muntah, dan diare.

Kasus keracunan MBG dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, antara lain di Sukoharjo, Jawa Tengah; Empat Lawang, Sumatera Selatan; dan Nunukan, Kalimantan Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dinilai tidak layak memimpin Kementerian PKP.

"Menteri yang sekarang tidak layak memimpin Kementerian PKP," ucap Ketua Umum Asosiasi Pengembang Properti dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah dalam diskusi media di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/02/2025).

Ara, sapaan akrab Maruarar, dinilai tidak memiliki cara pikir visioner sebagai menteri yang mengembangkan sektor perumahan.

Pada bulan keempat Ara menjabat sebagai menteri, bukannya regulasi kemudahan bagi pengembang perumahan yang dibuat, Ara malah melakukan kerja lapangan yang dinilai bukan tugas pokok dan fungsinya sebagai menteri.

"Menteri ini sudah seperti layaknya kayak kami-kami. Eksekusi di lapangan diurusin, tentang hal-hal yang gunanya tidak penting juga diurusin," ujarnya.

Belum lagi, gebrakan Ara dinilai malah membuat kegaduhan ekosistem perumahan. Padahal, ungkap Junaidi, pengembang merupakan investor utama sektor perumahan Indonesia selama ini.

"Artinya, bagaimana membuat kami-kami ini diberikan regulasi yang baik, regulasi yang berpihak ke semua ekosistem, jauhkan dari kegaduhan, karena bagaimana pun kita melihat kondisi fiskal negeri ini sangat dibutuhkan kehadiran swasta," paparnya.

"Menteri itu, satu, juga membimbing para pengusaha, bukan pengusaha diadu domba sehingga situasinya tidak kondusif," katanya melanjutkan.

Di sisi lain, salah satu program kerja Ara adalah melakukan audit pengembang perumahan subsidi.

"KPR (Kredit Pemilikan Rumah) FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk rumah subsidi ini APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kok, uang rakyat kok. Kok uang rakyat enggak boleh diaudit?," ucap Ara dalam rapat koordinasi dengan para pengembang di kantornya, Jakarta pada Jumat (21/02/2025).

Audit tersebut menyusul temuan Ara dan pejabat Kementerian PKP terkait banyak rumah subsidi yang dinilai tidak layak.

Ara menyerahkan wewenang audit pengembang perumahan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Itu urusan BPK karena yang mengaudit adalah BPK, bukan saya," ujar Ara, Sabtu (22/02/2025).

Ara juga berencana mengubah skema FLPP, dari awalnya 75 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, menjadi 50 persen dari APBN dan 50 persen dari perbankan.

Sementara Kementerian PKP memiliki target membangun dan merenovasi rumah sebanyak 3 juta unit per tahun. Rinciannya, 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan.

MAGELANG, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dilaksanakan selama bulan Ramadan pada Maret 2025, meskipun dengan perubahan dalam menu dan sistem distribusinya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa selama Ramadan, menu yang dikirimkan bukan makanan segar seperti biasanya, melainkan makanan yang lebih tahan lama.

"Yang puasa dimakan saat buka (puasa), yang tidak puasa dimakan diam-diam atau sembunyi-sembunyi," cetusnya usai mengisi materi dalam retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).

Makanan tahan lama yang akan disediakan dalam program ini meliputi telur, buah, dan susu.

Selain itu, pihaknya juga sedang menguji coba sayur yang dapat bertahan hingga 8 jam agar tetap layak dikonsumsi.

Distribusi MBG Selama Ramadan

Selama bulan puasa, makanan MBG tidak lagi dikemas menggunakan ompreng, tetapi akan didistribusikan menggunakan tas jinjing (tote bag) yang nantinya harus dikembalikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk ditukarkan dengan tas jinjing lainnya yang berisi makanan baru.

"Sehingga, program ini tidak menimbulkan masalah sampah baru," ujar Dadan.

Saat ini, terdapat 726 SPPG di 38 provinsi yang telah melayani 2.000.021 penerima MBG.

Terpisah, Kepala SPPG Kota Magelang, M Rauuf Oktavian Nur, menyampaikan bahwa selama Ramadan, distribusi makanan tidak dilakukan pada pagi atau siang hari seperti biasanya, melainkan mendekati waktu pulang sekolah.

“Kami distribusikan saat hampir jam pulang sekolah, dari TK sampai SMK,” ucapnya di kantor SPPG Kota Magelang, Rabu (26/2/2025).

Dengan adanya perubahan ini, program MBG diharapkan tetap berjalan optimal selama Ramadan, sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi penerima manfaat.

MAGELANG, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menilai bahwa temuan terkait makanan basi dan mentah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih dalam tahap penyesuaian.

"Kami melihat masalah muncul utamanya dari SPPG yang baru muncul," ungkapnya usai mengisi materi dalam retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).

Menurut Dadan, butuh waktu bagi SPPG untuk dapat memproduksi makanan dalam jumlah besar dengan kualitas yang sesuai standar.

"Berdasarkan pengalaman, kami butuh 3 bulan," ujarnya.

Sebagai langkah perbaikan, Dadan menyarankan agar SPPG memulai produksi makanan secara bertahap, dimulai dari 100-150 porsi per hari, kemudian meningkat secara bertahap seiring waktu.

Selain itu, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, ia mewajibkan setiap SPPG memiliki media sosial resmi yang digunakan untuk mengunggah menu MBG yang disajikan setiap hari.

"Untuk program yang besar seperti ini, selain pengetahuan, butuh pembiasaan," tambahnya.

Ombudsman Temukan Makanan Basi dalam Program MBG

Sebelumnya, Ombudsman Perwakilan Jawa Timur menemukan makanan basi dalam program MBG di SMPN 13 Surabaya. Inspeksi mendadak dilakukan oleh tim Ombudsman pada Selasa (25/2/2025).

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jatim, Ahmad Azmi, menjelaskan bahwa pihaknya telah mewawancarai siswa terkait kualitas makanan yang mereka terima.

"Kami bertanya kepada anak-anak, apakah pernah mengonsumsi makanan yang basi dari program MBG ini. Mereka menjawab pernah," ungkap Azmi.

Selain itu, beberapa murid juga melaporkan bahwa mereka menerima buah yang sudah basi dalam menu MBG yang dibagikan pada hari tersebut. Namun, Azmi menegaskan bahwa tidak semua siswa mengalami kejadian serupa.

"Tapi tidak seluruh buah yang dibagikan ke siswa. Beberapa siswa menerima makanan yang di dalamnya terdapat buah yang sudah basi, itu satu kelas sekitar 5 sampai 7 siswa," ujarnya.

Dengan adanya temuan ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan dapat segera dievaluasi dan ditingkatkan agar kualitas makanan yang diberikan kepada siswa tetap terjaga.

SEMARANG, KOMPAS.com - Sebanyak 257 sekolah dengan total 80 ribu pelajar di Jawa Tengah telah merasakan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang tahun 2025.

Capaian ini mendapat apresiasi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Dalam peninjauan program MBG di SMK Ma'arif Kota Magelang pada Rabu, 26 Februari 2025, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, juga mendapatkan pengakuan karena menu MBG di Jawa Tengah telah memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

Menu makanan yang disajikan dalam pelaksanaan MBG di SMK Ma'arif Kota Magelang terdiri dari nasi, ayam, sayur, tempe, buah, dan susu.

“Alhamdulillah kita tadi diapresiasi oleh Mas Wapres,” ungkap Taj Yasin melalui keterangan tertulis.

Lebih lanjut, Taj Yasin menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di Jawa Tengah minim laporan insiden.

Hingga saat ini, hanya terdapat satu laporan insiden keracunan yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, sementara di wilayah lain berjalan lancar berkat pengawasan dan koordinasi yang baik.

"Karena berjalan dengan baik, rencananya pemerintah pusat akan menambah kuota penerima MBG di Jateng," tambahnya.

Salah seorang siswa SMK Ma'arif Kota Magelang, Anang, mengungkapkan kebahagiaannya terhadap program MBG.

Ia menyatakan bahwa pelaksanaan program di sekolahnya berjalan lancar dan menu yang disajikan selalu enak.

"Dengan adanya program makanan gratis ini, uang saku saya tidak banyak berkurang, masih ada sisanya. Menunya tadi ayam, tempe, buncis. Setiap hari beda-beda, menunya enak," kata siswa kelas 12 tersebut.

Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat lebih luas bagi pelajar di Jawa Tengah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lahan sitaan Kejaksaan RI di Provinsi Banten dan Jawa Barat akan disiapkan untuk membangun hunian rakyat.

Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Heri Jerman bahkan telah melakukan survei lapangan ke lahan sitaan tersebut pada Selasa (25/2/2025).

Menurutnya, tinjauan tersebut merupakan instruksi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, untuk melihat langsung lokasi tanah sitaan Kejaksaan yang potensial bisa digunakan untuk pembangunan rumah untuk rakyat

"Survei dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian lahan yang diusulkan dengan maksud dan tujuan pembangunan perumahan yang akan menjadi program Kementerian PKP,” jelasnya.

Dikatakan, lingkup pelaksanaan survei mengacu pada persyaratan kelayakan teknis sebagaimana pada PermenPUPR Nomor 7 Tahun 2022.

Kelayakan teknis yang dimaksud meliputi kesesuaian dengan RTRW setempat, ketersediaan jalan akses, bebas banjir dan longsor, tidak melanggar garis sempadan bangunan/sungai/pantai, ketersediaan sumber air dan listrik, dan kondisi kesiapan lahan ataupun keperluan pematangan lahan.

Sebagai Komitmen Jaksa Agung RI dan Menteri PKP untuk senantiasa bersinergi, bergotong royong membangun dan merenovasi rumah untuk rakyat, maka Kejaksaan RI melalui Badan Pemulihan Aset telah menyerahkan beberapa bidang tanah yang sudah Incracht (yang sudah diputus dan tidak ada lagi sengketa hukum).

Penyerahan dilakukan melalui Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, untuk bisa digunakan pembangunan perumahan untuk rakyat.

“Sesuai rekomendasi dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, terdapat tiga lokasi yaitu di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor yang berpotensi dapat dimanfaatkan,” paparnya.

Lokasi lahan pertama terdapat di Desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang terdiri dari 2 hamparan lahan masing-masing seluas 2,4 hektar dan 3,5 hektar, dengan status SHGB atas nama PT. Harvest Time.

Lokasi kedua adalah di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang terdiri atas 1 lahan HGB seluas 2,2 hektar atas nama PT. Faduma Jaya.

Lokasi ketiga yang berpotensi terdapat di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dengan luas masing-masing 4,1 hektar, 3,9 hektar, 3,6 hektar, dan 4,9 hektar dengan status SHGB atas nama PT Chandra Tribina.

“Dari ke 3 lokasi yang sudah disurvei akan segera menjadi pertimbangan lahan yang mana cocok untuk dilakukan pembangunan perumahan untuk rakyat dan akan dikaji dari segala aspek,” tukasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo mengungkapkan, Uni Emirat Arab (UEA) berkomitmen untuk berinvestasi dalam 1 juta rumah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mubadala.

“Dan pemerintah Abu Dhabi melalui BUMN-nya namanya Mubadala akan 1 juta. Akan investasi 1 juta apartemen,” tegas Hashim, saat acara di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Selain UEA, Qatar diketahui akan membawa modal 18 juta dollar AS sampai dengan 20 juta dollar AS atau setara Rp 294 triliun hingga Rp 327 triliun dalam membangun 1 juta rumah pada April mendatang.

“Ya proyek pertama nanti bulan April setelah lebaran saya denger. Investor dari Qatar bawa modal untuk membangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha,” ungkap Hashim di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

”Dengan kawan-kawannya dari Qatar akan bawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar AS,” lanjutnya lagi.

Selanjutnya, Pemerintah Qatar pun akan membangun 3 juta rumah hingga 5 juta rumah lagi untuk dibangun di perdesaan.

Menurut Hashim, ini merupakan bentuk dari Foreign Direct Investment (FDI) atau Penanaman Modal Asing dalam sektor perumahan.

“Ini adalah penanaman modal asing ke dalam sektor properti dan perumahan kita,” lanjut Hashim.

Program 3 Juta Rumah diketahui bakal berlanjut apabila Presiden Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, total 3 Juta Rumah yang tiap tahun dijalankan selama 10 tahun berturut-turut akan menghasilkan 30 juta rumah.

NGADA, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilaksanakan di sejumlah sekolah di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Program ini mulai berlangsung pada Senin (24/2/2025), dengan menyasar tiga sekolah, yaitu SMKS Sanjaya Bajawa, SMP Negeri 2 Bajawa, dan SD Inpres Lebijaga.

Pelaksana program MBG di Ngada, Rudolf Aqroz Wogo melaporkan lebih dari 1.000 siswa di tiga sekolah itu menyantap makanan yang disiapkan pemerintah.

Hanya saja, kata Rudolf, pihaknya masih terkendala bahan baku seperti sayur dan buah-buahan.

Menurut dia, pasokan bahan baku ini harus didatangkan dari luar akibat kurangnya persediaan lokal.

Untuk buah-buahan, misalnya, masih didatangkan dari luar daerah seperti Nagekeo, Manggarai, bahkan Bima.

“Apalagi sayur ini tidak boleh yang ada pestisida. Kita cari yang organik,” kata Rudolf dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).

Meskipun demikian, ia optimistis program Presiden Prabowo Subianto itu bisa berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kasdim 1625 Ngada Mayor Inf Supriyanto menyampaikan bahwa makanan bergizi yang diperuntukkan bagi para siswa disiapkan oleh tenaga ahli gizi dan disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi mereka.

Menu yang disediakan mengandung karbohidrat, protein, vitamin, serta mineral yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan siswa.

“Dengan memberikan makanan bergizi secara gratis, kami berharap dapat membantu mereka tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan di masa depan,” ucapnya.

Menurut Supriyanto, pola makan yang buruk dapat mempengaruhi konsentrasi dan daya serap siswa dalam belajar.

Oleh sebab itu, dengan program MBG ini, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di wilayah Kabupaten Ngada.

“Kami memastikan bahwa anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi dan cukup untuk mendukung proses pendidikan mereka,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo memastikan, Qatar akan membawa modal senilai 18 juta dollar AS-20 juta dollar AS (Rp 294 triliun-Rp 327 triliun) pada April mendatang untuk membangun 1 juta apartemen di perkotaan.

“Ya proyek pertama nanti bulan April setelah lebaran saya denger. Investor dari Qatar bawa modal untuk membangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha,” ungkap Hashim di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

“Dengan kawan-kawannya dari Qatar akan bawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar AS,” lanjutnya lagi.

Selanjutnya, Pemerintah Qatar pun akan membangun 3 juta rumah hingga 5 juta rumah lagi untuk dibangun di perdesaan.

Program 3 Juta Rumah akan dilanjutkan kembali apabila Presiden Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, total 3 Juta Rumah yang tiap tahun dijalankan selama 10 tahun berturut-turut akan menghasilkan 30 juta rumah.

“Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi 5 tahun. Jadi, nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah,” jelas Hashim di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim kembali menegaskan, program 3 Juta Rumah per tahun ini tidak hanya membangun rumah, namun juga apartemen.

MAGELANG, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Magelang, Jawa Tengah, akan tetap dilaksanakan meskipun dengan perubahan menu dan distribusi selama bulan Ramadhan pada Maret 2025.

Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Magelang, M Rauuf Oktavian Nur, menyatakan bahwa pihaknya tetap dapat memproduksi makanan untuk program MBG sesuai dengan petunjuk Badan Gizi Nasional (BGN).

“BGN menginstruksikan agar makanan yang dimasak selama bulan puasa berupa makanan kering seperti telur rebus disertai buah dan susu,” jelas Rauuf.

Ia juga menambahkan bahwa makanan tidak akan dikemas dengan ompreng, melainkan menggunakan bungkus yang ramah lingkungan, seperti paper bag.

“Kami distribusikan saat hampir jam pulang sekolah, dari TK sampai SMK,” ucapnya di kantor SPPG Kota Magelang, Rabu (26/2/2025).

Rauuf mengungkapkan bahwa dapur program MBG saat ini sudah menjangkau sekitar 3.200 pelajar di 22 sekolah di Kota/Kabupaten Magelang.

Kapasitas dapur untuk program MBG di Kota Magelang dibatasi hingga 3.500 penerima.

Program ini menyasar siswa, ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan anak di bawah lima tahun (balita).

SEMARANG, KOMPAS.com - Sekda Jawa Tengah Sumarno menyebutkan, belum ada kepastian terkait jalannya program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah selama bulan suci Ramadhan.

Pasalnya, pelaksanaan program MBG tersebut berada di bawah wewenang Badan Gizi Nasional (BGN).

Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) masih menunggu kebijakan soal itu.

"Sebenarnya kalau yang MBG ini kan yang menjalankan kan dari Badan Gizi Nasional ya. Ini kita juga masih menunggu arahan dari Badan Gizi," ujar Sumarno usai menghadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Jateng, Rabu (26/2/2025).

Apalagi sebelumnya beredar wacana libur panjang bagi pelajar sekolah selama bulan puasa.

Untuk itu, pihaknya harus menyesuaikan kebijakan dengan hari libur pelajar sekolah yang menjadi target penerima MBG.

"Karena kan kita Ramadhan ke besok itu kan juga kalau enggak salah kan ada kebijakan juga anak-anak sekolah juga diliburkan ya. Ini coba tentu saja akan ada perubahan kebijakan," tandas dia.

Program makan bergizi gratis tahap 1

Sebelumnya diberitakan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahap 1 sudah berjalan di 27 titik yang tersebar di 20 kabupaten/kota.

Dalam monitoring dan evaluasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah menyoroti insiden keracunan di Sukoharjo beberapa pekan lalu.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Yunita Dyah Suminar mengatakan sejauh ini masyarakat merepons baik program MBG tersebut.

"Baguslah responsnya. Yang penting evaluasi untuk proses-proses di SPPG itu, pertama menu, distribusinya baik, anak-anak happy. Kalau yang lain karena ini kaitannya dengan infrastruktur, kan harus ada dapur, dapurnya harus sesuai, jumlah peralatannya harus sesuai karena untuk masak banyak dalam waktu pendek," ujar Yunita, Rabu (12/2/2025).

Namun demikian, dia menyebutkan, masih ada sejumlah cacatan dalam pelaksanaan MBG, termasuk keracunan yang dialami puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Dukuh 03 di Kabupaten Sukoharjo, setelah mengonsumsi MBG pada Kamis (16/1/2025).

Yunita menilai, keracunan terjadi karena beberapa faktor, mulai bahan masakan, proses memasak, hingga alat yang digunakan untuk memasak.

"Jadi memang keracunan itu penyebabnya beberapa. Bahan makanannya, cara memasaknya atau alatnya bisa jadi. Nah, kalau kemarin sudah ada penjelasan bahwa memang prosesnya kurang pengawasan, sehingga pada akhirnya terjadi hal tersebut," lanjut dia.

Dia menyampaikan, kelalaian SPPG dalam proses pengolahan ayam menyebabkan terjadinya keracunan.

Oleh karena itu, dia akan memperketat pengawasan selama proses produksi MBG.

Pihaknya mengimbau agar SPPG lebih teliti dalam mengolah makanan agar insiden keracunan tidak terulang kembali di Jateng. Apalagi SPPG tersebut telah mengantongi Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS).