Ular piton sepanjang 5 meter berkeliaran di kali kecil di tengah permukiman Kelurahan/Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Warga susah payah menangkap ular pembelit yang berukuran besar itu.

"Ular melintas di kali kecil tengah permukiman. Rumah saya di samping kali," kata Hanif Asyari (31), salah satu warga, Senin (19/5/2025).

Hanif mengatakan, predator penyergap itu diketahui mendekati permukiman melalui aliran sungai dangkal. Kemunculannya terlihat oleh warga yang sedang berkumpul pada Sabtu malam (17/5/2025).

Warga spontan mengepung ular dan berusaha menangkapnya. Namun, upaya warga tidak mudah. Warga berjibaku untuk bisa menangkap ular tersebut.

"Untung diketahui dan ditangkap. Kalau masuk rumah-rumah, bahaya," ungkapnya.

Setelah ditangkap, warga kemudian memanggil tim Damkar BPBD Kota Pasuruan. Tim Damkar kemudian memasukkan ular ke kandang dan membawanya ke mako.

"Ular masih kami karantina," kata Kasi Kedaruratan BPBD Kota Pasuruan Anang Sururin.

Video: Lansia 66 Tahun Ditelan Ular Piton 6 Meter

Video: Lansia 66 Tahun Ditelan Ular Piton 6 Meter

Jumlah dapur makan bergizi gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Tasikmalaya bertambah. Dengan demikian jumlah pelajar yang akan menerima jatah MBG turut bertambah.

Salah satu SPPG yang tengah bersiap beroperasi adalah SPPG Alaska Rasa Nusantara di Perumahan Griya Mangin Persada, Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya.

SPPG ini akan memproduksi 3.500 porsi MBG setiap hari untuk didistribusikan kepada 12 sekolah yang berada di wilayah tersebut.

Sempat Ditipu

Yang menarik, pengelola SPPG ini sebelumnya menjadi korban penipuan pihak yang menjanjikan bisa membantu menjadi pelaksana MBG. Setelah sempat melewati beragam dinamika, akhirnya SPPG ini bisa beroperasi.

"Alhamdulillah setelah sempat jadi korban penipuan dapur MBG, sekarang kami bisa mendirikan SPPG yang resmi. Ini berkat bantuan dan arahan dari TNI dan Polri," kata Moena Rosliana, pengelola SPPG Bungursari Tasikmalaya, Selasa (6/5/2025).

Penipuan yang dialami Moena terjadi pada awal 2025 lalu, dia bersama puluhan warga lain menjadi korban penipuan dengan modus iming-iming menjadi mitra program MBG. Mereka mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Moena juga sempat melaporkan kasus penipuan itu ke polisi dan sudah ditangani oleh Polres Tasikmalaya Kota.

Meski sempat tertipu, tapi kegigihan Moena untuk menjadk mitra MBG tak surut. Sehingga pada akhirnya dia menmpuh jalur yang benar dan berhasil menjadi pengelola SPPG.

"Insya Allah kita mulai beroperasi di tanggal 14 Mei 2025, cakupannya 12 sekolah yang terdiri dari TK, SD, SMP dan SMA. Jumlah porsi makannya sebanyak 3.569 per hari," kata Moena.

Belajar dari Kasus Keracunan MBG

Dia mengaku sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Terkait banyaknya kasus keracunan MBG, Moena juga mengaku akan menjadikannya sebagai pelajaran. Dia mengaku akan disiplin terkait kerawanan itu.

"Antisipasi kejadian keracunan, kita sama-sama jalin koordinasi yang baik di dalam tim, dari mulai pengolahan bahan masakan, memasak, safety kebersihan semua dijaga. Terus makanan sebelum kita packing itu kita coba, kita rasakan dulu," kata Moena.

Dapur SPPG Bungursari yang menambah cakupan program MBG di Kota Tasikmalaya. Foto: Faizal Amiruddin/detikJabar

Dia mengaku punya pengalaman karena selama ini memiliki usaha catering, dengan jumlah porsi sekitar 1.000 porsi sekali masak.

"Sebenarnya kekhawatiran ada, tapi kita meminimalisir itu. Sejauh ini saya pengalaman di katering belum ada kejadian kayak keracunan atau apa, karena saya orang katering," kata Moena.

Terkait keberadaan gas LPG 3 kg yang terlihat di dapur SPPG yang dikelolanya, Moena mengatakan gas itu hanya untuk alat penanak nasi.

"Gas tiga kilogram itu kita pakai untuk rice steamer, karena susah kalai pakai yang besat. Gas 3 kilogram bukan untuk masak karena masak pakai gas yang 50 kilogram," kata Moena.

Dia menambahkan kehadiran SPPG ini bisa menyediakan lapangan kerja bagi 47 orang.

"Kalau semua pekerja tugas dari BGN ada 47 orang, tapi karena kita punya tempat luas, jadi kita butuh bantuan lagi 4 orang buat petugas kebersihan," kata Moena.

DPRD Kota Bandung merespons kasus keracunan menu makan siang bergizi (MBG) yang dialami ratusan siswa SMPN 35 Bandung. DPRD pun meminta pihak penyedia mesti dikoreksi atas kejadian tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati mengatakan, pihaknya sudah meninjau kondisi di SMPN 35 Bandung usai munculnya kasus keracunan itu. Dari laporan yang ia terima, penyedia menyiapkan 3.163 menu untuk siswa yang tersebar di 4 sekolah yaitu SMAN 19 Bandung, SMPN 35 Bandung, SDN 024 Coblong dan SDN 189 Neglasari.

"Kami sebagai anggota DPRD ingin memastikan bahwa, pasti ada kejanggalan atau kesalahan dari pihak ketiga dalam melakukan pelayanan makan bergizi gratis. Sehingga harus dikoreksi, jangan sampai terjadi kembali, karena ini berhubungan dengan generasi muda kita," kata Radea dalam keterangannya, Kamis (1/5/2025)

"Hari ini hanya gejala dugaan keracunanannya seperti mual-mual dan diare. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ini tidak dilakukan koreksi, nanti bisa ada risiko lebih buruk lagi. Itu harus kita jaga betul-betul," ungkapnya menambahkan.

Radea pun telah mendapat informasi dari pihak sekolah atas insiden ini. Ia kemudian mendorong ke Pemkot Bandung supaya mendistribusikan obat-obatan bagi siswa yang diduga mengalami keracunan.

"Saya sampaikan ke pihak sekolah kalau ada hal yang kurang, hal yang dibutuhkan, maka DPRD siap mendorong Pemkot Bandung dalam penanganan ini seperti distribusi obat-obatan. Sehingga nanti hari besok kita ke sekolah, atau Senin sudah sehat kembali siswanya," ungkapnya.

Secara pribadi, Radea mengatakan peristiwa ini merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Ia pun berharap ada kesabaran dan keikhlasan, dan memastikan supaya kejadian ini mendapat penanganan.

"Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, orang tua, ini bukan hal yang diinginkan oleh pihak sekolah, dan juga bukan diinginkan pemerintah. Sehingga harus ada kesabaran, keikhlasan, dan juga tentu kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Karena ini merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak," pungkasnya.

Inspektur Jenderal (Irjen), Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman melaporkan dugaan korupsi dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk tahun anggaran 2024. Heri memaparkan sebanyak 18 temuan penyimpangan.

"Bersama tim 3 kali ke Sumenep mencari data dan fakta untuk mendapatkan kebenaran informasi. Komitmen kementerian mengungkap korupsi sangat tinggi," kata Heri saat konferensi pers usai pelaporan ke Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

Menurut data Kementerian PKP, anggaran program BSPS di seluruh Indonesia mencapai 445,81 miliar untuk 22.258 penerima. Sumenep menjadi salah satu penerima terbesar dengan anggaran Rp 109,80 miliar untuk 5.490 unit rumah.

Kementerian PKP mengambil sampling di 13 kecamatan yang ada di Sumenep, termasuk di kepulauan. Setelah terjun ke lapangan diketahui jika mekanisme yang dijalankan tidak sepenuhnya berjalan.

"(Kami) turun ke lapangan, mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dijalankan. Kami menyimpulkan adanya beberapa penyimpangan," katanya.

Dia paparkan 18 temuan penyimpangan yang dia dapatkan kepada awak media. Antara lain bantuan salah sasaran, upah pekerja tidak dibayarkan, hingga kondisi bangunan yang tidak sesuai yang dilaporkan.

"Saya temukan pembayaran ke toko dilakukan secara tunai oleh kepala desa bukan transfer uang dari rekening penerima bantuan tapi penerima bantuannya ini suruh tanda tangan slip penarikan kosong,"katanya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Sigit Waseso mengatakan pihaknya akan segera mempelajari dan menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan oleh Irjen Kementerian PKP.

"Kami akan menindaklanjuti dengan langkah berikutnya, baik penyelidikan maupun penyidikan untuk memperjelas atau membuat terang suatu perkara," katanya.

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Wali Kota Solo, Respati Ahmad Ardi, mendorong agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG) mulai didirikan di beberapa kecamatan. Solo saat ini masih membutuhkan sekitar 45 SPPG.

"Jadi setelah tadi diarahkan langsung dari Pak Deputi di BGN (Badan Gizi Nasional), nanti kita akan sebagai pendamping. Intinya Pemerintah Kota Surakarta sangat support terhadap program Presiden Prabowo terkait makan gratis," kata Respati di Balai Kota Solo, Selasa (22/4/2025).

Untuk diketahui, pada Selasa (22/4) lalu, Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Irjen (Purn) Suardi Samiran melakukan kunjungan kerja ke Solo.

Saat itu Suardi mengatakan penerima Makan Bergizi Gratis di Kota Solo mencapai 140 ribu orang. Sementara itu baru ada 4 SPPG yang tersebar di Kecamatan Jebres, Banjarsari dan Laweyan.

"Karena jumlah penerima manfaat di Kota Solo ini kurang lebih 140 ribu. Ya, jadi memerlukan kurang lebih 40 sampai 45 SPPG (lagi)," kata Suardi di Balai Kota Solo, Selasa (22/4).

Suardi menjelaskan, untuk pemenuhan dapur Makan Bergizi Gratis ini pihaknya membuka peluang bagi masyarakat untuk turut mendirikan secara mandiri. Dia bilang sudah ada beberapa yang ingin mendaftar tapi masih belum memenuhi persyaratan.

"Untuk menambah tadi kan mendatangkan, membuka peluang bagi masyarakat tadi dengan mendirikan SPPG Mandiri. Iya, kendala-kendala mungkin mereka belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Tapi kalau semuanya sudah terpenuhi, tidak ada kesulitan," jelasnya.

Kendala yang dimaksud, contohnya seperti sudah ada dapur tapi belum tersedia alat makannya. Maka itu Suardi menekankan agar mitra yang akan mendirikan SPPG bisa memenuhi syarat terlebih dahulu.

"Ada yang sudah membangun, tidak punya peralatan makan. Itu kan belum belum lengkap. Harus benar-benar lengkap. Harus mulai bangunannya sendiri sudah ada, sesuai alur yang telah ditentukan, memenuhi standar higienis, kemudian memiliki alat peralatan yang dibutuhkan mulai dari alat dapur, alat masak, dan alat makan. Kemudian yayasan punya rekening yang jelas, punya NPWP," terangnya.

Menurut Respati, untuk membangun dapur SPPG, para mitra harus mempunyai anggaran yang cukup. Dana yang dibutuhkan yakni sekira Rp 700 juta.

"(Wajib punya standar dana?) Jelas, wajib punya standar dana, karena ini kan pelayanan ke masyarakat. Ini mitra mandiri. Mengajak mitra mandiri harus ada standar dana," ucap Respati.

"Minimal dana Rp 700 juta, nggak benar kalau ada yang bilang Rp 1,5 miliar alat dapurnya segitu," sambungnya.

Respati menambahkan, pihaknya memberikan kemudahan untuk UMKM yang ingin bermitra. Dia juga berencana untuk mengelompokkan UMKM agar bisa menjadi mitra secara kolektif.

"Tadi ada pertanyaan bagus. Pak, kami UMKM ya kapasitasnya hanya 500. Nggak nyampe 3.000. Nah, nanti saya tugaskan untuk Hipmi menyatukan dari teman-teman yang UMKM yang belum sampai standarnya ke 3.000. Tetap kita fasilitasi biar partisipasi rasanya tetap ikut merasakan apa program pemerintah terkait MBG ini," jelasnya.

Video: BGN Minta Menu Makan Bergizi Gratis Diunggah di Medsos

Video: BGN Minta Menu Makan Bergizi Gratis Diunggah di Medsos

Kabar gembira bagi para pengembang, pemerintah sudah resmi menaikkan batas maksimal gaji masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Rp 14 juta. Hal ini dapat memperluas pasar rumah subsidi. Namun, para pengembang memberikan masukan, salah satunya agar ada segmentasi besaran penghasilan MBR.

Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Apernas Jaya) Andriliwan Mohamad menilai kenaikan batas atas gaji MBR memberikan cukup peluang bagi masyarakat untuk mempunyai rumah. Pria yang akrab disapa Andre Bangsawan itu pun mengucapkan terima kasih atas langkah yang diambil pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru tersebut.

"Dari kawasan Timur Pak (Menteri PKP Maruarar Sirait) sangat susah kami mendapatkan rumah dulu. Karena kenapa? Di wilayah kami itu banyak pabrik-pabrik besar Pak Seperti di wilayah Sulawesi Tengah Itu penghasilannya mereka besar sampai Rp 15 juta, Rp 20 juta tapi mereka tidak bisa mendapatkan rumah karena tidak masuk dalam kategori MBR. Tapi dengan ada aturan baru ini alhamdulillah," ujarnya di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Hal itu disampaikan dalam acara pengumuman aturan soal kriteria MBR oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Hukum.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) Muhamad Syawali Pratna berharap ada kejelasan dari pemerintah tentang harga rumah yang boleh dibeli oleh MBR. Menurutnya, masyarakat berpenghasilan Rp 14 juta mampu membeli rumah subsidi seharga Rp 166 juta.

"Kami ingin tegas bahwa penghasilan yang Rp 12 (juta) sampai Rp 14 juta tersebut, saya berharap ada segmentasinya, Pak MBT tersebut, Masyarakat Berpenghasilan Tanggung atau Tengah. Jadi mereka tidak beli di harga Rp 166 atau Rp 185 (juta)," kata Syawali.

Di samping itu, ia mengusulkan dari pihak perbankan dapat menaikkan ketentuan kredit scoring. Terutama untuk wilayah yang upah minimum regionalnya di angka Rp 2 juta seperti di Jawa Tengah.

"Miris kalau Rp 2 juta, skoringnya 30 persen. At least bawa Rp 600 ribu pendapatan tidak bisa mengangsur (kredit pemilikan rumah subsidi), Pak. Nah, saya mohon kepada Pak Menteri (Maruarar Sirait) dan Pak Supratman (Menteri Hukum) bahwa ini mohon diperjelas atau ada peraturan khusus Pak Menteri untuk Jawa Tengah ini, khusus untuk perbankannya, kita usulkan skoringnya mungkin 50% atau 60%," ucapnya.

Selanjutnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menilai kenaikan batas maksimum gaji MBR memperluas pasar perumahan. Semula hanya masyarakat berpenghasilan sampai Rp 8 juta boleh beli rumah subsidi. Kini masyarakat yang penghasilannya mencapai Rp 14 juta juga bisa beli rumah subsidi.

Selain menaikkan batas penghasilan MBR, Ari menyarankan agar pemerintah juga memperluas harga jual rumah subsidi. Dengan begitu, masyarakat berpenghasilan Rp 14 tidak harus membeli rumah subsidi seharga Rp 166 juta.

"Kami mengusulkan untuk menambah pasarnya ini, sehingga menjadi rumah-rumah yang selama ini kita menyebutnya MBT rumah tanggung Rp 200-400 juta ini bisa diakses juga dengan perhatian pemerintah dikasih juga subsidi," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah dapat memberikan subsidi. Suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi pun tidak harus di angka 5 persen, tetapi 7-8 persen.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Apersi Mohamad Solikin menyampaikan apresiasinya atas penerbitan aturan soal batas gaji MBR. Namun, ia mengingatkan agar adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan bisa cepat berjalan.

"Ketika permen (peraturan menteri) ini nanti diundangkan tentu ada perbup-perbup yang masih menggunakan pergub lama. Jadi perbup itu misalnya di daerah Bogor, Kerawang, kemudian Bekasi Kabupaten itu masih menggunakan angka Rp 8 juta," katanya.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto juga mengapresiasi sinergitas antara Kementerian PKP, Kementerian Hukum, dan Badan Pusat Statistik (BPS) atas kebijakan ini. Akan tetapi, ia menyoroti backlog perumahan 9,9 juta unit dapat dilakukan profiling agar bisa menyesuaikan dengan pembangunan perumahan.

"Kita perlu membuat sebuah terobosan kalau boleh profiling terhadap 9,9 juta itu, sehingga nantinya Pak Menteri PKP akan mendapatkan support data sehingga kebijakannya itu akan relive dan reliable," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di berbagai daerah. Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi, salah satunya di wilayah Jabodetabek menjadi Rp 14 juta bagi yang sudah menikah.

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 5 Tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Manokwari (ANTARA) - Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyasar 22.686 siswa sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) di Provinsi Papua Barat.

Asisten Teritorial Kodam XVIII/Kasuari Kolonel Inf Jimmy Rihi Tugu di Manokwari, Selasa, mengatakan jajaran TNI diberi tugas membantu Badan Gizi Nasional melaksanakan Program MBG.

"Sejak awal diluncurkan, pendistribusian makan bergizi sudah mencapai 1.085.927 porsi sesuai jam sekolah, bukan hari libur," kata Jimmy.

Dia menjelaskan bahwa ada 134 sekolah tersebar di lima kabupaten se-Papua Barat yang telah menyelenggarakan Program MBG, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Kaimana, dan Fakfak.

Kabupaten Manokwari terdapat 57 sekolah dengan 12.465 siswa, Kabupaten Manokwari Selatan 34 sekolah dengan 3.840 siswa, dan Kabupaten Teluk Bintuni 4 sekolah dengan 519 siswa.

"Kemudian, Kabupaten Kaimana 42 sekolah dengan 6.496 siswa dan Kabupaten Fakfak 20 sekolah dengan 1.128 siswa," ujar Jimmy.

Ia menyebut Kodam melalui jajaran Kodim di lima kabupaten terlebih dahulu menyediakan lahan untuk pembangunan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Penyediaan dapur SPPG yang disertai dengan kelengkapan sarana prasarana maupun tenaga yang mengolah makanan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program MBG.

"Penambahan dapur sehat SPPG dilakukan bertahap. Proses administrasi pelaksanaan Program MBG diatur oleh Badan Gizi Nasional," jelas Jimmy.

Menurut dia, pelaksanaan Program MBG termasuk pembangunan dapur SPPG nantinya menjangkau dua kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak hanya berdampak terhadap perbaikan gizi generasi muda, namun juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, karena semua bahan baku diperoleh dari petani di wilayah setempat.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Manokwari (ANTARA) - Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyasar 22.686 siswa sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) di Provinsi Papua Barat.

Asisten Teritorial Kodam XVIII/Kasuari Kolonel Inf Jimmy Rihi Tugu di Manokwari, Selasa, mengatakan jajaran TNI diberi tugas membantu Badan Gizi Nasional melaksanakan Program MBG.

"Sejak awal diluncurkan, pendistribusian makan bergizi sudah mencapai 1.085.927 porsi sesuai jam sekolah, bukan hari libur," kata Jimmy.

Dia menjelaskan bahwa ada 134 sekolah tersebar di lima kabupaten se-Papua Barat yang telah menyelenggarakan Program MBG, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Kaimana, dan Fakfak.

Kabupaten Manokwari terdapat 57 sekolah dengan 12.465 siswa, Kabupaten Manokwari Selatan 34 sekolah dengan 3.840 siswa, dan Kabupaten Teluk Bintuni 4 sekolah dengan 519 siswa.

"Kemudian, Kabupaten Kaimana 42 sekolah dengan 6.496 siswa dan Kabupaten Fakfak 20 sekolah dengan 1.128 siswa," ujar Jimmy.

Ia menyebut Kodam melalui jajaran Kodim di lima kabupaten terlebih dahulu menyediakan lahan untuk pembangunan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Penyediaan dapur SPPG yang disertai dengan kelengkapan sarana prasarana maupun tenaga yang mengolah makanan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program MBG.

"Penambahan dapur sehat SPPG dilakukan bertahap. Proses administrasi pelaksanaan Program MBG diatur oleh Badan Gizi Nasional," jelas Jimmy.

Menurut dia, pelaksanaan Program MBG termasuk pembangunan dapur SPPG nantinya menjangkau dua kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak hanya berdampak terhadap perbaikan gizi generasi muda, namun juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, karena semua bahan baku diperoleh dari petani di wilayah setempat.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Siswa SMPN 1 Kota Semarang dikejutkan dengan ulat buah yang ditemukan di tempat makan untuk program makan bergizi gratis (MBG). Ulat buah itu berasal dari buah yang disertakan di menu makan siswa.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak ulat muncul di tempat makan atau ompreng milik siswa. Diketahui, peristiwa itu terjadi pada Rabu (16/4).

Dimintai konfirmasi, Kepala SMPN 1 Kota Semarang, Siminto membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan terdapat ulat dalam buah yang disediakan untuk salah satu siswa.

"Memang ini yang kemarin itu ada satu yang ndilalah (kebetulan) di omprengnya ada yang uget-uget, ternyata dari buah yang disajikan," kata Siminto di SMPN 1 Semarang, Kecamatan Semarang Barat, Kamis (17/4/2025).

Ia menjelaskan pihak sekolah telah melaporkan hal tersebut kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia MBG di SMPN 1 Kota Semarang.

"Sudah kami laporkan ke penyedia dan sudah diganti, kami juga mewanti-wanti ke penyedia agar tidak terulang lagi, harus lebih baik," tuturnya.

"Posisi kami hanya menerima, barang datang ke sini langsung kami bagikan. Bisa jadi luarnya nggak apa-apa, tapi saat di sini ndilalah keluar (ulatnya)," lanjutnya.

Siminto mengatakan ulat buah yang ditemukan di salak itu pun langsung dibuang dan tidak dimakan oleh siswa.

"Langsung kami laporkan karena ini menyangkut kesehatan anak. Nggak dimakan sama anaknya. Itu ulat buah," jelasnya.

Sementara itu, dimintai konfirmasi, Direktur Utama Prima Raja Sari Resto, mitra penyedia SPPG Tawangsari, Amin Wasono, mengatakan hewan yang ditemukan dalam buah siswa SMPN 1 Kota Semarang merupakan ulat buah.

"Saya kira itu ulat buah, bukan magot atau belatung seperti yang dinarasikan. Kami sudah koordinasikan, sudah kami ganti, itu pure dari buah bukan dari sayur. Kalau dari sayur harusnya mati," jelas Amin.

Ia menegaskan selama ini belum ada temuan di sekolah lain. Adapun pihaknya menyediakan menu MBG di 3 TK, 5 SD, 1 SMP, dan 1 SMA di Semarang.

"Itu kita kecolongan satu buah, kita prosesnya di sini sudah sortir, pilih, tapi ada satu kecolongan. TK, SD, SMA nggak ada masalah," kata Amin.

"Ini kami jadikan evaluasi, menu yang berpotensi ada ulat buah dan yang lain akan kami hindari. Ini jadi catatan kami juga, kami di sini standar makanan disamakan dengan standar restoran," imbuh dia.

Ke depan, kata Amin, menu MBG tidak akan menyertakan buah salak, dan hanya akan menggunakan buah yang tak berpotensi terdapat ulat buah di dalamnya.

"Saya sampaikan ke ahli gizi sementara nggak boleh pakai salak, ke depan pun saya hindari, karena potensi untuk ada ulatnya tidak bisa dilihat. Kita cari buah yang tidak berpotensi ada ulatnya," tutupnya.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menerbitkan surat pemanggilan resmi kepada bos Lippo Group, James Riady dan John Riady. Pemanggilan ini berkaitan dengan aduan konsumen Meikarta yang belum mendapatkan hak mereka.

Pemanggilan orang nomor satu di Lippo Group ini sudah disampaikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) sejak tiga minggu yang lalu, tetapi keduanya belum kunjung bertatap muka karena waktu yang belum cocok.

Ara menyampaikan pihaknya telah mengatur jadwal pertemuan baru yakni pada Rabu (23/4/2025) depan di Ruang Kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta Pusat.

"Saya hari Rabu undang James Riady sama anaknya John Riady untuk membahas Meikarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Di depan awak media, Ara menandatangani surat pemanggilan kedua orang penting Lippo Group tersebut.

"Menindaklanjuti undangan sebelumnya dalam peluncuran Kanal Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Perlindungan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) dan pertemuan Konsolidasi Penanganan Aduan Konsumen Perumahan Meikarta beberapa waktu lalu oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka dengan ini kami kembali mengundang Bapak James Riady dan Bapak John Riady sebagai Pimpinan PT LIPPO dalam rangka pembahasan tindak lanjut pengaduan konsumen perumahan Meikarta," tulis surat seperti yang dilihat detikcom.

Sebelumnya, John Riady diminta bertemu dengan Ara pada Rabu (16/4/2025) lalu. Namun, pertemuan tersebut ditunda dan digeser ke minggu depan seperti yang tertera dalam surat pemanggilan resmi.

Kementerian PKP sudah bertemu dengan 23 konsumen Meikarta yang masih menuntut haknya pada pekan lalu. Pada kesempatan tersebut, perwakilan Meikarta juga hadir.

Dalam pertemuan tersebut, data para konsumen dikumpulkan dan akan diverifikasi oleh pihak Meikarta. Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari, menuturkan pengembalian uang akan dilakukan sesuai dengan yang dibayarkan oleh konsumen Meikarta.

"Iya full refund, sesuai dengan apa yang mereka bayarkan ya yang dikembalikan yang itu," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kementerian PKP, Kamis (10/4/2025) lalu.

Dikonfirmasi secara terpisah, administrator dari PT Mahkota Sentosa Utama atau pengembang Meikarta, Handri, mengaku belum tahu pasti mengenai hal itu. Sebab hal tersebut di luar kuasanya.

"Kalau kami di sini ranahnya untuk pengumpulan data jadi belum sampai ke situ," ujarnya kepada wartawan.

Handri mengatakan, saat ini pihaknya hanya mengumpulkan data konsumen Meikarta untuk diverifikasi lebih lanjut. Dokumen yang dikumpulkan berupa bukti pembelian unit dan nantinya akan diverifikasi di kantor Meikarta.

"Yang pasti hari ini kita bawa (dokumennya) ke kantor untuk verifikasi lebih lanjut terkait status unit dari masing-masing costumer," tuturnya.

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan bahwa konsumen Meikarta yang belum mendapatkan unit dan mengajukan pengembalian uang (refund) akan mendapatkan full refund. Hal itu merupakan kesepakatan antara pengembang dan konsumen pada pertemuan yang lalu.

Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari, menuturkan pengembalian uang akan dilakukan sesuai dengan yang dibayarkan oleh konsumen Meikarta.

"Iya full refund, sesuai dengan apa yang mereka bayarkan ya yang dikembalikan yang itu," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kementerian PKP, Kamis (10/4/2025).

Dikonfirmasi secara terpisah, administrator dari PT Mahkota Sentosa Utama atau pengembang Meikarta, Handri, mengaku belum tahu pasti mengenai hal itu. Sebab hal tersebut di luar kuasanya.

"Kalau kami di sini ranahnya untuk pengumpulan data jadi belum sampai ke situ," ujarnya kepada wartawan.

Handri mengatakan, saat ini pihaknya hanya mengumpulkan data konsumen Meikarta untuk diverifikasi lebih lanjut. Dokumen yang dikumpulkan berupa bukti pembelian unit dan nantinya akan diverifikasi di kantor Meikarta.

"Yang pasti hari ini kita bawa (dokumennya) ke kantor untuk verifikasi lebih lanjut terkait status unit dari masing-masing costumer," tuturnya.

Sebagai informasi, hari ini Kementerian PKP mengadakan pertemuan antara konsumen dengan pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama. Pertemuan hari ini membahas mengenai verifikasi data konsumen yang mengajukan refund maupun meminta unit yang sudah dibeli namun tak kunjung didapatkan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai memvalidasi berkas korban kasus perumahan Meikarta, proyek milik PT Lippo Cikarang Tbk.

Kementerian PKP mempertemukan paguyuban konsumen Meikarta dengan pihak Lippo. Dalam pertemuan di Jakarta hari ini, PKP memfasilitasi pengecekan keabsahan dokumen para konsumen.

"Kami tidak mengkotak-kotakkan, baik itu dari paguyuban ataupun dari konsumen perorangan, kami tampung semuanya," kata Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen di Kementerian Mulyan Sari saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/4).

Mulyan mengatakan ada 26 orang korban yang tergabung dalam paguyuban. Namun, hanya 23 orang yang hadir pada validasi data hari ini.

Selain itu, ada empat orang konsumen yang tidak ikut paguyuban. Kementerian PKP juga melayani aduan dan proses validasi data empat orang itu.

Mulyan menyampaikan Kementerian PKP terus membuka kanal aduan dari konsumen Meikarta. Mereka ingin memastikan hak-hak konsumen bisa dipenuhi oleh Lippo dalam batas waktu empat bulan hingga Juli.

"Sesuai dengan apa yang dituntut oleh konsumen, baik itu dia ingin mengganti unit ataupun ganti dengan refund," ucapnya.

Salah seorang perwakilan konsumen Meikarta, Yosafat Erland, mengapresiasi langkah Kementerian PKP memfasilitasi para korban. Dia mengatakan selama ini korban sampai turun ke jalan, tetapi pihak Lippo tak pernah menggubris tuntutan ganti rugi.

"Sebelum turun ke jalanan, mungkin waktu kita lakukan aksi-aksi, kita juga sudah mencoba secara persuasif, namun belum membuahkan hasil, tapi hari ini mereka (Lippo) benar-benar hadir," ujar Yosafat.

Para korban berharap hak-hak mereka dipenuhi, naik dalam bentuk pengembalian uang ataupun unit hunian. Yosafat berkata kerugian yang diterima para korban selama ini cukup besar.

"Kalau dari Paguyuban itu totalnya, kalau semuanya hadir, itu 26 orang itu di Rp4,5 miliar," ucapnya.

Merespons masalah itu, perwakilan bagian after sales Meikarta Hanri mengatakan sedang fokus mengecek keabsahan data konsumen. Dia belum mau bicara mengenai pengembalian uang ataupun unit hunian kepada para konsumen.

"Hari ini kita bawa ke kantor untuk verifikasi lebih lanjut terkait status unit dari kasus masing-masing," ujar Hanri.

Dia mengaku Meikarta tak pernah menutup diri dari aduan konsumen. Hanri menyebut Meikarta menyediakan layanan pelanggan melalui telepon ataupun email.

"Sebenernya customer bisa menghubungi kami melalui jaringan-jaringan itu. Kita terlibat untuk customer communication," ucapnya.

Sebelumnya, proyek perumahan Meikarta menyita perhatian publik sejak 2016. Proyek ini dikenal karena promosinya yang masif di berbagai kanal iklan, termasuk media massa.

Dalam perjalanannya, Meikarta terseret sejumlah persoalan hukum. Pemprov Jawa Barat sempat meminta Melikarta menghentikan proyek karena tak sesuai izin yang diajukan.

Meikarta hanya mendapatkan rekomendasi izin 84,6 hektare. Namun, mereka mengklaim mendapatkan 350 hektare, termasuk untuk proyek Orange County.

Pada 2018, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang menjadi pengembang Meikarta digugat pailit oleh PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi. Gugatan atas anak usaha Lippo itu dicatat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 68/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst.

Meikarta juga terseret kasus suap perizinan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus 10 orang dalam OTT di Kabupaten Bekasi, Oktober 2018.

Para pejabat Kabupaten Bekasi diduga menerima Rp7 miliar sebagai bagian dari commitment fee fase pertama Rp13 miliar.

KPK juga menangkap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro di kasus itu.