KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki ambisi besar untuk membangun 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun, pernyataan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto, mengungkapkan tantangan besar yang menghambat target tersebut.

Dalam diskusi terbuka, Joko menyoroti sistem yang ada saat ini tidak memungkinkan tercapainya target tersebut, meskipun REI siap berkontribusi dengan membangun 2 juta rumah, termasuk 1 juta rumah tanpa APBN.

Menurut Joko, ada beberapa masalah fundamental yang membuat target 3 juta rumah sulit tercapai.

Pertama adalah regulasi yang belum jelas dan lambatnya pergerakan kementerian terkait seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Sistem yang ada saat ini dinilainya tidak cukup untuk mengejar target 3 juta rumah.

"Koordinasi yang lambat juga membuat pengembang ragu untuk berinvestasi," ujar Joko, Kamis (25/5/2025).

Joko menegaskan bahwa pemerintah perlu segera membuat kebijakan dan regulasi yang tepat, minimal terkait empat kebijakan utama: pertanahan, perizinan (legalitas), pembiayaan, dan pengawasan.

Joko juga menyinggung bahwa tanpa kebijakan yang jelas, seperti melalui Peraturan Presiden (perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP), masyarakat desa dengan pendapatan tidak tetap sulit diakui sebagai penerima manfaat.

Lebih jauh Joko menyoroti skema pembiayaan perbankan saat ini yang sulit diakses oleh MBR karena legalitas tanah yang tersebar dan pendapatan informal mereka yang tidak diakui secara resmi.

Tanpa kebijakan yang jelas terkait legalitas (perizinan), aset KPR menjadi tidak bisa disekuritisasi, akibatnya perbankan enggan memberikan pembiayaan.

"Oleh karena itu, saya mengusulkan adanya subsidi selisih bunga (SSB) dan sistem yang mengakomodasi pendapatan informal, seperti yang pernah didiskusikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Perumahan pimpinan Hashim Djojohadikusumo, di mana 80 persen angsuran ditanggung pemerintah sehingga MBR hanya membayar sekitar Rp 120.000 per bulan," jelas Joko.

Solusi REI untuk Program 3 Juta Rumah

REI menunjukkan komitmennya dengan menyatakan kesiapan membangun 2 juta rumah, termasuk 1 juta rumah tanpa APBN.

Berikut solusi yang diusulkan:

1. Regulasi yang Cepat dan Jelas

Pemerintah harus segera mengeluarkan regulasi yang mendukung pembangunan massal, termasuk kebijakan pertanahan dan pembiayaan.

Joko menekankan pentingnya Perpres atau PP untuk memberikan kepastian hukum bagi pengembang dan perbankan.

2. Skema Pembiayaan Khusus untuk MBR

REI mengusulkan skema pembiayaan khusus, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan suku bunga rendah dan subsidi dari pemerintah.

Selisih Suku Bunga (SSB) harus ditanggung pemerintah untuk meringankan beban MBR, sehingga angsuran menjadi lebih terjangkau.

3. Sistem Pengakuan Pendapatan Informal

Untuk masyarakat berpenghasilan informal, perlu ada sistem yang mengakui pendapatan mereka secara resmi. Hal ini akan memudahkan perbankan memberikan pembiayaan tanpa risiko tinggi.

Jika ini dijalankan, Joko menegaskan bahwa sektor properti yang memiliki efek domino besar terhadap perekonomian, akan dengan cepat bangkit.

Dengan terwujudnya program 3 juta rumah, lapangan pekerjaan akan tercipta, PDB sektor properti dapat meningkat, bahkan melampaui negara tetangga seperti Thailand.

Untuk diketahui, saat ini sektor properti hanya 2,5 persen atau Rp 520,7 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Selain itu, program ini akan memberikan dampak sosial berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak.

Target 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah ambisius untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia yang saat ini mencapai 9,9 juta.

Namun, tanpa regulasi yang jelas, pembiayaan yang inklusif, dan koordinasi lintas sektor yang kuat, target tersebut sulit tercapai.

Badan Gizi Nasional (BGN) akan memberikan sanksi tegas berupa pemutusan kontrak untuk para mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang nakal. Hal ini menyusul serangkaian kasus yang terjadi beberapa waktu terakhir, termasuk keracunan.

Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung mengatakan, pihaknya akan memberikan peringatan awal kepada SPPG terkait masalah tersebut, di antaranya yang terseret kasus keracunan di Cianjur. Apabila kembali terulang di kemudian hari, pihaknya tidak segan-segan menerapkan sanksi berupa pemutusan kontrak terhadap mitra tersebut.

"Masalah sanksi, sanksi kepada SPPG yang tidak benar ya memang kalau dia kejadian pertama kaya umpamanya di Cianjur, oh ini sudah kita peringatkan. Kalau kejadian lagi yang ketiga, memang kita harus putuskan kontrak," kata Lodewyk dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Lodewyk menjelaskan, penerapan sanksi ini telah dirumuskan oleh Deputi Penyediaan dan Penyaluran, berkoordinasi dengan Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN. Inspektur Utama BGN juga telah menurunkan tim untuk memantau langsung.

"Inspektur utama sudah menurunkan tim untuk memantau di wilayah-wilayah itu, terutama yang kita anggap agak-agak rawan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," ujarnya.

Pihaknya juga menerima masukan untuk pengawasan berlapis terhadap distribusi makanan yang keluar dari dapur menuju ke sekolah. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Di perjalanan juga dia harus diawasi. Kemudian pada saat pembagian, kita harus kontrol juga karena takut juga kadang-kadang setelah dibagikan itu ada aja tangan-tangan jahil yang bisa mungkin merusak nama baik BGN," kata dia.

Selain sanksi, BGN juga akan merevisi besaran insentif untuk SPPG dengan kategori unggul. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, akan dibuat pemeringkatan SPPG dalam bentuk akreditasi yang ditetapkan melalui proses sertifikasi.

Rencananya, proses pemeringkatan ini mulai dilangsungkan segera setelah target pembangunan 1.994 unit SPPG tercapai. Targetnya, jumlah tersebut bisa terwujud pada akhir Mei 2025 ini.

"Kami sekarang sedang bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk menyusun kriteria-kriteria sertifikasi akreditasi, sehingga nanti SPPG itu akan mendapatkan evaluasi apakah masuk dalam kategori unggul, atau kategori baik sekali, atau kategori baik, dan itu yang akan menentukan juga berapa inisiatif yang layak diterima," ujar Dadan.

Dadan menjelaskan, saat ini BGN memukul rata besaran insentif yang diberikan untuk para SPPG dalam rangka memberikan dorongan agar para mitra meningkatkan kualitas dan fasilitasnya.

Kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini bikin geger. Nilainya anjlok hingga di atas 5% dan membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mengambil langkah pembekuan sementara perdagangan atau trading halt.

Pada penutupan perdagangan Sesi I, IHSG ambruk lebih dari 6,12% ke level 6.076. Beberapa saham tercatat melemah seiring dengan anjloknya IHSG. Data RTI Business pukul 11.56 WIB mencatat, 616 saham melemah, 166 saham stagnan, dan 67 saham menguat.

Sementara itu, berdasarkan data perdagangan Stockbit pukul 12.04 WIB tercatat 11 sektor saham anjlok pada perdagangan sesi I, yakni teknologi turun 12,46%, energi 6,24%, keuangan 3,86%, kesehatan 3,75%, infrastruktur 5,01%, transportasi 3,38%, bahan baku 9 78%, industri 2,90%, cyclical 5,24%, properti 5,30%, dan non-cyclical 3,87%.

Kondisi IHSG rupanya pernah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto pada akhir Desember 2024. Saat memberikan pidato dalam Pembukaan Sidang Tanwir Muhammadiyah 2024 di Universitas Muhammadiyah Kupang, NTT, Prabowo mengatakan pernah mendapat ancaman berupa pelemahan IHSG karena punya program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Prabowo, program-program yang dia bawa untuk memimpin Indonesia seringkali dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Meski mendapat ancaman, Prabowo sendiri tak mau terlalu ambil pusing. Menurutnya tak semua orang punya saham, artinya bila pasar saham jatuh, tak semua masyarakat terkena imbasnya.

Dia berkelakar dirinya pun tak punya saham, bahkan banyak masyarakat kecil juga tak punya saham. Jadi kemungkinan yang terkena dampak cuma para pemain bursa saja.

"Ada ancaman ke ekonomi, 'Pak karena gagasan makan bergizi harga saham indeks turun.' Saya bilang aja, kasih tahu ya, saya nggak punya saham, rakyat di desa-desa juga tidak punya saham. Kalau saham jatuh, iya pemain bursa itu (yang terdampak)," kata Prabowo dalam pidatonya kala itu.

Dia melanjutkan bila ada orang kecil dengan modal minim main saham pun sudah pasti kalah dan tidak untung. Prabowo menilai bursa saham dengan judi, hanya bandar besar yang kuat saja yang bisa menang.

"Kalau main-main saham itu, kalau orang kecil pasti kalah itu, untuk orang kecil itu biasanya saham sama dengan judi itu. Yang menang itu yang bandar besar, yang kuat ya kan," papar Prabowo.

Dia pun melanjutkan kelakarnya dengan menyebutkan beberapa jajarannya yang kemungkinan banyak jadi pemain di bursa saham. Pertama, ada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah yang disebut Prabowo. "Siapa yang main bursa ini menteri-menteri? Ngaku. Fahri Hamzah juga kayaknya dia," canda Prabowo diikuti tawa hadirin.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga ikut dibawa-bawa Prabowo. Malah dia menyebut jangan-jangan Trenggono sudah punya algoritmanya sendiri dalam bermain saham.

"Pak Trenggono itu batuk-batuk itu. Hehehe... Jangan-jangan pak Trenggono itu punya algoritma," kelakar Prabowo lagi.

Lihat juga Video: IHSG Sempat Anjlok, DPR Sidak Kantor Bursa Efek Indonesia

Oknum ASN dan anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), serta seorang pensiunan dilaporkan ke polisi atas perusakan fasilitas perumahan. Perusakan itu buntut dari menunggaknya ketiga warga tersebut dalam cicil pembayaran Izin Pemeliharaan Lingkungan (IPL) di Perumahan Citra Grand City (CGC) Palembang.

Diketahui tiga terlapor yakni NH (50) oknum PNS, TY (55) salah satu anggota DPRD Sumsel dan AK seorang pensiunan. Laporan dibuat kuasa hukum CGC Palembang, Affan Arifin pada Selasa (18/2) sore.

Affan mengatakan laporan polisi itu terkait dengan tindakan perusakan yang dilakukan oleh tiga orang yang tinggal di klaster perumahan CGC.

"Ya benar, sudah kita laporkan tiga orang yang tinggal di klaster CGS. Kasus yang kami laporkan adalah perusakan di lingkungan CGC," katanya kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

Affan menjelaskan kronologi perusakan yang dilakukan tiga warga tersebut. Kata dia, masalah ini pembayaran IPL yang tidak terlunasi oleh mereka dan portal ditutup lalu tiga warga itu marah.

"Ketiga warga tersebut sudah tujuh bulan tidak membayar IPL, sebesar Rp 550 ribu per bulan, dan tiba-tiba mereka mengamuk karena fasilitas yang dijanjikan dalam pembayaran IPL, tidak direalisasikan. Salah satunya membuka pintu portal," ungkapnya.

Saat mengamuk NH (50), seorang PNS, itu diduga memutuskan tali portal dengan menggunakan pisau dapur dan melakukan ancaman kepada satpam dengan pisau.

Kemudian, TY anggota DPRD Sumsel merusak pos satpam, dan AK seorang pensiunan, membuat kericuhan dengan memblokir jalan CGC menggunakan mobil selama hampir 12 jam.

"Semua kejadian dan bukti sudah kita laporkan kita berharap laporan ditindaklanjuti," jelasnya.

Video: Demo 'Indonesia Gelap' di Palembang, Massa Bakar Ban di DPRD Sumsel

Video: Demo 'Indonesia Gelap' di Palembang, Massa Bakar Ban di DPRD Sumsel

Program Makan Bergizi Gratis (MGB) dikabarkan mendapat penolakan di Papua. Sejumlah sekolah yang menerima program MBG turut diduga mendapat ancaman atau teror.

Dilansir dari detikNews, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menegaskan ancaman tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap program pemerintah. Dia menegaskan MBG merupakan niat baik dari Presiden Prabowo Subianto untuk seluruh anak-anak di Indonesia.

"Ancaman-ancaman seperti itu tidak bisa ditolerir," tegas Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Dasco tidak merinci pihak yang diduga melakukan pengancaman tersebut. Namun dia mewanti-wanti pihak tertentu untuk tidak melakukan aksi teror tersebut.

"Dan itu menurut saya adalah pembangkangan terhadap Republik Indonesia dan jangan coba-coba mengancam," ujarnya.

Ketua Harian Gerindra ini memastikan aparat akan bertindak tegas terhadap hal tersebut. Aparat penegak hukum akan diturunkan mengawal program MBG.

"Kita jangan coba-coba diteror dan kita akan bertindak tegas apabila kemudian hal itu dilakukan," imbuh Dasco.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin turut merespons adanya kabar jika siswa di Papua menolak makan bergizi gratis. Sjafrie menegaskan jika pendistribusian makan bergizi semata untuk memenuhi kebutuhan siswa.

"Yang penting kita berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana," kata Sjafrie Sjafrie usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).

Dia menegaskan pelaksanaan program MBG di Papua akan melibatkan TNI Angkatan Darat (AD). Hal ini menindaklanjuti situasi yang disebut belum kondusif di sana.

"Ya karena kan situasinya belum bagus, belum kondusif. Jadi kita perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat," imbuhnya.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan kerja sama Polri dengan Nahdlatul Ulama (NU) akan terus berlanjut. Jenderal Sigit menyebut Polri dan NU telah memiliki rekam jejak kerja sama yang panjang di banyak bidang.

Hal itu disampaikan Jenderal Sigit usai menghadiri acara Munas dan Konbes NU di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025). Kapolri mengatakan salah isu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) menjadi hal yang sering melibatkan kerja sama Polri dengan NU.

"Ya, saya kira tadi saya sampaikan di depan seluruh sahabat-sahabat NU, ada Rais Aam ada Ketua Umum, bahwa Polri dari dulu selalu bekerja sama dalam hal menjaga harkamtibmas," ucapnya.

Jenderal Sigit mengatakan kerja sama dengan Nahdlatul Ulama akan terus dikembangkan. Perluasan kerja sama itu meliputi bidang kemandirian pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

"Tentunya ke depan, di samping menjaga harkamtibmas, di samping melakukan kegiatan bersama dalam hal menghadapi berbagai macam ancaman kejahatan, Polri dengan NU juga akan bekerja sama mendukung program-program pemerintah," katanya.

"Mulai dari mewujudkan kemandirian pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan berbagai macam program dan juga meningkatkan kualitas-kualitas SDM yang dimiliki, termasuk juga mendorong program makanan bergizi.

Jenderal Sigit menekankan kerja sama dengan Nahdlatul Ulama akan terus ditingkatkan. Dia menilai Nahdlatul Ulama merupakan sahabat dan mitra utama bagi Polri.

"Mungkin itu ke depan yang akan bersama-sama kita laksanakan, yang jelas bagi kepolisian, NU adalah sahabat dan mitra utama," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Seorang Satpam sebuah perumahan di Gedangan, Sidoarjo, berurusan dengan polisi. Satpam berinisial MV itu ditahan karena telah mencabuli anak yang berusia 8 tahun.

Kejadian pada pertengahan Januari itu berawal saat korban bermain bersama adiknya di taman perumahan. Kemudian korban didatangi pelaku yang mengajaknya bermain keong di pos satpam. Korban dan adiknya pun mau mengikuti ajakan pelaku.

"Setibanya di pos satpam, pelaku mengajak korban mencuci keong di kamar mandi yang ada di pos satpam. Begitu korban dan pelaku di dalam kamar mandi, lampu dimatikan oleh pelaku dengan alasan listrik padam. Dari sinilah korban melakukan perbuatan cabul terhadap korban," kata Wakapolresta Sidoarjo AKBP I Made Bayu Sutha Sartana, Selasa (21/1/2025).

"Tidak lama kemudian korban mendengar adiknya gedor-gedor pintu kamar mandi, lalu tersangka panik dan membukakan pintu. Tersangka menyuruh korban pulang sambil bilang kepada korban agar tidak cerita ke orang tuanya," jelas I Made Bayu.

Saat sampai di rumah, korban menceritakan perbuatan salah satu satpam perumahan kepada ibunya. Setelah itu, orang tua korban melapor ke Polresta Sidoarjo dan pelaku berhasil diamankan.

"Atas perbuatan cabul yang dilakukan MV, pelaku dikenai Pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara," tandas I Made Bayu.

Video Tampang Duda Pelaku Pencabulan 8 Anak di Sidoarjo

Video Tampang Duda Pelaku Pencabulan 8 Anak di Sidoarjo

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, Fahri Hamzah, menyatakan akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang mempersulit izin pengembangan kawasan. Hal ini disampaikan Fahri saat meninjau Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024).

"Soal izin. Saya kira kita sedang berinisiatif memangkas izin membangun rumah. Tapi tidak berarti bahwa setiap saya melihat ada perumahan dibangun di atas sawah, saya sedih meskipun itu middle," kata Fahri.

Ia menegaskan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mempermudah perizinan dalam menata kawasan kumuh. "Kalau ada bupati atau walikota yang mempersulit izin menata kawasan, kami akan bikin perhitungan karena kita tidak punya cara lain," tegas Fahri.

Fahri menyoroti kondisi kumuh di sejumlah kawasan perkotaan, termasuk di Kota Mataram. "(Banyak) kawasan kita kumuh. Sungai rusak, pinggir pantai hancur. Tidak usah jauh-jauh, Pantai Ampenan contohnya," ujarnya.

Sebelumnya, Fahri mengungkapkan bahwa terdapat 98 kota di Indonesia yang menghadapi masalah serius dalam penataan kawasan, termasuk ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram. Rata-rata kota di Indonesia bermasalah dalam menata kawasan kumuh.

Fahri meminta para pengembang di Mataram untuk berperan aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut. Pengembang harus memiliki ide dan gagasan yang brilian untuk menata kota. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran besar, baik dari APBN maupun non-APBN, untuk pembangunan tiga juta rumah di NTB.

"Tolong pengembang. Ini termasuk anggaran yang kami keluarkan baru APBN yang non-APBN untuk tiga juta rumah ini di NTB besar sekali," tegas dia.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Tanggul Sungai Kaligawe di Desa Kupang, Kecamatan Karangdowo, Klaten longsor dihantam banjir. Longsoran tanggul sepanjang sekitar 20 meter itu mengancam permukiman warga di sekitarnya.

"Jika tanggul ini putus bisa mengakibatkan 3 sampai 4 dusun bisa terendam. Ini kita tangani sementara dengan sak pasir," jelas Kades Kupang, Sutari kepada detikJateng di lokasi, Rabu (11/12/2024) pagi.

Dijelaskan Sutari, tanggul sekaligus jalan desa tersebut longsor pada Selasa (10/12) sekitar pukul 17.00 WIB saat hujan deras. Hujan menyebabkan volume air naik tinggi.

"Air tinggi dan arus deras. Sampai tanggul longsor hujan bahkan masih berlangsung sehingga tidak langsung ditangani," ungkap Sutari.

Untuk penanganan awal, kata Sutari, sementara digunakan sak pasir dengan patok bambu untuk penambalan. Pemdes juga sudah berkoordinasi dengan Balai Besar Sungai Wilayah Bengawan Solo dan BPBD.

"Kita sudah koordinasi dengan Balai Besar Sungai dan BPBD nanti penanganannya seperti apa harus seperti apa. Untuk sementara dengan sand bag dan bambu kita uruk dulu," lanjut Sutari.

Menurut Sutari, selain tanggul jembatan di dekatnya sudah mulai tergerus juga. Ancaman banjir merupakan ancaman rutin di desanya setiap musim hujan.

"Bencana banjir seperti tidak bisa dihindari karena di selatan sungai dan di utara juga sungai," imbuhnya.

Warsono, warga Dusun Goprayan, Desa Kupang, mengatakan longsor terjadi menjelang magrib. Air banjir yang deras menggerus tanggul tanah tersebut.

"Air penuh, gogos (erosi) tanggul sehingga longsor. Tahun berapa itu juga pernah longsor, air sampai ke sana (kampung)," kata Warsono kepada detikJateng di lokasi.

TRC BPBD Kabupaten Klaten, Sri Harjono menyatakan pendataan sudah dilakukan. Panjang tanggul yang longsor sekitar 20 meter.

"Panjang sekitar 20 meter, lebar longsoran sekitar tiga meter dan ketinggian tanggul sekitar 2 meter. Selain di sini, di Desa Babadan juga ada rumpun bambu roboh," jelas Sri Harjono di lokasi.

Video: Momen Tim SAR Evakuasi Warga Terjebak Banjir di Puskesmas Palabuhanratu

Video: Momen Tim SAR Evakuasi Warga Terjebak Banjir di Puskesmas Palabuhanratu

Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat ancaman saat menggagas program makan bergizi gratis. Ancaman itu berupa serangan fisik, psikologis, bahkan ekonomi.

"Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi sudah muncul ancaman. Saya tahu saya diancam," ujar Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Rabu (4/12/2024).

Prabowo menjelaskan bahwa ancaman tersebut tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi juga serangan psikologis seperti fitnah dan hoaks. Ancaman itu bahkan ancaman terbuka.

"Saya mengerti adanya ancaman terbuka dan ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka dan ada senjata tertutup. Senjata terbuka itu ada seperti meriam tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, seperti fitnah, hoaks, dan ada ancaman ekonomi," pungkasnya.

Prabowo tak merinci lebih jauh ancaman-ancaman terhadap dirinya itu. Kini, program makan bergizi gratis mulai uji coba di sejumlah daerah.

Dukungan Pemprov NTT

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Andriko Noto Susanto, menyatakan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden. Andriko menilai program ini sebagai langkah strategis untuk menangani masalah stunting.

"Pemerintah Nusa Tenggara Timur dan seluruh masyarakat NTT juga siap mendukung penuh pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dapat berdampak langsung untuk penanganan stunting dalam rangka menyiapkan generasi emas 2045," terang Andriko.

Ia menambahkan bahwa NTT memiliki potensi pangan lokal yang sehat dan bergizi untuk mendukung program tersebut.

"Kami memiliki banyak pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti sorgum, jagung, ubi kayu, pisang, ikan, dan sayur kelor sebagai menu makanan program tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," jelasnya.

Andriko juga berharap potensi lahan kering NTT yang mencapai 4,75 juta hektare dapat dimanfaatkan secara optimal dengan dukungan infrastruktur seperti jalan usaha tani dan irigasi embung. Hal ini dinilai penting untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan.

Pemprov NTB Sasar 1,7 Juta Warga

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memetakan skema penyaluran makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis di NTB akan disalurkan kepada 1,7 juta masyarakat. Rinciannya 1,2 juta untuk pelajar dan sisanya untuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan Pemprov NTB mulai menggambarkan bagaimana pelaksanaan program nasional ini di daerah. Mulai dari persiapan komoditas hingga penyaluran kepada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Hulu-hilir kami bahas, termasuk bagaimana penyediaan komoditi-komoditinya. Bahan untuk pangan dan lain sebagainya. Bagaimana polanya dengan pelibatan koperasi. Bagaimana target grup dan sekolah," katanya saat ditemui di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (4/12/2024).

Meski NTB termasuk daerah lumbung pangan nasional, Gita menyatakan Pemprov NTB kini harus mulai memperhatikan sektor pertanian untuk kebutuhan makan bergizi gratis. Jangan sampai program ini berdampak pada meningkatnya inflasi daerah. Begitupun dengan sektor peternakan, perikanan.

Menurut Gita, perlu adanya peningkatan produksi secara maksimal dari ketiga sektor tersebut, mengingat kebutuhan makan bergizi gratis ini tidak hanya sehari atau dua hari. Pun dengan jumlah sasaran yang mencapai hampir 2 juta.

"Saya sudah minta dikaji dari awal kemampuan produksi dan harus ada inovasi kami. Kemudian dalam rangka pemenuhan harus ada intensifikasi, ekstensifikasi produksi komoditas kami," ujar Gita.

Terkait telur dan susu sapi yang masih dikirim dari luar daerah, Gita menuturkan Pemprov NTB mulai memikirkan pengganti protein hewani tersebut dengan protein yang ada di daerah.

"Tadi sampai kami bahas telur puyuh dan sebagainya sebagai substitusi, walaupun di pusat pakainya tuna, kami pikirkan apa pengganti tuna. Apa upaya masyarakat untuk memenuhi semua itu," imbuhnya.

Pada 9 Desember 2024, Pemprov NTB akan melakukan uji coba makan bergizi gratis. Pemprov NTB akan melakukan uji coba menggunakan dapur umum yang dimiliki oleh beberapa OPD Pemprov seperti BPBD dan Dinsos NTB.

Video: Rancangan Stranas Pencegahan Stunting Program Makan Bergizi Gratis

Video: Rancangan Stranas Pencegahan Stunting Program Makan Bergizi Gratis

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sempat diancam saat menggagas program makan bergizi gratis. Program ini adalah satu inisiatif utamanya.

Hal ini disampaikan dalam sambutannya saat membuka Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Rabu (4/12/2024).

"Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi sudah muncul ancaman. Saya tahu saya diancam," ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa ancaman tersebut tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi juga serangan psikologis seperti fitnah dan hoaks.

"Saya mengerti adanya ancaman terbuka dan ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka dan ada senjata tertutup. Senjata terbuka itu ada seperti meriam tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, seperti fitnah, hoaks, dan ada ancaman ekonomi," pungkasnya.

Namun, Prabowo tak merinci lebih jauh ancaman-ancaman terhadap dirinya itu. Kini, program makan bergizi gratis mulai uji coba di sejumlah daerah.

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Andriko Noto Susanto, menyatakan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden. Andriko menilai program ini sebagai langkah strategis untuk menangani masalah stunting.

"Pemerintah Nusa Tenggara Timur dan seluruh masyarakat NTT juga siap mendukung penuh pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dapat berdampak langsung untuk penanganan stunting dalam rangka menyiapkan generasi emas 2045," terang Andriko.

Ia menambahkan bahwa NTT memiliki potensi pangan lokal yang sehat dan bergizi untuk mendukung program tersebut.

"Kami memiliki banyak pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti sorgum, jagung, ubi kayu, pisang, ikan, dan sayur kelor sebagai menu makanan program tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," jelasnya.

Andriko juga berharap potensi lahan kering NTT yang mencapai 4,75 juta hektare dapat dimanfaatkan secara optimal dengan dukungan infrastruktur seperti jalan usaha tani dan irigasi embung. Hal ini dinilai penting untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan.

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi bercerita dirinya diejek dan ditertawakan saat membeberkan programnya, yakni menghilangkan korupsi dan kemiskinan hingga makan bergizi gratis. Prabowo bahkan mendapat ancaman.

Hal itu diungkap Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, NTT. Prabowo awalnya bicara kekayaan Indonesia yang tidak dikelola dengan baik.

"Sungguh luar biasa kekayaan kita tapi kita koreksi diri kita banyak yang terus terang saja kurang piawai, kurang andal untuk menjaga kekayaan kita" kata Prabowo, Rabu (4/12/2024).

Prabowo lalu bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih. Ia paham hal itu tidak sulit diwujudkan. Prabowo pun bercerita dirinya ditertawakan saat membeberkan targetnya itu.

"Saya bertekad untuk mencapai pemerintah yang bersih, dan ini tidak gampang, ini tidak sulit bahkan saya tahu saya ditertawakan, saya diejek, tapi saya udah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin kehilangan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Ha-ha-ha... ketawa," kata Prabowo.

Prabowo lalu mengungkap dirinya sampai mendapatkan ancaman. Ancaman yang dimaksud dari adu domba hingga fitnah.

"Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya, saya tahu saya diancam, nanti harga saham, harga indeks saham, akan turun," ujarnya.

"Di hari-hari pertama saya memunculkan gagasan makan bergizi, saya mengerti saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti ada ancaman terbuka dan ancaman halus, ada senjata yang terbuka senapan meriam yaitu tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain, senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax. Ada ancaman terhadap ekonomi," lanjut Prabowo.

Simak Video 'Prabowo Minta Anggaran Perjalanan Pejabat Dipotong 50%: Menteri Puasa Dulu':

[Gambas:Video 20detik]