JAKARTA, KOMPAS.com - Ada seluas 73.432,43 hektar tanah telantar di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk proyek 3 juta rumah.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam acara Halalbihalal Keluarga Besar Real Estat Indonesia (REI) di Sheraton Grand, Jakarta, Senin (21/04/2025).

"Dari jumlah tersebut ada sekitar 14.490 hektar sudah ditetapkan dan siap untuk dieksekusi," kata Nusron.

Tanah telantar tersebut tersebar di Aceh sebanyak 45 bidang seluas 122 hektar, Batam sebanyak 990 bidang seluas 2.679 hektar, dan Bali 30 bidang.

"Ini sedang kami susun semua. Tanah ini akan kami serahkan ke Bank Tanah, tahap selanjutnya Bapak/Ibu bisa langsung ke Bank Tanah," ujar Nusron.

Menurut penilaiannya, tanah yang tersedia layak untuk kebutuhan perumahan.

Namun, Menteri Nusron mengingatkan bahwa tanah yang terindikasi telantar tidak hanya diperuntukkan untuk satu program, melainkan untuk berbagai program pemerintah yang juga membutuhkan.

Oleh karena itu, tanah tersebut tidak dapat serta-merta dialihfungsikan dan pemanfaatannya perlu direncanakan agar tepat sasaran dan optimal penggunaannya bagi kebutuhan masyarakat.

"Menteri ATR/Kepala BPN itu berperan sebagai manajemen risiko. Jadi mohon maaf apabila sedikit kaku," ucap Nusron.

"Karena itu kami sekali lagi menghitung cost and benefit, di mana tanah ini yang paling banyak dan lebih optimal untuk didayagunakan," katanya melanjutkan.

IDXChannel - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan lahan lebih dari 70 ribu hektare (ha) untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengatakan, total lahan yang disiapkan mencapai 73.432 ha di mana lahan-lahan yang zona peruntukannya untuk rumah tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dari total jumlah itu, sebanyak 14.490 ha sudah ditetapkan dan siap dieksekusi untuk pembangunan.

"Tanahnya ada di Aceh, Banten, dan beberapa daerah lain. Ini sedang kami susun semua. Tanah ini akan kami serahkan ke Bank Tanah," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (24/4/2025).

Nusron berharap, ketersediaan lahan ini bisa menjadi terobosan atas hambatan pembangunan 3 juta rumah dari sisi lahan. Dia menyebut, lahan-lahan lebih cocok untuk pembangunan rumah di desa sehingga tak memerlukan dukungan dari APBN.

Menurut Nusron, lahan potensial ini layak untuk kebutuhan perumahan karena saat ini kondisinya telantar. Dia menyebut, lahan-lahan ini bisa untuk berbagai program lain bagi kementerian/lembaga yang membutuhkan.

Selain itu, Nusron juga menegaskan Kementerian ATR/BPN memiliki wewenang soal lahan dalam kaitannya dengan manajemen risiko. Setiap lahan milik negara tidak serta bisa dialihfungsikan atau dimanfaatkan. ATR/BPN harus merencanakan dan memeriksanya dengan cermat sehingga tepat sasaran dan optimal penggunaannya bagi kebutuhan masyarakat.

"Menteri ATR/Kepala BPN itu berperan sebagai manajemen risiko. Jadi mohon maaf apabila sedikit kaku. Karena itu kami sekali lagi menghitung cost and benefit, di mana tanah ini yang paling banyak dan lebih optimal untuk didayagunakan," ujar Nusron.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan bahwa terdapat 73.432,43 hektare (Ha) lahan yang siap digunakan untuk wilayah perumahan, mendukung program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

Nusron menjelaskan, 73.432 Ha lahan yang dapat digunakan untuk wilayah perumahan itu berasal dari tanah terlantar.

“Ada sekitar 73.432,43 hektare tanah yang dapat dimanfaatkan untuk perumahan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (23/4/2025).

Adapun, dari jumlah tersebut terdapat sekitar 14.490 hektare sudah ditetapkan dan siap untuk dieksekusi.

Nusron menjelaskan, puluhan ribu hektare tanah yang siap digunakan untuk wilayah perumahan itu tersebar di beberapa daerah, termasuk Aceh, Banten, dan beberapa daerah lain.

“Ini sedang kami susun semua, tanah ini akan kami serahkan ke Bank Tanah, tahap selanjutnya Bapak/Ibu [pengembang] bisa langsung ke Bank Tanah,” pungkas Nusron.

Menurut penilaiannya, tanah yang tersedia layak untuk kebutuhan perumahan. Namun, Nusron mengingatkan bahwa tanah yang terindikasi terlantar tidak hanya diperuntukkan untuk satu program, melainkan untuk berbagai program pemerintah yang juga membutuhkan.

“Oleh karena itu, tanah tersebut tidak dapat serta-merta dialihfungsikan dan pemanfaatannya perlu direncanakan agar tepat sasaran dan optimal penggunaannya bagi kebutuhan masyarakat.

"Karena itu kami sekali lagi menghitung cost and benefit, di mana tanah ini yang paling banyak dan lebih optimal untuk didayagunakan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memang sempat meminta pengembang agar tidak melakukan alih fungsi lahan persawahan menjadi area perumahan.

Meskipun pembangunan 3 juta rumah membutuhkan alokasi lahan yang jumbo, Ara menekankan bahwa membangun rumah di kawasan sawah produktif dilarang karena bakal mengganggu ketahanan pangan nasional.

“Kita memang mau membangun rumah buat rakyat, Tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh pak persawahan dibuat perumahan ya,” tegas Ara kepada pengembang di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan terdapat 73.432 hektare lahan indikasi tanah terlantar yang bisa digunakan untuk perumahan. Hal ini tentu bisa membantu realisasi Program 3 Juta Rumah.

"Saya akan menyampaikan peta tanah yang telah kami tetapkan menjadi tanah terlantar yang bisa dipakai untuk menunjang program perumahan," kata Nusron saat hadir di acara Halal Bihalal Keluarga Besar Realestate Indonesia di Hotel Sheraton, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Ia menyadari apabila ingin mendukung Program 3 Juta Rumah, maka pemerintah perlu menyediakan lahan dengan harga yang murah. Lahan tersebut, kata Nusron, tidak lain dan tidak bukan adalah lahan pertanian.

Namun, negara menentang keras penggunaan lahan pertanian seperti sawah untuk dipakai sebagai perumahan. Sebab, pemakaian lahan sawah menjadi perumahan atau fungsi lain berseberangan dengan tujuan pemerintah yang tengah mengusahakan ketahanan pangan.

"Tanah di bawah Rp 500 ribu per meter, apa? Sawah. Maka mau tidak mau harus minta LSD (Lahan Sawah Dilindungi). Maka saya katakan, demi ketahanan pangan, maka lawannya 3 Juta Rumah," ujarnya.

Kementerian ATR/BPN akhirnya membuat rumusan untuk melindungi lahan persawahan tersebut agar tidak cepat menyusut imbas permintaan perumahan yang semakin tinggi.

Pihaknya memiliki peta data Lahan Baku Sawah (LBS) yakni lahan baru, sama dengan lahan eksisting yang sudah terpetakan dari awal yakni sekitar 8,5 juta hektare. LBS ini merupakan data yang belum ter-update dengan kondisi di lapangan.

Kenyataannya banyak lahan sawah telah beralih fungsi menjadi tempat berdirinya bangunan, jalan, dan lainnya. Tanah-tanah yang sudah berubah fungsi tersebut akan masuk dalam data yang mereka sebut sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

"Hasil verifikasi ulang secara fisik menunjukkan adanya perubahan. Biasanya LSD menyisakan sekitar 92-93 persen dari LBS, jadi sekitar 7 persen sudah hilang," jelasnya.

Setelah itu, ada lagi sebutannya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yakni sawah yang sudah direkomendasikan oleh Bupati sebagai lahan pertanian permanen, atau akan menjadi lokasi persawahan selamanya.

"Namun, apakah sawah permanen ini bisa berubah? Bisa, jika ada program prioritas nasional seperti program pembangunan 3 juta rumah. Namun, pemohon harus mengganti dengan mencetak sawah baru dengan tingkat produktivitas yang sama. Bukan luas yang sama lho, ingat," ujarnya.

Dari pemetaan ini didapatkan bahwa LBS nilainya adalah 100 persen lahan untuk sawah yakni 8,5 juta. Lalu jumlah LSD sudah berkurang karena adanya peralihan fungsi menjadi 93 persen. Ada pun nilai sawah yang harus dipertahankan atau LP2B adalah 87 persen dari LSD. Maka, dari itu, selisih antara LSD dengan LP2B adalah 13 persen yang bisa digunakan sebagai lahan 'kosong' yang bisa dimanfaatkan.

Kata Nusron, nilai lahan sebesar 13 persen tersebut tidak bisa digunakan semua untuk perumahan. Sebab, banyak permintaan pasti berdatangan dari berbagai kalangan, seperti ada yang ingin menggunakan lahan tersebut sebagai sekolah, rumah sakit, dan hal-hal yang diklaim bermanfaat untuk masyarakat luas. Melihat permintaan yang tinggi, Kementerian ATR/BPN akan memilih yang paling bermanfaat.

"Untuk perumahan yang bisa kita pakai ada sekitar 73.432 hektare. Yang sudah ditetapkan dan bisa bapak-bapak bisa tengok ada itu ada 14.490 hektare," sebut Nusron.

Nusron menampilkan daftar provinsi yang sudah menyerahkan tanah terlantar yang bisa digunakan untuk program 3 Juta Rumah yakni ada di 33 provinsi.

Selanjutnya, tanah terlantar yang sudah dikumpulkan akan diserahkan kepada Badan Bank Tanah. Masyarakat yang ingin membeli tanah tersebut bisa membeli melalui Badan Bank Tanah. Ada pun untuk penentuan harga tanahnya akan melihat dari zona nilai tanah (ZNT).

"Tanah ini nantinya akan diserahkan kepada Bank Tanah. Sekalian transaksinya dengan Bank Tanah kecuali fasum dan fasosnya karena sebelum diserahkan sama Bank Tanah harus diambil dahulu 30 persen untuk kepentingan reforma agraria agar tidak terjadi konflik," ungkap Nusron.

Video: Prabowo Minta Menteri Pakai Maung, Nusron Wahid Mau Pesan 11

Video: Prabowo Minta Menteri Pakai Maung, Nusron Wahid Mau Pesan 11

Pemerintah masih melakukan pendalaman terhadap kasus 32 situ di kawasan Bekasi dan Bogor, Jawa Barat, yang menghilang. Sebagian di antaranya kini sudah berubah menjadi perumahan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, saat ini kondisi 32 situ tersebut cukup beragam. Beberapa di antaranya ada yang berubah menjadi perumahan.

"Sebagian perumahan, sebagian jadi apa yang lain. Karena sedimentasi juga jadi tidak semuanya perumahan," kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Dody menjelaskan, pada mulanya kondisi 32 situ yang lenyap ini ditemukan dari hasil komparasi data Google Maps. Pihaknya membandingkan kondisi dari Google Maps beberapa tahun lalu dengan yang eksisting.

Hingga saat ini, kondisi menghilangnya situ di kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masih dalam pembahasan bersama dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan pemerintah daerah (Pemda) terkait.

"Itu kan sesuatu yang lagi kita bahas terus-terusan sama Menteri ATR, sama gubernur, kemarin kan sama Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung), Gubernur Jawa Barat (Dedk Mulyadi), sekarang sama Gubernur Banten Andra Soni banten hari ini," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid juga sempat menyinggung tentang hilangnya 32 situ tersebut. Data itu dibahas bersama saat Rapat Koordinasi (Rakor) tanah dan pengendalian banjir beberapa waktu lalu.

"Kemarin sudah ada 32 situ di kawasan Jawa Barat, Wetan Jakarta ini, Timur Jakarta Yang hilang," kata Nusron, dalam media gathering di Kantor ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025).

Nusron mengaku belum mengetahui secara detail penyebab dari hilangnya situ-situ tersebut karena belum melakukan pengecekan satu per satu. Dalam waktu dekat, ia akan kembali melangsungkan rapat bersama Gubernur Banten dalam rangka pengecekan.

"Hari Jumat nanti saya rapat dengan Gubernur Banten (Andra Soni), saya mau hitung lagi yang Banten ada berapa, baru kita lihat detailnya satu per satu," ujar dia.

"Ya kan lokasinya, karena situnya udah nggak ada, kita nggak tahu dulunya di mana. Saya kan baru juga di sini. Nanti akan saya tanya ini dulu di mana sih letak situnya, sekarang jadi apa. Nanti akan saya pelajari satu per satu," sambungnya.

Ia juga belum dapat memastikan bagaimana alih fungsi lahan di kawasan tersebut sehingga situ-situ tersebut bisa menghilang. Sebab dalam rapat kemarin, pihaknya berfokus pada persoalan sungai dan sempadan sungai di kawasan Kali Bekasi.

Tapi, (penutupan akses PIK) ini urusannya Pak Mauarar. Karena masing-masing sudah punya sertifikat, ditutup jalannya, itu mengganggu proses pembangunan pemukiman dan kawasan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, angkat bicara mengenai penutupan akses jalan tembus Row 47 Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Menurut Nusron, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) perlu untuk menanggapi polemik tersebut.

“Ini sebetulnya urusannya Pak Mauarar Sirait (Menteri PKP). Kenapa? Karena Pak Mauarar yang (mengurusi soal) kawasan pemukiman. Kalau saya, kan, urusan administrasi pertanahannya,” kata Nusron saat ditemui di Kampung Nelayan Bermis Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu.

Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN menilai, akses masyarakat sebetulnya tidak boleh ditutup satu sama lain jika mengacu pada aturan yang berlaku.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) misalnya, menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Secara umum, tidak dapat dibenarkan bahwa hak atas tanah dipergunakan (atau pun tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadi suatu pihak.

“Kalau menurut aturan, akses masyarakat tidak boleh ditutup satu sama lain. Kalau administrasi pertanahan itu, antara satu bidang dengan bidang lain tidak boleh ditutup,” katanya.

“Tapi, (penutupan akses PIK) ini urusannya Pak Mauarar. Karena masing-masing sudah punya sertifikat, ditutup jalannya, itu mengganggu proses pembangunan pemukiman dan kawasan,” ujar dia.

Sebelumnya pada Jumat (14/2), Forum Warga Kapuk Muara menggelar Aksi Demonstrasi Menuntut PT Mandara Permai Untuk Membuka Akses Jalan Tembus Row 47.

Ratusan warga menuntut PT. Mandara Permai membuka akses jalan tembus Kapuk Muara ke PIK yang telah ditutup sejak 2015.

Menurut warga, sejak tahun itu sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka, tapi tidak pernah diindahkan.

Dilaporkan, aksi Jumat lalu tersebut pun sempat diwarnai adanya bentrokan antara petugas keamanan di kawasan PIK dan warga.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan 150 ribu hektar (ha) sawah per tahun beralih jadi perumahan dan industri. Lahan sawah tersebut tersebar di Jawa dan Sumatera.

Nusron mengatakan belum dapat menyampaikan lebih detail terkait lokasi-lokasi sawah yang dialihfungsikan. Sebab, pihaknya masih terus melakukan konsolidasi.

Dia pun menyebut lahan sawah itu berubah fungsi menjadi kepentingan perumahan dan kepentingan industri.

"Koreksi itu pasti bisa dikarenakan pemukiman, kedua industri. Bagaimana cara mengatasinya? Idealnya mengacu Undang-Undang setiap sawah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2P) yang terkoreksi untuk perumahan maupun kepentingan industri, maka yang bersangkutan wajib mengganti lahan yang sama untuk sawah," kata Nusron dalam acara Capaian Akhir Tahun 2024 di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Dari segi aturan, lahan tersebut dapat diganti dengan lahan teknis, lahan semi teknis, hingga lahan non teknis. Nusron menyebut aturan itu berlaku bagi di kabupaten yang sama.

Namun, menurut Nusron masih ada kendala lantaran lahan ganti tersebut terkadang tidak memadai di kabupaten/kota yang sama. Misalnya, seperti di Tangerang, Karawang, atau Bekasi yang sudah padat penduduk dan industrinya.

Untuk itu, Nusron mengusulkan ke Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menyusun rencana tata ruang wilayah Nasional (RTWN).

RTWRN ini merupakan turunan dari UU Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang 2025-2045.

"Di dalam RTWN ini kami mengusulkan LP2P Nasional. Jadi kalau kabupaten model kayak Bekasi, Karawang demi kepentingan nasional memang dibutuhkan untuk hilirisasi industri di situ dibutuhkan hilirisasi industri, maka kalau ada lahan baru yang sifatnya sawah, dikonversi jadi pemukiman atau dikonversi jadi industri maka gantinya tidak harus di kabupaten setempat, bisa di provinsi yang sama," imbuh Nusron.

Namun, keputusan ada di Bappenas dan Kemenko IPK yang rencananya Peraturan Pemerintah tentang RTRWN ini akan ditargetkan selesai kuartal-I 2025. Kemudian, pihaknya juga mengusulkan yang kembali mencetak sawah ini tergantung pihak yang berkepentinga.

"Usulan kami adalah kalau pemukimannya bentuknya MBR, maka yang berkewajiban cetak sawah baru adalah pemerintah, tapi kalau utk komersial dan industri, maka yang harus menggantikan pelaku industri," imbuh Nusron.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan zona nilai tanah (ZNT) dapat membantu masyarakat mengetahui harga tanah pada masing-masing daerah. Sistem informasi ini dapat membantu masyarakat terhindar dari permainan harga dari makelar yang sering menjual tanah terlalu mahal.

"Tadi saya sampaikan ada sistem informasi pertanahan yang di dalamnya itu ada ZNT, zona nilai tanah. Kalau ZNT-nya diketahui oleh masyarakat itu, makelar pihak ketiga nggak bisa dancing, nggak bisa menari-nari, nggak bisa mempermainkan harga," kata Nusron kepada media seusai acara Rakernas Himperra 2024 di JW Marriot, Jakarta, Kamis (20/12/2024).

Harga tanah di setiap daerah itu berbeda-beda, penetapannya dari appraisal, maka tidak sembarangan ditentukan pemerintah atau pihak lain seperti makelar.

Ia meminta kepada masyarakat untuk sering mengecek situs bernama Bhumi yang terdapat informasi mengenai ZNT. Cara ini bisa menjadi patokan bagi masyarakat untuk menakar harga tanah pada suatu daerah.

"Ya patokan itu. Jadi kalau selebih itu berarti ada manipulasi harga. Ada harga yang tidak real, berarti bubble economy," imbuhnya.

Permainan harga yang dilakukan oleh makelar tanah ini kerap menciptakan persaingan harga yang tidak sehat. Selain itu, banyak juga masyarakat yang tertipu dan menjadi korban dalam permainan makelar tanah.

Jika sudah terjadi hal seperti ini, Kementerian ATR/BPN tidak memiliki wewenang untuk menghentikan transaksi antara makelar tanah dan korban. Namun, mereka bisa membantu korban dengan membawa kasus tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi ini memiliki tugas mengawasi pelaku usaha untuk tidak melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

"Langkah pemerintah mengadukan ke KPPU. Kita nggak boleh menghentikan transaksi. Itu adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli," jelasnya.

Nusron menambahkan, saat ini data-data di ZNT masih belum sepenuhnya lengkap. Sebab, pemerintah membutuhkan waktu untuk mendata semua bidang tanah. Targetnya ZNT ini dapat rampung pada 2028 mendatang. Namun, ia menegaskan ZNT tetap bisa digunakan oleh masyarakat sebagai acuan melihat harga tanah terkini.

"Kalau semua (informasi) mungkin belum bisa. Sekarang yang terverifikasi baru 79%. Baru 55 juta hektare dari 70 juta hektare. Ngukur ini (tanah) nggak gampang lho," tuturnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan beberapa layanan guna mendukung Program 3 Juta Rumah.

Hal ini ia sampaikan dalam acara Rakernas Himperra 2024 yang bertajuk Dialog Kebangsaan Perumahan Rakyat: Kupas Tuntas Peluang dan Tantangan Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat di Hotel JW Marriot, Jakarta.

"Kami memberikan 6 layanan untuk mendorong 3 juta rumah," kata Nusron pada Kamis (19/12/2024).

Layanan pertama adalah sistem informasi pertanahan. Ia berkomitmen untuk memberikan akses sebebas-bebasnya kepada masyarakat untuk mengakses data-data pertanahan di Indonesia. Sebagai contoh apabila ingin membeli tanah, masyarakat bisa mengecek di Zona Nilai Tanah (ZNT) di situs Bhumi.

Kedua, Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang bertujuan untuk menjaga lahan pertanian agar tetap difungsikan sebagai persawahan. Ada pun layanan LSD untuk perumahan ini rencananya akan berkonsep apabila ingin mengganti sawah menjadi rumah, maka harus diganti dengan nilai produktivitas yang sama. Namun, skema ini tidak dapat berlaku pada lahan sawah yang termasuk Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

"Kalau di kabupaten setempat ada kebutuhan untuk pembangunan perumahan memakai sawah, maka sawahnya tersebut bisa diganti sawah di provinsi lain yang tahannya masih berat yang penting masih dalam negara tersebut," jelas Nusron.

Cara ketiga adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Ia mengakui jika proses satu ini membutuhkan waktu yang lama karena perlu izin dari RT, RW, hingga ke Walikota. Ia tengah mengusahakan agar layanan ini dapat lebih cepat selesai sekitar 7 hari kerja.

Keempat adalah percepatan sertifikasi dan pemecahan sertifikat. Layanan kelima memberikan hak tanggungan yakni hak jaminan atas tanah yang dibebankan untuk melunasi utang tertentu. Terakhir, Kementerian ATR/BPN akan memberikan roya, yakni proses penghapusan hak tanggungan pada sertifikat tanah atau rumah yang dilakukan setelah pinjaman lunas.

Ia menjamin jika 6 layanan ini bisa berjalan akan sangat membantu Program 3 Juta Rumah ke depannya.

"Kita laksana dengan baik, udah sangat membantu (Program 3 Juta Rumah)," tuturnya.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akan menyerahkan 79.925 hektare pada awal 2025 untuk mendukung program 3 juta rumah.

Nurson menjelaskan lahan tersebut merupakan milik pemerintah dengan memanfaatkan tanah terlantar yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, tanah tersebut nantinya masih perlu dikurasi oleh pengembang apakah cocok untuk dibangun hunian.

"Kami punya tanah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare yang berpotensi digunakan untuk program nasional. Setelah kami analisis, untuk kawasan permukiman sekitar 79.925 hektare," ujar Nusron dalam keterangan resmi, Selasa (17/12/2024).

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan nantinya Kementerian ATR/BPN akan memaparkan lebih lanjut terkait bentuk peta topografi dan lokasi potensi permukiman dari tanah terindikasi telantar.

"Namun, apakah cocok atau tidak, kami belum tahu, tentunya Bapak/Ibu pelaku perumahan yang tahu. Kami committed, pada kuartal 1-2025 akan kami paparkan," kata Nurson.

"Pada kuartal I kami akan paparkan dalam bentuk peta topografinya dari sebanyak 79 ribu tadi. Mulai dari lokasinya, petanya seperti apa, jadi Teman-teman bisa lihat cocok apa tidak. Tim saat ini sedang bekerja membuat peta karena membuat peta tidak gampang," tambahnya.

Tanah terindikasi telantar yang Nusron sebutkan merupakan Tanah Cadangan Untuk Negara (TCUN) yang dihasilkan dari tanah-tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dan eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.

"Karena ini merupakan semangat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang mana bumi, air, dan kekayaan alam harus dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya. Jadi itu tidak boleh menganggur dan telantar, oleh karena itu, ini kami tawarkan," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut upaya penyediaan rumah dalam program Tiga Juta Rumah menggandeng berbagai pihak, salah satunya penyediaan TCUN untuk kepentingan program dari Kementerian ATR/BPN ini.

"Sudah dalam dua bulan ini diskusi dengan Pak Nusron sering banget. Kalau Pak Nusron langsung menjelaskan ada beberapa titik yang berpotensi untuk program. Pak Nusron ini dukungannya luar biasa. Ini seperti fungsi fasilitator di mana kita melakukan koordinasi antar kementerian/lembaga pemerintah, perbankan, dan seluruh stakeholder perumahan untuk membantu dan membuat kebijakan," ujar Maruarar Sirait.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) membantah jika negara memberikan tanah gratis untuk memperlancar program 3 juta rumah.

Nusron menyebut, tanah yang diberikan pemerintah sebagai pengembangan kawasan permukiman untuk mendukung program 3 juta rumah bisa didapatkan pengembang dengan harga yang lebih murah. Sehingga tetap ada harga yang harus dibayar untuk pengembangan perumahan dengan memanfaatkan tanah negara.

"Oh enggak ada gratis. Tidak ada," kata Nusron saat ditemui usai Acara Dialog Program 3 Juta Rumah bersama BP Tapera di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Adapun skemanya, Nusron mengatakan aset-aset negara berupa tanah statusnya akan dijadikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). HPL tersebut akan diserahkan ke bank yang selanjutnya diatur skema pemanfaatannya oleh bank.

"Ini tanah negara yang gratis, nanti kita serahkan HPL- nya ke dalam bank. Selebihnya nanti teman-teman ini (pengembang) berhubungan dengan bank. Kita atur skemanya supaya negara tidak dirugikan, rakyat juga. Tapi tentunya dengan harga yang murah," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Nusron memaparkan setidaknya ada 850 ribu hektare tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) maupun eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.

Sehingga tanah-tanah tersebut praktis kembali menjadi milik negara dan akan digunakan kembali untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Kami punya 850 ribu bisa dipakai untuk transmigrasi, bisa dipakai untuk tanaman pangan, dan bisa dipakai untuk perumahan. Setelah kami analisis, sekitar 79 ribu itu bisa dipakai untuk perumahan," kata Nusron.

"Tapi apakah cocok untuk MBR, atau tidak untuk perumahan, kami belum tahu. Tentunya bapak-bapak pelaku perumahan yang lebih paham," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memastikan, 50 kota di Indonesia dengan lahan idle (telantar) tengah didata mendukung Program Strategis Nasional (PSN) bidang perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pendataan pun dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"PSN buat perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, nanti pak Nusron sangat membantu kami karena sedang didata 50 kota yang tanahnya idle," ungkap Ara.

Ara mengungkapkan hal ini usai menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Sementara Nusron membeberkan, pelaksana dari PSN yang diusulkan Ara dan Nusron kepada Presiden Prabowo Subianto adalah swasta.

Program tersebut dilakukan demi menyukseskan pembangunan 3 Juta Rumah setiap tahun.

Namun demikian, Nusron mewanti-wanti soal harga yang tanah yang tidak boleh melebihi appraisal (penilaian) bagi PSN.

"Kalau dia menaikkan lebih tinggi sehingga terjadi dispute (sengketa), bisa konsinyIasi di pengadilan. Itu efeknya murah," katanya.

Apabila tanah tidak tersedia, Pemerintah pun melaksanakan pengadaan tanah bersifat business-to-business (B2B) dengan beberapa pihak.

Contohnya, PT Perkebunan Nusantara atau PTPN, maupun Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani).

"Lahannya PTPN yang idle, yang sudah enggak produktif, seperti di Pulau Jawa kan itu ada, bisa diturunkan atau kopi, atau teh bisa diturunkan. Menjadi apa? Menjadi perumahan. Kalau enggak ada lahan PTPN, bisa minta tolong lahan Perhutani. Kalau ini masuk PSN, bisa jadi kawasan pemukiman juga," tutup Nusron.