Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini lantaran telah peduli terhadap kesejahteraan pegawai dengan mendorong program penyediaan hunian layak. Awalnya program ini dirancang untuk pegawai Kementerian PAN-RB.

Namun dalam perkembangannya Rini meminta agar cakupan program diperluas untuk menjangkau pegawai di instansi paguyuban, seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

"Ibu hebat tidak hanya mikir Kementerian PAN-RB saja. Tadinya kita mau buat Kementerian PANRB saja tapi Ibu memikirkan juga ekosistem yang lain," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2025).

Hal itu dia sampaikan dalam pertemuan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta beberapa waktu lalu. Maruarar Sirait pun menyambut baik inisiatif penyediaan hunian layak bagi para pegawai, yang menjadi kebutuhan dasar.

Menurutnya ini merupakan wujud semangat kebersamaan dan keadilan sosial dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yang berdampak langsung dan menyentuh sisi kemanusiaan dari aparatur negara.

Lebih lanjut dia menjelaskan saat ini proses inventarisasi pegawai kembali dilakukan, sebagai langkah awal untuk memetakan kebutuhan hunian secara akurat. Inventarisasi ini akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan lanjutan dan perjanjian kerja sama antarinstansi. Inventarisasi pegawai ini akan menjadi dasar untuk merancang program penyediaan rumah secara tepat sasaran.

Sementara itu, Rini Widyantini menegaskan peningkatan kesejahteraan pegawai merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang menyeluruh.

"Kita ingin memastikan bahwa reformasi birokrasi juga dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pegawai, bukan hanya dari sisi pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan mereka," ujarnya.

Dia berharap langkah ini menjadi contoh kolaborasi lintas kementerian yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ASN secara berkelanjutan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan harapannya agar besarnya anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh penerima manfaat di seluruh Indonesia, secara berkelanjutan dan berkualitas.

Ibas mengatakan dirinya akan terus mendorong dan mengawal pemerintah, sehingga tujuan meningkatkan gizi anak yang seimbang, anak Indonesia yang lebih sehat, terdidik, dan sejahtera dapat terwujud dengan tepat dan baik.

"Kalau biasanya tentara itu pasti ada membuat tenda dapur umum ketika bencana, dapur umum untuk relokasi, kita hari ini punya program melalui Badan Gizi Nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo," jelas Ibas, dalam keterangan tertulis, Rabu (26/3/2024).

Hal tersebut disampaikan Ibas di Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (SPPG BGN) Magetan. Dalam kunjungan kerja yang bertepatan dengan bulan Ramadan ini, Ibas secara khusus meninjau pelaksanaan program MBG dalam acara 'Silaturahmi Kebangsaan: Tinjau MBG dan Silaturahmi Babinsa' di Kabupaten Magetan, Selasa (25/3).

Dengan penuh antusiasme, Ibas memaparkan visi besar program MBG dalam sambutannya. Ibas mengatakan pemerintah pusat telah merencanakan makan bergizi gratis dengan menerima manfaat sebanyak 82 juta se-Indonesia untuk anak-anak usia di tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP diberikan makan gratis setiap harinya bekerja sama dengan ahli gizi, dengan masyarakat, dengan badan gizi nasional, serta SPPG.

Ibas menjelaskan tujuan jangka panjang dan berkelanjutan dari program MBG. Tujuannya yaitu agar anak-anak mendapatkan makan secara gratis, secara berkelanjutan dari tingkat TK, SD, SMP dan setaranya.

"Agar kebutuhan gizi mereka seimbang dan pada saatnya mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kecerdasan, kemampuan dan pendidikan yang lebih," papar Ibas.

Menurut Ibas, saat ini ada 82 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp 171 triliun di seluruh Indonesia itu sangat besar.

"Tapi, kalau kita ukur secara kebutuhan masyarakat, sangat berarti. Betul ya?" tanya Ibas.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab 'betul' oleh seluruh hadirin. Ia kemudian menghitung dampak nyata program MBG bagi keluarga-keluarga sederhana.

"Saya tahu betul dampaknya untuk keluarga. Tidak hanya sekedar mendapat Rp 10.000-15.000 per porsi MBG, tetapi setiap bulan jika punya 2 anak misalkan, bisa dapat sekitar Rp 400.000-600.000," ungkap Ibas.

"Dengan cukup makan yang baik dan gizi yang baik, Insyaallah itu juga mengurangkan beban rumah tangga," sambungnya.

Tak lupa Ibas menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan. Ia bertanya kepada Kepala SPPG mengenai harapan, keluhan, hingga hal-hal yang perlu disempurnakan.

"Apa saja yang perlu dipercepat, apa saja yang perlu dilengkapi, dan seterusnya. Supaya kita terus memperbaiki dari pelayanan-pelayanan kesehatan, pelayan-pelayanan gizi untuk anak-anak dan masyarakat kita," kata Ibas.

Untuk masyarakat yang belum menerima program MBG, Ibas meminta masyarakat untuk bersabar, menunggu sejenak dan ia akan untuk terus mendorong pemerintah agar program ini dirasakan penerima manfaat merata di seluruh negeri. Lebih lanjut, program ini akan dijalankan secara berkelanjutan.

"Program ini juga nanti membantu anak-anak di keluarga-keluarga yang kami perjuangkan agar mereka yang ada di Kabupaten Magetan lebih sehat, lebih terdidik, dan lebih sejahtera," kata Ibas.

Tak lupa, Ibas memberikan apresiasi tinggi kepada TNI yang terlibat. Ia menyampaikan simpati kepada TNI atas kerja kerasnya.

"Dapur gizi di area Kodim ini adalah inisiasi awal dari kerjasama kerjasama antara SPPG, BGN, dan TNI yang harus kita dukung transparansi dan percepatannya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para TNI, POLRI, termasuk keluarga besarnya, yang selama ini terlibat dalam kemajuan dan perbaikan yang ada di kabupaten kita," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut.

"Jika ada lahan-lahan tidur yang belum terproduksi dengan bagus, untuk dapat melakukan peningkatan produksi pangan lestari berbasis rumah tangga," sambungnya.

Ibas menyebut tugas TNI adalah menjaga kedaulatan NKRI, yang mencintai Indonesia dan Merah Putih.

"Cara kita bertempur hari ini adalah dengan mensukseskan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) selain terlibat dalam penanganan siber dan bencana alam tapi juga bisa turut mengawal dan mendukung program pro-rakyat seperti MBG dan Kesehatan gratis untuk rakyat. Semoga peningkatan kesehatan semakin baik di Indonesia, peningkatan kesejahteraan melalui gizi juga terus meningkat," kata Ibas.

Dalam kesempatan ini, Ibas turun langsung berdiskusi dan melihat proses produksi MBG setiap harinya di Dapur Umum SPPG Kabupaten Magetan. Dari proses penyimpanan, pemasakan lauk pauk, sayur mayur, hingga proses penyusunan menu di tray makan (tempat makan) untuk anak-anak penerima manfaat.

Kepala Satuan Pelaksana SPPG Kabupaten Magetan Dyah Putri yang ditemui Ibas menyampaikan dan memaparkan bagaimana program MBG berlangsung. Sebab, Ibas meluangkan waktu untuk menemuinya secara langsung.

"Kami setiap harinya bisa memproduksi hingga maksimal 2.800-an porsi, dengan menu yang berganti-ganti. Ukuran porsi pun kami sesuaikan, misal untuk anak TK, SD dan SMP. Alhamdulillah, hingga kini tidak ada kendala yang berarti, untuk honor para juru masak, ahli gizi, tim kerja dan tenaga yang membantu walaupun sempat tertunda sesaat saat ini juga sudah dibayarkan," kata Dyah.

"Semoga program ini bisa terus dikawal bersama, sehingga semakin meluas di seluruh daerah-daerah, terutama yang belum terjangkau," sambungnya.

Sebagai informasi, acara ini merupakan rangkaian kegiatan Silaturahmi Kebangsaan di bulan Ramadan oleh Ibas dalam mewujudkan bukti nyata komitmen bersama antara pemerintah, TNI, dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi nasional untuk generasi Indonesia Emas.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Siswa-siswa di Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, kini merasakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Para siswa tampak antusias menyambut program tersebut.

Dalam dokumentasi diterima dari Tim Media Presiden, Minggu (16/2/2025), para siswa turut membantu program tersebut. Mereka membawakan hasil tanam keluarga berupa sayuran, jagung, ubi untuk diolah di dapur umum dan dimasak oleh TNI sebagai makanan bergizi di sekolah-sekolah.

Dokumentasi tersebut dibagikan oleh Kogabwilhan III selaku pelaksana program di Distrik Homeyo. Tampak siswa membawakan seikat kacang panjang dan sayur kol.

Program Makan Bergizi Gratis di Intan Jaya, Papua Tengah. (Dok Istimewa)

"Hai, Adek. Buat apa sayurannya?" kata personel TNI yang memasak di dapur.

"Buat ini," kata salah satu anak, menunjuk ke kuali masak.

"Ya sini, masuk sini. Terima kasih," kata personel TNI itu.

Adapun menu Makan Bergizi Gratis di distrik tersebut terdiri atas nasi, ikan atau daging, sayur, buah dan susu.

Yames Bagau, orang tua dari siswa, menceritakan kehidupannya yang tidak bekerja melainkan berkebun. Ia menuturkan, keluarganya terbiasa mengandalkan hasil panen untuk mereka masak dan menjadi lauk sehari-hari. Daging ayam dan ikan merupakan makanan yang sangat jarang mereka makan karena keterbatasan uang.

"Saya tidak kerja. Kalau kebun ada, tanam ubi, kenari, sayur ubi, jagung. Kalau saya di sini tuh biasa makan ubi. Ayam, ikan itu satu-satu kali saja. Kalau ada uang kita beli, baru masak makan begitu," kata Yames, seorang orang tua murid.

"Terima kasih Bapak Prabowo untuk makan (bergizi) gratisnya," kata Yames.

Program Makan Bergizi Gratis di Intan Jaya, Papua Tengah. (Dok Istimewa)

Senada, Agus Bagubau selaku orang tua siswa SDN Inpres Pogapa Intan Jaya Papua Tengah, mengatakan bahwa keluarganya terbiasa makan sayur ubi atau buncis yang mereka tanam di kebun.

"Sehari-sehari itu kerja di kebun terus babat rumput, terus bikin pagar. Makan sayur ubi dengan ada buncis, makan," ujar Agus.

Mereka pun menyampaikan apresiasi kepada Prabowo karena menu yang disajikan lengkap. Mereka berharap untuk program ini bisa berkelanjutan.

"Itu senang. Makan sehat. Iya anak bisa makan enak juga. Makan (bergizi) gratis sehat dan enak," ujar Bagus.

Program Makan Bergizi Gratis di Intan Jaya, Papua Tengah. (Dok Istimewa)

Adapun, Program Makan Bergizi Gratis di distrik itu dilaksanakan oleh Kogabwilhan III di bawah kepemimpinan Letjen TNI Bambang Trisnohadi diikuti dengan dilaksanakannya kembali kegiatan sekolah. Bahan makanan diperoleh dari hasil tanam warga dan diolah di dapur umum.

Program itu disebut juga bertujuan memulihkan keamanan distrik Homeyo yang sebelumnya OPM dapat membawa teror dan membakar sekolah anak-anak.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Dalam rangkaian persiapan menuju Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Surabaya pada 11-16 Februari 2025, Pimpinan Pusat Muslimat NU (PP Muslimat NU) menggelar pertemuan di Jakarta. Pertemuan itu salah satunya membahas Kontribusi pada program Makan Bergizi Gratis.

Pertemuan ini dilakukan bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof Dadan Hindayana dmei membahas kemitraan Muslimat NU dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

PP Muslimat NU menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra strategis pemerintah dengan menyediakan layanan Sentra Pangan dan Penyediaan Gizi (SPPG) melalui inisiatif Dapur Sehat Muslimat NU.

Layanan ini akan fokus pada penyediaan makanan bergizi berkualitas berbasis kearifan lokal yang dapat langsung didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa kolaborasi antara Muslimat NU dan pemerintah dalam program MBG sejalan dengan komitmen organisasi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui gerakan sosial yang nyata.

Muslimat NU, kata Khofifah, memiliki jaringan yang kuat di seluruh pelosok negeri, yang memungkinkan program ini dapat diimplementasikan secara efektif dan menyentuh kelompok sasaran dengan tepat.

"Muslimat NU siap menjadi mitra pemerintah dalam program Makan Bergizi Gratis. Kami telah mempersiapkan inisiatif Dapur Sehat Muslimat NU sebagai bagian dari layanan Sentra Pangan dan Penyediaan Gizi (SPPG)," ujar Khofifah, Kamis (23/1/2025).

"Inisiatif ini akan mengintegrasikan penyediaan makanan bergizi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia. Dengan dukungan jaringan Muslimat NU di seluruh Indonesia, kami optimis dapat membantu mempercepat pencapaian target program MBG," lanjutnya.

Dalam diskusi bersama Kepala BGN, Prof Dadan Hindayana, Khofifah juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan program MBG.

Dia menekankan bahwa penyediaan makanan bergizi tidak hanya berfokus pada jumlah, tetapi juga pada kualitas, keberlanjutan, dan aksesibilitas.

Prof. Dadan menyatakan apresiasi terhadap peran Muslimat NU yang dinilai mampu menjembatani antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam memperluas jangkauan program MBG ke daerah-daerah terpencil.

Selain itu, Khofifah menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai penggerak utama dalam inisiatif ini.

"Melalui Dapur Sehat, Muslimat NU juga akan memberdayakan kader-kader perempuan di tingkat akar rumput untuk menjadi agen perubahan dalam mendorong pola hidup sehat dan pengelolaan pangan yang berkelanjutan. Kami percaya bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam memastikan kesejahteraan keluarga dan masyarakat," tambah Khofifah.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta. Ara dan Tito mengapresiasi kecepatan layanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang hanya memakan waktu 30 menit.

Peninjauan itu dilaksanakan di Kantor Mal Pelayanan Publik Jalan Epicentrum, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025). Ara dan Tito tampak didampingi Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi dan beberapa jajaran Pemprov DKI Jakarta.

"Di Jakarta sudah bisa 30 menit untuk penerbitan PBG. Ini luar biasa. Ini menandakan SDM di Mal Pelayanan Publik melayani dengan hati dan profesional," kata Ara.

"Terima kasih, Pj Gubernur DKI dan Mendagri Tito yang telah membantu kami dalam mewujudkan program pembangunan tiga juta rumah bagi rakyat Indonesia," sambungnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Teguh menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mendukung program pembangunan tiga juta rumah dengan mempercepat penerbitan PBG.

"Implementasi PBG, khususnya dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah, merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempermudah dan mempercepat pelayanan masyarakat secara modern, transparan, dan akuntabel," ujar Teguh.

Teguh mengatakan pihaknya berkomitmen memberikan layanan publik yang lebih baik melalui percepatan penerbitan PBG. Dengan memanfaatkan teknologi terkini yang mengintegrasikan berbagai data terkait bangunan gedung, seperti sistem data perizinan, kependudukan, retribusi daerah, serta tata ruang dan informasi geospasial di wilayah DKI Jakarta.

"Pengintegrasian data dan informasi ini akan mempermudah serta menyederhanakan pemrosesan PBG, baik bagi Pemprov DKI maupun Petugas Tim Teknis Pemprov DKI, sehingga proses penilaian teknis dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan akurat," ucapnya.

Untuk rumah tinggal maksimal dua lantai, Teguh mengatakan pengurusan PBG dapat diselesaikan dalam waktu 10 jam setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh pemohon.

Di sisi lain, Pemprov juga siap bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penerbitan PBG, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pihaknya akan membebaskan retribusi untuk perizinan PBG bagi MBR pada program pembangunan tiga juta rumah.

"Melalui upaya ini, diharapkan dapat mempercepat pembangunan rumah layak huni bagi MBR, serta memberikan kontribusi nyata terhadap program nasional penyediaan hunian terjangkau di Indonesia," tutur Teguh.

"Dalam kesempatan ini, saya juga mengimbau kepada seluruh warga Jakarta agar dapat mengurus perizinan dan nonperizinan secara mandiri, tanpa melalui pihak ketiga. Karena di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah," imbuhnya.

Grab Indonesia dan OVO mendukung arahan Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.
Program ini bertujuan meningkatkan akses makanan sehat kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di berbagai daerah, sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem digital yang berdampak sosial.

Dalam pertemuannya dengan Grab Indonesia dan OVO, Meutya menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi kedua platform dalam program ini.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Grab dan OVO yang telah mengambil peran penting dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen platform digital untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat Indonesia," ujar Meutya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12/2024).

Meutya juga menekankan pentingnya memperluas jangkauan program ke lebih banyak daerah.

"Kementerian Komdigi siap menjadi penghubung untuk mendorong sinergi antara platform digital dan ekosistem kami, sehingga program ini dapat menyasar daerah-daerah yang membutuhkan," tegas Meutya.

Sementara itu Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi menjelaskan pihaknya telah menguji coba program Makan Bergizi Gratis di tiga kabupaten, yaitu Kebumen, Kulonprogo, dan Langowan Kabupaten Minahasa. Program ini mencakup 1.500 siswa dan 126 guru di tujuh sekolah.

"Program ini kami jalankan sesuai arahan Menkomdigi dengan fokus pada tiga hal utama: penggunaan teknologi end-to-end, pemenuhan standar kebersihan dan gizi dari Badan Gizi Nasional, serta pengukuran dampak sosial dan ekonomi," ungkap Neneng.

Di sisi lain, President Director OVO, Karaniya Dharmasaputra mengatakan teknologi digital memainkan peran kunci dalam memastikan pelaksanaan program berjalan lancar.

"Kami berkomitmen mendukung arahan Menkomdigi Meutya Hafid melalui teknologi yang kami miliki, sehingga distribusi makanan bergizi dapat dilakukan secara transparan dan efisien," jelas Karaniya.

Merdeka Copper Gold (MDKA) melalui anak usahanya PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS), PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM), PT Pani Bersama Tambang (PBT) dan PT Mentari Alam Persada (MAP) yang tergabung dalam entitas gabungan Pani Gold Project (PGP), meluncurkan program pemberian Makan Siang Bergizi untuk Siswa dan Guru di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo dengan nama program 'Makan Baik'. Kehadiran program tersebut juga bertujuan mendukung Asta Citra Pemerintah.

Direksi Pani Gold Project Boyke Abidin mengatakan kegiatan pemberian Makan Siang Bergizi untuk siswa sekolah merupakan wujud kepedulian dalam membangun generasi sehat dan cerdas di masa depan, khususnya di Kabupaten Pohuwato.

"Ini adalah kontribusi Pani Gold Project bagi masyarakat di sekitar area tambang serta untuk mendukung program Pemerintah. Selain menerapkan praktik pertambangan yang baik, kami juga berkomitmen untuk menjadi tetangga yang baik bagi warga dan pemerintah Bumi Panua," ujar Boyke dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).

Dia menjelaskan .melalui program Makan Baik, Pani Gold Project tidak hanya berkontribusi dalam pemenuhan gizi anak-anak pada masa tumbuh kembangnya tetapi juga meningkatkan pengetahuan orang tua, guru, dan masyarakat umum tentang pentingnya pola makan sehat.

"Kesadaran akan kecukupan nutrisi sangat penting karena berdampak langsung pada kesehatan dan kemampuan seseorang, serta berperan dalam mencegah penyakit kronis di masa depan," tuturnya.

Kegiatan program Makan Baik yang telah dilakukan sejak Oktober 2024 silam pada 3 sekolah di Kabupaten Pohuwato ini, mendapatkan apresiasi penuh dari DPRD Kabupaten Pohuwato dan Pj Gubernur Gorontalo Rudy Salahudin.

Hal itu diungkapkan oleh Tudy saat meninjau langsung kegiatan Makan Baik di SDN 05 dan SMPN 02 Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Rabu (11/12/2024).

"Pemerintah Provinsi Gorontalo sangat mengapresiasi upaya yang telah ditempuh Pani Gold Project, dalam rangka turut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat melalui program CSR dan kemajuan ekonomi dan pembangunan di Gorontalo khususnya Kabupaten Pohuwato," ujar Rudy

Selain meninjau pelaksanaan program Makan Baik, Rudy juga menyaksikan penyerahan simbolis 13 toko dan warung makan yang telah direnovasi Pani Gold Project, penyerahan bantuan obat dan alat kesehatan untuk Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Hulawa serta penyerahan bantuan peralatan untuk sekolah.

Bantuan ini merupakan bagian dari program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Pani Gold Project. Rudy dan rombongan berkesempatan meninjau area Pani Gold Project yang saat ini berada dalam tahapan konstruksi.

"Kami berharap kehadiran PGP dapat terus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) lingkar tambang, guna kemajuan ekonomi dan pembangunan di Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato," tutup Rudy.

Sebagai informasi tambahan, Pani Gold Project adalah unit usaha MDKA yang diharapkan dapat memproduksi emas pertamanya (first gold) pada awal 2026. Proyek ini mengandung potensi lebih dari 6,9 juta ounces emas dan merupakan salah satu proyek pengembangan emas terbesar di Indonesia.

Pani Gold Project yang nantinya akan bertransformasi menjadi operasi tambang emas dengan umur panjang, berpotensi menggerakan roda perekonomian masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal hingga menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Polres Metro Jakarta Selatan membagikan paket makanan ke pondok pesantren di Gandaria Utara. Kegiatan 'Jumat Berkah' ini digelar untuk mendukung program pemerintah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kali ini, Polres Jaksel memberikan makanan bergizi gratis kepada siswa dan siswi di lingkungan Yayasan Pesantren Assa'adah, Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jaksel Kombes Ade Rahmat Idnal mengatakan pihaknya akan melakukan kegiatan tersebut secara rutin.

"Pada pagi hari ini, kita dapat melaksanakan Jumat Berkah, kemudian juga mendukung program pemerintah Bapak Presiden, pembagian makan siang gratis, anak-anak yatim, anak sekolah, yang ada di Yayasan Pesantren Assa'adah," kata Ade Rahmat Idnal di lokasi, Jumat (6/12/2024).

Dia menjelaskan kegiatan tersebut masih dalam tahap uji coba. Menurutnya, ke depan, kegiatan makan bergizi gratis akan dilakukan secara rutin di sejumlah titik di Jakarta Selatan.

Polres Metro Jaksel membagikan makanan bergizi gratis di pondok pesantren kawasan Gandaria Utara. (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

"Karena program di pemerintah masih running, yang dari pemerintah anggarannya masih dihitung, namun kita berupaya start duluan, sehingga kita tidak ada kesulitan," katanya.

"Ini uji coba sudah masuk minggu yang kedua, sudah dua kali, nanti apabila berkenan mungkin nanti kita kembali lagi ke sini. Nanti langsung di kelas-kelas, masuk di pelajaran, kita bawakan makan siangnya, nanti insyaallah bisa rutin ya. Jadi nanti kita pilih beberapa tempat kita uji cobakan sambil menunggu running dari pemerintah," ucapnya.

Di tempat yang sama, pimpinan Yayasan Pesantren Assa'adah, KH Ahmad Yani Rahman, menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Dia berharap program tersebut dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan untuk membentuk generasi masa depan yang cerdas dan kuat.

"Alhamdulillah hari ini saya menerima Pak Kapolres beserta rombongan menyampaikan makan gratis dari pemerintah, berbagi Jumat Berkah," kata KH Ahmad Yani Rahman.

"Mudah-mudahan, insyaallah, Jumat Berkah ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, untuk menjadikan anak generasi yang cerdas dan kuat," harapnya.

Menghadirkan ekosistem pelayanan digital pemerintah yang berkualitas, inklusif, dan berdampak adalah sebuah proses yang dinamis. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan perlunya sinergitas dan koordinasi yang baik antara semua pihak. Dengan begitu, layanan publik bisa lebih cepat, tepat, dan dapat hadir serta diakses oleh seluruh masyarakat hingga wilayah terpencil.

"Selain menghindari tumpah tindih kebijakan, kolaborasi juga bertujuan memastikan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian PANRB bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) harus bersatu dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi.

Dengan koordinasi yang kuat dan ekosistem kolaboratif, Rini percaya pemerintah dapat mengatasi berbagai kendala. Misalnya seperti kapasitas ASN yang terbatas, infrastruktur dan anggaran yang tidak memadai, dan proses bisnis yang kompleks dan tidak terintegrasi.

Pasalnya, era digital adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Pemerintah terus berbenah, beradaptasi, dan maju untuk menghadapi tantangan pemerintahan modern. Pemanfaatan transformasi digital seperti SPBE dan INA Digital memungkinkan pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, tepat, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil.

"Reformasi birokrasi tidak akan bermakna jika layanan yang kita hasilkan hanya menjangkau sebagian kecil masyarakat. Layanan publik harus merata dan adil, sehingga setiap warga negara merasa dilibatkan dan dilayani," imbuhnya.

Oleh karena itu, Rini menyampaikan sejumlah arahan kepada jajaran Paguyuban PANRB. Pertama, BKN diminta untuk memastikan implementasi manajemen ASN berbasis merit terus berjalan dengan optimal serta meningkatkan efisiensi proses rekrutmen, penempatan dan pengembangan karier ASN melalui pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, Rini juga meminta BKN fokus pada pengembangan sistem data ASN terintegrasi, yang mampu memberikan gambaran real-time untuk mendukung pengambilan kebijakan strategis.

Kedua, LAN diminta menjadi leading sector yang memotori pendidikan dan pelatihan ASN agar memperkuat inovasi dalam pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan berbasis teknologi dan pengembangan model pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan reformasi birokrasi berbasis digital. Serta, menjadi motor penggerak untuk menciptakan ekosistem pengembangan kompetensi yang inklusif dan menjangkau ASN di wilayah terpencil.

Sementara ANRI didorong untuk meningkatkan digitalisasi arsip agar lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui integrasi dengan SPBE serta memastikan pengelolaan arsip yang inklusif untuk melindungi sejarah bangsa dan menjadi sumber data bagi pengambilan keputusan berbasis bukti. Selain itu, ANRI juga diminta memperkuat edukasi kepada instansi pemerintah agar lebih sadar akan pentingnya pengelolaan arsip yang modern dan terstandar.

Mengakhiri arahannya, Rini turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian PANRB.

"Arahan yang sudah disampaikan Pak Ketua Komisi II akan menjadi pedoman bagi Paguyuban PANRB dalam melaksanakan apa yang menjadi goals Bapak Presiden Prabowo Subianto dan tentunya untuk menghadirkan transformasi birokrasi yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat," pungkas Rini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menguraikan setidaknya ada dua hal penting yang menjadi 'PR' birokrasi. Pertama, sistem merit birokrasi yang merata secara nasional agar antara kapasitas birokrasi di pemerintah daerah dan pusat tidak jomplang.

"Selain itu kita ingin memastikan dan mengikhtiarkan politisasi terhadap birokrasi yang selama ini terus terjadi terutama di daerah pada momen-momen menjelang Pemilu dan Pilkada bisa kita reduksi. Mungkin menghilangkan sulit, tapi ikhtiar kita mereduksi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Rifqinizamy menilai ASN merupakan pionir dalam mendorong reformasi birokrasi dan layanan publik. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN harus dilakukan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan formal dan informal yang relevan dengan tuntutan zaman.

"Tanpa adanya reformasi birokrasi dan pelayanan publik, seluruh ide, gagasan dan visi kita untuk menghadirkan Indonesia Emas 2045 sulit kita wujudkan karena tulang punggung dari pelaksanaan visi itu adalah birokrasi itu sendiri," tutup Rifqinizamy.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan anggaran untuk program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil sebesar kurang lebih Rp 10 ribu untuk satu hari. Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Rahayu Saraswati menyebut besaran itu diputuskan berdasarkan pengkajian kepastian gizi yang telah dilakukan.

"Memang itu sudah dilakukan dengan due diligence, sudah dilakukan dengan uji coba dan memang sudah sesuai dengan hasil," kata Saras di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

"Jadi bukan sesuatu yang dilakukan tanpa adanya uji coba terlebih dahulu," lanjut dia.

Kendati begitu, Saras menilai besaran itu pun masih akan disesuaikan harga bahan pokok di masing-masing daerah.

"Tapi itu untuk Jawa dan sekitar, belum untuk yang di daerah-daerah lain. Jadi nanti akan disesuaikan sesuai dengan harga bahan pokok yang di sana kira-kira," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah telah menghitung anggaran untuk program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil. Prabowo mengatakan per anak dan ibu hamil anggarannya sebesar kurang lebih Rp 10 ribu untuk satu hari.

Hal itu disampaikan Prabowo setelah mengumumkan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen. Prabowo mengungkapkan detail program makan bergizi juga telah disampaikan kepada pimpinan buruh dan perwakilannya.

"Di hadapan pimpinan buruh dan perwakilan, saya juga menyampaikan program-program kami makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga. Kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak," kata Prabowo saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Kalau kita rinci program bergizi ini, nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, sehari kurang lebih," lanjutnya.

Prabowo menginginkan anggaran makan bergizi per anak dan ibu hamil Rp 15 ribu. Namun dia menyampaikan kondisi anggaran hanya memungkinkan Rp 10 ribu.

"Kita ingin Rp 15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi," ujarnya.

"Kalau rata-rata keluarga golongan yang berada dalam keadaan katakanlah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti setiap keluarga bisa menerima rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari. Ini kalau satu bulan ini bisa Rp 2,7 juta," lanjutnya.

Simak juga Video DPR Apresiasi Prabowo Gaet Investor Makan Bergizi Gratis dari LN

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia (RI) gelar acara puncak perayaan Hari Guru Nasional (HGN) 2024. Mengusung tema "Guru Hebat Indonesia Kuat", acara ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

Dalam sambutannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, memberikan penghormatan penuh kepada setiap menteri Kabinet Merah Putih yang hadir. Ia menyebutkan satu per satu setiap menteri.

Dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pratikno hingga jajaran Komisi X DPR RI. Menariknya, para guru yang hadir memberikan tepuk tangan yang riuh untuk Menteri Keuangan (Menkeu RI) Sri Mulyani.

"Saya tidak tahu mengapa tepuk tangannya paling meriah untuk Ibu Sri Mulyani," ucap Abdul Mu'ti.

Tidak berhenti di situ, tepuk tangan kembali riuh diberikan untuk Sekretariat Kabinet RI Mayor Teddy. Mendengar hal itu, Mu'ti menyebut, tepuk tangan yang terdengar seperti melebihi tepuk tangan bagi Sri Mulyani.

"Ini tepuk tangannya seperti melebihi untuk yang Ibu Sri Mulyani," sambung Mu'ti.

Perubahan Kebijakan Guru pada 2025

Dalam sambutannya Mu'ti menjelaskan sejumlah perubahan kebijakan guru pada 2025. Salah satunya guru ASN tak hanya bisa mengajar di sekolah negeri, tetapi juga swasta.

Tepuk tangan riuh ini ikut ditanggapi Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebutkan dirinya mengerti mengapa Sri Mulyani mendapat tepuk tangan yang meriah. Karena pemerintah telah memperhatikan Kesejahteraan Guru.

"Kita walau berkuasa satu bulan kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Untuk itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk ibu menteri keuangan bisa sangat keras," tutur Presiden Prabowo.

Program Makan Bergizi Gratis Diapresiasi

Bukan hanya Sri Mulyani dan Mayor Teddy, Program Makan Bergizi Gratis juga diapresiasi para guru. Hal itu terjadi ketika hadirin yang datang diberikan tayangan perjuangan guru Juliyanti dalam mengabdikan dirinya sebagai guru.

Juliyanti merupakan guru SDN 1 Sudagaran Banyumas. Ia menyebutkan makan bergizi gratis diberikan pemerintah dengan gizi seimbang agar anak-anak berprestasi.

Ucapan guru Juliyanti diiringin tepuk tangan riuh dari hadirin yang hadir di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).

Video 3 Janji Abdul Mu'ti di Hari Guru 2024

Video 3 Janji Abdul Mu'ti di Hari Guru 2024

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima audiensi dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas terkait penguatan sumber daya manusia (SDM) di lingkup BGN.

BGN merupakan instansi baru di Kabinet Merah Putih namun memegang peranan strategis. Oleh karena itu, Menteri Rini dan jajarannya siap untuk mendukung penguatan SDM dalam mendukung program kerja instansi ini.

"Karena ini adalah badan yang baru, Kementerian PANRB tentu siap untuk membantu agar BGN ini bisa menjalankan seluruh arahan dari Bapak Presiden. Salah satunya dengan memberikan masukan terkait pengisian jabatan di lingkungan BGN," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (28/11/2024).

Rini menyebut penguatan SDM harus tetap dilakukan melalui sistem merit. Dengan begitu, skill pegawai ASN yang nantinya berada di bawah naungan BGN tetap sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN memberikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan oleh Menteri PANRB tersebut.

"Tugas BGN menjadi lebih ringan karena selalu mendapat sokongan dan dukungan yang positif sehingga kami bisa melakukan akselerasi-akselerasi sehingga program makan bergizi bisa dilakukan tepat waktu," pungkasnya.