KOMPAS.com - Mimpi memiliki rumah sendiri kini semakin mudah diwujudkan melalui Program 3 Juta Rumah, inisiatif pemerintah untuk menyediakan hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dengan KPR subsidi, cicilan ringan mulai Rp 1 juta–Rp 2 juta per bulan, DP hanya 1–5 persen, serta kebijakan prorakyat seperti BPHTB dan PPN gratis, rumah subsidi menjadi solusi ideal bagi pegawai, pensiunan, atau keluarga muda dengan gaji rendah.

Rumah subsidi adalah hunian yang disubsidi pemerintah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari BP Tapera, dengan harga terjangkau (Rp 166 juta–Rp 240 juta) dan bunga KPR tetap 5 persen.

Untuk mengajukan KPR subsidi, Anda harus memenuhi syarat sebagai MBR.

Berikut kriteria dan dokumen yang diperlukan:

• Warga Negara Indonesia (WNI), usia minimal 21 tahun, maksimal 65 tahun saat KPR lunas.
• Belum memiliki rumah atau hanya memiliki rumah tidak layak huni (RTLH).
• Penghasilan maksimal Rp12 juta/bulan (lajang) atau Rp14 juta/bulan (pasangan), termasuk gaji pokok dan tunjangan.
• Cocok untuk pegawai tetap (PNS, swasta, BUMN), pensiunan, atau pekerja informal dengan penghasilan stabil.
• Pekerjaan, pegawai tetap dengan masa kerja minimal 1 tahun (swasta) atau 6 bulan (PNS/BUMN).
• Untuk pekerja informal, bank memerlukan bukti penghasilan (contoh: laporan keuangan usaha).
• Tidak memiliki kredit macet di bank (dicek melalui BI Checking atau SLIK OJK).
• Memiliki rekening bank aktif untuk autodebet cicilan.

Dokumen yang diperlukan

• KTP, Kartu Keluarga (KK), surat nikah (jika berpasangan).
• Slip gaji 3 bulan terakhir, surat keterangan kerja, rekening koran 3 bulan.
• NPWP (jika diperlukan untuk PPh).
• Surat pernyataan belum memiliki rumah, diterbitkan oleh kelurahan.
• Tambahan (opsional): SK Pensiun (untuk pensiunan), laporan keuangan (untuk pekerja informal).

Langkah-langkah Beli Rumah Subsidi

• Pastikan penghasilan Anda di bawah batas MBR (Rp 12 juta lajang/Rp 14 juta pasangan).
• Verifikasi status kepemilikan rumah melalui kelurahan atau SiKasep (aplikasi BP Tapera).
• Kunjungi proyek pengembang tepercaya
• Gunakan platform SiKasep untuk cek ketersediaan rumah berdasarkan lokasi dan harga.
• Siapkan Dana Awal: DP 1–5% dari harga rumah (contoh: Rp 1,85 juta–Rp 9,25 juta untuk rumah Rp 185 juta).
• Biaya tambahan: Administrasi, notaris, asuransi (Rp 2 juta–Rp 3 juta).
• Tabungan, gaji ke-13 (untuk PNS/pensiunan, cair Juni 2025), atau bonus tahunan.
• Hubungi bank pelaksana FLPP, seperti BTN, Mandiri, atau BRI.
• Serahkan dokumen dan lakukan wawancara kelayakan (1–2 hari).
• Proses persetujuan memakan waktu 1–2 minggu.
• Setelah disetujui, tanda tangani akad kredit di hadapan notaris.
• Bayar DP dan biaya tambahan, lalu rumah siap ditempati atau dibangun (jika off-plan).
• Cicilan didebet otomatis setiap bulan dari rekening bank.
• Pantau kepatuhan via aplikasi bank atau hubungi BP Tapera jika ada kendala.

Simulasi Cicilan KPR Subsidi

Berikut simulasi KPR untuk rumah subsidi dengan harga Rp 185 juta, cocok untuk pegawai dengan gaji Rp5 juta/bulan (seperti dalam artikel sebelumnya):

• Harga Rumah: Rp185.000.000.
• DP: 5% = Rp9.250.000.
• Pinjaman Pokok: Rp185.000.000 – Rp9.250.000 = Rp175.750.000.
• Bunga: Tetap 5% per tahun (flat).
• Tenor: 20 tahun (240 bulan).
• Biaya Tambahan: administrasi dan notaris: Rp2.000.000, asuransi jiwa dan kebakaran: Rp 500.000. Total dana awal: Rp 11.750.000.

Cicilan Bulanan

• Bunga Tahunan: 5% x Rp 175.750.000 = Rp 8.787.500.
• Bunga Bulanan: Rp 8.787.500 ÷ 12 = Rp 732.292.
• Pokok Pinjaman Bulanan: Rp 175.750.000 ÷ 240 = Rp 732.292.
• Cicilan Total: Rp 732.292 (pokok) + Rp 732.292 (bunga) = Rp 1.464.584 (dibulatkan Rp 1,5 juta/bulan).

Kelayakan

• Rasio Cicilan: Rp1,5 juta ÷ Rp 5 juta = 30%, sesuai standar bank (maksimal 30–40%).
• Sisa Gaji: Rp 5.000.000 – Rp 1.500.000 = Rp 3.500.000, cukup untuk kebutuhan hidup (makan, transportasi, tabungan).
• Alternatif: Jika gaji terbatas, ajak pasangan berkontribusi atau pilih tenor 15 tahun (cicilan ±Rp 1,9 juta, tetapi bunga total lebih rendah).
• Keuntungan Beli Rumah Subsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan percepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Sebelumnya diketahui, ada beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) di Jateng yang belum menjalankan kebijakan tersebut seperti Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, Purbalingga, Grobogan, Rembang, maupun Jepara.

Hal ini dilakukan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini menjadi salah satu program pro-rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat," terang Ara dilansir dari rilis, Senin (28/4/2025).

Ara pun meminta para pengembang di Jawa Tengah tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai arahan Presiden.

"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," lanjutnya.

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP Didyk Choiroel dan Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah juga menyampaikan berbagai program dan kebijakan Kementerian PKP dalam kebijakan tata kelola pembangunan perumahan serta upaya pengendalian risiko di sektor perumahan.

"Tetap semangat ya bangun rumah untuk rakyat. Pemerintah telah mengalokasikan alokasi pendanaan untuk 220.000 unit rumah bersubsidi dan bisa dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan KPR FLPP (Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan," tandas dia.

Pemerintah telah membuat kebijakan untuk membebaskan biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, sejumlah asosiasi pengembang perumahan masih mengalami kendala di lapangan terkait implementasi kebijakan tersebut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Selasa (22/4) dan sepakat untuk mengecek langsung sejumlah daerah terkait pembebasan BPHTB dan retribusi PBG untuk MBR yang masih belum berjalan dengan baik di lapangan.

"Hari ini saya bersama Mendagri telah bertemu dengan asosiasi pengembang yang menyampaikan data bahwa masih ada pemerintah daerah (pemda) yang belum melaksanakan pembebasan biaya BPHTB dan PBG, serta percepatan proses penerbitan PBG bagi MBR," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Ia bertemu sejumlah asosiasi pengembang perumahan seperti Apersi, REI, Himperra, Pengembang Indonesia, Asprumnas Jaya, dan Apernas Jaya di Wisma Mandiri 2 Kebon Sirih, Jakarta.

Pada pertemuan itu, sejumlah perwakilan asosiasi pengembang menyampaikan data terkait pemerintah daerah yang sudah dan belum melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait penghapusan biaya BPHTB dan PBG bagi MBR yang membeli atau membangun rumah. Kebijakan tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 25 November 2024 lalu.

Sejumlah daerah yang akan dikunjungi oleh Ara dan Tito pada pertengahan bulan Mei 2025 mendatang antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

"Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Mendagri selama ini terhadap Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat. Tentunya data dari asosiasi pengembang ini perlu di crosscheck dan diklarifikasi langsung ke daerah karena SKB 3 Menteri ini sudah ditandatangani dan harus dilaksanakan di lapangan," ucapnya.

Sebagai informasi, dengan adanya SKB tersebut, para kepala daerah diimbau untuk segera menetapkan peraturan kepala daerah untuk membebaskan BPHTB mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG, dan menghapuskan retribusi PBG bagi MBR.

"Ini merupakan bentuk kemudahan pelayanan publik yang diberikan secara gratis dari pemerintah bagi masyarakat yang ingin mengurus BPHTB. Selain itu saya juga mengajak masyarakat yang belum memiliki PBG atau yang dulu biasa disebut IMB (izin mendirikan bangunan) untuk segera mengurus karena sekarang sangat mudah dan cepat," katanya.

Di sisi lain, Tito mengaku siap menindaklanjuti adanya data dari pengembang terkait pemerintah daerah yang belum melaksanakan kebijakan SKB 3 Menteri tersebut.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian PKP dan mengecek langsung data dari asosiasi pengembang. Sudah ada SKB 3 Menteri dan itu harus segera dijalankan ke daerah," tutur Tito.

Berdasarkan data dari perwakilan asosiasi pengembang REI Maria, dari sejumlah kabupaten/ kota yang ada di Indonesia baru ada sekitar 130 pemerintah daerah yang sudah menjalankan kebijakan SKB 3 Menteri. Beberapa pemerintah daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut di Jawa Tengah antara lain di Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Purbalingga, Grobogan, Rembang, dan Jepara.

Sementara itu, daerah yang sudah menjalankan kebijakan SKB 3 Menteri di Jateng secara efektif antara lain Kendal dan Kota Semarang. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan di Demak, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali.

Kemudian, wilayah Jawa Timur yang sudah menjalankan kebijakan tersebut ada di Jember, Malang, Kediri, Tulungagung, Banyuwangi, dan Madiun. Daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut ada di Trenggalek, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, dan Situbondo.

"Ada juga pemerintah yang surat kemudahan pengurusan BPHTB sudah ditandatangani wali kota dan bupati namun belum dilaksanakan oleh Dispenda. Ada juga pemda yang menyatakan edaran dari kementerian belum turun ke daerah," imbuhnya.

Ketua Umum Apernas Jaya Andre Bangsawan menyampaikan terima kasih atas dukungan Menteri PKP dan Mendagri terhadap masukan dari pengembang.

"Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah dan mendampingi saat kunjungan kerja menteri ke daerah untuk mengecek pengurusan BPHTB dan PBG di daerah," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengecek langsung belum dijalankannya pembebasan biaya Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang masih belum berjalan.

"Hari ini saya bersama Mendagri telah bertemu dengan asosiasi pengembang yang menyampaikan data masih ada pemerintah daerah yang belum melaksanakan pembebasan biaya BPHTB dan PBG, serta percepatan proses penerbitan PBG bagi MBR," kata Ara di kantornya, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Pada pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan asosiasi pengembang menyampaikan data terkait pemerintah daerah yang sudah dan belum melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait penghapusan biaya BPHTB dan PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli atau membangun rumah.

Kebijakan tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 25 November 2024 lalu.

Sejumlah daerah yang akan dikunjungi oleh Ara dan Tito pada pertengahan Mei 2025 mendatang antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.

Adanya penghapusan BPHTB dan kemudahan pengurusan PBG ini tentu sangat membantu meringankan masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto guna mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi rakyat indonesia.

Dengan SKB tersebut, para kepala daerah diimbau dapat segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah untuk membebaskan BPHTB bagi MBR, dan mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG dan menghapuskan retribusi PBG bagi MBR.

"Ini merupakan bentuk kemudahan pelayanan publik yang diberikan secara gratis dari pemerintah bagi masyarakat yang ingin mengurus BPHTB. Selain itu, saya juga mengajak masyarakat yang belum memiliki PBG atau yang dulu biasa disebut IMB untuk segera mengurus karena sekarang sangat mudah dan cepat," tambah dia.

Sementara itu, Tito mengaku siap menindaklanjuti adanya data dari pengembang terkait masih adanya pemerintah daerah yang belum melaksanakan SKB 3 Menteri tersebut.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian PKP dan mengecek langsung data dari asosiasi pengembang. Sudah ada SKB 3 Menteri dan itu harus segera dijalankan ke daerah," tandas Tito.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memfasilitasi kebijakan pro-rakyat dengan memberikan keringanan biaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam transaksi kepemilikan rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menyebut kebijakan itu menyasar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya 5% kini menjadi 0%, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga dihapus, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rumah subsidi ditanggung pemerintah hingga Juni 2025.

"Kebijakan ini diminta oleh Presiden untuk segera disosialisasikan agar bisa dinikmati oleh masyarakat kecil," kata Maruarar sesuai menemani buka puasa bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Selain pembebasan biaya, kata Maruarar, pemerintah juga mempercepat proses perizinan pembangunan rumah subsidi.

Jika sebelumnya pengurusan PBG membutuhkan waktu berhari-hari, kini di beberapa daerah, seperti Subang hanya butuh kurang dari satu jam, di Gianyar 14 menit dan di Badung 17 menit.

"Presiden Prabowo sangat pro-rakyat, kebijakan yang tadinya bayar menjadi gratis, yang tadinya lama menjadi cepat. Ini harus disosialisasikan dan dijalankan oleh semua kepala daerah di Indonesia," katanya.

Untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan lancar, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar kepala daerah segera menerbitkan peraturan kepala daerah (Perkada) sebagai payung hukum pelaksanaannya.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi MBR dan mempercepat realisasi program perumahan nasional.

Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan arahan strategis kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Arahan strategis yang dimakaud terkait peran pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah antara lain pertama, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar segera mengambil peran bergotong royong menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan tidak perlu ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni.

Kedua, kepala daerah yang belum menyusun Perkada tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar segera menyusun dan menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, serta mempercepat proses penerbitan PBG.

Selanjutnya, Pemda diminta mendorong CSR dalam bergotong royong membangun rumah untuk rakyat, dan memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya.

Dalam penerbitan izin penyelenggaraan perumahan agar tidak melanggar aturan tata ruang dan ke depan pemerintah daerah agar ikut andil dan berperan dalam meniadakan segala bentuk pungli yang berkaitan langsung dengan perizinan perumahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan, ini saatnya rakyat punya rumah di mana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong Pembangunan rumah rakyat.

“Pemerintah telah menyiapkan lahan negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk BPHTB rumah subsidi, retribusi PBG Pemda, serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari 2025-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persenpada periode Juli 2025-Desember 2025 untuk harga rumah Rp 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan,” ungkapnya dalam rilis, Senin (17/3/2025).

Selain itu, pelayanan PBG yang cepat yakni izin PBG dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh Pemda, mendorong Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi, dan mendorong renovasi rumah dengan stakeholder (pemangku kepentingan).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan arahan strategis kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Arahan strategis yang dimakaud terkait peran pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah antara lain pertama, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar segera mengambil peran bergotong royong menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan tidak perlu ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni.

Kedua, kepala daerah yang belum menyusun Perkada tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar segera menyusun dan menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, serta mempercepat proses penerbitan ijin PBG.

Selanjutnya, Pemda diminta mendorong CSR dalam bergotong royong membangun rumah untuk rakyat, dan memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya.

Dalam penerbitan izin penyelenggaraan perumahan agar tidak melanggar aturan tata ruang dan ke depan pemerintah daerah agar ikut andil dan berperan dalam meniadakan segala bentuk pungli yang berkaitan langsung dengan perizinan perumahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan, ini merupakan saatnya rakyat punya rumah dimana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong Pembangunan rumah rakyat.

“Pemerintah telah menyiapkan lahan tanah negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk BPHTB rumah subsidi, retribusi PBG Pemda, serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari 2025-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persenpada periode Juli 2025-Desember 2025 untuk harga rumah Rp 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan,” ungkapnya dalam rilis, Senin (17/3/2025).

Selain itu, pelayanan PBG yang cepat yakni izin PBG dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh Pemda, mendorong Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi, dan mendorong renovasi rumah dengan stakeholder (pemangku kepentingan).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan arahan strategis kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Arahan strategis yang dimakaud terkait peran pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah antara lain pertama, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar segera mengambil peran bergotong royong menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan tidak perlu ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni.

Kedua, kepala daerah yang belum menyusun Perkada tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar segera menyusun dan menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, serta mempercepat proses penerbitan PBG.

Selanjutnya, Pemda diminta mendorong CSR dalam bergotong royong membangun rumah untuk rakyat, dan memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya.

Dalam penerbitan izin penyelenggaraan perumahan agar tidak melanggar aturan tata ruang dan ke depan pemerintah daerah agar ikut andil dan berperan dalam meniadakan segala bentuk pungli yang berkaitan langsung dengan perizinan perumahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan, ini saatnya rakyat punya rumah di mana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong Pembangunan rumah rakyat.

“Pemerintah telah menyiapkan lahan negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk BPHTB rumah subsidi, retribusi PBG Pemda, serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari 2025-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persenpada periode Juli 2025-Desember 2025 untuk harga rumah Rp 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan,” ungkapnya dalam rilis, Senin (17/3/2025).

Selain itu, pelayanan PBG yang cepat yakni izin PBG dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh Pemda, mendorong Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi, dan mendorong renovasi rumah dengan stakeholder (pemangku kepentingan).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan arahan strategis kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Arahan strategis yang dimakaud terkait peran pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah antara lain pertama, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar segera mengambil peran bergotong royong menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan tidak perlu ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni.

Kedua, kepala daerah yang belum menyusun Perkada tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar segera menyusun dan menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, serta mempercepat proses penerbitan PBG.

Selanjutnya, Pemda diminta mendorong CSR dalam bergotong royong membangun rumah untuk rakyat, dan memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya.

Dalam penerbitan izin penyelenggaraan perumahan agar tidak melanggar aturan tata ruang dan ke depan pemerintah daerah agar ikut andil dan berperan dalam meniadakan segala bentuk pungli yang berkaitan langsung dengan perizinan perumahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan, ini saatnya rakyat punya rumah di mana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong Pembangunan rumah rakyat.

“Pemerintah telah menyiapkan lahan negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk BPHTB rumah subsidi, retribusi PBG Pemda, serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari 2025-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persenpada periode Juli 2025-Desember 2025 untuk harga rumah Rp 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan,” ungkapnya dalam rilis, Senin (17/3/2025).

Selain itu, pelayanan PBG yang cepat yakni izin PBG dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh Pemda, mendorong Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi, dan mendorong renovasi rumah dengan stakeholder (pemangku kepentingan).

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan arahan strategis kepada pemerintah daerah untuk berperan dalam Program 3 Juta Rumah. Salah satu arahannya menyusun aturan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati menegaskan kepada daerah yang belum menyusun peraturan kepala daerah (perkada) tentang hal tersebut segera menyusun dan menyesuaikan dengan surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri. Hal ini juga termasuk mempercepat proses penerbitan izin PBG.

"Saat ini merupakan saatnya rakyat punya rumah di mana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong pembangunan rumah rakyat. Pemerintah telah menyiapkan lahan tanah negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) rumah subsidi oleh pemerintah daerah," ujar Sri dikutip dari keterangan tertulis, Senin (17/3/2025).

"Retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) oleh pemerintah daerah, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan serta pelayanan PBG yang cepat, yakni izin persetujuan bangunan gedung (PBG) dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh pemerintah daerah, mendorong KPR FLPP untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi serta pembangunan dan renovasi rumah dengan stakeholder," sambungnya.

Hal itu disampaikan Sri dalam Rapat Koordinasi sekaligus Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Implementasi Program 3 Juta Rumah bersama seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.

Kemudian, ia menyebutkan arahan lain yakni pemerintah provinsi kabupaten dan kota agar segera berperan untuk gotong royong mewujudkan program tersebut dan tidak ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Ketiga, Sri mengarahkan seluruh pemerintah daerah dapat melaporkan penerbitan perkada BPHTB dan retribusi PBG serta pelayanan perizinan PBG kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PKP dan Kementerian PU. Hal ini sesuai dengan amanat SKB 3 Menteri. Keempat, pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurus PBG dan melaporkan data PBG tersebut kepada Kementerian PKP secara berkala.

Kelima, Sri mengarahkan pemerintah daerah untuk mendorong corporate social responsibility (CSR) dalam membangun rumah untuk masyarakat. Keenam, pemerintah daerah memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya. Ketujuh, penerbitan izin penyelenggaraan perumahan tidak melanggar aturan tata ruang serta berupaya meniadakan segala bentuk pungutan liar (pungli) dalam perizinan perumahan.

Di samping itu, ia mengatakan Kementerian PKP menilai peran pemerintah daerah sangat penting dalam Program 3 Juta Rumah, sehingga membutuhkan dukungan dan peran aktif mereka. Hal ini agar masyarakat bisa tinggal di rumah yang layak huni sekaligus untuk mendorong pencapaian target program.

"Program 3 Juta Rumah merupakan bagian dari Asta Cita yang harus didukung oleh semua pihak termasuk pemerintah daerah. Selain itu juga menjadi program prioritas di mana pemerintah menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan serta program hasil terbaik cepat untuk masyarakat," katanya.

Sri mengatakan berdasarkan data dari BPS melalui Susenas Tahun 2023, sektor perumahan masih menjadi hal yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Ia menyebutkan backlog perumahan yang cukup tinggi berdasarkan kepemilikan ada 9,9 juta rumah tangga yang tidak memiliki rumah dan 26,9 juta rumah tangga yang rumahnya tidak layak huni.

"Atas dasar data ini maka Kementerian PKP fokus pada dua elemen yaitu bagaimana kita mendorong masyarakat untuk membangun rumah dan juga bagi program-program pemerintahan mendorong semangat gotong royong bersama-sama stakeholder juga melakukan renovasi rumah masyarakat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sri menjelaskan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP Maruarar Sirait diberi target membangun 3 juta rumah per tahun. Target itu berupa pembangunan dan renovasi yang meliputi 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di pesisir.

"Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, pembangunan dan renovasi rumah dilakukan dengan cara pembangunan/renovasi rumah oleh negara, Pembangunan/renovasi rumah secara swadaya, pembangunan/renovasi rumah secara gotong royong dengan pengusaha melalui CSR, dan pembangunan rumah oleh pengembang/developer," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin groundbreaking serentak program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil pada Polri. Jenderal Sigit mengatakan rumah adalah kebutuhan dasar manusia, dan Presiden Prabowo mencanangkan program rumah subsidi bagi masyarakat.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakanBapak Presiden. Di satu sisi perumahan tentunya kebutuhan mendasar, menjadi salah satu harapan personel-personel Polri," kata Jenderal Sigit di lokasi acara, Ayyasa Presisi Residence, Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Jenderal Sigit mengatakan untuk tahap pertama, dilakukan pembangunan 14.500 rumah. Dan targetnya dalam periode 2025 jumlah rumah yang dibangun mencapai 100.000 unit.

"Program ini kita sambut baik, dan alhamdulillah ini merupakan program pertama yang bersama-sama kita laksanakan hari ini. Ada 14.000 rumah, dan rencana tahun 2025 (membangun sebanyak) 100.000 rumah," papar Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit menjelaskan pembangunan perumahan akan memberikan banyak dampak bagi perekonomian daerah. Oleh sebab itu dia berharap program ini benar-benar berjalan sesuai rencana.

Afif memaparkan sebanyak 24 daerah akan melaksanakan PSU lalu dua daerah yang harus melakukan perbaikan berita acara rekapitulasi. Dia mengatakan KPU akan melaksanakan semua putusan MK dengan penuh tanggung jawab.

"Untuk perbaikan di daerah-daerah yang ada PSU (berjumlah) 24 dan 2 tempat yang perbaikan berita acara dan juga rekapitulasi yang bebannya diberikan di KPU RI. Semuanya kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

"Kita yakini bahwa dengan pembangunan-pembangunan rumah, 3 juta rumah di awal pertama ini tentunya akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena sektor properti menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi," ungkap Jenderal Sigit.

"Harapan kita, program ini berjalan dengan baik dan betul-betul juga memenuhi kebutuhan dasar anggota-anggota kami, salah satunya bisa memiliki rumah," imbuh mantan Kabareskrim Polri ini.

Sementara itu Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara berterima kasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit atas dukungannya membantu dalam program 3 juta rumah subsidi. Dia mengatakan Pemerintah memberikan karpet merah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Pertama Pak Kapolri, terima kasih Bapak membantu pekerjaan kami. (Sebanyak) 14.500 itu sama dengan 0,5 persen lah kurang lebih, dari target 3 juta rumah yang dibangun dan direnovasi tahun ini," tutur Ara di lokasi.

"Kita biasanya tahunya karpet merah buat investor, pemerintahan Prabowo ini karpet merah buat MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), yang secara umum penghasilannya 8 juta (ruliah) ke Bawah," tambah Ara.

Ara menyebutkan pemerintah akan memberi kebijakan menggratiskan PPN rumah yang nilainya di bawah Rp 2 miliar. Kemudian Pemerintah juga menggratiskan PBG dan BPHTB.

"Apa yang diberikan pemerintahan presiden Prabowo? Satu, PPN di bawah Rp 2 miliar gratis sampai bulan Juni. Kedua, PBG gratis. Tiga, BPHTB gratis," ujar Ara.

Selain itu, hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Jajaran Polri yang hadir antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo selaku Kasatgas Bidang Perumahan Polri, hingga Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus.

Foto: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pimpin groundbreaking serentak rumah subsidi untuk personel Polri dan PNPP di Karawang, Jabar, Selasa (4/3/2025). (dok. Polri)

Acara dibuka dengan dialog interaktif Kapolri Jenderal Sigit dengan perwakilan personel Polri pengajuan KPR terbanyak pada 2024. Acara kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama oleh Kapolri dan Menteri Maruarar.

Setelah itu, penyerahan simbolis kunci perumahan Griya Alika oleh Kapolri ke Karo SDM Polda Papua. Dalam sambutannya, Jenderal Sigit mengatakan hal ini dilakukan untuk mendukung program dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan 3 juta rumah.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pemerintah kabupaten sudah menyelesaikan peraturan bupati (perbub), terkait retribusi PBG dan pajak BPHTB nol rupiah

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menarik investor sektor perumahan lewat pembebasan retribusi perizinan persetujuan bangunan gedung (PBG), serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) alias nol rupiah.

"Pemerintah kabupaten sudah menyelesaikan peraturan bupati (perbub), terkait retribusi PBG dan pajak BPHTB nol rupiah," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nurlaila di Penajam, Jumat.

Kebijakan tersebut juga sebagai tindak lanjut tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) program pemerintah pusat, sebagai dorongan agar tercipta akses hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut diharapkan meringankan beban ekonomi rakyat kecil, kata dia, dan kecenderungan potensi bisnis perumahan lebih berkembang ke depan.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga bersiap, terutama kesiapan lahan untuk kawasan pengembangan perumahan, serta akses pendukung lainnya.

Upaya penerbitan perbub menyangkut kebijakan retribusi PGB dan pajak BPHTB nol rupiah atau gratis, serta penyediaan lahan, menurut dia, bakal semakin banyak investor tanamkan modal di Kabupaten Penajam Paser Utara terutama bidang perumahan.

Dinas PMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat sejak regulasi tersebut, diberlakukan, sudah dua perizinan PGN di Kelurahan Gunung Steleng, Kecamatan Penajam diterbitkan.

Kemudian diterbitkan satu perizinan PGN di Kelurahan Nenang dan satu perizinan PGN di Kelurahan Sungai Parit, kedua kelurahan tersebut berada di wilayah Kecamatan Penajam.

Catatan Dinas PMPTSP itu merupakan gambaran kebijakan pembebasan retribusi perizinan PGN dan pajak BPHTB menarik minat pemilik modal untuk pengembang perumahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, kata Nurlaila.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025