JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus menggodok pembiayaan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Untuk itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo kembali menggelar rapat tertutup pada malam ini, Rabu (19/2/2025), di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.

Menteri PKP mengatakan, pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti rencana BI yang akan mendukung pembiayaan program 3 juta rumah melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM).

Dok. APERSI Banten Ilustrasi perumahan.

Namun dukungan dari BI ini tidak hanya untuk pembangunan 3 juta rumah tetapi juga untuk merenovasi 3 juta rumah.

"Hari ini kami membicarakan support daripada BI melalui relaksasi GWM uang perbankan yang ada di BI yang tujuannya bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah," ujar pria yang akrab disapa Ara itu.

Sementara Menteri BUMN akan memberikan dukungan dengan menyiapkan bank-bank BUMN, syariah, maupun swasta untuk menjadi penyalur pembiayaan program 3 juta rumah ini.

"Jadi semuanya bisa bergerak cepat. Saya pikir ini terobosan dan contoh baik contoh baik dari kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter antara pemerintah dan BI," ucapnya.

Namun rapat ini bukanlah yang terakhir, mereka akan kembali menggelar pertemuan pada besok sore untuk membahas lebih lanjut terkait rincian dukungan masing-masing instansi.

"Mudah-mudahan besok sudah jelas bagaimana bentuknya, programnya apa saja, prosedurnya seperti apa kami bisa sampaikan besok sore sesudah tim teknis bekerja malam ini," tuturnya.S

ri Mulyani menambahkan, pertemuan malam ini bertujuan untuk mensinkronisasi seluruh kebijakandan instrumen keuangan untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

"Kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan, sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick dari BUMN dan Pak Gubernur dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter," tambahnya.

Sebelumnya, Ara telah melaksanakan rapat bersama Menteri BUMN, Gubernur BI, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, dan Pandu Sjahrir untuk membahas program 3 juta rumah.

Pada pertemuan tersebut, Perry mengatakan, pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

“Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini, nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujarnya usai rapat di Kantornya, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com – Kompleks perumahan menteri di Jalan Widya Chandra IV, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (19/2/2025) tak seperti biasanya.

Kali ini, sejumlah awak media berkumpul di depan gerbang pos jaga, mengikuti isu hangat Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan kabinet pada sore hari.

Penjagaan di kompleks perumahan tersebut diperketat. Setiap kendaraan roda dua yang mencoba masuk diperiksa dengan teliti.

Sementara beberapa kendaraan roda empat harus meminta izin khusus sebelum diizinkan melintas.

Petugas keamanan menyatakan pembatasan ini dilakukan atas perintah atasan mereka.

Salah satu rumah yang menjadi sorotan adalah rumah dinas Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang berlokasi di Jalan Widya Chandra IV Nomor 19.

Meski demikian, tidak terlihat aktivitas mencolok di rumah tersebut. Dua petugas keamanan, satu mengenakan kemeja coklat dan satu lainnya berbaju hitam, tampak berjaga di sekitar area.

Ketika wartawan mencoba mengonfirmasi keberadaan Satryo di dalam rumahnya, mereka diarahkan ke pos jaga, namun tidak diberi izin untuk masuk lebih jauh.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi, Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan Jakarta pada sore hari yang sama.

"Nanti sore akan ada pelantikan beberapa pejabat," kata Teddy saat dikonfirmasi.

Teddy tidak memberikan rincian mengenai siapa saja pejabat yang akan dilantik dan enggan berkomentar lebih lanjut terkait isu reshuffle kabinet yang beredar.

Berdasarkan informasi yang beredar, Prabowo dikabarkan akan merombak jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang saat ini dijabat oleh Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Satryo sempat menjadi sorotan publik setelah rekaman suara yang diduga miliknya viral.

Satryo diduga memarahi staf dan dianggap semena-mena dalam mencopot jabatan sejumlah orang di kementeriannya.

Di sisi lain, Prabowo juga dikabarkan akan melantik Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam kesempatan yang sama.

(Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Larissa Huda)

KOMPAS.com - Kota Jakarta Selatan saat ini menarik perhatian banyak calon pemilik rumah, terutama bagi mereka yang mencari hunian terjangkau.

Daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu kurang dari Rp 200 juta.

Salah satu pilihan hunian terjangkau di Kota Jakarta Selatan adalarMahata Tanjung Barat: Tipe Studio A.

Terletak di Jagakarsa, proyek ini berupa rumah susun dengan luas bangunan 21 meter persegi, yang dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Proyek ini menawarkan 416 hunian dengan harga per unit sebesar Rp 186 juta.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 208 unit telah terjual, sementara 208 unit lainnya masih tersedia.

Dengan demikian, Kota Jakarta Selatan menyediakan alternatif menarik bagi mereka yang ingin memiliki rumah dengan harga yang terjangkau, terutama melalui proyek seperti Perumnas Mahata Tanjung Barat.

KOMPAS.com - Kota Jakarta Barat saat ini tengah menarik perhatian banyak calon pemilik rumah.

Daerah ini menjadi sorotan karena menawarkan beragam pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau.

Salah satu cara untuk mengakses informasi mengenai rumah subsidi ini adalah melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), yang menawarkan hunian dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut ini adalah pilihan hunian yang dapat ditemukan di Kota Jakarta Barat:

Perumnas Sentraland Cengkareng: Tipe Studio-A/B, terletak di Cengkareng, Kota Jakarta Barat.

Proyek ini merupakan rumah susun dengan luas bangunan 22 meter persegi yang dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Terdapat 32 hunian yang ditawarkan dengan harga Rp 199 juta per unit.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 hunian telah terjual, sedangkan 16 unit lainnya masih tersedia.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang ada, Kota Jakarta Barat menjadi salah satu kawasan yang menarik untuk dijadikan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang mencari hunian dengan harga terjangkau.

KLATEN, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diuji coba di Klaten, Jawa Tengah, pada Selasa (18/2/2025).

Uji coba ini dilaksanakan di dua sekolah, yakni SDN 1 Prambanan dan SMPN 4 Klaten, dengan total 879 siswa penerima manfaat.

Bupati Klaten, Sri Mulyani, menyebutkan bahwa uji coba ini merupakan tahap awal sebelum mendapatkan arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

"Ini baru uji coba dan selanjutnya menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat," ujar Sri Mulyani saat meninjau kegiatan MBG.

Anggaran Rp 10.000 per Porsi

Meskipun anggaran MBG ditetapkan sebesar Rp 10.000 per porsi, Sri Mulyani menegaskan bahwa kandungan gizi tetap menjadi prioritas utama.

Menu yang disajikan dalam uji coba kali ini terdiri dari nasi, ayam, sayur, jus buah, dan tempe. Para siswa terlihat menikmati makanan yang disajikan dalam wadah berbahan plastik.

"Meskipun sederhana, kandungan gizinya memenuhi standar. Makanan untuk MBG disediakan oleh katering," jelasnya.

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengalokasikan anggaran dalam APBD 2025 untuk mendukung program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"MBG ini memang baru uji coba, tetapi sudah dianggarkan oleh Pemkab Klaten di APBD 2025," tambahnya.

Siswa Senang dengan Program MBG

Salah satu siswa kelas 2 SDN 1 Prambanan, Arumi, mengaku senang dengan program ini dan menikmati makanan yang disediakan.

"Senang dapat program MBG. Rasanya enak," katanya dengan antusias.

Dengan hasil uji coba yang positif, diharapkan program MBG dapat segera diterapkan secara lebih luas untuk mendukung kesehatan dan gizi siswa di seluruh Indonesia.

PALOPO, KOMPAS.com – Polres Palopo mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) bagi guru, serta Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa di SD Negeri 27 Lebang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Selasa (18/2/2025).

Kasi Humas Polres Palopo, AKP Supriadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan tenaga pendidik serta upaya mendukung tumbuh kembang anak.

"PKG diperuntukkan bagi para guru untuk memastikan kondisi kesehatan mereka dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, sementara MBG diberikan kepada siswa," ujar Supriadi.

Selain PKG dan MBG, Polres Palopo juga memberikan sosialisasi Kamtibmas kepada siswa kelas VI.

Materi yang diberikan mencakup pentingnya disiplin, keselamatan, serta peran Polri dalam menjaga keamanan masyarakat.

MUH. AMRAN AMIR Bhayangkari Polres Palopo, Sulawesi Selatan, memberikan pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) bagi guru di SD Negeri 27 Lebang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Selasa (18/2/2025)

Ketua Bhayangkari Polres Palopo, Nadya Safi’i, menyebutkan bahwa program MBG diikuti oleh 146 siswa dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pola makan sehat.

"Kami ingin memastikan anak-anak, khususnya di lingkungan kurang mampu, mendapatkan gizi yang cukup agar tumbuh sehat dan cerdas," jelas Nadya.

Para siswa menerima makanan bergizi berupa nasi, lauk sehat, sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, Bhayangkari Polres Palopo juga memberikan edukasi mengenai pentingnya pola makan sehat.

Kepala SD Negeri 27 Lebang, Cathrinie, mengapresiasi kegiatan ini dan berharap program serupa terus berlanjut.

"Diharapkan semakin banyak anak mendapatkan manfaat dari program makan bergizi sehingga membantu meningkatkan kesehatan dan prestasi belajar mereka," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak lima asosiasi pengembang perumahan menyatakan tiga keluhan kepada Pemerintah.

Kelima asosiasi pengembang yang dimaksud adalah Real Estat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI Joko Suranto, keluhan pertama terkait dengan tidak adanya rasa perlindungan maupun pendampingan dari pemerintah terhadap pengembang.

“Kami mendapatkan stigma, kami mendapatkan kondisi pengembang harus salah dan sebagainya,” ungkap Joko yang mewakili empat asosiasi pengembang perumahan lainnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Kedua, keluhan yang dirasakan pengembang adalah rasa takut terhadap usaha yang mereka jalani.

Menurut Joko, tak sedikit pengembang yang hanya membangun perumahan dengan luasan kurang dari satu hektar.

“Masa depannya sudah dipertaruhkan semuanya. Masa depan keluarganya juga akan menjadi sesuatu yang menimbulkan tanda tanya,” lanjut Joko.

Ketiga, pengembang merasa tidak mendapatkan kenyamanan terkait kepastian dalam usaha mereka.

“Itulah yang kita rasakan. Kemudian, kami merasa kita akan harus berbicara mengenai FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. FLPP memang saat ini masih menjadi produk yang disukai masyarakat. Ini bukan berarti kalau semuanya itu harus melalui FLPP,” tandas Joko.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, tiga tower rumah susun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wisma Atlet Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara, siap diresmikan.

Adapun secara total, ada 10 tower yang disulap pemerintah untuk hunian ASN.

"Projek yang sudah siap untuk diresmikan adalah 3 tower di Kemayoran, yang Wisma Atlet. Itu sudah siap diresmikan," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

Pria yang karib disapa Ara ini menyampaikan, tujuh tower sisanya akan selesai direvitalisasi pada akhir April 2025.

"Kemudian 7 tower sudah siap di bulan April akhir. Jadi total 10 tower," ucapnya.

Di sisi lain, ia mengungkapkan, sudah ada 104.000 rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diserahkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita diminta mengumumkan perumahan subsidi, FLPP yang sudah dibangun, yang sedang dibangun, dan yang sudah diserahkan, total per hari ini 104.000 per hari ini," jelas Ara.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 350 miliar untuk merenovasi Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta pada Agustus 2024.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan Wisma Atlet akan dialihfungsikan menjadi rumah susun (rusun).

Rusun ini akan diutamakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, sebagian dari rusun itu akan dikomersialisasikan dengan sistem sewa atau rusunawa yang pengaturan harganya akan ditetapkan oleh pemerintah.

"Yang utama untuk ASN, sebagian nanti ada yang prospek untuk dikomersialkan untuk membiayai operasional dari area itu. Sistemnya sewa tapi nanti ada penetapan harga pemerintah," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

LABUAN BAJO, KOMPAS.com – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah resmi diluncurkan di SDN Labuan Bajo 2 pada Senin (17/2/2025).

Meskipun program ini ditujukan untuk memberikan makanan sehat kepada siswa, tidak semua anak memanfaatkan fasilitas tersebut.

Yana, salah seorang siswa, memilih tidak mengonsumsi menu makanan gratis tersebut karena dirinya seorang vegetarian.

"Vegetarian," ungkap Yana saat ditanya alasan pilihannya.

Ia membawa lauk sendiri dari rumah, sehingga tidak merasa perlu mengonsumsi lauk dan sayur dari menu MBG.

"Di sayurnya ada bawang putih dan bawang merah. Tidak suka bawang merah bawang putih," tambahnya.

Sementara itu Kosim, siswa lainnya, mengungkapkan rasa senangnya terhadap program ini.

Ia menyatakan bahwa makanan yang disediakan sangat enak. "Apapun menunya yang penting bergizi," tuturnya.

Kosim juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas inisiatif pemberian makanan bergizi gratis ini.

"Terima kasih pak Prabowo sudah kasih kami makan bergizi," katanya, sambil meminta agar program ini dilengkapi dengan tambahan susu.

Kepala Sekolah SDN Labuan Bajo 02, Klementina Jetia, menjelaskan bahwa para guru dan siswa sangat antusias menyambut program MBG.

"Kami sangat bersyukur terpilih menjadi salah satu sekolah penerima program MBG," kata Klementina.

Ia menambahkan bahwa banyak anak di sekolah ini berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah, seperti nelayan dan petani, sehingga mereka sangat menikmati makanan bergizi yang disediakan.

Klementina juga menjelaskan bahwa sebelum dibagikan kepada siswa, makanan tersebut terlebih dahulu diuji di laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan kualitas dan keamanan.

Proses uji lab ini memakan waktu sekitar setengah jam, demi menjamin bahwa makanan yang diterima siswa memenuhi standar kesehatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) adalah hal yang penting.

Gibran menyatakan ini saat ditanyakan soal adanya aksi demonstrasi untuk menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua.

"Sekali lagi, makan bergizi gratis penting," ucap Gibran, usai meninjau MBG di SMAN 13 Jakarta Utara, Selasa (18/2/2025).

Gibran juga menegaskan bahwa pendidikan dan program cek kesehatan gratis adalah hal penting.

"Pendidikan gratis penting. Kesehatan, pengecekan kesehatan gratis penting. Semuanya penting," ujar dia.

Gibran berterima kasih atas masukan atau evaluasi dari masyarakat.

Menurutnya, setiap masukan dan evaluasi warga akan ditampung oleh pemerintah.

"Dan terima kasih sekali untuk masukan evaluasi dari warga. Nanti akan kami tampung dan akan kita tindak lanjuti bersama Pak Presiden, sesuai instruksi dan perintah dari Pak Presiden," ujar dia.

Sebelumnya, massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2/2025).

Dari video berdurasi 15 detik yang diterima oleh Kompas.com, terlihat para pelajar ini menduduki jalan raya sepanjang Kantor Gubernur Papua Pegunungan sambil meneriakkan “Tolak Makan Bergizi Gratis (MBG)”.

Para pelajar yang melakukan demo damai tolak MBG ini tergabung dari beberapa jenjang, baik SMA/SMK, SMP, maupun SD yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

“Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG),” kata Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relembo, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Menurut Rohex, dana sebesar Rp 71 triliun tidak akan berguna bagi siswa-siswi di Tanah Papua jika hanya untuk MBG.

Dia menyampaikan bahwa angka buta huruf dan angka kemiskinan di Tanah Papua menduduki peringkat pertama di Indonesia, dibandingkan dengan provinsi lain.

Selain itu, biaya sekolah mahal dan guru-guru yang tidak mengajar aktif.

“Kami siswa-siswi yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Se-Papua Pegunungan menolak MBG dan meminta pendidikan gratis di seluruh Papua,” ujarnya.

Dari beberapa video yang beredar dan diterima Kompas.com, pihak aparat keamanan sempat membubarkan massa yang melakukan aksi demonstrasi tolak MBG, sehingga sempat menyebabkan bentrok antara aparat keamanan dan pihak kepolisian di lapangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bakal melarang penutupan akses jalan tembus Row 47 di Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Jakarta Utara.

Hal ini menanggapi penutupan akses jalan tembus Row 47 sejak tahun 2015, padahal sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka.

Penutupan akses itu memicu demonstrasi warga setempat yang menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Row 47.

"Ada beberapa kasus yang perlu cepat diselesaikan, seperti kasus pagar di PIK itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi, harus ada jalan ya di PIK 1, jalan kepada masyarakat," kata Maruarar, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2024).

Ia menyatakan, akses masyarakat sejatinya tidak boleh ditutup satu sama lain jika mengacu pada aturan yang berlaku.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), misalnya, dinyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Oleh karena itu, pihaknya akan berkunjung ke PIK 1 esok hari untuk menyosialisasikan hal tersebut.

Sosialisasi itu bakal dilakukan dengan Pemerintah DKI Jakarta.

"Karena itu besok saya ke sana untuk menyosialisasikan itu dengan Pemda DKI, sudah ada RDTL, nanti penetapan lokasi kita minta ditetapkan dan segera bisa dibangun jalannya supaya masalah ini bisa diselesaikan dengan tuntas," ujar Ara.

Sebelumnya, masalah penutupan jalan ini juga disinggung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Ia menyatakan, secara umum, tidak dapat dibenarkan bahwa hak atas tanah dipergunakan (atau pun tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadi suatu pihak.

"Kalau menurut aturan, akses masyarakat tidak boleh ditutup satu sama lain. Kalau administrasi pertanahan itu, antara satu bidang dengan bidang lain tidak boleh ditutup,” katanya.

"Tapi, (penutupan akses PIK) ini urusannya Pak Maruarar. Karena masing-masing sudah punya sertifikat, ditutup jalannya, itu mengganggu proses pembangunan pemukiman dan kawasan,” ujar dia.

BANDUNG, KOMPAS.com - Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Nyoto Suwigyo mengungkapkan bahwa jumlah porsi makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) non peserta didik masih bergantung pada sisa porsi dari MBG peserta didik.

Saat ini, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hanya mampu menyediakan 3.500 porsi makanan.

Nyoto menjelaskan bahwa di setiap kecamatan yang memiliki 14 sekolah, kebutuhan porsi makanan bisa mencapai 3.300.

Dengan demikian, hanya tersisa 200 porsi yang akan didistribusikan untuk MBG non peserta didik, yang mencakup ibu hamil, menyusui, balita, dan lansia, dengan catatan menu yang berbeda.

"Saat ini skemanya masih seperti itu, termasuk di sini di Ciparay yang wilayahnya padat, jadi 200 porsi sisanya kita distribusikan untuk MBG non peserta didik," ujarnya saat ditemui di Desa Sarangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (18/2/2025).

Nyoto juga menegaskan bahwa tidak ada perubahan anggaran untuk program MBG.

Untuk tahun ini, anggaran MBG tetap berada di angka Rp 71 Triliun. "Dalam implementasinya, anggaran MBG memang khusus menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)," jelasnya.

Sesuai dengan instruksi Presiden, program ini tidak diperbolehkan untuk menerapkan skema berbagi yang melibatkan anggaran dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

"Kalau Pemda mau sharing, ya boleh. Tapi infrastruktur, membangun data, mengendalikan, menambah kiri-kanannya pendukung lainnya itu boleh, tapi kalau yang makan sudah dilibatkan APBN, bukan dana talang yang harusnya dikeluarkan," tambahnya.

Nyoto juga menjelaskan skema dari hulu ke hilir terkait program MBG.

Dari pihak BGN, telah disiapkan tim yang terdiri dari SPPG.

Tim SPPG ini akan memastikan data yang diberikan oleh Kemendukbangga atau BKKBN, dan selanjutnya akan melibatkan unsur TNI di lapangan.

"Kemudian dari situ, dirumuskan siapa saja yang nantinya menjadi peserta, tentu yang sudah diverifikasi dan divalidasi. Selanjutnya dikomunikasikan dengan Badan Gizi Nasional, disesuaikan dengan kecukupan pembiayaan," tuturnya.

"Jika sudah sama-sama cocok, angkanya cocok, baru ditugaskan kepada SPPG ini untuk mengeksekusi sesuai dengan tugasnya. Dalam hal di tengah jalan ada penyusuan-penyusuan, tetap melapor ke kami," lanjutnya.