JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) akan bekerja sama dengan asosiasi perusahaan asuransi umum dan asuransi jiwa dalam memberikan asuransi kepada para penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan, kerja sama dengan asosiasi asuransi itu dilakukan lewat koordinasi antara BGN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Untuk (asuransi bagi) penerima manfaat, kami masih melakukan koordinasi dengan OJK,” ungkap Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

“Koordinasi dengan OJK, yang akan melibatkan dua asosiasi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” kata dia melanjutkan.

Menurut rencana, akan dibentuk konsorsium atau gabungan asuransi untuk pengelolaan asuransi MBG.

“Konsorsium akan menetapkan layanan asuransi yang sesuai dalam bentuk konsorsium,” lanjut dia.

Dadan mengatakan bahwa nantinya biaya premi Asuransi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilakukan di masing-masing karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Adapun dua jenis asuransi MBG akan diberikan untuk SPPG dan penerima manfaat.

Karyawan SPPG akan mendapatkan asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan yang sudah menjalin kerja sama dengan BGN.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” kata Dadan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan bahwa untuk penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) masih berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait rencana membuat asuransi untuk penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, koordinasi dengan OJK diperlukan karena ada dua asosiasi perusahana asuransi yang akan dilibatkan dalam rencana pemberian asuransi ini.

“Untuk penerima manfaat kami masih melakukan koordinasi dengan OJK,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

“Koordinasi dengan OJK, yang akan melibatkan dua asosiasi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” kata dia.

Dadan menjelaskan, dari koordinasi dan kesepakatannya nanti, akan dibentuk konsorsium atau gabungan asuransi untuk pengelolaan asuransi MBG.

“Konsorsium akan menetapkan layanan asuransi yang sesuai dalam bentuk konsorsium,” lanjut dia.

Selain itu, BGN juga sudah menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan asuransi bagi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut rencana, pembayaran premi asuransi bagi penerima manfaat maupun karyawan SPPG bakal dilakukan masing-masing SPPG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” ujar Dadan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan) BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengungkapkan, asuransi akan diberikan kepada karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).

“Asuransi untuk karyawan (SPPG) dan penerima manfaat,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Dadan menjelaskan, BGN sudah menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) untuk memberikan asuransi kepada karyawan SPPG.

“Untuk karyawan kami telah bekerja sama dengan BPJS TK,” ujar dia.

Sementara itu, BGN masih berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan asuransi MBG untuk penerima manfaat.

Dadan mengatakan, koordinasi dengan OJK tersebut dilakukan karena nantinya akan melibatkan dua asosiasi.

“Koordinasi dengan OJK, yang akan melibatkan dua asosiasi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” kata dia.

Dadan menjelaskan, menurut rencana, akan dibentuk konsorsium atau gabungan asuransi untuk pengelolaan asuransi MBG.

Nantinya, pembayaran premi asuransi akan dilakukan di masing-masing SPPG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” kata dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya tengah mengkaji pemberian asuransi bagi penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini diambil menyusul beberapa kasus keracunan makanan yang dialami oleh penerima manfaat MBG di beberapa wilayah.

"Kami ini sedang mendiskusikan pola jaminan penerima manfaat. Karena di Indonesia belum ada," ujar Dadan usai menjenguk korban dugaan keracunan MBG di RSUD Kota Bogor, Sabtu (10/5/2025), dilansir dari Tribunnewsbogor.com.

Untuk merealisasikan hal tersebut, BGN sedang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama dengan komisioner yang menangani sektor asuransi guna menentukan skema yang tepat.

Selain itu, BGN juga akan melibatkan asosiasi asuransi jiwa dan asosiasi asuransi umum, termasuk konsorsium terkait untuk memastikan jaminan bagi penerima manfaat.

"Karena ini terus terang produk asuransi belum ada. Karena ini programnya baru dan saya tadi sudah dapet arahan siapa saja yang mungkin konsorsium-konsorsium yang akan telibat dalam jaminan kesehatan bagi penerima manfaat," kata Dadan.

Sebelumnya, jumlah korban kasus dugaan keracunan menu makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat, terus bertambah.

Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor menyebut, hingga Kamis (8/5/2025), jumlah siswa yang mengalami keracunan mencapai 171 orang sejak kasus tersebut pertama kali dilaporkan pada Rabu (7/5/2025).

Dari kasus itu, sebanyak 22 siswa yang mengalami keracunan harus dirawat di enam rumah sakit, yakni di RS Hermina (7 siswa), RS Azra (4 siswa), RS Islam (6 siswa), RS EMC (1 siswa), RS Graha Medika (2 siswa), dan RS Salak (2 siswa).

Sementara ada 29 orang menjalani rawat jalan dan 120 orang mengalami keluhan ringan.

KOMPAS.com - Beberapa kawasan perumahan di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi dilanda banjir setelah hujan deras mengguyur area tersebut sejak Sabtu (10/5/2025) siang.

Warga setempat melaporkan bahwa banjir terjadi di berbagai lokasi, salah satunya adalah Perumahan Taman Wisma Asri II yang terletak di Bekasi Utara, dengan ketinggian air mencapai sekitar 10 sentimeter.

Perumahan Mana Saja yang Dilanda Banjir Bekasi?

Di area Perumahan Jati Agung I, yang berada di Pondok Gede, ketinggian air tercatat mencapai 15 sentimeter.

Sementara itu, Perumahan Duren Jaya di Bekasi Timur juga mengalami kondisi serupa, di mana ketinggian air mencapai 10 sentimeter.

Nia Nuruliani, seorang warga yang tinggal di Bekasi Timur, melaporkan bahwa banjir juga melanda Gang Semar, RT 04/RW 04, di Kelurahan Bekasi Jaya, dengan ketinggian air mencapai 20 sentimeter.

Apa Penyebab Banjir Bekasi?

Nia menjelaskan bahwa pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa air biasanya akan surut dengan sendirinya setelah hujan berhenti.

Ia menambahkan bahwa masalah banjir ini sering disebabkan oleh saluran yang tidak berfungsi dengan baik.

Meskipun demikian, Nia tetap optimistis bahwa kondisi akan segera kembali normal.

"Dari pengalaman saya, biasanya air akan surut dengan sendirinya setelah hujan mereda. Ini terjadi karena masalah saluran, dan biasanya tidak lama lagi sudah normal kembali," katanya kepada Kompas.com.

Hingga pukul 16.00 WIB, hujan di beberapa wilayah Kota Bekasi mulai mereda, meskipun di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, masih terlihat gerimis.

Banjir yang melanda Bekasi menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap sistem drainase yang ada, agar kejadian serupa dapat dihindari di masa mendatang.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hujan Deras Guyur Bekasi, Sejumlah Perumahan Tergenang Banjir".

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan menyebut bahwa lembaganya akan membuka sekitar 90.000 lapangan pekerjaan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Tigor, BGN membutuhkan 90.000 anak muda lulusan sarjana untuk ditempatkan di 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seluruh Indonesia.

Hal ini diungkap Tigor dalam acara diskusi dengan tajuk “Ada Apa Dengan Prabowo?” yang digelar Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air (Gempita) di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi 90.000 lapangan pekerjaan bagi sarjana kita yang fresh graduate hari ini. Nah ini gambarannya satuan pelayanan itu lah mereka bekerja, itu yang ada di seluruh Indonesia sebanyak 30.000," kata Tigor.

Tigor menambahkan bahwa 90.000 lapangan kerja itu hanya untuk mengisi posisi kepala unit di satuan pelayanan MBG.

"Satu pelayanan itu akan ada tiga sarjana yang bekerja jadi kepala unit, itu ada 30.000 nanti otomatis kita rekrut 30.000 sarjana di Indonesia untuk jadi kepala," ujarnya.

Menurut dia, dari tiga sarjana yang dibutuhkan dalam satu SPPG, di antaranya sarjana bidang ahli gizi dan akuntansi.

"Jadi satu ahli gizi per satuan pelayanan, berarti 30.000 ahli gizi nanti. Plus satu akuntan, lulusan akuntansi satuan pelayanan jadi 30.000," katanya menjelaskan.

Dia mengatakan, dengan rekrutmen 90.000 sarjana ini diharapkan dapat membuat perputaran roda ekonomi di Indonesia.

Pasalnya, program MBG diharapkan membuat para petani semangat meningkatkan produksi mereka untuk dijadikan bahan baku MBG.

"Membuat perputaran ekonomi setiap tempat di mana satuan pelayanan itu ada, yang tadi membuka lapangan pekerjaan, membuka peluang untuk membeli bahan pertanian di desa-desa," ujar Tigor.

"Kemudian, juga membuat para pelaku pertanian itu menjadi semangat, meningkatkan produksi pertaniannya," katanya lagi.

Tak hanya itu, dia berharap agar program MBG dapat meningkatkan kualitas gizi anak di Indonesia.

"Jadi dengan diberikan makan cukup, gizi cukup mudah-mudahan nanti jumlah tawuran berkurang di 20 tahun dari sekarang, berkurang semua," ujar Tigor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) sedang melakukan kajian terkait asuransi untuk pegawai yang ada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga penerima manfaat.

Menurut Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan) BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujarnya lagi.

Tigor juga menyebut, BGN masih dalam tahap mendiskusikan agar biaya asuransi untuk penerima manfaat tidak akan mengurangi biaya pangan dalam program MBG.

"Itu masih dalam diskusi kita. Supaya tidak merusak juga biaya pangan kan dan kita harus lihat biaya bahan pangannya tidak boleh berkurang dari Rp10.000. Nah ini operasionalnya juga kita harus hitung dengan cermat," katanya.

Kemudian, menurut dia, BGN juga sedang melakukan menyiapkan asuransi untuk karyawan jika mengalami kecelakaan kerja seperti kebakaran di dapur MBG.

"Karena misalnya dapur yang kurang pas atau ada kebakaran yang terjadi itu harus ada asuransinya. Nah ini sekarang sedang kita godok juga," ujarnya.

Sementara itu, Tigor menyebut bahwa asuransi bagi pekerja di SPPG akan menggunakan BPJS Kesehatan.

"Tapi karyawan yang bekerja di satuan pelayanan saat ini juga kita minta supaya mereka pun di-cover dengan BPJS, yang tidak mengurangi dari gaji mereka, tetap itu ditambahkan sebagai bagian dari biaya BPJS untuk meng-cover kesehatan seluruh pekerja," kata Tigor.

Diketahui, kasus keracunan menu MBG kembali menjadi sorotan setelah 22 dari 171 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, harus dirawat inap di sejumlah rumah sakit.

Awalnya, kasus dugaan keracunan menu MBG pertama kali dilaporkan pada Rabu, 7 Mei 2025, di Sekolah Bosowa Bina Insani.

Saat itu, sebanyak 36 siswa mengalami keluhan seperti diare, muntah, mual, dan demam.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, ratusan siswa yang mengalami keracunan berasal dari enam sekolah di Kota Bogor.

Dengan rincian, TK Bina Insani (18 siswa), SD Bina Insani (2 siswa), SMP Bina Insani (82 siswa), SD Negeri Kukupu 3 (9 siswa), SD Negeri Kedung Jaya 1 (16 siswa), dan SD Negeri Kedung Jaya 2 (43 siswa).

Sebelumnya, kejadian keracunan MBG terjadi di Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG pada 21 April 2025.

BEKASI, KOMPAS.com - Sejumlah perumahan di Kota dan Kabupaten Bekasi terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Sabtu (10/5/2025) siang.

Laporan dari warga menyebutkan, banjir terjadi di beberapa lokasi, termasuk Perumahan Taman Wisma Asri II di Bekasi Utara, di mana ketinggian air mencapai sekitar 10 sentimeter.

Di Perumahan Jati Agung I, Pondok Gede, ketinggian air tercatat sekitar 15 sentimeter, sedangkan di Perumahan Duren Jaya di Bekasi Timur, ketinggian air juga mencapai sekitar 10 sentimeter.

Nia Nuruliani (27), seorang warga Bekasi Timur, mengungkapkan banjir juga merendam Gang Semar, RT 04/RW 04, Kelurahan Bekasi Jaya, dengan ketinggian mencapai 20 sentimeter.

"Dari pengalaman saya, biasanya air akan surut dengan sendirinya setelah hujan mereda. Ini terjadi karena masalah saluran, dan biasanya tidak lama lagi sudah normal kembali," katanya kepada Kompas.com.

Hingga pukul 16.00 WIB, hujan di sejumlah wilayah di Kota Bekasi mulai mereda, meskipun di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, cuaca masih terpantau gerimis.

KOMPAS.com – Sejumlah kasus keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan terjadi di beberapa daerah belakangan ini.

Dikutip dari Kompas.com (24/4/2025), beberapa kasus keracunan diduga disebabkan karena makanan yang dikonsumsi siswa sudah basi.

Salah satunya terjadi di SDN 33 Kasipute, Bombana, Sulawesi Tenggara. Di sekolah tersebut, belasan siswa mengalami gejala muntah dan sakit perut.

Dugaan sementara, gejala ini muncul akibat menu MBG berupa ayam tepung, sudah basi saat dibagikan ke siswa.

Kejadian serupa juga dilaporkan di SD Katolik Andaluri, Waingapu, Sumba Timur. Di sana, sebanyak 29 siswa mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang mereka sebut terasa basi dan tidak enak.

Belajar dari kasus-kasus ini, penting untuk mengenali tanda-tanda makanan basi. Apa saja cirinya?

Ciri makanan basi

1. Pada makanan Berkarbohidrat

Dikutip dari laman UGM, Ahli Gizi dari RSA UGM, Leiyla Elvizahro, menjelaskan bahwa makanan basi dapat dikenali dari perubahan bau, tekstur, dan warna.

Ia mengimbau masyarakat untuk membiasakan diri mencium aroma makanan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.

Menurutnya, pancaindra kita umumnya cukup peka untuk mengenali makanan yang sudah basi.

“Makanan seperti nasi, mi, dan lontong yang kaya karbohidrat akan mudah basi jika terlalu lama disimpan pada suhu ruang. Tanda-tandanya antara lain berbau asam, berlendir, atau muncul jamur,” jelas Leiyla.

2. Makanan Berbahan Dasar Daging, Ikan, dan Produk Susu

Makanan berbahan dasar hewani cenderung cepat rusak jika tidak disimpan dengan benar.

Tanda-tanda makanan berbahan daging yang sudah basi meliputi bau menyengat, perubahan warna menjadi kehijauan, serta tekstur yang berlendir.

Sementara itu, susu yang basi biasanya menggumpal dan mengeluarkan bau asam yang tajam.

Jika dikonsumsi, makanan basi dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan dan dehidrasi berat.

3. Sayur dan Buah

Pada sayur dan buah yang membusuk dapat dikenali dari bentuknya yang layu, lembek, atau berlendir.

Selain itu, kulit buah biasanya tampak mengerut dan muncul jamur berwarna hijau.

Perhatikan Penyimpanan Makanan

Lebih lanjut, Leiyla mengingatkan bahwa makanan yang disajikan dalam jumlah besar harus memenuhi standar higienitas yang ketat.

Ini termasuk penggunaan penutup makanan, penyimpanan pada suhu yang sesuai, serta kebersihan alat dan tenaga penyaji.

Waktu antara proses memasak dan konsumsi juga harus diperhatikan.

“Kalau makanan disimpan lebih dari empat jam tanpa penghangat atau pendingin, risiko pertumbuhan bakteri akan meningkat drastis,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penyimpanan bahan pangan hewani dalam suhu dingin serta proses memasak menggunakan suhu tinggi untuk membunuh bakteri patogen.

Selain itu, penyajian makanan sebaiknya dilakukan secara tertutup, tidak dikerubuti lalat, dan ditangani oleh petugas yang menggunakan sarung tangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno menilai bahwa kejadian keracunan siswa di Kota Bogor yang diduga akibat menyantap makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi momentum evaluasi perbaikan kualitas.

"Program MBG merupakan inisiatif yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda kita. Insiden di Bogor dan sebelumnya Cianjur ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa upaya baik tersebut perlu terus dibarengi dengan penguatan sistem pelaksanaan di lapangan," kata Eddy dalam keterangannya, Sabtu (10/5/2025).

Anggota DPR RI dari Dapil Bogor dan Cianjur ini pun mendukung berbagai langkah mitigasi terhadap kasus tersebut. Sebab, dia menyakini proses evaluasi dan perbaikan akan dilakukan.

Secara khusus, Eddy memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini karena terjadi di Kota Bogor dan Cianjur yang merupakan daerah pemilihan (dapil)-nya.

"Insya Allah saya siap membantu pemulihan para siswa agar bisa kembali sekolah dan agar ke depannya penyajian MBG memenuhi standar kesehatan yang sudah ditetapkan Badan Gizi Nasional," ujar Eddy.

Wakil Ketua Umum PAN ini juga mendukung langkah cepat Wali Kota Bogor Dedie Rachim atas kasus ini.

Adapun Dedie Rachim telah melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas serta berkoordinasi dengan rumah sakit (RS) terkait pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

"Evaluasi yang komprehensif diperlukan agar program MBG dapat berjalan semakin baik, dengan standar kesehatan, keamanan dan kualitas yang lebih baik dan nilai gizinya juga meningkat," kata Eddy.

Lebih lanjut, Eddy juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan penyempurnaan prosedur operasional dalam aspek pengolahan, pengemasan, serta distribusi makanan.

Dalam program sebesar MBG, menurut Eddy, semua aspek teknis baik bahan pangan hingga penggunaan wadah makanan, perlu mendapat perhatian maksimal demi memastikan makanan yang diberikan bergizi dan aman dikonsumsi.

Anggota Komisi XII DPR RI ini juga menyoroti perlunya menjaga komunikasi yang terbuka dengan masyarakat, agar kepercayaan terhadap program-program pemerintah dapat terus terjaga.

"Keterbukaan informasi penting untuk memperkuat kepercayaan publik. Kita harus pastikan masyarakat mengetahui bahwa setiap masukan dan kejadian yang terjadi akan dijadikan dasar untuk memperbaiki layanan ke depan," ujarnya.

Diketahui, sebanyak 22 dari 171 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, harus dirawat inap di sejumlah rumah sakit setelah diduga mengalami keracunan akibat menu MBG.

Awalnya, kasus dugaan keracunan menu MBG pertama kali dilaporkan pada Rabu, 7 Mei 2025, di Sekolah Bosowa Bina Insani.

Saat itu, sebanyak 36 siswa mengalami keluhan seperti diare, muntah, mual, dan demam.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, ratusan siswa yang mengalami keracunan berasal dari enam sekolah di Kota Bogor.

Dengan rincian, TK Bina Insani (18 siswa), SD Bina Insani (2 siswa), SMP Bina Insani (82 siswa), SD Negeri Kukupu 3 (9 siswa), SD Negeri Kedung Jaya 1 (16 siswa), dan SD Negeri Kedung Jaya 2 (43 siswa).

Sebelumnya, kejadian keracunan MBG terjadi di Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG pada 21 April 2025.

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan komitmennya mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebagai bentuk dukungan konkret, Tito telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang dukungan pemerintah daerah (pemda) dalam penyediaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam SE tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta meminjamkan tanah milik pemda kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Setiap kepala daerah diharapkan mengusulkan tiga titik lokasi lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi SPPG di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota.

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5/2025), Tito menegaskan, program tersebut harus didukung agar bisa segera direalisasikan.

“Artinya, program-program Kepala Badan Gizi Nasional harus dipercepat pelaksanaannya,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (10/5/2025).

Tito menjelaskan, selain untuk pemenuhan gizi masyarakat, program MBG juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja baru.

Setiap unit SPPG diperkirakan membutuhkan sekitar 50 orang relawan untuk penyelenggaraan kegiatan masak-memasak MBG.

“Ini bisa menyerap tenaga kerja lokal dan menggerakkan ekonomi,” kata Tito.

Lebih lanjut, program MBG dinilai mendukung pembentukan ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Mendagri meminta pemda mengalokasikan hasil efisiensi anggaran untuk mendukung program ini.

“Ini harus cepat direalisasikan agar terjadi peredaran uang di masyarakat,” ujarnya.

Peran strategis pemda

Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi dukungan Mendagri terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya melalui pinjam pakai lahan milik pemda.

Ia menegaskan bahwa pemda memiliki peran strategis dalam menyukseskan program tersebut.

Menurut Dadan, setidaknya terdapat tiga peran utama pemda. Pertama, pengembangan infrastruktur dapur umum atau SPPG.

Kedua, pembinaan potensi sumber daya lokal untuk penyediaan bahan baku, seperti beras, telur, daging, sayuran, susu, dan buah. Ketiga, penyaluran makanan bergizi kepada kelompok sasaran, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan melibatkan kader Posyandu.

“Dengan SPPG yang melayani sekitar 3.000 penerima manfaat, dibutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar setiap hari. Ini bisa menjadi potensi ekonomi lokal,” ujar Dadan.

Ia juga menyampaikan, BGN akan memberikan insentif bagi kader Posyandu yang membantu dalam distribusi MBG kepada kelompok sasaran.

“Kami ingin program ini tepat sasaran dan memberi manfaat nyata,” ucap Dadan.

Sebagai informasi, rapat virtual tersebut juga dihadiri Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara itu, Mendagri didampingi para pejabat tinggi madya Kemendagri.

Peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajarannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka kemungkinan industri asuransi turut mendukung program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini mengingat adanya kasus keracunan yang terjadi pada pelaksanaan program tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, industri asuransi yang diwakili asosiasi sedang menjalin komunikasi dengan pemerintah untuk dapat turut mendukung program unggulan.

"Asosiasi industri dari AAJI dan AAUI sedang menyusun proposal awal bagaimana industri asuransi dapat mendukung program pemerintah termasuk program untuk Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata dia dalam konferensi pers hasil rapat dewan komisioner bulanan, Jumat (9/5/2025).

Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan salah satu langkah untuk mendorong penetrasi industri asuransi agar dapat berperan dalam mendukung program pemerintah.

"Untuk penyelenggaraan program MBG asosiasi telah mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi dihadapi baik penyediaan bahan baku, pengolahan dan distribusi dan konsumen," imbuh dia.

Ogi menjabarkan, terdapat beberapa risiko yang dapat dijamin dengan asuransi.

Salah satunya adalah risiko keracunan makanan bagi para pihak yang menerima MBG seperti anak sekolah, balita, dan ibu hamil menyusui.

Selain itu, ada pula risiko kecelakaan yang dapat menimpa pihak penyelenggara MBG seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesa (SPPI) dan risiko terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi terhadap program MBG," terang Ogi.

Nantinya, pihaknya juga akan membicarakan masalah besarnya uang pertanggungan dan santunan yang akan diberikan termasuk premi yang harus dibayarkan.

"Tapi kami ingin memastikan bahwa besarnya premi menurut kami mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memnuhi harapan bagia keracunan makanan maupun kecelakaan kerja," tutup Ogi.

Sebagai informasi, salah satu kasus keracunan MBG terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor menyebut, hingga Kamis (8/5/2025), jumlah siswa yang mengalami keracunan mencapai 171 orang sejak kasus tersebut pertama kali dilaporkan pada Rabu (7/5/2025).

Adapun, ratusan siswa yang mengalami keracunan itu berasal dari enam sekolah yang ada di Kota Bogor.