Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membangun 1.542 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Untuk membangun sarana tersebut, BGN membutuhkan dana Rp 6 triliun.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, saat ini telah ada 1.286 unit SPPG. Sarana tersebut 100% dibangun oleh mitra UMKM yang bergerak di bidang food and beverage (F&B).

"Kami sekarang baru dalam tahap untuk perencanaan dan sedang mencari lahan untuk pembangunan 1.542 unit SPPG yang dibiayai oleh APBN," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Secara bertahap, BGN menargetkan penambahan jumlah SPPG. Ia memproyeksikan segera ada penambahan 219 unit SPPG mitra sehingga jumlahnya bertambah menjadi 1.505 unit SPPG atau dapur MBG mitra.

"Jadi alhamdulillah program ini berjalan sampai sekarang itu semua berkat kemitraan. Jika kita mengandalkan kepada dana APBN semata, maka sebetulnya program makan bergizi baru akan bisa dilaksanakan bulan Agustus," ujarnya.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut menyangkut rencana pembangunan 1.542 unit SPPG baru, Dadan memproyeksikan total anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikannya Rp 6 triliun.

"Kurang lebih sekitar Rp 6 triliun (hanya untuk yang) baru ya," kata Dadan usai rapat.

Dadan menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan SPPG tersebut. Namun demikian, ia belum dapat memastikan kapan pembangunan dimulai karena masih dalam tahap perencanaan.

"1.542 dalam proses perencanaan dan tendernya mungkin akan di akhir bulan ini, sehingga baru akan selesai Agustus," terang dia.

Paralel dengan rencana tersebut, saat ini pihaknya juga terus menjalankan pendidikan untuk para anggota SPPG dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Saat ini, pihaknya baru selesai mendidik 1.994 orang.

"Harus sejalan antara SDM dan infrastruktur. Kami punya perencanaan di Agustus karena SDM-nya sudah selesai itu akan sudah bisa membuka 7.000 SPPG, melayani lebih dari 20 juta (penerima manfaat)," ujarnya.

Puluhan monyet mendadak masuk ke lingkungan permukiman warga di kawasan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Gerombolan monyet itu merusak sejumlah atap rumah hingga membuat warga ketakutan.

Dalam video berdurasi 52 detik yang dilihat detikBali, tampak puluhan monyet melompat dari satu rumah ke rumah lainnya. Warga terlihat panik, bahkan beberapa atap rumah warga mengalami kerusakan akibat ulah hewan liar tersebut.

"Banyak sekali monyet-monyet ini, siapa yang harus menanggulangi ini, bertebaran terus monyet-monyet ini ke rumah warga. Ini posisinya rumah warga yang ada di belakang Polsek Ampenan," ucap seorang perempuan dalam video tersebut.

Menanggapi video yang viral di media sosial, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Dinas Damkar Kota Mataram, Multazam, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi dari masyarakat.

"Untuk sementara belum ada laporan ke kami soal itu, (informasinya) hanya lewat media sosial. Untuk pelaporan, silakan hubungi kami di Siaga 112," ujar Multazam saat dikonfirmasi di Mataram, Selasa (6/5/2025).

Multazam menyebut kemunculan gerombolan monyet di wilayah Ampenan bukan kali pertama terjadi. Fenomena ini kerap terjadi saat memasuki musim kemarau.

"Hampir setiap tahun seperti itu. Mereka biasa turun (ke permukiman) saat musim kemarau, potensinya Maret sampai September. Ditambah lagi tidak ada potensi makanan (di atas), jadi mereka turun dan lari ke permukiman warga," jelasnya.

Kendati demikian, hingga kini belum ada laporan warga yang diserang oleh monyet-monyet tersebut.

"Hanya berkeliaran dan tidak ada penyerangan. Sementara, untuk menangkap monyet-monyet itu kami gunakan perangkap sederhana, yakni menggunakan umpan kelapa muda yang diberikan sedikit lubang, kemudian kami sergap. Ini kami lakukan karena belum punya perlengkapan untuk menangani itu," pungkas Multazam.

Video Bule AS Pura-pura Jadi Tamu Hotel di Bali Lalu Curi Barang Wisatawan

Video Bule AS Pura-pura Jadi Tamu Hotel di Bali Lalu Curi Barang Wisatawan

Menu makanan bergizi gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat untuk pelajar di Jawa Barat membuat ratusan pelajar keracunan. Kejadian ini terjadi di Cianjur, Kota Bandung dan Tasikmalaya.

Berikut 8 fakta dalam kejadian ini:

334 Siswa Bandung Keracunan MBG

Ratusan siswa SMPN 35 Bandung dilaporkan mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG. Mereka mengalami gejala mulai dari mual hingga diare setelah mengonsumsi makanan itu.

Menu MBG itu disantap sekitar 334 siswa pada Selasa (29/4). Kemudian pada Rabu (30/4), mereka mulai merasakan gejala setelah menyantap makanan tersebut.

"Kurang lebih segitu ya, karena kita masih mencatat. Kemarin masih 334, ada penambahan saya belum cek lagi," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Anhar Hadian saat dikonfirmasi, Kamis (1/5).

Tidak Ada yang Dirawat

Menurut Anhar, dari laporan yang ia terima, menu MBG itu berasal dari pihak katering yang mulai dimasak sejak pukul 01.00 WIB dini hari. Menu itu lalu diberikan kepada siswa salah satu SD sekitar pukul 09.00 WIB, ke SMPN 35 Bandung sekitar pukul 11.00 WIB dan siswa SMA sekitar pukul 13.30 WIB.

Ratusan siswa di SMPN 35 Bandung yang mengalami keracunan pun telah menjalani pengobatan secara mandiri. Hingga saat ini, Anhar memastikan tidak ada siswa yang sampai dirawat di rumah sakit maupun di puskesmas.

"Sebagian besar berobat sendiri, ada yang ke puskesmas hingga dokter itu sendiri datang. Ada satu orang yang berobat ke Salamun karena ayah kerja di Salamun, tapi tidak ada yang dirawat," ungkapnya.

Perlindungan dari Wali Kota

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, melewatkannya akan memberi perlindungan kepada siswa sekolah di Kota Bandung agar kejadian serupa tidak terulang. Meski begitu, penindakan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) yang menyediakan MBG tidak sesuai standar tersebut berada di luar kewenangan Pemerintah Kota Bandung.

"Memang bukan kewenangan dari pemerintah kota untuk memberikan tindakan kepada SPPG, tetapi kewenangan utama dari Pemkot Bandung adalah memberikan perlindungan kepada para siswa warga Kota Bandung. Jadi, kami akan bergerak berdasarkan tugas kami, melindungi dan memberikan keamanan kepada para siswa di Kota Bandung," ujar Farhan, Jumat (2/5).

Farhan meminta Dinas Kesehatan untuk terus melakukan pemantauan terhadap kondisi siswa yang alami keracunan. Kabar baik, tak ada siswa yang mengalami kondisi serius.

"Dinas Kesehatan masih menyatukan dan memitigasi korban. Alhamdulillah tidak ada yang berkelanjutan. Insyaallah Senin sudah bisa sekolah lagi semuanya," terangnya.

Farhan Minta Dinkes Terus Lakukan Pengawasan

Untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang, ia juga meminta dinas-dinas terkait untuk ikut memantau kualitas bahan makanan yang akan diolah oleh SPPG dan didistribusikan ke sekolah-sekolah.

"Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan untuk menyatukan langsung semua kualitas bahan makanan yang sedang dan akan diolah oleh SPPG terkait. Saya berkeyakinan Badan Gizi Nasional akan melakukan tugas pengawasan dan tindakan yang diukur untuk para SPPG yang bertugas di Kota Bandung," paparnya.

400 Pelajar Tasikmalaya Keracunan MBG

Ada 400 pelajar di Tasikmalaya yang keracunan. J umlah hal tersebut berdasarkan data yang diperoleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tasikmalaya hingga hari ini. Pelajar yang terdampak merupakan siswa TK, SD, madrasah ibtidaiyah (MI) dan SMP.

Meski demikian, sebagian besar siswa tidak mengalami gejala berat, sehingga tidak mendapatkan penanganan medis. Bahkan banyak siswa yang sudah beraktivitas sekolah lagi.

"Sementara kami mendapat informasi sekitar 400 orang. Itu memang kami sudah menurunkan waktu ke lapangan dan meng-cross-check tentunya bersama dengan kecamatan yang sebenarnya terjadi itu apa. Jadi kami juga tengah memastikan angka pasti pelajar yang jadi korban ini," kata Kadisdikbud Kabupaten Tasikmalaya Dadan Wardana.

Dinas Lakukan Penyelidikan

Kepala Bidang Pengawasan Fasilitas, layanan Kesehatan dan tempat usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Epi Edwar Lutpi mengaku terus melakukan penyelidikan terkait keracunan ini. Selain menanyakan epidemiologi, mampir juga ke dapur pengolahan Makan Bergizi Gratis.

"Sedang dilakukan penyelidikan epidemiologi terkait dengan distribusi orang tempat terdampak. Dilain pihak kita sedang inspeksi sarana produksinya dalam hal ini dapurnya terutama dalam pemilihan bahan, cara pengolahan dan cara distribusi. Kita lakukan bersama dengan balai pengawas obat makanan Tasikmalaya," Kata Epi.

Operasional MBG Tasikmalaya Dihentikan Sementara

Penyedia MBG yang menyebabkan ratusan siswa di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, keracunan dihentikan sementara operasionalnya. Penghentian itu dilakukan hingga keluarnya hasil uji laboratorium.

Hasil mediasi malam tadi sambil menunggu hasil lab Dinas Kesehatan dan Polisi, di-off-kan dulu, dihentikan sementara, kata Danramil 1205 Rajapolah Kapten Inf Mukhlis Gozali.

Tanggapan Dedi Mulyadi

Tak hanya Kota Bandung dan Tasikmalaya, Program MBG yang menyebabkan keracunan pernah terjadi di Kabupaten Cianjur. Dua kejadian ini juga disampaikani Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Orang nomor satu di Jabar ini menilai, kebijakan terkait pelaksanaan MBG menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dia menyebutkan, pemerintah telah menangani adanya kasus keracunan karena MBG di sejumlah daerah di Jawa Barat.

"Sudah, pemerintah pusat Pak Muhaimin Iskandar (Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat) sudah berbicara itu kan. Ranahnya ranah pemerintah pusat," kata Dedi.

Dedi mengatakan, Kementerian Kesehatan telah diminta untuk melakukan audit dan pengawasan terhadap menu yang diumumkan dalam program MBG.

"Pak Muhaimin Iskandar sudah menyampaikan agar Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan dan audit kan sudah menyampaikan," ujarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan kuota rumah subsidi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan bertambah. Ia menyebutkan kuota yang berlaku saat ini ada 220 ribu unit.

"Sebentar lagi diumumkan lah. Sabar ya 220 ribu ini akan bertambah untuk pertama kali pemerintahan Presiden Prabowo (Subianto) ini akan menyiapkan paling banyak sepanjang sejarah Indonesia merdeka," ujar Ara usai menghadiri acara Mayday 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).

Ara menjelaskan tambahan kuota tersebut merupakan hasil kerja sama dengan berbagai pihak. Adapun pembiayaan kuota FLPP saat ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Tahun ini 220 ribu udah ada uangnya. Dari mana? Dari APBN. Berkat kerja sama moneter BI (Bank Indonesia), dan juga pemerintah Presiden Prabowo, juga DPR dibantu Pak Dasco (Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad), Pak Said, Komisi X juga, Komisi XI juga Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun)," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Ara mengatakan sudah serah terima rumah subsidi untuk beberapa profesi, yakni bidan, perawat, dan tenaga kesehatan. Terakhir, ia baru menyerahkan kunci rumah subsidi secara simbolis untuk buruh.

Selanjutnya, ia akan menyerahkan kunci rumah untuk wartawan pada 6 Mei 2025 dan tenaga migran pada 8 Mei 2025. Semuanya dilakukan bekerja sama dengan kementerian terkait.

"Untuk selanjutnya ke depan masih banyak PR (pekerjaan rumah) kami dengan nelayan, dengan petani, dengan sopir, dengan masih banyak lagi profesi yang kami akan dukung. Jadi ini bukti nyata bahwa negara hadir," ucapnya.

"Saya sama Pak Heru (Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) lagi persiapkan, mohon doanya. Apa yang kita lagi pikirkan? ART, Asisten Rumah Tangga," tambahnya.

Soal investasi untuk Program 3 Juta Rumah, Ara menjelaskan dirinya sudah membagi tugas dengan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah. Ia menyebut Fahri fokus untuk memperoleh investasi dari luar negeri. Adapun kerja sama dibantu oleh Satuan Tugas (satgas) Perumahan.

"Jadi kita itu udah bagi tugas. Nah, investasi juga, kita sudah buka datanya, Pak. Dari Pak Erick (Thohir Menteri) BUMN. Data-data dari Kereta Api (PT KAI). Dari PTP, mana yang bagus-bagus. Bank Tanah, sudah buka datanya," katanya.

Ia juga menyebutkan sudah melakukan survei tanah yang merupakan bekas kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan sitaan Kejaksaan Agung. Menurutnya, investor bisa berasal dari luar maupun dalam negeri.

"Besok hari Jumat (2/5/2025) saya makan bersama Dirut BCA (Bank Central Asia) dan teman-teman pengembang dengan skala besar. Saya akan kasih pendahuluan nih visinya begini. Nanti kita akan undang untuk melihat lahan-lahannya. Dan saya ingin ada kolaborasi antara pengusaha besar dengan pengusaha menengah dan lokal," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin resmi mengalokasikan 30.000 unit rumah subsidi bagi tenaga kesehatan (nakes), bidan, dan perawat.

"Saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera telah mengalokasikan dana untuk rumah subsidi sebanyak 220.000 unit. Dari jumlah tersebut, kami alokasikan 30.000 rumah untuk nakes, perawat dan bidan," ujar Ara dilansir dari rilis, Senin (28/4/2025).

Menurutnya, rumah subsidi ini diharapkan dapat memacu semangat para tenaga kesehatan dan mensukseskan Program 3 Juta Rumah sekaligus Program Cek Kesehatan Gratis yang menjadi Program unggulan Presiden Prabowo Subianto sekaligus wujud nyata kebersihan kepada wong cilik.

"Sudah saya cek kalau program perumahan untuk tenaga kesehatan, bidan dan perawat ini baru pertama kali dan ada saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mohon doakan Kementerian PKP, BP Tapera dan BTN bisa menambah kuota rumah subsidi supaya wong cilik benar-benar diurus dan punya rumah dan tidak sekedar pidato tapi benar-benar terbukti di lapangan," kata dia.

Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan sebanyak 30.000 unit rumah subsidi yang terdiri dari 15.000 rumah untuk perawat, 10.00 untuk bidan dan 5.000 untuk nakes.

Pada kesempatan itu, Ara juga menceritakan Ibunya pernah berpesan kepada dirinya agar rumah bagi tenaga kesehatan bisa diperbanyak.

Apalagi mereka bertugas untuk menjaga dan merawat masyarakat sehingga juga perlu memiliki hunian layak.

"Dulu mama saya bekerja sebagai dokter di RS Cikini. Saya pernah bilang kalau saya pergi ke Kendal untuk memberikan kunci rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat 30 rumah. Tapi ibu saya bilang jumlahnya itu masih kurang dan perlu ditambah karena mereka masih butuh rumah layak dan berjuang untuk kesehatan rakyat," tandasnya.

Ara juga menuturkan pihaknya akan bekerja keras untuk bisa menambah kuota dan pendanaan rumah subsidi.

Dirinya juga berjanji tambahan tersebut akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, perawat dan bidan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah mulai menyerahkan kunci rumah subsidi untuk bidan, perawat, dan tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia. Penyerahan kunci dilaksanakan secara simbolis di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Ia menyerahkan kunci di Perumahan Puri Delta Asri 9. Kegiatan ini juga dilakukan serentak di daerah lain seperti Jayapura, Karawang, Kupang, Malang, Medan, dan Pontianak.

"Saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera telah mengalokasikan dana untuk rumah subsidi sebanyak 220 ribu unit. Dari jumlah tersebut kami alokasikan 30 ribu rumah untuk tenaga kesehatan, perawat dan bidan," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Ara mengatakan adanya rumah bersubsidi ini diharapkan dapat memacu semangat para tenaga kesehatan dan menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan Program Cek Kesehatan Gratis. Kedua program tersebut merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

"Sudah saya cek kalau program perumahan untuk tenaga kesehatan, bidan dan perawat ini baru pertama kali dan ada saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mohon doakan Kementerian PKP, BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) dan BTN (PT Bank Tabungan Negara Tbk) bisa menambah kuota rumah subsidi supaya wong cilik benar-benar diurus dan punya rumah dan tidak sekadar pidato tapi benar-benar terbukti di lapangan," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan 30 ribu unit rumah subsidi. Angka tersebut terdiri dari 15 ribu rumah untuk perawat, 10 ribu untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

Pada kesempatan itu, Ara menceritakan bahwa ibunya pernah berpesan kepada dirinya agar rumah bagi tenaga kesehatan bisa diperbanyak. Apalagi mereka bertugas untuk menjaga dan merawat masyarakat sehingga juga perlu memiliki hunian layak.

"Dulu mama saya bekerja sebagai dokter di RS Cikini. Saya pernah bilang kalau saya pergi ke Kendal untuk memberikan kunci rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat 30 ribu rumah. Tapi ibu saya bilang jumlahnya itu masih kurang dan perlu ditambah karena mereka masih butuh rumah layak dan berjuang untuk kesehatan rakyat," katanya.

Ia menambahkan pihaknya akan bekerja keras untuk bisa menambah kuota dan pendanaan rumah subsidi. Dirinya juga berjanji tambahan tersebut akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, perawat dan bidan.

"Kami akan berusaha menambah dan mencari pembiayaan untuk menambah kuota rumah subsidi dan akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, perawat dan bidan. Jika ada 1.000 tenaga kesehatan, perawat, dan bidan, tercapai kami akan undang presiden untuk memberikan kunci tersebut. Terima kasih kepada Bank BTN dan BP Tapera yang telah bekerja keras mewujudkan impian para tenaga kesehatan, bidan, dan perawat yang ingin memiliki rumah layak huni dan berkualitas dengan KPR FLPP (kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan)," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menanggapi puluhan siswa di Cianjur keracunan setelah diduga santap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Cak Imin minta Kemenkes untuk mengecek sumber masalah.

"Nah itu yang harus dicek sumber utamanya ya. Tolong kepada Kementerian Kesehatan mengecek sumber utama keracunan itu," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Cak Imin meminta diinvestigasi apakah keracunan tersebut lantaran proses pembuatan atau pendistribusian. Ketum PKB ini mendesak pemerintah untuk cepat menanggapi hal itu.

"Apakah dari dapurnya, apakah dari proses angkutannya, apakah dari tempat lain-lain. Nanti kita tunggu aja investigasinya," ujar Cak Imin.

"Laboratorium Kesehatan Daerah harus cepat ya mengambil langkah-langkah supaya kita tenang," tambahnya.

Diketahui, keracunan massal menimpa siswa MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur. Sebanyak 78 pelajar termasuk beberapa guru mengeluhkan gejala keracunan setelah menyantap menu MBG pada Senin (21/4/2025).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa lahan persawahan tidak boleh dialihfungsikan alias 'disulap' menjadi area perumahan. Hal ini supaya masih ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia berbincang dengan salah satu pengembang dalam acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025). Saat itu, Direktur PT Bangun Famili Sejahtera, Hari Purnomo, mengungkapkan keluh kesahnya dalam membangun rumah subsidi, salah satunya terkait aturan mengenai lahan persawahan tak boleh digunakan sebagai area perumahan.

Hari menuturkan, pihaknya telah membebaskan lahan yang berada di Bekasi, Jawa Barat untuk dibangun perumahan karena berada di zona kuning, yaitu area yang diperuntukkan permukiman. Namun, sebagian besar lahan itu merupakan area persawahan yang kini tak boleh lagi dialihfungsikan sebagai perumahan.

"Nah, sekarang kendalanya tidak mungkin kita sebagai pengembang membebaskan tanah darat di daerah Bekasi. Satu, tidak ada lagi yang luas dan zonanya yang kuning sudah habis sedangkan kita sudah membebaskan sebagian besar lahan sawah yang zonanya kuning," kata Hari dalam acara tersebut.

Ara pun langsung merespons keluhan Hari. Ia menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh digunakan untuk area perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasmbada pangan. Jadi betul tidak boleh Pak persawahan dibuat perumahan," ungkapnya.

Ara mengaku, hal tersebut merupakan tantangan tersendiri di bidang perumahan. Walau demikian, ia tak mau menyelesaikan masalah perumahan lalu menimbulkan masalah baru di bidang pangan.

"Saya sebagai Menteri Perumahan tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan, tapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif," tuturnya.

Ditemui seusai acara, Ara mengaku akan mempertemukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan para pengembang di Jawa Barat untuk membahas lebih lanjut mengenai masalah lahan sawah menjadi area perumahan.

"Nanti kita akan buat pertemuan, kan itu banyak masalah di Jawa Barat. Nanti saya akan undang Pak Dedi atau saya datang ke Jawa Barat. Bersama dengan teman-teman pengembang tadi untuk cari solusi. Harus ada solusinya," tegasnya.

Dirinya ingin masalah lahan untuk perumahan maupun untuk pertanian bisa mendapatkan win-win solution. "Jadi nggak boleh saling mematikan," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Bakal Luncurkan Layanan Aduan Perumahan

Video: Menteri PKP Bakal Luncurkan Layanan Aduan Perumahan

Pemerintah resmi meluncurkan program rumah subsidi khusus jurnalis. Program ini digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai bentuk sinergi lintas sektor untuk memastikan wartawan mendapatkan akses terhadap hunian yang manusiawi dan terjangkau.

Target awal sebanyak 1.000 unit di berbagai daerah. Total 100 unit rumah subsidi akan diserahkan pada tanggal 6 Mei 2025.

Berikut informasi selengkapnya.

Kriteria Penerima Rumah Subsidi Khusus Jurnalis

Dilansir situs Komdigi, program rumah subsidi khusus jurnalis digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai bentuk sinergi lintas sektor untuk memastikan wartawan mendapatkan akses terhadap hunian yang manusiawi dan terjangkau.

Berikut daftar kriteria penerima rumah subsidi khusus jurnalis:

• Diperuntukkan khusus bagi wartawan yang terdaftar dan bekerja di media massa, baik itu media cetak, elektronik, maupun online.
• Batas maksimal penghasilan penerima (wilayah Jabodetabek):
  - Rp 13 juta (bagi yang sudah berkeluarga)
  - Rp 12 juta (bagi yang berstatus lajang)

Wartawan yang berdomisili di Jabodetabek dengan penghasilan hingga Rp 13 juta (untuk yang sudah berkeluarga) dan Rp 11 - 12 juta (untuk yang masih lajang) tetap dapat mengakses subsidi ini.

Melalui program ini, pemerintah berharap wartawan Indonesia dapat menjalankan tugasnya dengan lebih tenang dan produktif, tanpa harus terus dibebani oleh persoalan dasar, seperti tempat tinggal. Wartawan yang sejahtera adalah fondasi kuat bagi demokrasi yang sehat.

Ada Rumah Subsidi untuk Nakes, Guru, dan Nelayan

Sebelumnya, pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan. Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) setelah hadir acara open house di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani pada Selasa (1/4/2025).

Rumah bersubsidi bagi nakes akan disiapkan sebanyak 30 ribu rumah, kemudian untuk guru sebanyak 20 ribu rumah, dan untuk nelayan sebanyak 20 ribu rumah. Selain itu, dia sudah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

"Kita sudah mengalokasikan buat petani 20 ribu, nelayan 20 ribu, buruh 20 ribu, tenaga migran 20 ribu, kemudian nakes itu 30 ribu, nakes itu terdiri dari perawat. Kemudian ada bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, kemudian TNI-AD kurang lebih sekitar 5.000, kepolisian 14.500, dari kuota 220 ribu," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ini adalah perintah Presiden RI, harus benar-benar masalah perumahan ini yang begitu banyak pengaduannya selama ini, kita selesaikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan bahwa masalah di bidang perumahan termasuk penyelesaian korban Meikarta harus benar-benar diselesaikan.

"Ini adalah perintah Presiden RI, harus benar-benar masalah perumahan ini yang begitu banyak pengaduannya selama ini, kita selesaikan," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Ara mengakui bahwa pengaduan masyarakat di bidang perumahan ada begitu banyak.

"Banyak sekali pengaduannya, dari mana saya tahu? Dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional," kata Ara.

Kementerian PKP sendiri telah meluncurkan layanan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Kita sudah ada 911 yakni BENAR-PKP," ujar Ara.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Menteri PKP Maruarar Sirait berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan, termasuk masyarakat yang mengadu soal Meikarta.

Perwakilan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Rini mengaku senang dengan adanya kanal pengaduan perumahan.

"Saya harap BENAR PKP ini bisa menyelesaikan laporan-laporan serta pengaduan bidang perumahan seperti masalah Meikarta. Kami ingin jawaban yang pasti dari pemerintah dan ingin agar uang yang telah kami bayar kembali utuh karena unit hunian di Meikarta tidak pernah terwujud," kata Rini.

Pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan di antaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh KemenPANRB.

Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan sudah bicara dengan Direktur Utama baru PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Putrama Wahju Setyawan. Materi pembicaraan terkait pembiayaan program rumah subsidi.

Pria yang biasa disapa Ara ini mengatakan pembicaraan antara dirinya dengan pemimpin bank BUMN penting untuk memastikan pembagian pembiayaan masing-masing kawasan rumah subsidi yang akan atau sedang dibangun.

Sehingga dalam pelaksanaan penjualan rumah subsidi nanti, setiap bank BUMN dapat fokus membiayai KPR di masing-masing kawasan permukiman.

"Saya baru ngomong sama dirut BNI yang baru ya, bagus ya. Mungkin nanti kita bicarakan nanti misalnya BNI urusin apa, Mandiri urusin apa. Kayak BTN kan sudah cukup banyak. Jadi kita bagi-bagi supaya fokus," kata Ara usia menghadiri open house di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Sebagai contoh penyaluran pembiayaan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Darat dipegang oleh Bank Mandiri. Kemudian pembiayaan rumah subsidi untuk anggota Polisi akan diserahkan kepada BTN, dan seterusnya.

"Angkatan darat itu sama Bank Mandiri, kalau Kepolisian sama BTN, jadi kita bagi-bagi supaya semuanya fokus," terang Ara.

Selain dari perbankan, Ara menyampaikan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hingga Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di-support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ujar Ara.

Ara juga menyampaikan saat ini pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

Rumah subsidi bagi nakes akan disiapkan sebanyak 30.000 rumah, kemudian untuk guru sebanyak 20.000 rumah, dan untuk nelayan sebanyak 20.000 rumah. Selain itu dirinya juga sudah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

"Tahun ini kita sudah persiapkan buat guru 20.000, dan sudah mulai minggu lalu di Bogor. Nanti habis Lebaran kita langsung mulai buat tenaga kesehatan yaitu buat bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, habis itu buat nelayan 20.000, buat guru Rp20.000. Juga buat Angkatan Laut dan Angkatan Udara, karena polisi dan TNI Angkatan Darat sudah," jelasnya.

"Nanti kita akan bikin pertemuan dengan wartawan. Saya alokasikan 1.000 rumah rumah subsidi buat wartawan," sambung Ara.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengungkapkan kriteria perawat, bidan, dan tenaga kesehatan (nakes) yang berhak mendapatkan rumah subsidi dari pemerintah.

Ini sejalan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Awalnya, Budi menerima 42 ribu orang pendaftar.

"Kita lihat yang memenuhi syarat kan ini harus berpenghasilan rendah ya, Rp7 juta sebulan atau kalau sudah berkeluarga (penghasilannya per bulan) Rp8 juta," ujar Budi dalam MoU Dukungan Perumahan di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/3).

Setelah diseleksi, Budi mencatat ada 37 ribu perawat, bidan, dan nakes yang memenuhi persyaratan. Sementara, pemerintah baru akan menyiapkan 30 ribu unit rumah.

Ini akan diberikan untuk 15 ribu perawat, 10 ribu bidan, serta 5.000 nakes lainnya. Subsidi tersebut berupa dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Budi menegaskan 30 ribu orang yang berhak itu tidak terbatas pada pekerja di rumah sakit atau fasilitas kesehatan milik pemerintah. Ia mengklaim yang bekerja di swasta pun berhak, asalkan sesuai syarat.

"Di semuanya (pekerja RS/faskes negeri maupun swasta) bisa (mendapatkan rumah subsidi), yang penting dia masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Itu sekitar Rp7 juta (per bulan) kalau hidup sendiri atau Rp8 juta kalau dia hidup berkeluarga," jelas Budi.

"(Syarat) nomor dua yang penting, ini harus rumah pertama. Jadi, kalau yang punya suaminya dua, enggak boleh," sambungnya sambil berkelakar.

Budi mengaku berterima kasih dengan pemberian bantuan FLPP dari pemerintah untuk perawat, bidan, sampai nakes. Ia bahkan menghitung-hitung berapa banyak tanah dan biaya yang mesti dikeluarkan untuk merealisasikan ini.

"Kita terima kasih karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah, disediakan oleh Pak Presiden (Prabowo Subianto) dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (harga per unit rumah subsidi dikali 30 ribu orang), itu ada Rp4,8 triliun disediakan oleh mereka (pemerintah)," tandasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan 300 rumah untuk prosesi serah terima kunci pada 28 April 2025. Ara juga langsung mengunci waktu peluncuran pada pukul 16.00 WIB dan meminta Menkes BGS mengosongkan jadwal.

Ara merinci tiga titik yang bisa dipilih untuk serah terima kunci nanti, yakni Semarang, Magelang, atau Solo. Ia mengklaim ini sesuai rekomendasi Budi Gunadi Sadikin.

Sementara itu, total pembangunan rumah subsidi untuk kelompok ini diminta harus ada di 8 titik.

Ara meminta dua tempat khusus, yakni di Karawang selaku daerah pemilihan (dapil) Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari yang merupakan salah satu inisiator program ini. Lalu, satu lokasi spesial lain dibangun di kampung Ara, yakni Sumatra Utara.

"Harus minimal 8 titik, yaitu (pertama) paling ujung di Aceh. Kedua, Papua. Ketiga, paling bawah NTT. Keempat, paling atas Kalimantan Utara. Kelima, tadi (tiga lokasi) di Jawa Tengah," rinci Ara.

"Keenam, di Jawa Barat, paling banyak kita menghormati Ibu Wakil Ketua (Putih Sari) di Karawang. Ketujuh, tolong siapkan titik juga yang besar di Jawa Timur. Satu lagi (kedelapan), izin Pak (Menkes BGS), buat kampungnya pak menteri boleh ya di Sumatra Utara," tambahnya.