Kejati Jawa Barat (Jabar) sedang menyelidiki dugaan kasus korupsi pada tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Penyelidikan itu pun dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan hasil keuangan (LHP) BPK.

"Benar, Kejati Jabar sedang melakukan pemeriksaan terkait hal itu (dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Indramayu)," kata Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya, Kamis (15/5/2025).

Berdasarkan LHP BPK yang dikumpulkan, ada dugaan kejanggalan dalam proses pemberian tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Nilainya mencapai Rp 16,8 miliar pada tahun anggaran 2022.

Saat ini, pemeriksaan telah dilakukan Kejati Jabar. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat demi bisa mengungkap dugaan korupsi tersebut.

"Informasinya sudah ada enam orang yang dimintai keterangannya. Tapi untuk siapa saja mereka, belum bisa kami ungkapkan," ucapnya.

Meski sudah memeriksa sejumlah saksi, Kejati Jabar belum mau membeberkan siapa yang saja yang sudah dimintai keterangan. Menurut Cahya, Kejati akan memberikan informasinya secara resmi setelah penyelidikan rampung dilakukan.

"Nanti saja ya. Mungkin nanti perkembangannya akan dirilis," pungkasnya.

Video: Irjen Kementerian PKP Bongkar Penyimpangan Korupsi Bantuan Rumah

Video: Irjen Kementerian PKP Bongkar Penyimpangan Korupsi Bantuan Rumah

Presiden Probowo memberikan arahan agar penjara di daerah strategis diubah menjadi perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan telah membentuk tim satuan tugas (satgas) yang bekerja untuk pemanfaatan lahan penjara sebagai lokasi perumahan.

"Luar biasa perhatian Presiden Prabowo, tadi malam saya ngobrol hampir 2 jam dengan Pak Hashim dan beliau juga konkret bagaimana kita sudah bentuk satgas penjara menjadi rumah," kata Ara kepada awak media di MidPlaza 2 Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Ara menyebut beberapa penjara di Jakarta memiliki lahan yang cukup luas seperti Salemba dan Cipinang. Nantinya lokasi penjara tersebut akan dipindahkan ke pulau.

"Aset-aset negara yang strategis, penjara ternyata itu ada di kota, seperti di Jakarta, di Salemba, di Cipinang itu luasnya luar biasa. Nanti pada waktunya akan dinilai berapa, kemudian akan dipindahkan ke pulau," ungkap Ara.

Terkait waktu pemindahannya, Ara menyebut belum ditetapkan. Saat ini pemerintah masih melakukan survei. Setelah itu akan dibentuk sistem pemanfaatan lahan penjara sebagai lokasi perumahan.

"Kita juga akan melakukan survei, kemudian akan dibuat tata kelola yang benar. Makanya dari awal sudah melibatkan Kepala BPKP, kemarin hadir Pak Ateh. Kemudian juga sudah hadir dari Kejaksaan dan dari Dirjen Kekayaan Negara. Jadi semuanya harus prudent dan hati-hati," jelasnya.

Ara akan kembali melakukan survei dan mematangkan konsep bersama kementerian dan badan terkait di Penjara Cipinang pada Rabu (14/5/2025) depan.

"Tata kelola nomor satu harus diperhatikan, aturan. Tapi polanya juga kami akan matangkan. Kami akan rapat lagi hari Rabu di penjara Cipinang," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara menjelaskan konsep pemanfaatan lapas menjadi hunian adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Lalu, lapas yang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus, yakni penjara yang layak dan membangun perumahan. Ia menambahkan nantinya perumahan dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

"Terus terang kami semua di sini melaksanakan pikiran cerdas dari Presiden Prabowo. Coba bayangkan bagaimana pikirannya ini menjawab bukan saja soal perumahan. Penjara itu rata-rata ada di kota besar dan di pusat kota. Dan beberapa dibangun di jaman Belanda. Dan kebanyakan sudah overcrowded. Ini penyelesaian juga supaya para narapidana bisa dapat tempat yang layak, yang manusiawi. Sebaliknya lahan bekas Lapas bisa digunakan buat perumahan," ucap Ara di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta pada Rabu (7/5/2025).

Video: Menteri Maruarar Terharu Tukang Becak Dapat Rumah Subsidi di Batang

Video: Menteri Maruarar Terharu Tukang Becak Dapat Rumah Subsidi di Batang

Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri Maruarar Sirait (Ara). Novita mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diraih kementerian PKP.

"Saya tetap mengapresiasi meskipun anggarannya minim. Pak Menteri tetap mengutamakan program-program Komisi V, seperti program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan saya melihat ada terobosan luar biasa," kata Novita dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap ini berharap Kementerian PKP memberikan perhatian terhadap wilayahnya. Menurutnya, wilayah Cilacap masuk dalam kategori miskin ekstrem.

"Cilacap tadi masuk kategori miskin ekstrem nomor empat di Jawa Tengah, Cilacap merupakan kabupaten terluas dan penduduknya terbesar nomor dua setelah Brebes. Banyumas pun masih banyak penduduknya yang butuh dukungan, meski tidak tercatat dalam kategori miskin ekstrem," jelas Novita.

Novita mengatakan sinergi antara kementerian, DPR, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan program-program kerakyatan, termasuk melalui dana dari APBN, CSR, sangat penting. Dia berharap ada tambahan anggaran untuk Kementerian PKP.

"Saya berharap ke depan ada tambahan anggaran, baik dari APBN maupun dukungan dari pengusaha dan pihak ketiga, agar program Pak Menteri dapat berjalan lebih maksimal sehingga dapat tercapai sesuai target," sebut anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Novita juga meminta agar program-program strategis seperti pembangunan rumah susun (Rusunawa) tetap dilanjutkan. Sebab, menurutnya program itu banyak diminati masyarakat.

"Mohon program Rusunawa bisa dilanjutkan lagi karena masih banyak yang belum terealisasi. Dan untuk program multi years, saya harap bisa dipastikan tuntas dan tidak mangkrak," kata Novita.

Terakhir, Novita berharap koordinasi dan sinergi antara kementerian dan anggota dewan, khususnya di daerah pemilihan (Dapil). Hal ini, katanya, untuk memastikan keberhasilan program pemerintah di lapangan berjalan tepat sasaran.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sepakat dengan Komisi V DPR untuk memberikan prioritas pada peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tahun 2025.

"Saya mau highlight di sini, program yang paling signifikan adalah BSPS. Karena kami sudah melihat sendiri hasilnya dan aspirasi dari teman-teman Komisi V dan DPD RI dan kepala daerah," kata Menteri Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk menjamin hak konsumen di sektor perumahan khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin membeli rumah subsidi. Agar hal itu bisa terlaksana, Menteri PKP Maruarar Sirait bertemu dengan Kepala BPKN Muhammad Mufti Mubarok untuk membahasnya lebih lanjut.

Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan sudah berdiskusi terkait kerja sama dengan BPKN untuk melindungi hak-hak masyarakat di sektor perumahan.

"Sore ini saya menerima Kepala BPKN Muhammad Mufti Mubarok, kita sedang mendiskusikan kerja sama supaya bisa melindungi konsumen perumahan, saya mendukung rakyat untuk dilindungi secara konstitusi," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Rabu (26/3/2025).

Ara menambahkan, untuk memperkuat rencana kerja sama dalam menjamin hak konsumen di sektor perumahan diperlukan ada dasar hukum yang kuat untuk tindak lanjut berbagai aduan.

"Kita dukung penuh sesuai arahan Presiden Prabowo, doakan tidak hanya jumlah penanganannya juga kualitas penanganannya. Yang penting disiapkan dasar hukum untuk penegakan aturannya dari aduan-aduan konsumen di sektor perumahan," paparnya.

Kepala BPKN Muhammad Mufti Mubarok mengatakan, masyarakat berharap tindak lanjut pengajuan semakin cepat ditangani dengan adanya kerja sama dengan Kementerian PKP.

"Terutama intuk mengatasi hal-hal yang tidak dipenuhi dalam perjanjian jual beli perumahan dan masalah-masalah yang ada dapat terselesaikan dengan cepat," ujar Mufti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Program MBG membuka lapangan kerja hingga penurunan angka kemiskinan.

"Dampak MBG ini sangat luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dan penurunan kemiskinan," kata Luhut kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/3/2025).

Anggota DEN Arief Anshory Yusuf memaparkan hasil kajian mendalam terkait dampak positif program MBG. Arief, yang merupakan ahli kemiskinan, menyebutkan MBG berpotensi menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja baru sekaligus menekan angka kemiskinan hingga 5,8 persen.

"Program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro-job, jadi menciptakan lapangan pekerja baru itu sampai 1,9 juta, lalu kemudian kemiskinan itu bisa berkurang sampai menjadi 5,8 persen," kata Arief.

Lebih lanjut, DEN mengusulkan sejumlah langkah penguatan implementasi MBG. Mulai dari melakukan business process review, audit rutin oleh BPKP, hingga melibatkan masyarakat dalam pengawasan agar rantai pasok tetap terjaga dan tidak terjadi kebocoran.

"Tapi sekali lagi intinya, ini mari kita jaga bersama, karena ini flagship kita, flagship bangsa ini," tutur Arief.

Simak juga Video 'Prabowo Pernah 'Diancam' IHSG Anjlok karena MBG, Ini Kata Kepala BGN':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Pertemuan tersebut membahas soal penyocokan data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN) untuk penyaluran bantuan di sektor perumahan.

Ara mengatakan, penyelarasan data ini dilakukan agar penyaluran bantuan di sektor perumahan tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Tepat sasaran kenapa? Karena selama ini misalnya dapat arahan dari Kepala BPKP cukup banyak yang tidak tepat sasaran. Makanya program ini kita mulai dengan benar, dengan berdiskusi secara mendalam dengan Kepala BPS dan juga Bapak Menteri Sosial," tutur Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Program perumahan yang membutuhkan DTSEN salah satunya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan bedah rumah. Bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin meningkatkan kualitas rumah, baik dari sisi kesehatan, sanitasi, air bersih, maupun kekuatan bangunan.

"Ya itu tadi salah satu program yang beririsan dengan kami. Sebab, umumnya yang masuk miskin ekstrim atau miskin itu tidak punya rumah. Atau punya rumah tapi tidak layak huni," kata Gus Ipul.

Nantinya, masyarakat yang diutamakan untuk mendapat bantuan perumahan tersebut adalah mereka yang berada di desil satu atau miskin ekstrem (pengeluaran tidak sampai Rp 400 ribu/bulan), desil dua atau miskin (pengeluaran tidak sampai Rp 600 ribu/bulan), desil tiga atau rentan (pengeluaran tidak sampai Rp 900 ribu/bulan), serta sebagian desil empat.

Selain bantuan bedah rumah, data tersebut juga bisa digunakan untuk bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) agar penerimanya lebih tepat sasaran.

"Dan kita perlu sampaikan memang data ini menjadi sangat penting. Karena ini menentukan sasaran kita. Tiga bulan terakhir ini kita semua bareng-bareng untuk membuat data ini lebih akurat. Meskipun kita harus akui bahwa data ini dinamis sekali. Tiap hari Pak ada yang wafat, tiap hari ada yang wafat. Tiap hari juga ada yang pindah tempat gitu," ujar Gus Ipul.

Maka dari itu, nanti dari pihak BPS akan melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan. Hal itu agar data yang ada tetap akurat.

"Kami sudah merencanakan dengan Pak Mensos juga melakukan updating yang saat ini juga ground check sedang ada di lapangan. Dan setiap 3 bulan nanti akan dilakukan pemutakhiran," ujar Amalia.

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian PKP turut mengurus hak-hak konsumen perumahan. Pihaknya menyiapkan layanan pengaduan yang disertai bantuan hukum untuk masyarakat yang merasa tertipu pengembang.

"Sebentar lagi kita akan launching, kalau di luar negeri itu ada 911 pengaduan kalau ada kejahatan ada apa gitu ya, tabrakan, kita akan buat pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Ia berpesan kepada pihaknya agar layanan tersebut memiliki tim verifikasi yang kuat dan menyediakan bantuan mediasi. Lalu, masyarakat yang benar mengalami penipuan dapat melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

"Saya dapat data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dari Badan Konsumen (BPKN), pengaduan di bidang perumahan itu tinggi sekali. Ya, contohnya apa yang dijanjikan developer, tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Nah itu kita akan tindaklanjuti, karena kita diminta juga membuat pelayanan publik yang baik," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan layanan pengaduan ini bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Masyarakat dapat menyampaikan aduan kapan saja secara tertulis melalui aplikasi.

"Pengaduannya WhatsApp-nya masuk 24 jam. Tapi responnya itu jam kerja," kata Fitrah.

Ia pun menjanjikan layanan pengaduan tersebut akan siap sebelum Lebaran Idul Fitri mendatang.

Sebelumnya, Ara sempat menyampaikan pihaknya sedang menyiapkan layanan pengaduan yang akan diluncurkan paling lama awal April 2025. Laporan masyarakat soal perumahan akan ditindaklanjuti, diklarifikasi, bahkan dibantu mediasi.

"Kita nanti ada kayak 911. Nanti akhir bulan (Maret) atau awal bulan (April) kita akan luncurkan. Supaya nanti karena kami mendapatkan informasi dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan juga Badan Konsumen (BPKN) pengaduan tentang perumahan itu banyak sekali," ujar Ara saat ditemui di Sekretariat RW 12 Kecamatan Tanah Tinggi, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Ia menyebut hal ini sebagai terobosan di bidang pelayanan publik. Layanan tersebut memungkinkan warga untuk mengadu kalau ada pengembang yang tidak menepati janjinya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) akan menindak tegas pengembang-pengembang nakal yang membangun rumah subsidi yang tidak bertanggung jawab. Hal itu dilakukan setelah ditemukan beberapa rumah subsidi yang tidak sesuai standar.

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman sempat mengatakan pengembang rumah subsidi yang telah mendapat insentif dari APBN lewat skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) seharusnya bisa membangun rumah sesuai standar.

Menanggapi hal ini, CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan langkah yang diambil Kementerian PKP sudah bagus untuk menyaring pengembang-pengembang yang tidak bertanggung jawab.

"Itu satu hal yang bagus. Kalau pengembangnya itu tidak perform, kualitasnya jelek, menurut saya ya blacklist aja. Itu dari tahun 2009, kita bilang gitu," kata Ali Ali saat ditemui di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

Ia merasa pengembang nakal memang sudah seharusnya dihentikan aktivitasnya dengan cara diblacklist. Lalu, pemerintah juga harus mendukung pengembang yang amanah dengan memberikan insentif.

"Kalau emang blacklist, jadi blacklist aja. Tapi kalau pengembang yang bagus, kasih dong insentif kan gitu kan. Dan saya yakin banyak pengembang-pengembang yang nakal itu yang di luar asosiasi banyak yang tidak ada pengawasan," ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menyatakan seharusnya Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) lebih fokus pada langkah pembangunan rumah dahulu. Menangani persoalan pengembang nakal, bisa dilakukan setelahnya.

"Kalau misalnya kalau dia mau fokus, yaudah fokusnya mana dulu nih? Kalau masalah ngurusin yang nakal-nakal itu kan itu harusnya proses kedua. Proses pertama kan yang sekarang lagi diurusin adalah gimana caranya membangun, gimana caranya membuat supply rumahnya nih, gimana nih?" kata Anton saat ditemui di tempat yang sama.

"Menurut saya emang si menterinya nggak fokus. Semua diurusin. Yang bukan urusannya dia diurusin," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Heri Jerman mengungkapkan pihak PKP telah mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nantinya, jika ada pengembang yang dinyatakan oleh BPK tidak bertanggung jawab, pihak PKP akan mengirimkan surat teguran untuk segera memperbaiki kerusakan pada rumah. Mereka ingin ke depannya FLPP dapat tersalurkan kepada pengembang yang dapat bertanggung jawab.

Ia menuturkan pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Di wilayah Jabodetabek sendiri, mereka telah menemukan 14 pengembang.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa diperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya, siapa bertanggung jawab apa," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025) lalu.

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan banyaknya permasalahan yang terdapat pada perumahan subsidi di Jawa Barat (Jabar). Beberapa contohnya seperti membeli lebih dari satu hingga penipuan.

Dedi mengatakan, Jabar menjadi provinsi dengan pembangunan rumah subsidi terbanyak di Indonesia. Jika ditilik dari data yang terdapat di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), Jabar memiliki 4.326 lokasi pembangunan dan 731.909 unit rumah subsidi. Akan tetapi, pihaknya banyak menemukan kasus tidak mengenakkan terkait perumahan subsidi.

Dedi menuturkan, banyak pembeli rumah subsidi yang tertipu oleh pengembang. Para pembeli sudah membayar rumah subsidi tapi tak kunjung didapatkan.

Selain itu, ada juga kasus pembeli yang membeli beberapa rumah subsidi. Padahal seharusnya calon pembeli hanya bisa membeli satu rumah subsidi.

Ada pula pembeli rumah subsidi di bagian hook kemudian direnovasi dan berujung disewakan. Padahal, rumah subsidi harus ditempati oleh pemiliknya, tidak boleh disewakan.

"Akhirnya masyarakat tidak menikmati rumah subsidi itu. Dan yang paling harus diketahui oleh masyarakat bahwa rumah subsidi itu adalah ada uang negara yang diberikan kepada masyarakat bisa jadi hanya dinikmati oleh pengembang, tidak dinikmati oleh masyarakat," ujarnya usai acara peletakan batu pertama pembangunan rumah subsidi untuk pegawai negeri pada Polri di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang Timur, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Maka dari itu, menurutnya sangat pas untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mengaudit rumah subsidi yang bermasalah tersebut.

"Dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari kecarut-marutan para pengembang yang nakal di perumahan subsidi," ungkapnya.

Di sisi lain, pihaknya juga akan melakukan rapat koordinasi bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memastikan daerah resapan air, persawahan, maupun pegunungan tetap aman dan tidak disalahgunakan.

Terakhir, pihaknya juga akan mengaudit perumahan-perumahan yang diklaim bebas banjir namun kenyataannya terendam banjir.

"Saya juga akan mengaudit dari sisi aspek lingkungan seluruh perumahan di Jawa Barat yang banjir. Faktornya oleh apa? Kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang?" tutupnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan meminta Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk mengaudit para pengembang. Tujuannya agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat membeli rumah yang berkualitas.

"Kalau dapet pengembang yang nggak bener (masyarakat) nangis dia Pak. Terus bagaimana solusinya? Ya diaudit. Objektif nggak? Objektif," kata Ara di kantornya saat rapat bersama para pengembang perumahan, Jumat (21/2/2025).

Menurutnya, developer yang bagus tidak akan keberatan jika diaudit oleh BPK. Sebab, mereka sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Beda lagi dengan developer yang enggan diaudit oleh BPK.

"Jadi kalau ada yang nggak setuju sama audit oleh BPK, BPK itu lembaga negara atau nggak? Negara Pak. Berarti nggak setuju dengan lembaga negara kan? Kalau nggak setuju dengan audit lembaga negara, ya kalian pikirkan sendirilah teman-teman artinya apa. Mau melawan negara? Silahkan," ujarnya.

"Mau melawan pemerintah? Kita coba. Cobain aja. Jangan tanggung kalau mau melawan pemerintah ya," tambahnya.

Ia pun menjelaskan, pentingnya audit yang dilakukan oleh BPK yaitu agar MBR bisa membeli rumah dengan kualitas yang baik walaupun harganya terjangkau.

"Untuk melindungi ke depannya masyarakat berpenghasilan rendah dapat rumahnya dari pengembang yg bertanggung jawab dan berkualitas," ungkapnya.

Ara menambahkan, terkait waktu auditnya belum bisa dipastikan kapan. Sebab, hal iti merupakan kewenangan dari BPK.

Sebagai informasi, Ara pernah mengungkapkan akan mengirimkan surat kedua kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pihaknya akan meminta BPK melakukan audit terhadap rumah susun (rusun) dan rumah khusus.

"Kita juga nanti meminta ke rumah susun dan rumah khusus semua diaudit supaya jelas. Paling lama Senin atau Selasa (suratnya dikirim)," kata Ara kepada detikcom , Jumat (14/2/2025).

Hal itu bertujuan untuk mempermudah Kementerian PKP melakukan tata kelola rumah susun (rusun) dan rumah khusus di depannya. Ia menemukan ada beberapa rusun yang kosong meski sudah lama berdiri.

Sebelumnya, Kementerian PKP sempat menyatakan akan mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka meminta adanya audit kepada pengembang perumahan subsidi yang tak bertanggung jawab.

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan surat laporan ini sebagai tindak lanjut terhadap temuan beberapa perumahan MBR yang kondisinya tidak layak huni. Ia menuturkan pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Di wilayah Jabodetabek sendiri, mereka telah menemukan 14 pengembang.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa diperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya, siapa bertanggung jawab apa," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Ia mengungkapkan beberapa perumahan yang dibangun oleh pengembang nakal kondisinya tidak layak huni, tidak layak fungsi, dan tidak sesuai dengan AMDAL. Ada rumah yang saluran sanitasinya dibuat tidak benar, sering ditemukan genangan di sekitar rumah padahal tidak hujan, struktur bangunan yang tidak sesuai, cat tembok banyak yang mengelupas, dan sebagainya.

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Rakyat bayarnya sama, kalau dapat pengembangnya yang bagus bahagia hidupnya. Tapi kalau dapat pengembang yang nggak bener, nangis dia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa negara melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan melakukan audit kepada pengembang agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa mendapatkan rumah berkualitas seusai standar pemerintah.

"Supaya apa tujuannya? Bukan negara mau jago-jagoan (tapi) supaya melindungi ke depannya rakyat yang MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah dapat rumahnya dari pengembang yang bertanggung jawab yang berkualitas," kata Menteri PKP saat rapat kordinasi dengan sejumlah pengembang di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, pentingnya dilakukan audit oleh lembaga negara yang berwenang agar para pengembang membangun rumah bisa memperhatikan kualitas di segala aspek yang telah menjadi tanggung jawabnya.

"Rakyat bayarnya sama, kalau dapat pengembangnya yang bagus bahagia hidupnya. Tapi kalau dapat pengembang yang nggak bener, nangis dia. Terus bagaimana solusinya? Ya diaudit," ujarnya.

Dalam rapat itu, Menteri PKP kemudian menanyakan secara langsung kepada para pengembang perumahan dari berbagai asosiasi, apakah ada yang takut apabila dilakukan audit atau tidak.

Para pengembang yang hadir dalam rapat itu pun menjawab kompak bahwa mereka tidak takut jika dilakukan audit oleh BPK,

Tak hanya menanyakan, Menteri PKP bahkan juga meminta pengembang yang siap diaudit maka ikut berdiri. Dia pun meminta awak media yang hadir agar menyorot ke pengembang apabila ada yang tidak berdiri dari kursinya.

"Saya minta yang siap dan berani dan mendukung agenda negara untuk diaudit dan tidak takut diaudit berdiri. Nggak apa-apa biar kalian (media) sorot yang nggak berani siapa. Sorot aja satu-satu. Di sini intinya cuma ada pengembang sama dari kementerian," tegasnya.

Namun, nampak tak ada seorang pun pengembang yang duduk, semua terlihat berdiri mengikuti arahan Menteri PKP. Lalu ia kembali mengulangi pertanyaan hang sama, yaitu apakah mereka siap diaudit. Para pengembang pun sigap menjawab siap.

"Kapan auditnya? BPK yang menentukan, Itu bukan kewenangan kami. Kami sudah bersurat kepada BPK. BPK adalah lembaga independen atau di bawah pemerintah. BPK harus dihormati, Itulah kehidupan bernegara," tutur Menteri PKP.

Namun, dalam rapat itu, Menteri KPK juga menegaskan apabila ada pengembang yang tidak setuju diaudit oleh BPK, maka pihaknya mempersilahkan hal itu. Namun, baginya hal itu bentuk perlawanan terhadap pemerintah dan negara.

"Kalau nggak setuju dengan audit, ya kalian pikirkan sendirilah teman-teman artinya apa. Mau melawan negara? Silahkan. Mau melawan pemerintah? Coba saja. Jangan tanggung kalau mau melawan pemerintah ya. Jangan tanggung melawannya, nanti repot ya. Ini agenda negara," ucap Menteri PKP.

Menteri PKP menegaskan hal itu karena dia mengaku menemukan sejumlah perumahan yang dibangun tidak berkualitas. Setidaknya terdapat 14 pengembang yang saat ini sudah dilaporkan kepada BPK.

"Saya tugaskan delapan orang bersama saya turun ke lapangan menemukan cukup banyak hal-hal yang tidak sesuai aturan," kata Menteri PKP.

Kendati demikian, Menteri PKP menyakini bahwa hal itu merupakan ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ia menyakini masih banyak pengembang yang membangun rumah dan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

"Menurut saya yang nggak berkualitas nggak banyak, hanya segelintir aja. Saya yakin jauh lebih banyak yang bener. Saya percaya teman-teman itu lebih banyak yang tanggung jawab, lebih banyak yang profesional. Jangan gara-gara ulah segelintir orang jadi rusak semuanya," kata Maruarar.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan bertemu pengembang pada hari ini (21/2). Pertemuan itu untuk membahas rencana audit terhadap rumah subsidi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal tersebut terkait dengan adanya rumah subsidi yang bangunannya tidak sesuai dengan standar. Pada kesempatan itu, ia juga terbuka untuk mendengarkan pesan dari pengembang. Hal itu dikatakan Ara kemarin malam.

"Besok saya akan ketemu dengan developer jam 3 di kantor (PKP), kalau ada curhat-curhat silahkan. Biasa, pengusaha sawit, lahannya semua diaudit kok sama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Kalau tidak percaya tanya saja. Kalau ada yang benar ada yang salah ya itu kan bisa disampaikan salahnya di mana," ujar Ara kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Menurutnya instrumen audit untuk mengidentifikasi pengembang yang berkualitas dan bertanggung jawab maupun yang sebaliknya. Audit menjadi dasar untuk mengidentifikasi hal itu.

"Bagi pengembang yang bagus, bertanggung jawab, tentu tidak pernah takut. Saya sudah bicara dengan banyak pengembang yang bagus, tidak ada masalah," tuturnya.

Ara mengatakan pihaknya sudah menyajikan data dan foto bahwa terdapat perumahan yang tidak sesuai standar. Pengembang yang ingin membantah hal tersebut dapat membuktikannya menggunakan data.

"Harusnya fakta yang saya sampaikan di Kementerian (PKP) yang kami posting (di media sosial Kementerian PKP) itu bantah dong fakta itu kalau memang tidak benar. Benar nggak ini nggak banjir? Sampaikan nggak banjir. Benar nggak ini nggak retak-retak? Sampaikan nggak retak-retak," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ara akan mengirimkan surat kedua kepada BPK. Kementerian PKP akan meminta BPK melakukan audit terhadap rumah susun (rusun) dan rumah khusus.

"Kita juga nanti meminta ke rumah susun dan rumah khusus semua diaudit supaya jelas. Paling lama Senin atau Selasa (suratnya dikirim)," kata Ara kepada detikcom, Jumat (14/2/2025).

Hal ini untuk mempermudah Kementerian PKP melakukan tata kelola rumah susun (rusun) dan rumah khusus di depannya. Ia menemukan ada beberapa rusun yang kosong meski sudah lama berdiri.

Sementara itu, sebelumnya Kementerian PKP juga sudah mengirimkan surat kepada BPK. Mereka meminta untuk melakukan audit terhadap pengembang perumahan subsidi yang bertanggung jawab.

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan surat laporan ini sebagai tindak lanjut terhadap temuan beberapa perumahan MBR yang kondisinya tidak layak huni. Ia menuturkan pengembang nakal yang tersebar di seluruh Indonesia. Di wilayah Jabodetabek sendiri, mereka telah menemukan 14 pengembang.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa memperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya, siapa yang bertanggung jawab apa," kata Heri di Kementerian ATR / BPN , Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pihaknya menyayangkan adanya subsidi rumah-rumah yang dibuat tidak sesuai dengan standar. Mengingat subsidi yang dibantu oleh negara melalui skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat