Pemerintah khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjalankan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, hingga saat ini skema Program 3 Juta Rumah disebut masih belum jelas.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono menyebutkan dalam Program 3 Juta Rumah, pengembang belum punya peran yang jelas. Pembangunan 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta di kawasan pesisir, dan 1 juta di pedesaan disebut masih belum jelas cara mewujudkannya.

Kian hari kita semakin dibuat bingung. Lalu kami mau diajak ke mana? Apa kami bantu FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) atau di sisi yang lain?" kata Ari dalam rapat dengar pendapat umum bersama Badan Aliansi Masyarakat (BAM) DPR, Rabu (19/3/2025).

Selain mengenai Program 3 Juta Rumah, pengembang juga mempertanyakan pernyataan Menteri PKP Maruarar Sirait yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi bisnis. Salah satu contohnya adalah mencanangkan penurunan harga rumah subsidi di tengah meningkatnya harga bahan baku dan harga tanah.

Menurut Ari, yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah rumah yang layak huni dan mampu dibeli, bukan hanya sekadar murah.

"Kita sudah kasih masukan tetapi tidak didengar. Mudah-mudahan setelah kami datang ke DPR dan bersurat (juga) ke Presiden, menterinya bisa menerima (masukan)," ucap Ari.

Ada pula soal keputusan Kementerian PKP yang akan melakukan audit perusahaan pengembang. Ari menilai hal tersebut tidak relevan karena pembangunan rumah subsidi dilakukan menggunakan belanja modal perusahaan atau capex, bukan anggaran negara.

Sering disebutnya 'pengembang nakal' juga menjadi kontraproduktif dan rawan dimanfaatkan oleh oknum aparat penegak hukum (APH) yang tidak bertanggung jawab. Ia mencontohkan, pihaknya menerima laporan beberapa rekan pengembang dipanggil polisi dan diminta soal perizinan hingga bahan bangunan yang digunakan untuk membangun rumah.

"Sangat sulit menerima (tudingan) itu. Kenapa pengembang rumah subsidi sampai disuruh periksa. Kami kan bangun rumah, pakai uang kami sendiri, lalu kami dituduh makan uang negara itu dari mana?" katanya.

Sebagai informasi, dalam forum tersebut ada lima Asosiasi diterima oleh BAM DPR RI. Selain Himperra, empat asosiasi lainnya adalah Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

JAKARTA, Investor.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara telah melewati masa 100 hari kerja.  Hingga saat ini, belum terlihat gebrakan yang terbukti mampu mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Kegaduhan dan stigma negatif kepada pengembang rumah subsidi yang selama ini menjadi garda terdepan justru membuat ketidaknyamanan.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhammad menegaskan, kelima asosiasi pengembang perumahan dengan anggota sekitar 14 ribu perusahaan properti yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan rumah bagi MBR dengan menyuplai sekitar 90% rumah bersubsidi di Indonesia merasa tidak happy terhadap kebijakan gaduh yang dilakukan Kementerian PKP.

“Setelah 10 tahun mendorong adanya Kementerian Perumahan, dengan harapan sektor perumahan untuk MBR bergerak lebih cepat untuk mengatasi backlog (kekurangan pasokan), justru sebaliknya kementerian justru sibuk dengan urusan yang tidak substansial. Kalau ditanya, ya pengembang tidak happy,” tegas Andre Bangsawan, demikian dia akrab disapa, di acara diskusi media bertajuk “Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP” yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2).

Menurut dia, dengan banyaknya isu “liar” yang dikeluarkan kementerian, pengembang juga merasa rugi, terutama karena menurunnya minat MBR untuk membeli rumah. Salah satunya pernyataan adanya bantuan rumah gratis dan pengembang nakal. 

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan pengembang, khususnya anggota Appernas Jaya yang mayoritas adalah pengusaha UMKM dengan lahan yang kecil atau terbatas.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menegaskan pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. Demikian pula asosiasi pengembang yang telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian. 

“Kami ini pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan membuktikan diri menjadi mitra setia pemerintah selama bertahun-tahunn menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” kata dia.

Tetapi, kementerian baru tersebut malah memilih membuat kebijakan yang tidak friendly, bahkan tega melakukan persekusi terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM. Dia pun mengkritik cara-cara kurang elegan, di mana kementerian lebih memilih mengaungkan hal negatif dan menutupi sisi positif pengembang.

“Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas atau ada motif lain?,” kata Joko Suranto.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara telah melewati masa 100 hari kerja.  Hingga saat ini, belum terlihat gebrakan yang terbukti mampu mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Kegaduhan dan stigma negatif kepada pengembang rumah subsidi yang selama ini menjadi garda terdepan justru membuat ketidaknyamanan.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhammad menegaskan, kelima asosiasi pengembang perumahan dengan anggota sekitar 14 ribu perusahaan properti yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan rumah bagi MBR dengan menyuplai sekitar 90% rumah bersubsidi di Indonesia merasa tidak happy terhadap kebijakan gaduh yang dilakukan Kementerian PKP.

“Setelah 10 tahun mendorong adanya Kementerian Perumahan, dengan harapan sektor perumahan untuk MBR bergerak lebih cepat untuk mengatasi backlog (kekurangan pasokan), justru sebaliknya kementerian justru sibuk dengan urusan yang tidak substansial. Kalau ditanya, ya pengembang tidak happy,” tegas Andre Bangsawan, demikian dia akrab disapa, di acara diskusi media bertajuk “Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP” yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2).

Menurut dia, dengan banyaknya isu “liar” yang dikeluarkan kementerian, pengembang juga merasa rugi, terutama karena menurunnya minat MBR untuk membeli rumah. Salah satunya pernyataan adanya bantuan rumah gratis dan pengembang nakal. 

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan pengembang, khususnya anggota Appernas Jaya yang mayoritas adalah pengusaha UMKM dengan lahan yang kecil atau terbatas.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menegaskan pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. Demikian pula asosiasi pengembang yang telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian. 

“Kami ini pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan membuktikan diri menjadi mitra setia pemerintah selama bertahun-tahunn menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” kata dia.

Tetapi, kementerian baru tersebut malah memilih membuat kebijakan yang tidak friendly, bahkan tega melakukan persekusi terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM. Dia pun mengkritik cara-cara kurang elegan, di mana kementerian lebih memilih mengaungkan hal negatif dan menutupi sisi positif pengembang.

“Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas atau ada motif lain?,” kata Joko Suranto.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sejumlah asosiasi pengembang bersatu dalam Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR) untuk membantu mendorong program 3 juta rumah. Gabungan asosiasi ini berharap usulan dan aspirasi para pengembang rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat lebih didengar oleh pemerintah.

GASPERR terdiri dari empat asosiasi pengembang, yakni Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS), dan Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (APPERNAS JAYA).

"Di sini kami ada empat asosiasi dan semua itu sudah sepakat, kita bersama-sama mendukung pemerintah dengan mensukseskan program 3 juta rumah," kata Ketua Umum APERNAS Jaya Andriliwan Muhamad dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Ketua Panitia Acara GASPERR Muhamad Syawali Pratna mengatakan asosiasi pengembang bergabung untuk menciptakan gebrakan terhadap kebijakan terkait perumahan rakyat. Menurutnya, gabungan asosiasi dapat memberi pengaruh lebih besar dalam menyampaikan ide dan harapan pengembang.

"Kami berharap GASPERR ini tentunya akan menjadi ujung tombak dari kebijakan-kebijakan yang akan kita usulkan kepada pemerintah baru ini. Tentunya keempat asosiasi di sini ingin Bapak Ibu mudah dalam berjualan, pencapaian, akad tentunya," ujar Syawali.

Pria yang juga Ketua Umum Asprumnas itu mengatakan sejumlah usulan yang ingin disampaikan ke pemerintah antara lain penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan menurunkan bunga bank. Lalu, GASPERR juga akan mengusulkan pengurangan atau penghapusan Pajak Penambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"GASPERR ini tentunya ingin membuat suatu dorongan moril insyaallah yang akan kita menggabungkan kerja sama, antara pihak perbankan dan kelembagaan keuangan lainnya untuk teman-teman kami bantu atau kita bantu bersama untuk permodalan kemudian penambahan kuota," katanya.

Kemudian, Koordinator GASPERR Junaidi Abdillah mengungkapkan gabungan asosiasi ini berawal dari melihat asosiasi pengembang kecil yang kurang dilibatkan dalam diskusi soal perumahan masyarakat. Padahal, pengembang perumahan masyarakat yang telah memberi kontribusi besar dalam pengadaan rumah MBR di Indonesia.

"Dalam rangka menyambut 3 juta rumah program Bapak Presiden Prabowo ini kita patut dukung karena bagaimana pun 3 juta rumah ini pasti akan melibatkan asosiasi yang bergerak di bidang perumahan rakyat," ucap pria yang juga Ketua Umum APERSI itu.

Sementara itu, Ketua Umum HIMPERRA Ari Tri Priyono mengatakan asosiasi pengembang yang tergabung dalam GASPERR akan menginisiasi ide-ide yang dapat membantu pemerintah mewujudkan program 3 juta rumah.

"Kalau bareng-bareng apalagi nanti makin membesar, semoga kebersamaan di Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat ini bermanfaat menjadi mitra terbesar pemerintah," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

Wacana pembentukan kementerian khusus perumahan semakin gencar. Keberadaan kementerian khusus untuk perumahan dirasa diperlukan untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Terkait hal tersebut, Menteri Negara Perumahan dan Permukiman periode 1998-1999, Theo L. Sambuaga pun mengatakan perlu adanya kementerian perumahan untuk melancarkan program 3 juta rumah sekaligus sebagai upaya untuk mengentaskan backlog rumah yang sampai saat ini sekitar 9,9 juta.

"Oleh karena itu, saya setuju dengan menggarisbawahi topik teman-teman urusan perumahan ini menjadi kementerian tersendiri, di bawah kementerian sendiri," ujarnya dalam acara Forwapera Talkshow, di Novotel Cikini, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).

Theo mengusulkan agar nama kementerian khusus perumahan menjadi Kementerian Perumahan dan Permukiman. Ia menilai, permukiman memiliki cakupan yang luas karena tidak hanya ada di perkotaan saja tetapi juga ada di desa.

"Saya mengusulkan sekaligus namanya Kementerian Perumahan dan Permukiman. Kenapa bukan perkotaan? Karena permukiman lebih luas. Permukiman bukan hanya di kota, sampai ke desa karena tujuan kita membangun perumahan ini adalah menyediakan rumah layak huni dalam lingkungan yang aman, sehat, dan produktif," ungkapnya.

Untuk mendorong hal tersebut terjadi, kata Theo, diperlukan adanya insentif bagi pihak swasta agar ikut berpartisipasi dalam menyediakan rumah yang sehat, aman, dan layak huni serta harga yang terjangkau khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia juga menyarankan agar pemerintah dapat memanfaatkan sumber dana dari BP Tapera dan sumber dana umum dengan perhitungan ekonomi bisnis yang saling menguntungkan.

Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Daniel Djumali menuturkan pentingnya ada kementerian khusus perumahan. Menurutnya, dengan adanya kementerian khusus perumahan maupun badan percepatan penyelenggaraan perumahan (BP3) akan memudahkan dalam proyek pengadaan perumahan, mulai dari perizinan hingga pendanaan atau pembiayaan.

"Apersi setuju untuk Kementerian Perumahan dan Permukiman untuk rakyat, baik yang MBR maupun milenial," tuturnya.

Daniel menilai, program untuk MBR cukup banyak. Maka dari itu perlu berbagai badan untuk membantu dalam pengadaan rumah untuk MBR, baik dari pemerintah berupa kementerian khusus perumahan dan badan penyelenggara lainnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Aviv Mustaghfirin menilai adanya kementerian perumahan dibutuhkan agar pemerintah bisa fokus dalam pengadaan perumahan untuk masyarakat. Menurutnya, saat ini pemerintah kurang fokus dalam pengadaan rumah.

"HIMPERRA merekomendasikan dihidupkannya lagi Kementerian Perumahan Rakyat, karena dasarnya (penyediaan) rumah adalah amanat UUD 1945, jadi negara harus hadir di situ. Tidak kemudian tidak diurusin perumahan ini yang jadi kebutuhan dasar warga negaranya," tuturnya.

Kementerian Perumahan dinilai menyangkut berbagai urusan dan akan terlibat dengan banyak stakeholder, mulai dari penyediaan tanah, pembiayaan, perizinan, prasarana, teknologi, arsitektur, dan lainnya. Maka dari itu, kementerian perumahan tidak bisa disatukan oleh pekerjaan umum karena scope tugas yang dikerjakan berbeda.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional Jaya (APPERNAS JAYA) Andre Bangsawan mengatakan adanya wacana kementerian khusus perumahan merupakan angin segar bagi para pengembang. Walau demikian, ia mengungkapkan ada target-target yang bisa dilakukan agar sektor perumahan bisa lebih baik lagi.

Pertama, mengeluarkan skema baru soal pembiayaan. Jangan sampai, kata Andre, pembiayaan perumahan yang sudah sulit semakin dipersulit lagi. Kedua, terkait dengan perizinan pembangunan rumah dipermudah.

Ketiga, terkait lokasi izin pembangunan rumah jangan sampai bermasalah. Sebab, yang akan dirugikan adalah pengembang dan pembeli rumah.

"Siapapun yang jadi menteri, adalah bagaimana cara kita mengalokasikan perumahan yang kita bangun. Jangan perbankan menyetujui 'ini lokasi bagus', pemda mengeluarkan izin, tiba-tiba datang hujan dan (rumah) tenggelam, yang disalahkan developer. Jadi itulah harus ada kesepakatan bersama," paparnya.

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah