Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan meminta Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk mengaudit para pengembang. Tujuannya agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat membeli rumah yang berkualitas.

"Kalau dapet pengembang yang nggak bener (masyarakat) nangis dia Pak. Terus bagaimana solusinya? Ya diaudit. Objektif nggak? Objektif," kata Ara di kantornya saat rapat bersama para pengembang perumahan, Jumat (21/2/2025).

Menurutnya, developer yang bagus tidak akan keberatan jika diaudit oleh BPK. Sebab, mereka sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Beda lagi dengan developer yang enggan diaudit oleh BPK.

"Jadi kalau ada yang nggak setuju sama audit oleh BPK, BPK itu lembaga negara atau nggak? Negara Pak. Berarti nggak setuju dengan lembaga negara kan? Kalau nggak setuju dengan audit lembaga negara, ya kalian pikirkan sendirilah teman-teman artinya apa. Mau melawan negara? Silahkan," ujarnya.

"Mau melawan pemerintah? Kita coba. Cobain aja. Jangan tanggung kalau mau melawan pemerintah ya," tambahnya.

Ia pun menjelaskan, pentingnya audit yang dilakukan oleh BPK yaitu agar MBR bisa membeli rumah dengan kualitas yang baik walaupun harganya terjangkau.

"Untuk melindungi ke depannya masyarakat berpenghasilan rendah dapat rumahnya dari pengembang yg bertanggung jawab dan berkualitas," ungkapnya.

Ara menambahkan, terkait waktu auditnya belum bisa dipastikan kapan. Sebab, hal iti merupakan kewenangan dari BPK.

Sebagai informasi, Ara pernah mengungkapkan akan mengirimkan surat kedua kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pihaknya akan meminta BPK melakukan audit terhadap rumah susun (rusun) dan rumah khusus.

"Kita juga nanti meminta ke rumah susun dan rumah khusus semua diaudit supaya jelas. Paling lama Senin atau Selasa (suratnya dikirim)," kata Ara kepada detikcom , Jumat (14/2/2025).

Hal itu bertujuan untuk mempermudah Kementerian PKP melakukan tata kelola rumah susun (rusun) dan rumah khusus di depannya. Ia menemukan ada beberapa rusun yang kosong meski sudah lama berdiri.

Sebelumnya, Kementerian PKP sempat menyatakan akan mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka meminta adanya audit kepada pengembang perumahan subsidi yang tak bertanggung jawab.

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan surat laporan ini sebagai tindak lanjut terhadap temuan beberapa perumahan MBR yang kondisinya tidak layak huni. Ia menuturkan pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Di wilayah Jabodetabek sendiri, mereka telah menemukan 14 pengembang.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa diperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya, siapa bertanggung jawab apa," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Ia mengungkapkan beberapa perumahan yang dibangun oleh pengembang nakal kondisinya tidak layak huni, tidak layak fungsi, dan tidak sesuai dengan AMDAL. Ada rumah yang saluran sanitasinya dibuat tidak benar, sering ditemukan genangan di sekitar rumah padahal tidak hujan, struktur bangunan yang tidak sesuai, cat tembok banyak yang mengelupas, dan sebagainya.

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Pengembang menyayangkan mencuatnya stigma developer nakal dari pemerintah. Hal ini dinilai mengganggu iklim usaha di sektor perumahan.

Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan kondisi tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat. Pengembang pun merasa serba salah dalam memberikan penjelasan.

"Kita bingung menjawabnya, dijawab dianggap kita membela yang salah, yaitu tentang developer nakal, rumahnya tidak berkualitas dan seterusnya. Itu pasti ada Bapak Ibu sekalian, tapi kita menggaransi itu pasti sedikit, lebih banyak yang dengan baik melaksanakan program pemerintah," ujar Ari dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Ari mengaku sudah dikonfirmasi dari data BP Tapera, bahwa jumlah pengembang nakal sangat sedikit. Namun, tidak disebutkan berapa pengembang nakal dari data tersebut.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menyampaikan tentu ada pengembang yang performanya kurang baik. Namun, adanya stigma tersebut justru membuat persoalan internal bagi pengembang.

"Pengembang itu sudah menyediakan perumahan, sudah memberikan lapangan pekerjaan, sudah membayar pajak tanpa ada bimbingan kita berjalan, kok masih kurang?" katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan klasifikasi dan klarifikasi dengan data yang terukur. Lalu, harus ada pendekatan untuk melihat masalah yang dihadapi oleh pengembang.

Joko mengatakan butuh identifikasi masalah dengan jelas. Lalu, ia menyebutkan yang dihadapi pengembang, di antaranya bisa terkait kewajiban kredit, infrastruktur, kewajiban legalitas, dan cash flow.

Selain itu, pengembang juga bisa saja berhadapan dengan mafia tanah. Hal itu mengakibatkan sertifikat tanah terblokir, sehingga tidak bisa menyelesaikan pembangunan rumah.

"Kita mesti tegas bahwa kita harus bank sehat itu kita support, masyarakat membeli atau konsumen mendapatkan haknya, kita support. Yang ketiga kita juga men-support pengembang yang profesional, yang proper. Kita tidak men-support pengembang yang aneh-aneh, yang main-main, kita juga nggak suka karena satu itu akan membuat mengintimidasi posisi kami," tuturnya.

Ia pun menambahkan pengembang merasa gusar dengan ajakan pemerintah kepada organisasi advokat untuk mengadvokasi pengembang. Langkah ini dinilai aneh dalam dunia usaha. Sebab, pengusaha tentu menginginkan usahanya berjalan dengan baik dan 'clear and clean'.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman menyebut pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Ada pun untuk wilayah Jabodetabek, saat ini mereka baru menemukan 14 pengembang nakal.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi. Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Hingga saat ini, PKP masih berusaha mengumpulkan daftar lengkap pengembang nakal tersebut. Bukan hanya di wilayah Jabodetabek, melainkan seluruh Indonesia. Data tersebut akan menjadi acuan mereka untuk menindak tegas pengembang nakal.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Inspektur Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman Heri Jerman mengatakan pengembang nakal telah merugikan negara. Oleh karena itu menurutnya pengembang yang membangun rumah subsidi tidak sesuai standar tidak berhak mendapat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Itu yang dirugikan selain yang ada di dalam rumah itu, tetapi negara juga dirugikan. Saya minta secara tegas kepada pengembang nakal itu, Anda tidak berhak untuk mendapatkan FLPP," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pihaknya menemukan banyak perumahan yang dibangun dalam kondisi tidak layak huni, tidak layak fungsi, dan tidak sesuai dengan AMDAL. Ada rumah yang saluran sanitasinya dibuat tidak benar, sering ditemukan genangan di sekitar rumah padahal tidak hujan, struktur bangunan yang tidak sesuai, cat tembok banyak yang mengelupas, dan sebagainya.

Heri mengatakan pengembang nakal ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang mereka kirimkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di wilayah Jabodetabek sendiri terdapat 14 pengembang nakal yang perlu ditindak tegas.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi. Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," ujarnya.

Ia menyayangkan banyak pengembang membangun rumah subsidi tidak sesuai standar. Padahal pengadaan rumah subsidi sudah mendapat bantuan dari negara yakni lewat skema pembiayaan FLPP setiap tahunnya.

Heri merasa seharusnya pengembang dapat membangun rumah yang layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bukan hanya mementingkan keuntungan semata.

"Jangan hanya memikirkan keuntungan. Kita sudah hitung, sebenarnya masih untung para pengembang. Tapi kalau masih meninggalkan kualitas. Masih tidak taat untuk menyediakan rumah yang layak, nah ini sangat merugikan," ungkapnya.

Untuk menindak tegas pengembang nakal, Kementerian PKP sedang mengumpulkan data yang valid daftar pengembang di seluruh Indonesia. Nantinya masyarakat dapat mengakses daftar tersebut. Selain itu, data ini juga dapat membantu perbankan agar tidak memberikan layanan pembiayaan kepada pengembang yang sudah terken blacklist.

"Itulah tujuan kami, memberikan ekpos seperti ini, selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, ya tentu kami akan membuat daftar-daftar blacklist, supaya tidak lagi digunakan oleh perbankan," jelasnya.

Pihaknya juga sudah mengirimkan surat kepada BPK untuk melakukan audit pengembang-pengembang nakal yang disebut dalam laporan mereka.

Tidak hanya itu, Kementerian PKP juga akan menyediakan saluran pengaduan untuk masyarakat yang menjadi korban pengembang nakal. Warga yang kondisi rumahnya tidak layak, rumah tidak terbangun, dan masalah lainnya dapat melapor secara online dengan bukti yang konkret.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa diperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya, siapa bertanggung jawab apa," ungkapnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka meminta adanya audit kepada pengembang perumahan subsidi yang tak bertanggung jawab.

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan surat laporan ini sebagai tindak lanjut terhadap temuan beberapa perumahan MBR yang kondisinya tidak layak huni. Ia menuturkan pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Di wilayah Jabodetabek sendiri, mereka telah menemukan 14 pengembang.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa diperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya, siapa bertanggung jawab apa," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Ia mengungkapkan beberapa perumahan yang dibangun oleh pengembang nakal kondisinya tidak layak huni, tidak layak fungsi, dan tidak sesuai dengan AMDAL. Ada rumah yang saluran sanitasinya dibuat tidak benar, sering ditemukan genangan di sekitar rumah padahal tidak hujan, struktur bangunan yang tidak sesuai, cat tembok banyak yang mengelupas, dan sebagainya.

Pihaknya menyayangkan ada rumah-rumah subsidi dibuat tidak sesuai dengan standar. Mengingat perumahan subsidi dibantu oleh negara melalui skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kalau kita biarkan akan terus berlangsung seperti ini. Itu yang dirugikan selain masyarakat yang menghuni di dalam rumah yang bersubsidi itu. Tapi negara juga dirugikan," ujarnya.

Heri mengatakan setelah adanya audit, pihaknya akan mengirimkan surat peringatan kepada pengembang nakal untuk segera melakukan renovasi atau memperbaiki kerusakannya. Apabila pengembang lepas tangan setelah menerima surat peringatan, urusannya dengan aparat penegak hukum.

Lalu, pihaknya saat ini tengah mengumpulkan daftar lengkap pengemban di seluruh Indonesia. Data tersebut akan menjadi acuan mereka untuk menindak tegas pengembang nakal. Mereka ingin FLPP dapat dimanfaatkantepat sasaran yakni oleh pengembang yang bertanggung jawab.

"Banyak pengembang yang masih baik-baik juga. Kita berikan kesempatan kepada pengembang yang baik-baik. Yang punya komitmen ya, dengan rasa tanggung jawab. Untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Jangan hanya memikirkan keuntungan," tuturnya.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan akan ada groundbreaking di sektor properti dalam di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025. Salah satunya ada perusahaan Malaysia yang menggarap proyek permukiman.

Basuki membeberkan, perusahaan asal Malaysia itu menjadi perusahaan asing yang akan melakukan groundbreaking di IKN tahun depan.

"Satu dari luar, Citadel dari Malaysia. Itu Permukiman ya. Yang hotel dari dalam (investor lokal), perkantoran dari Lampung," ujarnya di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Untuk waktu groundbreakingnya, Basuki tidak tahu pasti karena mengikuti jadwal Presiden Prabowo Subianto. Namun, karena pada Januari 2025 akan ada peresmian sejumlah proyek di IKN, ia mengusulkan kepada Prabowo untuk sekaligus melakukan groundbreaking di sana.

"(Januari groundbreaking?) Kami usulkan pada Pak Presiden. Karena Menteri PU usulkan beberapa yang sudah siap untuk diresmikan. Tadi sudah sampaikan," katanya.

"Kami mengusulkan groundbreaking supaya dibikin jadwal yang sekaligus beliau ke sana, kalau beliau berkenan akan ke sana, meresmikan dan groundbreaking," tambahnya.

Basuki mengungkapkan, sektor properti yang akan groundbreaking seperti restoran, hotel, hingga perkantoran. Total nilai investasinya sekitar Rp 6,5 triliun.

Video: Jokowi Groundbreaking Teras Hutan Ibu Kota Nusantara

Video: Jokowi Groundbreaking Teras Hutan Ibu Kota Nusantara

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan beberapa layanan guna mendukung Program 3 Juta Rumah.

Hal ini ia sampaikan dalam acara Rakernas Himperra 2024 yang bertajuk Dialog Kebangsaan Perumahan Rakyat: Kupas Tuntas Peluang dan Tantangan Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat di Hotel JW Marriot, Jakarta.

"Kami memberikan 6 layanan untuk mendorong 3 juta rumah," kata Nusron pada Kamis (19/12/2024).

Layanan pertama adalah sistem informasi pertanahan. Ia berkomitmen untuk memberikan akses sebebas-bebasnya kepada masyarakat untuk mengakses data-data pertanahan di Indonesia. Sebagai contoh apabila ingin membeli tanah, masyarakat bisa mengecek di Zona Nilai Tanah (ZNT) di situs Bhumi.

Kedua, Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang bertujuan untuk menjaga lahan pertanian agar tetap difungsikan sebagai persawahan. Ada pun layanan LSD untuk perumahan ini rencananya akan berkonsep apabila ingin mengganti sawah menjadi rumah, maka harus diganti dengan nilai produktivitas yang sama. Namun, skema ini tidak dapat berlaku pada lahan sawah yang termasuk Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

"Kalau di kabupaten setempat ada kebutuhan untuk pembangunan perumahan memakai sawah, maka sawahnya tersebut bisa diganti sawah di provinsi lain yang tahannya masih berat yang penting masih dalam negara tersebut," jelas Nusron.

Cara ketiga adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Ia mengakui jika proses satu ini membutuhkan waktu yang lama karena perlu izin dari RT, RW, hingga ke Walikota. Ia tengah mengusahakan agar layanan ini dapat lebih cepat selesai sekitar 7 hari kerja.

Keempat adalah percepatan sertifikasi dan pemecahan sertifikat. Layanan kelima memberikan hak tanggungan yakni hak jaminan atas tanah yang dibebankan untuk melunasi utang tertentu. Terakhir, Kementerian ATR/BPN akan memberikan roya, yakni proses penghapusan hak tanggungan pada sertifikat tanah atau rumah yang dilakukan setelah pinjaman lunas.

Ia menjamin jika 6 layanan ini bisa berjalan akan sangat membantu Program 3 Juta Rumah ke depannya.

"Kita laksana dengan baik, udah sangat membantu (Program 3 Juta Rumah)," tuturnya.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menilai masih ada cukup tanah untuk membangun 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia mengungkapkan ada cadangan tanah telantar yang sebagian dapat dimanfaatkan untuk itu.

Nusron menjelaskan dari potensi cadangan tangan terlantar seluas 1,3 juta hektare, tanah yang sudah terpetakan sekitar 800 ribu hektare. Tanah tersebut dapat digunakan untuk kawasan industri, pangan, permukiman, hingga mobilisasi.

"Jadi sebetulnya program (3 juta) rumah MBR itu membutuhkan lahan sebesar 26 ribu (hektare). Kita mempunyai cadangan ya kan potensi cadangan tanah terlantar itu 1.3 juta (hektare). Itu yang bisa digunakan untuk perumahan plus minus sekitar 200 ribu hektare," ujar Nusron dalam Media Gathering di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (29/11/2024).

Kemudian, ia menjelaskan peranan Bank Tanah, yakni untuk menopang swasembada pangan, swasembada energi, program hilirisasi, hingga permukiman MBR. Bank tanah saat ini baru mengelola 27 ribu hektare tanah.

Nusron menyebut terkadang Bank Tanah dapat berfungsi sebagai pengembang properti, pemain kebun sawit, pemain kawasan industri, dan lainnya untuk mengelola tanah. Menurutnya, angka tersebut kecil dibandingkan ketersediaan tanah di Indonesia.

"Untuk penggunaan permukiman 79.925 hektare, untuk kepentingan pangan 209.780, selebihannya transmigrasi 564.957 hektare. Baru 854 ribu hektare yang teridentifikasi penggunaannya, selebihnya masih di-collect untuk identifikasi penggunaannya. Tapi dari total itu potensinya 1,3 juta (hektare)," ungkapnya.

Ia pun mengaku sudah intensif berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ia juga telah menyerahkan data tanah yang tersedia kepada mereka.

"Jadi menurut hemat saya rasa-rasanya tanahnya cukup untuk menopang rumah 3 juta rumah sepanjang sekarang bola di tangan Menteri Perumahan, ini aja sendiri manfaatin," katanya.

Sebelumnya, Nusron mengungkapkan Kementerian ATR/BPN memiliki tanah telantar yang berasal dari tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1,3 juta hektare.Pihaknya pun siap membantu dalam penyediaan tanah untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah dari Kementerian PKP.

"Ini yang baru bisa ditindaklanjuti dalam waktu dekat ada di Mojokerto seluas 151 hektare dan di Tangerang 6 hektare. Tapi nanti akan dilihat dengan detail, apakah cocok atau tidak. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja," ucap Nusron dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024) dikutip dari detikNews.

Hal itu disampaikan langsung kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (05/11).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah meresmikan pembangunan rumah gratis di Tangerang, Banten. Gimana cara mendapatkan rumah gratis itu?

Pria yang akrab disapa Ara ini mengaku masih merumuskan skemanya. Meski demikian, ia menegaskan akan membuat skema yang jelas dan adil.

"Kita pikirkan mempelajari semua skema. Yang penting jelas, adil, tidak berbelit, dan yang pasti tidak boleh melanggar hukum," kata Ara usai rapat bersama Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Ia menegaskan, skema yang dibuat akan memiliki dasar yang kuat. Hal itu untuk mencegah adanya masalah di kemudian hari.

"Kita baru 2 minggu bekerja, tentu..tentu terobosan-terobosan ini juga harus dengan dasar-dasar hukum yang kuat. Supaya tidak jadi masalah belakang," ujar Ara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah melakukan groundbreaking pembangunan rumah gratis di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Hal itu menjadi tanda dimulainya program 3 juta rumah.

Perumahan tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektare milik PT Bumi Samboro Sukses yang sebagiannya juga milik Ara. Nantinya rumah akan dibangun oleh Agung Sedayu Group.

Rumah yang akan dibangun ada 250 unit dan sudah lengkap dengan perabotan alias full furnished. Targetnya, perumahan itu akan rampung pada Oktober 2025 mendatang. Adapun, perumahan tersebut dibangun dengan dana CSR Agung Sedayu Group senilai Rp 60 miliar.

Prioritas utama masyarakat yang bisa memiliki rumah gratis adalah mereka yang belum punya rumah. Tak hanya itu, Ara mengatakan masyarakat yang berpenghasilan rendah juga bisa mendapatkan rumah gratis.

"Saya berharap dari 250 rumah itu ada unsur TNI, pangkat Tamtama, Bintara, yang mungkin belum pernah bermimpi bisa punya rumah. Ada polisi yang berpangkat rendah, ada ASN yang golongan bawah, ada guru-guru. Supaya juga eksklusif ada beberapa komponen masyarakat yang heterogen yang mewakili berbagai macam latar belakang," kata Ara di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

Politikus Gerindra ini menambahkan, sebaiknya juga ada pasangan keluarga muda yang tinggal di rumah gratis. Hal itu supaya bisa tercipta ekosistem yang beragam di perumahan tersebut.

"Ada anak-anak muda juga yang mungkin baru menikah, baru punya anak satu, umur-umur 30-35 yang bergerak di dunia usaha. Jadi kita membangun ekosistemnya, tadi ada hijau di sini supaya sehat, supaya anak-anaknya juga berkembang baik," paparnya.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Presiden Prabowo mempunyai program membangun 3 juta rumah, di mana 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membidik aset-aset pemerintah yang tak digunakan lagi.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan pihaknya berencana memanfaatkan aset-aset pemerintah yang tak digunakan maupun disita untuk program pembangunan rumah.

"Iya, semua aset-aset pemerintah yang idle, mungkin nanti kita manfaatkan untuk pembangunan rumah. Tapi kalau di perkotaan lebih cenderung untuk high-rise building, apartemen," kata Suyus saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia menjelaskan pihaknya masih berdiskusi dan mendata wilayah-wilayah yang dapat membangun perumahan. Dia menyebut saat ini pihaknya sedang menginterisasi tata ruang lahannya.

"Kita sedang melakukan evaluasi terhadap semua, kita udah koordinasi awal dengan Satgas Perumahan terkait 1 juta rumah yang ada di perkotaan. Kita sedang inventarisasi semua tata ruang, di mana saja kawasan-kawasan yang bisa dibangun perumahan," jelasnya.

Dia enggan membeberkan terkait luasan lahan yang disediakan untuk program tersebut. Dia menekankan pihaknya masih menginventarisasi.

Kemudian pihaknya juga akan mengecek terkait status lahannya. Apabila lahan tersebut milik negara, Suyus bilang dapat dilakukan pembangunan dengan segera.

"Nanti kita cek status tanahnya, bila itu tanah-tanah yang memang dimiliki oleh negara itu bisa kita lakukan pembangunan segera gitu ya," imbuhnya.

Simak: Video Nusron Wahid Jadi Menteri ATR, Ini Tugas dari Prabowo

[Gambas:Video 20detik]