JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tidak mau berkomentar banyak mengenai sikap Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menolak program makan bergizi gratis (MBG) dan megancam akan bakar sekolah.

Dadan mengatakan, ancaman keamanan tersebut merupakan tugas TNI dan Polri, bukan BGN.

“Ini sudah berkaitan dengan tugas fungsi TNI dan Polri,” kata Dadan kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025).

Namun, Dadan enggan berkomentar lebih jauh soal ancaman yang dilayangkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM tersebut.

Ia beralasan ingin fokus pada tugasnya melaksanakan program MBG.

“Maaf ya kalau saya fokus pada MBG (saja),” kata Dadan.

Sebelumnya, muncul ancaman dari TNPBP OPM Kodap VIII Intan Jaya mengancam akan membakar seluruh sekolah yang ikut menjalankan program Makan Bergizi Gratis.

Mereka menilai, program MBG adalah langkah pemerintah untuk meracuni generasi muda di Papua.

JAKARTA, KOMPAS.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan melalui program 3 juta rumah.

Tidak hanya bertujuan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat, sektor perumahan dinilai akan memberikan stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita sekarang sudah komitmen nyata dari pemerintah Qatar dan swasta Qatar untuk pembiayaan 4 juta sampai 6 juta unit rumah. Di samping itu kemarin kami bertemu dengan Menteri Energi dan Perindustrian Uni Emirat Arab juga komit 1 juta dan mungkin lebih. Ini belum termasuk dari China, Turki, India, Singapura dan lain-lain. Ini semua akan menjadi stimulus ekonomi bagi 185 bidang ekonomi yang terikat atau tersentuh bidang perumahan, termasuk semen," kata Hashim dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).

PIXABAY/LEEROY AGENCY Ilustrasi semen.

"Itu selama Pak Prabowo memimpin, program perumahan akan terus berlangsung," imbuh dia.

Di sisi lain, Hashim juga mengimbau agar pelaku industri memperhatikan aspek lingkungan seiring meningkatnya kegiatan ekonomi.

"Apa hubungannya dengan ESG dan lingkungan hidup? Bisnis itu pasti ada dampak. Pabrik semen kan berproduksi terus dan menghasilkan emisi. Di sini kita harus jaga baik-baik," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Utama PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) Donny Arsal menyampaikan, pihaknya berupaya menjalankan praktik bisnis berkelanjutan berdasarkan pilar-pilar Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang.

Dok. SMGR Ilustrasi Semen Indonesia

Ia menjelaskan, Semen Indonesia berupaya menurunkan tingkat emisi karbon per ton produknya melalui penurunan konsumsi energi dan peningkatan produktivitas melalui teknologi berbasis AI (artificial intelligence), mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam melalui penggunaan bahan baku dan bahan bakar alternatif, pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro, maupun recovery panas (WHRPG), serta penggunaan teknologi baru sejalan dengan perkembangan zaman seperti hydrogen rich injection.

”Pola operasi yang ramah lingkungan telah mendukung inisiatif Semen Indonesia dalam memproduksi semen hijau yang tercatat 21 persen sampai dengan 38 persen lebih rendah emisi karbon dibandingkan semen konvensional," terang Donny.

Dia menyatakan, perseroan juga menawarkan solusi pembangunan rumah berkelanjutan dengan bata interlock presisi (BIP), produk turunan dari semen hijau Semen Indonesia yang ramah lingkungan.

"Penggunaan BIP membantu proses pembangunan rumah menjadi lebih cepat dan efisien, serta ramah gempa dengan tampilan modern,” urai Donny.

Ia menambahkan, pihaknya telah mengonversi pembiayaan perusahaan ke Sustainability Linked Loan (SLL). Selain sebagai komitmen SIG terhadap inisiatif dekarbonisasi, SLL juga memberikan benefit penurunan margin bunga dibandingkan hutang bank sindikasi eksisting dengan terms yang lebih baik.

Inisiatif ini semakin menunjukkan keseriusan SIG dalam upaya dekarbonisasi.

”Komitmen Semen Indonesia dalam mendukung pencegahan pemanasan global berupa target pengurangan emisi GRK (gas rumah kaca) telah meraih validasi dari lembaga internasional, Science-Based Target initiatives (SBTi),” tutup Donny.

PASURUAN, KOMPAS.com- Kasus penipuan terkait program makanan bergizi gratis (MBG) yang diungkap aparat Polres Pasuruan Kota, mendapat tanggapan dari Komandan Kodim 0819, Letkol Arh. Noor Iskak.

"Bagi masyarakat pemilik katering yang ingin menjadi mitra BGN (Badan Gizi Nasional) langsung mendaftar di website nya BGN, gratis atau tidak dipungut biaya," kata Noor Iskak di Pasuruan, Selasa (4/2/2025).

Sebelumnya diberitakan, aparat Polres Pasuruan Kota mengamankan empat tersangka yang diduga melakukan penipuan terkait MBG.

Nomor menghimbau agar masyarakat pemilik usaha katering tidak tertipu pihak yang menjanjikan kerjasama dengan BGN.

Dia juga memastikan, hingga kini belum ada program pelatihan katering di wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan.

"Nanti akan dilakukan uji coba dapur nanti kalau sudah jadi bangunannya," tegas dia.

Sementara itu, Perwira Seksi Intelijen (Pasi intel) Kapten Czi. Dimas Yulianto menyebutkan, dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) akan didirikan di belakang kantor Koramil 0819/03 Kraton, di Jalan Raya Sidogiri, Getas, Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton.

"Semua pelaksana dari katering yang terlibat di SPPG adalah kewenangan dari Badan Gizi Nasional," tegas Dimas Yulianto, kemarin.

Sebelumnya, aparat Polres Pasuruan Kota menetapkan empat tersangka dugaan penipuan MBG.

Modus yang dilakukan dengan cara menggelar pelatihan pada pemilik katering dengan menjanjikan menjadi penyedia makanan yang akan ditunjuk BGN.

Kepala Polres Pasuruan Kota AKBP. Davis Busin Siswara menjelaskan, pengamanan empat tersangka tersebut merupakan tindaklajut laporan Kodim 0819.

Pihak Kodim menemukan kegiatan pelatihan yang digelar oleh yayasan Halal Berkah pada pekan lalu.

Empat orang tersebut yakni MH (50), MB (48), AI (62), dan HP (55). Masing-masing tersangka mempunyai peran dan tugas masing-masing sebelum ditahan oleh Satuan Reskrim Polres Pasuruan Kota.

"Kami menerima laporan, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan secara intensif. Dan ditemukan bahwa panitia dari ditemukan unsur tindak pidana yang menjanjikan menjadi rekanan dari program MBG," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 11 dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Depok, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025).

Dilansir dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, Gibran langsung meninjau sejumlah ruang kelas ketika tiba di SMPN 11.

Orang nomor dua di Indonesia ini menyaksikan kegiatan makan bersama para siswa sekolah tersebut. Adapun menu yang disajikan terdiri dari nasi putih, ayam katsu, sayur sawi hijau (caisin), jeruk, dan susu kotak.

Setelahnya, Wapres langsung meninjau pelaksanaan program serupa di SMAN 4 Depok yang berada tidak jauh dari lokasi.

Di tempat ini, putra sulung Presiden RI Joko Widodo itu juga menyaksikan langsung momen siswa menyantap makan bergizi gratis dengan menu nasi putih, sayur buncis, ayam teriyaki, jeruk, dan susu kotak.

Usai meninjau pelaksanaan MBG, Wapres menyampaikan bahwa program MBG di SMPN 11 dan SMAN 4 Depok berjalan dengan lancar.

“Tadi saya lihat anak-anak SMA 4 Depok ya cukup lahap untuk menyantap menu hari ini,” kata Gibran.

Wapres menilai menu yang diberikan telah dipantau langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun demikian, ia mempersilakan media ataupun masyarakat untuk menyampaikan apabila terdapat evaluasi terkait menu makanan dalam program MBG.

“Saya kira cukup oke hari ini, kalau nanti mungkin setelah saya pulang jika ada evaluasi-evaluasi silakan, nanti bisa disampaikan. Tadi ada tim BGN yang standby di sini juga,” tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan mendadak ke dua sekolah di Jakarta Timur pada Senin (3/2/2025), untuk meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Dalam sidak tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa Presiden meminta peningkatan kualitas makanan yang disediakan dalam program ini.

“Beliau mengapresiasi yang sudah dilakukan,” kata Dadan, kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025).

Presiden Prabowo meminta agar program MBG dilaksanakan dengan kualitas yang lebih baik dan percepatan dalam penyalurannya.

“Beliau juga minta terus meningkatkan kualitas pelayanan dan juga percepatan-percepatan yang perlu dilakukan,” ujar Dadan.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyatakan bahwa Presiden sangat menghargai upaya yang telah dilakukan dalam program MBG.

Ia menjelaskan bahwa kekurangan dalam penyaluran program ini akan diperbaiki ke depannya.

“Ya, Pak Presiden sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, dan kekurangan-kekurangan yang harus ditingkatkan, kami anggap sebagai masukan. Saya kira ini kan program baru, jadi semua orang kan harus meningkatkan kualitasnya,” ungkap Dadan.

Dadan juga menambahkan bahwa dalam sidak MBG tersebut, Presiden tidak meminta pendampingan khusus.

Ia hanya meminta alamat sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta.

“Kami tidak menyiapkan secara khusus karena betul-betul sidak. Kami hanya ditanya alamat (sekolah) yang ada di DKI, siapa saja SPPG-nya. Kami kirim datanya dan (Prabowo) tanpa minta didampingi, beliau ingin lihat apakah yang diberitakan itu sama dengan kenyataan yang beliau lihat,” ujar dia.

Kunjungan mendadak Presiden Prabowo disambut antusias oleh para siswa yang langsung menghampirinya dengan penuh kegembiraan.

Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @prabowo, tampak Prabowo merangkul dan memeluk anak-anak SD.

Ia juga menyapa satu per satu siswa-siswi dan menuliskan sesuatu di buku salah satu pelajar.

“Kita ingin adalah yang terbaik. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto, ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja," ujar Prabowo, dalam video tersebut.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi kunjungan mendadak tersebut, menyebutkan bahwa dua sekolah yang dikunjungi adalah SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 Pulo Gadung.

Selain itu, Prabowo juga meninjau dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan untuk program ini.

"Ke SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02, dan dapurnya di Pulo Gadung, Jakarta Timur," ucap Teddy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan mendadak ke dua sekolah di Jakarta Timur pada Senin (3/2/2025), untuk meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Dalam sidak tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa Presiden meminta peningkatan kualitas makanan yang disediakan dalam program ini.

“Beliau mengapresiasi yang sudah dilakukan,” kata Dadan, kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025).

Presiden Prabowo meminta agar program MBG dilaksanakan dengan kualitas yang lebih baik dan percepatan dalam penyalurannya.

“Beliau juga minta terus meningkatkan kualitas pelayanan dan juga percepatan-percepatan yang perlu dilakukan,” ujar Dadan.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyatakan bahwa Presiden sangat menghargai upaya yang telah dilakukan dalam program MBG.

Ia menjelaskan bahwa kekurangan dalam penyaluran program ini akan diperbaiki ke depannya.

“Ya, Pak Presiden sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, dan kekurangan-kekurangan yang harus ditingkatkan, kami anggap sebagai masukan. Saya kira ini kan program baru, jadi semua orang kan harus meningkatkan kualitasnya,” ungkap Dadan.

Dadan juga menambahkan bahwa dalam sidak MBG tersebut, Presiden tidak meminta pendampingan khusus.

Ia hanya meminta alamat sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta.

“Kami tidak menyiapkan secara khusus karena betul-betul sidak. Kami hanya ditanya alamat (sekolah) yang ada di DKI, siapa saja SPPG-nya. Kami kirim datanya dan (Prabowo) tanpa minta didampingi, beliau ingin lihat apakah yang diberitakan itu sama dengan kenyataan yang beliau lihat,” ujar dia.

Kunjungan mendadak Presiden Prabowo disambut antusias oleh para siswa yang langsung menghampirinya dengan penuh kegembiraan.

Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @prabowo, tampak Prabowo merangkul dan memeluk anak-anak SD.

Ia juga menyapa satu per satu siswa-siswi dan menuliskan sesuatu di buku salah satu pelajar.

“Kita ingin adalah yang terbaik. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto, ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja," ujar Prabowo, dalam video tersebut.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi kunjungan mendadak tersebut, menyebutkan bahwa dua sekolah yang dikunjungi adalah SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 Pulo Gadung.

Selain itu, Prabowo juga meninjau dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan untuk program ini.

"Ke SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02, dan dapurnya di Pulo Gadung, Jakarta Timur," ucap Teddy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan evaluasi dari peninjauan Presiden Prabowo Subianto terhadap program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah akan disampaikan ke Badan Gizi Nasional.

Dasco menyebut Prabowo sudah melakukan pembicaraan terkait program unggulannya itu.

"Kalau evaluasi mungkin masih... Presiden kemarin sudah meninjau, dan sudah melakukan pembicaraan-pembicaraan. Tentunya evaluasi-evaluasi itu tentu akan dilakukan, dan nanti akan disampaikan ke Badan Gizi," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Hanya saja, menurut Dasco, penilaian program makan bergizi gratis sejauh ini sudah baik.

"Tapi menurut penilaian yang ada, sebagian besar sudah berjalan dengan baik," imbuhnya.

Diketahui, Prabowo melakukan peninjauan mendadak pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (3/2/2025) pagi.

Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Ia mengatakan, Prabowo mengunjungi dua sekolah di wilayah Jakarta Timur.

"Iya betul, tadi pagi-pagi Pak Presiden mendadak ingin mengecek langsung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ke sekolah," kata Teddy kepada wartawan, Senin.

Ia menuturkan, dua sekolah yang dikunjungi Kepala Negara adalah SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02.

Mantan Menteri Pertahanan ini pun mengunjungi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok Makan Bergizi Gratis ke sekolah tersebut.

"Ke SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02, dan dapurnya di Pulo Gadung, Jakarta Timur," ucap Teddy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Efisiensi anggaran infrastruktur berdampak kepada program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat infrastruktur Yayat Supriyatna mengatakan, meskipun pelaksanaan program 3 juta rumah ada di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), namun tidak akan lepas hubungannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Pasalnya, dari sisi inovasi bangunan yang dibutuhkan untuk membangun rumah, pengembangannya saat ini masih dilakukan oleh Kementerian PU di Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya.

"Pertanyaannya, bagaimana dengan inovasi bangunan? Itu kan PU, Cipta Karya. Ada teman-teman di aspek ini yang menemukan precast sehingga membangun rumah bisa lebih cepat," ujar Yayat saat dihubungi Kompas.com, Senin (03/02/2025).

Selain itu, baik perumahan maupun rumah susun (rusun) tentu memerlukan ketersediaan air hingga akses jalan.

Belum lagi masalah pengelolaan sampah yang membutuhkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang juga menjadi ranah Kementerian PU.

"Ketika di suatu kota itu cuma ada 50 truk sampah, tiba-tiba kota itu makin diperluas, makin banyak perumahan baru, kawasan baru, sementara TPA-nya enggak bisa menampung, akhirnya ya begitu lah," kata Yayat.

Karenanya, Yayat menyarankan agar Kementerian PU melakukan revisi Rencana Strategis (Renstra).

"Justru menurut saya dengan adanya masalah itu, RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang belum ditetapkan itu harus direvisi ulang untuk mensinergikan yang sudah disusun oleh Bappenas dengan Renstra-Renstra yang sudah disusun dan ditetapkan oleh teman-teman di kementerian, khususnya di PU," ucap Yayat.

Sebagai informasi, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa sisa anggaran Kementerian PU tahun 2024 adalah Rp 26 triliun.

Ada pun tahun 2025, Kementerian PU mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 110,95 triliun.

"(Efisiensi) 74 persen, sisanya Rp 26 triliun dari total Rp 110 triliun," ungkap Dody, Jumat (31/01/2025).

Sementara jika dihitung kembali, 74 persen dari Rp 110,95 triliun adalah Rp 82,103 trilun. Berarti, sisa anggaran Kementerian PU adalah Rp 28,847 triliun.

Sedangkan jika sisa anggarannya adalah Rp 26 triliun seperti yang disebutkan Dody, maka efisiensinya bukan 74 persen melainkan 76 persen.

Kendati demikian, Dody mengatakan efisiensi tersebut tidak berdampak secara langsung pada pembangunan infrastruktur.

"Insya Allah (enggak mengganggu), biasa aja. Nanti kalau kurang minta lagi-lah," kata Dody.

Strategi yang bakal dilakukannya adalah bekerja dengan efektif dan efisien, seperti mengurangi perjalanan dinas, mengurangi rapat yang dinilai tidak efisien, hingga efisiensi biaya konsumsi.

"Efektif, efisien, banyak berdoa, jangan sering-sering hujan, kalau hujan kan berdampak macam-macam, bencana, sedimentasi tambah banyak," tutur Dody.

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 14 penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, terusir dari rumahnya sendiri setelah Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengeksekusi pengosongan lahan pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997.

Obyek pengosongan berupa 27 bidang tanah seluas 3.100 meter persegi yang terdiri dari rumah dan ruko di lingkungan Cluster Setia Mekar Residence 2.

Pengosongan tersebut menyisakan tanda tanya besar dari penghuninya. Pasalnya, warga dipaksa angkat kaki dari rumahnya sendiri meskipun memiliki surat hak milik (SHM).

Siapa biang kerok permasalahan ini?

Polemik pengosongan lahan 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 bermula dari transaksi jual beli sejumlah biong atau makelar terhadap tanah seluas 3,6 hektare pada 1990.

Tanah tersebut tercatat bersertifikat dengan nomor 325 atas nama Juju Saribanon Doli.

Abdul Bari, perwakilan developer sekaligus penghuni cluster menuturkan, pada tahun itu, Juju melakukan transaksi jual beli tanahnya dengan seseorang bernama Abdul Hamid.

Dalam transaksi ini, Juju turut membuat Akta Jual Beli (AJB) sebagai bukti kwitansi pelepasan tanah. Juju juga langsung menyerahkan sertifikatnya ke tangan Abdul Hamid meski pembayaran baru sebatas uang muka.

Setelah sertifikat berpindah tangan, Abdul Hamid berniat menjual tanah tersebut ke pihak lain. Ia kemudian menunjuk seseorang bernama Bambang Herianto sebagai mediator untuk menjajakan tanah seluas 3,6 hektare tersebut ke calon pembeli.

"Ditunjuklah anak buahnya bernama Bambang Herianto. Dia diberikan kuasa untuk memasarkan tanah tersebut," kata Bari saat ditemui Kompas.com di Tambun Selatan, Minggu (2/2/2025).

Tak lama setelah mendapat tugas memasarkan tanah tersebut, Bambang langsung bertemu dengan seorang calon pembeli bernama Kayat.

Transaksi terjadi, dan sertifikat tanah atas nama Juju turut berpindah ke tangan Kayat.

Selanjutnya, Kayat meminta Abdul Hamid bertemu Juju. Tujuannya, untuk mengubah nama sertifikat, dari Juju sebagai pemilik awal ke Kayat.

Namun, Abdul Hamid tiba-tiba menghilang secara misterius. Abdul Hamid diduga melakukan wanprestasi mengingat dia belum juga melunasi pembayaran pembelian tanah kepada Juju.

Juju bahkan sempat melaporkan tindakan Abdul Hamid ke Polda Metro Jaya pada 1991.

"Sehingga bukti transaksi jual beli antara Juju dan Abdul Hamid, menurut Juju, dibatalkan," ungkap Bari.

Kayat akhirnya berhasil menemui Juju. Dalam pertemuan itu, Juju meminta Kayat menanggung pembayaran Abdul Hamid yang belum lunas.

Permintaan itu kemudian dipenuhi Kayat. Dalam pelunasan ini, Juju kembali membuat AJB. Sertifikat bernomor 325 pun balik nama, dari Juju menjadi atas nama Kayat dengan luas tanah 3,5 hektare.

Setelah balik nama, Kayat langsung menjual tanah tersebut. Hanya saja, Kayat kesulitan mencari calon pembeli karena saking luasnya tanah tersebut.

Akhirnya, Kayat memecah tanah 3,6 hektare tersebut menjadi empat bidang, dengan sertifikat masing-masing bernomor 704, 705, 706, dan 707.

"Dari keempat bidang itu, diperjualbelikan lagi kepada banyak pihak. Mungkin sampai hari ini, 50 bidang dari SHM 325," ucap Bari.

Dari keempat bidang tanah tersebut, Kayat menjual dua bidang tanahnya dengan sertifikat nomor 704 dan 705, kepada Toenggoel Paraon Siagian.

Adapun sertifikat tanah nomor 704 seluas 2,4 hektare dan nomor 705 seluas 3.100 meter persegi. Sertifikat pun balik nama menjadi milik Toenggoel.

"Sedangkan bidang tanah dengan sertifikat nomor 706 dan nomor 707 dijual secara acak oleh Kayat," jelas Bari.

Digugat

Bari mengatakan, pada 1996, anak Abdul Hamid bernama Mimi Jamilah tiba-tiba menggugat ke Pengadilan Negeri Bekasi.

Gugatan dilakukan setelah ayahnya meninggal dunia. Gugatan yang dilayangkan Mimi hanya bermodalkan AJB ketika mendiang ayahnya bertransaksi membeli tanah dari tangan Juju.

Terdapat empat pihak sebagai tergugat, yakni Bambang, Kayat, Juju, dan Toenggoel. Gugatan berlangsung panjang. Bahkan gugatan sampai ke tingkat kasasi.

"Tahun 2002 terjadi akta perdamaian antara Mimi dengan tergugat. Setelah perdamaian tersebut, sudah tidak ada lagi isu. Kayat kemudian meninggal," kata Bari.

Penghuni terusir meski punya SHM

Setelah ada kesepakatan damai antara pihak tergugat dengan Mimi, Toenggoel kemudian menjual bidang tanah dengan sertifikat nomor 705 seluas 3.100 meter persegi ke Bari.

Sebelum bertransaksi, Bari lebih dulu memverifikasi legalitas tanah dengan sertifikat nomor 705 tersebut.

Berdasarkan verifikasinya ke Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bekasi, sertifikat tanah nomor 705 tidak bermasalah.

Selanjutnya, Bari melakukan pembayaran sebanyak enam kali dengan nilai Rp 4 miliar kepada Toenggoel untuk pembelian tanah tersebut. Nama pemilik sertifikat akhirnya berubah, dari nama Toenggoel menjadi atas nama Bari.

Dari pembelian ini, Bari kemudian membangun cluster yang berisi 27 bidang tanah. Pembangunan cluster turut diperkuat dengan legalitas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perumahan.

Selesai membangun, Bari kemudian menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sebuah bank pelat merah. Tujuan kerja sama ini agar pihak bank memberikan fasilitas Kredit Kepmilikan Rumah (KPR).

Sejumlah konsumen akhirnya tertarik dengan cluster tersebut. Akad kredit pun terjadi, antara pihak debitur dan kreditur.

"Kemudian balik nama kepada debiturnya. Kemudian pasang HT (Hak Tanggungan). HT yang terpasang 18 dari bank pelat merah," kata Bari.

Para debitur akhirnya menempati sejumlah rumah dan ruko di Cluster Setia Mekar Residence 2.

Bertahun-tahun menempati area cluster, para penghuni dikejutkan dengan datangnya sebuah surat pemberitahuan eksekusi pengosongan lahan dari Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II pada 18 Desember 2024.

Obyek eksekusi yakni 27 bidang tanah di cluster tersebut yang mencakup rumah dan ruko, dengan rencana eksekusi pada 20 Januari 2025.

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997. Putusan ini merupakan hasil gugatan yang dilayangkan Mimi pada 1996.

Karena surat pemberitahuan itulah, baik pihak developer maupun warga terkejut. Padahal, para penghuni cluster memiliki SHM yang dikeluarkan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi atas lahan di atas mereka.

Di saat yang sama, developer dan warga selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pokok permasalahan sengketa tanah tersebut.

"Kita tidak tahu duduk perkaranya. Pertempurannya antara siapa dengan siapa, kita enggak tahu," ujar Bari.

Sebelum eksekusi dilakukan, warga melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan gugatan putusan ke Pengadilan Negeri Cikarang Kelas III.

Permohonan gugatan diterima dengan jadwal sidang perdana pada 10 Februari 2025.

"Tapi (gugatan) tidak menghentikan proses eksekusi yang dilakukan PN Cikarang," imbuh dia.

Sementara, pihak Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II belum bisa berkomentar perihal persoalan eksekusi tersebut meskipun penghuni mengantongi sertifikat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan mendadak ke dua sekolah di Jakarta Timur untuk meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (3/2/2025) pagi.

Kedatangannya disambut antusias oleh para siswa yang langsung menghampirinya dengan penuh kegembiraan.

Dalam video rekaman yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @prabowo, tampak Prabowo merangkul dan memeluk anak-anak SD.

Dalam momen itu, Prabowo menyapa satu per satu siswa-siswi SD dan menuliskan sesuatu di buku salah satu pelajar.

"Kita ingin adalah yang terbaik. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto, ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja," ujar Prabowo dalam video tersebut.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi kunjungan mendadak tersebut.

Dua sekolah yang dikunjungi adalah SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 Pulo Gadung.

Selain itu, Prabowo juga meninjau dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan untuk program ini.

"Ke SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02, dan dapurnya di Pulo Gadung, Jakarta Timur," ucap Teddy.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sebelumnya menyampaikan, Prabowo memang berencana melakukan sidak untuk memastikan program berjalan dengan baik.

"Mendadak saja datang ke titik-titik yang beliau inginkan. Jadi enggak pakai woro-woro, biar melihat ini lebih natural, kan gitu," ujar Hasan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pertama kali berjalan pada 6 Januari 2024 dan kunjungan ini menjadi sidak perdana Presiden Prabowo dalam program tersebut.

DEPOK, KOMPAS.com - Sebanyak 8 dari 10 warga Blok A Perumahan CE, Cinere, Kota Depok yang divonis bayar Rp 40 miliar ke pengembang perumahan berinisial M merupakan kalangan lanjut usia (lansia).

Mereka yang digugat pengembang perumahan terdiri dari pengurus RT, RW, dan mantan pengurus lingkungan yang mewakili warga menolak pembangunan jembatan untuk Perumahan CGR oleh M.

“Yang usianya enggak 60 tahun ada dua orang. Yang paling muda itu yang umurnya juga mau 60 tahun ini,” kata Ketua RW 06 Blok A Perumahan CE, Heru Kasidi kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Heru sendiri berusia 68 tahun. Heru bilang, tergugat lain ada yang usianya 76 tahun.

“Yang lainnya sudah usia 70 tahun ke atas,” ungkap Heru.

Para lansia ini seolah menjadi pengurus RT dan RW seumur hidup lantaran warga Blok A Perumahan CE didominasi warga berusia lanjut.

Meski sudah banyak anak atau cucu yang diajak tinggal bersama di lingkungan tersebut, Heru menyebut, perumahannya tetap saja didominasi lansia.

“Waktu kita kumpulin data warga periode Covid-19, 50 persen lebih keluarga di perumahan kami itu lansia,” ujar Heru.

“Sebagian masih kerja lagi (paruh waktu) tapi memang masih banyak yang sudah lansia gitu, kemarin juga sudah ada warga saya yang sakit Parkinson,” sambungnya.

Faktor usia ini menjadi salah satu alasan warga menolak pembangunan jembatan untuk menghubungkan kedua lahan milik M di dekat Perumahan CE.

Pasalnya, warga khawatir keberadaan jembatan untuk akses cluster baru yang dibangun M mengganggu keamanan tempat tinggal para lansia.

"Yang selalu dibahas kan sebenarnya soal pembangunan jembatan. Dari warga sudah bersedia kalau lahan yang 20 persen (di perumahan kami) dibangun rumah oleh mereka, tapi jangan untuk jembatannya," kata Heru.

Duduk perkara

Adapun perkara ini bermula perkara dari M yang berencana membangun Perumahan CGR seluas 1,6 hektare di lahan yang terbelah Kali Grogol, di antara lahan Perumahan CE (20 persen) dan Pangkalan Jati (80 persen).

Sebanyak 100 unit rumah akan dibangun di lahan tersebut.

Lalu, M meminta izin untuk membangun jembatan di antara kedua lahan dengan maksud agar akses alat berat dapat melalui Cinere.

“Tapi kita keberatan dengan penambahan penduduk yang sekian banyak kan masih akan menimbulkan banyak kesulitan (nantinya),” terang Heru.

“Nah, ini yang kita takutkan saat buka akses. Ini bukan cuma soal keamanan juga, tapi soal (kepadatan) lalu lintas dan kemudian jumlah penduduk yang akan ada di situ dan sebagainya,” sambungnya.

Adapun M mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan mencantumkan nama 10 tergugat itu pada awal tahun 2024.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat atau M untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang kemudian membatalkan putusan dari PN Depok, Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf membentuk satuan tugas (satgas) akselerasi kontribusi NU untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Tugas satgas itu untuk mengidentifikasi titik-titik yang bisa dijadikan pusat layanan, yakni dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pesantren-pesantren.

"PBNU sudah membentuk khusus satuan tugas akselerasi untuk kontribusi NU dalam program makan bergizi gratis, dan segera sudah bekerja untuk mengidentifikasi titik-titik yang bisa dijadikan pusat-pusat layanan, yaitu dapur-dapur untuk makan bergizi gratis, khususnya di pesantren-pesantren," kata Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Yahya mengatakan, pembentukan satgas ini sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, Prabowo mengapresiasi dan mendorong agar program makan bergizi gratis bisa menjangkau lebih luas.

Terlebih, Prabowo memiliki target agar seluruh anak bisa terjangkau program unggulan tersebut pada akhir Desember 2025.

"Karena beliau juga punya target-target yang sangat progresif, dan saya kira kami merasa berkewajiban untuk membantu dengan sekuat-kuatnya agar target-target itu bisa tercapai," ujarnya.

Yahya menyebut, identifikasi ini diperlukan mengingat para santri juga menjadi sasaran dalam program makan bergizi gratis.

Setidaknya, menurut Yahya, ada sekitar 5 juta santri yang tinggal di pesantren.

"Semua 5 juta itu masuk dalam target program MBG ini, jangan sampai ada yang kelewatan. Maka sekarang tugas kami dengan jaringan yang kami miliki adalah mengidentifikasi di mana titik-titik yang bisa menjadi tempat penempatan pusat-pusat layanan atau dapur-dapur untuk MBG tersebut," kata Yahya.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis pertama kali berjalan pada 6 Januari 2025.

Rencana terbaru, Presiden Prabowo mengalokasikan tambahan anggaran agar program makan bergizi gratis bisa dirasakan oleh seluruh anak Indonesia.