Kota Solo masih membutuhkan sekitar 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lagi untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis (MBG). Diketahui saat ini baru ada 4 SPPG yang tersebar di Kecamatan Jebres, Banjarsari dan Laweyan.

Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen (Purn) Suardi Samiran, mengatakan penerima Makan Bergizi Gratis di Kota Solo mencapai 140 ribu orang.

"Karena jumlah penerima manfaat di Kota Solo ini kurang lebih 140 ribu. Ya, jadi memerlukan kurang lebih 40 sampai 45 SPPG (lagi)," katanya ditemui di Balai Kota Solo, Selasa (22/4/2025).

Suardi mengatakan untuk pemenuhan dapur Makan Bergizi Gratis ini pihaknya membuka peluang untuk masyarakat untuk turut serta mendirikan secara mandiri. Sebenarnya, sudah ada yang ingin mendaftar namun masih belum memenuhi persyaratan.

"Untuk menambah tadi kan mendatangkan, membuka peluang bagi masyarakat tadi dengan mendirikan SPPG Mandiri. Iya, kendala-kendala mungkin mereka belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Tapi kalau semuanya sudah terpenuhi, tidak ada kesulitan," bebernya.

Contoh kendala yang dimaksud seperti sudah ada dapur namun belum tersedia alat makan. Sehingga, ia menekankan agar mitra yang mendirikan SPPG bisa memenuhi syarat terlebih dahulu.

"Tidak memenuhi syarat, ada yang sudah membangun tidak punya peralatan makan. Itu kan belum belum lengkap. Harus benar-benar lengkap. Harus mulai bangunannya sendiri sudah ada, sesuai alur yang telah ditentukan, memenuhi standar higienis, kemudian memiliki alat-peralatan yang dibutuhkan mulai dari alat dapur, alat masak, dan alat makan. Kemudian yayasan punya rekening yang jelas, kemudian punya NPWP," jelasnya.

Walkot Ungkap Modal Jadi Mitra

Sementara itu, Wali Kota Solo, Respati Ahmad Ardi, mengatakan pihaknya mendorong agar SPPG mulai didirikan di beberapa Kecamatan yang belum ada.

"Jadi setelah tadi diarahkan langsung dari Pak Deputi di BGN nanti kita akan sebagai pendamping. Intinya kami di pemerintah kota itu sangat support, Pemerintah Kota Surakarta sangat support terhadap terhadap program Presiden Prabowo terkait makan gratis gratis," bebernya.

Ia mengatakan untuk membangun dapur SPPG, para mitra harus mempunyai anggaran yang cukup. Respati menyebut dana yang dibutuhkan yakni sekira Rp 700 juta.

"(Wajib punya standar dana) jelas, wajib punya standar dana, karena ini kan pelayanan ke masyarakat. Ini mitra mandiri. Mengajak mitra mandiri harus ada standar dana. Minimal dana Rp 700 juta, nggak benar kalau ada yang bilang Rp 1,5 miliar alat dapurnya segitu," bebernya.

Respati menegaskan bahwa pihaknya memberikan kemudahan untuk UMKM yang ingin bermitra. Dia juga berencana untuk mengelompokkan UMKM agar bisa menjadi mitra secara kolektif.

"Tadi ada pertanyaan bagus. Pak, kami UMKM ya kapasitasnya hanya 500. Enggak nyampe 3.000. Nah, nanti saya tugaskan untuk Hipmi menyatukan dari teman-teman yang UMKM yang belum sampai standarnya ke 3.000. Tetap kita fasilitasi biar partisipasi rasanya tetap ikut merasakan apa program pemerintah terkait MBG ini," pungkasnya

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan

Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan susu saat ini belum masuk dalam menu program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini dikarenakan 85 persen susu di Indonesia saat ini masih impor.

"Memang makan (bergizi) gratis belum masuk susu. Susu belum masuk. Karena apa? Karena susu kita masih 85 persen impor sususnya," kata Menko Pangan, Zulkifli Hasan, dalam acara penyerahan bantuan cooling unit ke UD. Pramono, di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Kamis (20/3/2025).

Maka, lanjut Zulkifli, usaha pengolahan susu di Indonesia harus didukung. Sehingga nantinya untuk mencukupi kebutuhan susu dalam negeri tidak perlu impor lagi.

"Inilah yang harus didukung, seperti UD. Pramono ini yang harus kita dukung agar nanti kita tidak tergantung impor lagi susu," imbuh dia.

Dikemukakan Zulhas, sesuai kebijakan Presiden, jika produksi susu dalam negeri sudah banyak, maka secara bertahaap akan dimasukkan dalam menu makan bergizi gratis. Namun karena saat ini masih tergantung impor, sehingga susu belum masuk ke MBG.

"Kalau kita sudah banyak susu, kata bapak Presiden, secara bertahap nanti baru makan gratis itu kalau sudah banyak susu diproduksi kita, baru diberi. Sementara karena tergantung pada impor, repot, ya belum masuk susu," jelas Zulhas.

Namun demikian, Zulhas menyebutkan bahwa sekarang ini semangat masyarakat untuk minum susu luar biasa. Sehingga usaha susu seperti UD. Pramono ini tidak perlu risau tak terserap.

"Tetapi semangatnya sekarang itu masyarakat minum susu luar biasa. Jadi kalau produksi UD Pramono ini saya kira aman, pasti terserap terus, karena sekarang semangat orang minum susu ini luar biasa. Sudah menyadari bahwa penting (minum susu)," ucapnya.

Video Menko Zulhas: Insyaallah Tahun Ini Kita Tak Impor Beras

Video Menko Zulhas: Insyaallah Tahun Ini Kita Tak Impor Beras

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan tugas yang mudah. Melihat manfaatnya, program MBG akan terus diberikan prioritas bukan hanya dalam hal budget, tetapi yang paling penting dalam hal pelayanan.

Dilansir detikFinance, Sri Mulyani mengibaratkan program MBG seperti menggelar hajatan atau pesta pernikahan setiap hari selama satu tahun penuh. Hal itu disampaikannya dalam acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, hari ini.

"Jika Anda akan mengadakan pernikahan untuk anak-anak Anda, Anda mempersiapkannya selama 1 tahun atau 6 bulan. Kalau MBG, kami menyediakan makanan untuk 5.000 di setiap fasilitas (dapur) setiap hari. Jadi Anda merasa seperti memiliki pesta pernikahan setiap hari selama setahun," kata Sri Mulyani, Selasa (11/2/2025), dikutip dari detikFinance.

Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan terus mendukung program MBG dari segi anggaran dan juga dari kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan eksekusi. Untuk diketahui, program MBG juga diklaim dapat berkontribusi 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Sri Mulyani memaparkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini melibatkan sekitar 185.000 pekerja dan berpotensi mengurangi kemiskinan 0,19%.

"Itulah sebabnya ini adalah area yang akan kita terus berikan prioritas yang lebih tinggi bukan hanya dalam hal budget, tetapi yang paling penting dalam pelayanan," ujar Sri Mulyani.

Dalam paparannya, Sri Mulyani membeberkan tiga skema penyaluran MBG. Berikut ini skemanya:

Skema Makan Bergizi Gratis (MBG)

Skema Saat Ini (existing):

• Timeline: Januari 2025
• Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG): 220
• Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
• Penerima manfaat: 589.902 siswa, ibu hamil dan balita
• Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Target Awal (initial target):

• Timeline: Desember 2025
• SPPG: 5.000
• Cakupan SPPG: 3.000-4.000 penerima manfaat
• Penerima manfaat: 15,5 juta siswa, 2,4 juta ibu hamil dan balita
• Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Ekspansi (expansion options):

• Timeline: Desember 2025
• SPPG: 15.000 (moderat), 28.000 (optimistik)
• Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
• Penerima manfaat: 40 juta siswa, ibu hamil dan balita (moderat), 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita (optimistik)
• Anggaran: Rp 71 triliun + Rp 100 triliun

Video Alasan Sri Mulyani Lebih Banyak Diam Sejak Jadi Menteri Prabowo

Video Alasan Sri Mulyani Lebih Banyak Diam Sejak Jadi Menteri Prabowo

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memantau uji coba makan bergizi gratis di Pondok Pesantren Al Mubaarok Manggisan, Wonosobo. Cak Imin menyebut program ini tak hanya menyasar pelajar tapi juga santri.

Lokasi Ponpes Al Mubaarok ini berada di Kecamatan Mojotengah, Wonosobo. Cak Imin menyebut uji coba makan bergizi gratis masih terus dilakukan hingga dimulai pada 1 Januari 2025 mendatang.

"Jadi semua siswa-siswi termasuk santri akan mendapatkan makan bergizi gratis secara bertahap. Saat ini masih terus dilakukan uji coba sebelum nanti dilakukan pada 1 Januari secara bertahap," kata Cak Imin di lokasi, Senin (16/12/2024).

Cak Imin lalu mengungkap teknis program makan bergizi gratis di lingkungan pondok pesantren. Salah satunya dibuatkan dapur umum sendiri.

"Teknis pondok pesantren karena ini sifatnya mengumpul dan bentuknya dapur umum yang di-support oleh pemerintah, satu hari satu kali makan akan di-support oleh pemerintah. Yang lain masing-masing oleh pondok pesantren itu sendiri," ujar Ketum PKB ini.

Hal ini dilakukan terutama untuk pondok pesantren dengan jumlah santri minimal 3 ribu anak. Sebab, satu dapur umum untuk melayani 3 ribu siswa.

"Satu dapur umum untuk melayani 3 ribu siswa atau santri. Jadi ini untuk pondok pesantren yang jumlah siswanya minimal 3 ribu," jelasnya.

Meski demikian, program makan bergizi gratis ini akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, pemerintah menganggarkan Rp 51 triliun.

"Proses bertahap jadi butuh kesabaran. Untuk tahap awal tahun 2025 dianggarkan Rp 51 triliun. Semoga nanti pada tahun kedua dan ketiga semua siswa akan mendapatkan makan bergizi gratis," tutup Cak Imin.

Video: Cak Imin Sebut Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Masih Tahap Awal

Video: Cak Imin Sebut Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Masih Tahap Awal