Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut program perumahan yang dilaksanakan Presiden Prabowo Subianto akan mengutamakan rumah vertikal dibandingkan tapak, khususnya di perkotaan.

Alasan utamanya, persoalan harga tanah tinggi di perkotaan. Selain itu, lahan di perkotaan semakin sedikit.

"Di perkotaan itu orientasinya adalah sekalipun juga kita menata kota, memperbaiki kota, menyelesaikan kawasan polusi dan kumuh, mengatur kembali kehidupan masyarakat di dalam tradisi rumah vertikal karena di perkotaan itu tanahnya mahal sekali," kata Fahri pada Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4).

Fahri memahami masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan konsep hunian vertikal. Namun, dia berpendapat pembiasaan harus dimulai saat ini.

Fahri membandingkan Indonesia dengan China. Dia berkata China sudah melarang pembangunan rumah tapak di perkotaan.

"Karena dianggap rumah, tanah, adalah alat produksi. Kalau tanah itu dibikin rumah atau bangunan, maka alat produksi kita berkurang. Kalau alat produksi kita berkurang, produktivitas nasional terancam, terutama untuk pangan," ujar Fahri.

Fahri berkata pemerintah sedang mengkaji pembangunan perumahan vertikal di tanah-tanah milik negara di perkotaan. Dia mencontohkan rencana pembangunan perumahan vertikal di atas gedung sekolah di Jakarta.

Selain itu, Fahri juga sudah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membangun hunian vertikal di atas pasar tradisional. Ada pula rencana membangun perumahan di atas 80 stasiun kereta api di Jakarta.

"Kita prioritaskan tanah pemerintah, tanah pemda, tanah BUMN, BUMD, dan space yang sudah ada," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat program 3 juta rumah per tahun. Pemerintah ingin membangun rumah baru dan merenovasi rumah tak layak huni.

Prabowo menargetkan 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di pedesaan, dan 1 juta rumah di pesisir.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar rapat koordinasi teknis perumahan pedesaan. Rapat ini dihadiri oleh sekitar 2.654 peserta terdiri dari gubernur dan bupati dari seluruh Indonesia yang hadir secara daring dan luring di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo menugaskan Kementerian PKP agar membenahi persoalan perumahan dan kawasan permukiman. Prabowo juga meminta pada saat menjalankannya harus berdasarkan data yang sama.

"Bapak Presiden menekankan sekali, kita bekerja dengan data yang sama. Data itu penting, salah data, salah penanganan. Makanya Presiden buru-buru membuat inpres satu data. Ajak BPS duduk bareng bikin forum satu data daerah agar kita punya data," kata Fahri, Selasa (29/4/2025).

Kemudian, Fahri mengatakan salah satu persoalan yang ditemukan adalah banyak anggaran di pedesaan yang tidak dialokasikan untuk program perumahan.

"Maka dana desa saya cek itu, hampir tidak ada alokasinya untuk rumah. Maka dari itu, kita bicara di daerah soal penyatuan data, alamatnya kita bisa bikin jelas. Supaya keterlibatan negara semakin riil dan konkret," ungkapnya.

Lantas, pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah untuk mendukung pembangunan perumahan baik di perkotaan dan pedesaan. Untuk perkotaan, Fahri menyebut pembangunan akan memakai tanah milik negara, aset BUMN dan BUMD, serta pemerintah daerah (pemda).

"Salah satu solusi yang Presiden langsung instruksikan adalah pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota. Kita minta para pengembang bangun, hitung harga tanahnya. Harga tanahnya menjadi subsidi. Setelah tanahnya bersih, izinnya bersih, hitung berapa biayanya, nanti biaya ditambah keuntungan," jelas Fahri dihadapan kepala daerah.

Ia juga meminta kepada kepala daerah yang hadir untuk segera mendata berapa kebutuhan rumah pada masing-masing daerah, termasuk jumlah rumah yang tak layak huni.

Untuk bentuk rumahnya, ia mengatakan di perkotaan pemerintah akan fokus untuk membangun rumah vertikal karena keterbatasan lahan. Sementara, untuk di daerah pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah dengan melibatkan Koperasi dan BUMDes.

"Sekali lagi di desa itu adalah pelibatannya itu adalah koperasi dan BUMDES. Presiden meminta kita membentuk 80 ribu koperasi," katanya.

Lalu pemerintah juga akan memperbaiki kawasan yang akan dijadikan permukiman tersebut karena kawasan yang kumuh dan tidak memadai juga akan berpengaruh kepada penghuni rumah di kawasan tersebut.

"Tantangan di pedesaan adalah renovasi karena rumah ada, tapi rumahnya tidak layak huni. Sitambah dengan renovasi kawasan karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik.
Tapi kalau rumahnya diperbaiki kawasannya buruk biasanya rumahnya memburuk," ungkapnya.

Ada pun untuk anggaran, Fahri menyampaikan saat ini kementeriannya masih memakai anggaran yang ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Anggaran untuk renovasi rumah, kata Fahri, hanya sekitar Rp 850 miliar yang dapat membantu renovasi 35-40 ribu unit rumah.

"Anggaran kita tahun APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi Renovasi saja itu cuma Rp 850 miliar. 850 miliar ya. Gak sampai 1 triliun," sebutnya.

Rencananya anggaran untuk program di masa Presiden Prabowo akan mulai dibahas pada Agustus mendatang. Di dalamnya juga akan memuat mengenai anggaran untuk program perumahan, khususnya Program 3 Juta Rumah.

Dalam acara ini hadir pula Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Sekretaris Umum Yayasan Buddha Tzu Chi Hong Tjhin, hingga Presiden Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk.

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan kepada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN sebagai lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat. Nantinya akan ada diskusi antara Kementerian PKP, Kementerian BUMN, dan pengembang terkait lokasi hunian.

Di sisi lain, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi lahan baik milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukkannya.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perum Perumnas yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih pada Menteri BUMN Bapak Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," terangnya.

Lebih lanjut, Ara menuturkan pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Terlebih lagi sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk asisten rumah tangga.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.

Selain membangun hunian di lahan BUMN, Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang berada di tempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," terangnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan kepada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN sebagai lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat. Nantinya akan ada diskusi antara Kementerian PKP, Kementerian BUMN, dan pengembang terkait lokasi hunian.

Di sisi lain, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi. Lokasi yang dimaksud termasuk lahan milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukannya.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perum Perumnas yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih pada Menteri BUMN Bapak Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," terangnya.

Lebih lanjut, Ara menuturkan pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Terlebih lagi sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk asisten rumah tangga.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.

Selain membangun hunian di lahan BUMN, Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang berada di tempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," terangnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan kesempatan pengembang memanfaatkan aset BUMN dibangun perumahan.

Ini dimulai dari milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Perum Perumnas, maupun PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

"Dengan menyampaikan informasi, data-data, lokasi-lokasi, yang dimiliki BUMN. Kalau enggak salah waktu itu ada dari kereta api ya, ada dari Pelindo ya, Perumnas ya," ucap Ara saat bertemu Erick di kantornya, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Ara juga menyampaikan kolaborasi dan sinergi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar program dan kebijakan pro-rakyat bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang bekerja di sektor formal dan informal.

Dia bersama pengembang akan mengonsolidasi terkait penyaluran alokasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Apalagi dari data yang pada tahun ini sudah ada dana untuk 220.000 rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk Asisten Rumah Tangga (ART).

Saat ini, Ara masih membicarakannya dengan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

“Dan doakan kami lagi berpikir ya Pak Heru ya, buat ART ya, bagaimana caranya juga ART punya kesempatan seperti perintah presiden, bagaimana jangan hanya punya gaji. Tapi, juga penghasilan dan wong cilik (orang kecil),” tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan lahan milik BUMN bisa dijadikan lokasi pembangunan rumah rakyat.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ara meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan pada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN ada untuk lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Namun demikian, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi lahan baik milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukkannya.

Ara juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perumnas yang sekiranya bisa digunakan untuk lahan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih ke Menteri BUMN Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," katanya.

Ia juga menyampaikan kolaborasi dan sinergi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar program dan kebijakan pro rakyat bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang bekerja di sektor formal dan informal.

Lebih lanjut, kata Ara, pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Apalagi dari data yang pada tahun ini sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk buat asisten rumah tangga (ART).

Ia menambahkan, dengan pendanaan BI dan dukungan Presiden, Wakil Ketua DPR dan Menteri BUMN dan Kementerian Keuangan bisa dapat mendapat kelonggaran GWM dan menjadi bagaimana BI hadir dengan kebijakan makronya tapi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.

Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang ditempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

Hal ini merupakan ide cemerlang dari Presiden Prabowo Subianto dan harus didukung oleh semua pihak.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," ujar Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Saya mendukung daripada pemetaan dan transparansi bagaimana aset-aset (BUMN) ini bisa dimaksimalkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung pemetaan aset-aset BUMN untuk bisa dimaksimalkan dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Saya mendukung daripada pemetaan dan transparansi bagaimana aset-aset (BUMN) ini bisa dimaksimalkan," ujar Erick dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hal yang penting sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), yakni bahwa klasifikasi dari market itu juga menentukan titik dari pembangunan tersebut.

Misalnya sebuah aset yang berlokasi di tengah kota bukan tidak mungkin tentu daya belinya lebih tinggi, tetapi kalau beberapa aset yang dekat dengan jalur kereta api itu juga bisa memudahkan untuk orang membeli daripada perumahan, itu karena ada penopang yang namanya transportasi publik.

"Kenapa peta itu mesti penting, karena belum tentu di satu titik dan lainnya itu bisa disamakan target marketnya. Jadi nanti setelah tentu pemetaan, masing-masing pengembang punya target market-nya, itu yang memang kita harus bekerjasama karena belum tentu kami pemilik aset mengerti market," kata Erick.

Arahan Presiden RI jelas bahwa sesama kementerian harus kompak dan bisa kerja sama, kemudian juga tentu menjadi solusi.

"Saya sudah punya komitmen sejak awal dengan Pak Ara, karena ini kebijakan yang benar yang dilakukan oleh Pak Ara, bagaimana melihat aset-aset BUMN yang memang belum maksimal, kita maksimalkan dan itu bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Tinggal memang tadi secara koordinasinya harus dieratkan," ujar Erick.

Dalam kesempatan sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa akan diagendakan tur bersama dengan pengembang perumahan untuk melihat langsung ke lokasi riil dan yang sudah clean and clear.

"Tolong diagendakan dengan stafnya Pak Erick, tur bersama pengembang, tur untuk melihat langsung kepada lokasi riil, kalau boleh lokasinya yang sudah clean and clear," kata Ara pula.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian PKP menemukan dugaan kecurangan dalam pembangunan rumah bagi eks pejuang Tim-tim (Timor-Timur) di Kabupaten Kupang, NTT. Sebanyak 2.100 unit rumah dibangun tidak sesuai rencana kerja dan syarat (RKS).

"Kami telah menerjunkan tim Inspektorat Jenderal dan menemukan sejumlah dugaan bahwa ada kecurangan dalam proses pembangunan rumah bagi Eks Pejuang Tim Tim di Kupang, NTT," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Ara menegaskan rumah bagi eks pejuang Tim-tim seharusnya memiliki kualitas bangunan yang baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pembangunan rumah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor dari BUMN seperti PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT. Nindya Karya (Persero). Ia telah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo beserta perwakilan dari jajaran dari PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT. Nindya Karya (Persero) dan PT. Adhi Karya.

Ara meminta agar BUMN yang membangun perumahan tersebut bisa melakukan perbaikan. Kemudian, BUMN tersebut juga perlu menjamin hunian yang akan diserahkan kepada eks Pejuang Tim-tim layak huni dan menjamin konstruksi bangunan yang baik.

"Kita harus memberikan perumahan yang layak dan berkualitas bagus untuk pejuang eks Timor-Timur, di mana Presiden Prabowo Subianto pernah juga berjuang di NTT dan ada 2.100 unit yang akan diserahkan tepatnya di Kabupaten Kupang, di Provinsi NTT," ucapnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan bahwa tim dari Inspektorat Jenderal sudah meninjau ke lapangan dengan mengajak tim ahli dari Universitas Nusa Cendana. Hasil tinjauan menemukan dari pekerjaan 2.100 rumah itu, aspek fondasinya tidak sesuai dengan RKS.

Berdasarkan data Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, ada beberapa hasil temuan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian PKP. Pertama, dari shop drawing-nya, seharusnya kedalaman fondasi 90 centimeter dan bahkan ada yang 170 centimeter. Namun, kenyataannya melalui video dan foto yang diterima, kedalaman fondasi hanya sekitar 30 sampai 40 centimeter dari beton.

Kedua, ia menyebutkan pemadatan tanah yang dikerjakan oleh Ditjen Cipta Karya tidak maksimal. Hal ini menyebabkan bangunan mudah begitu turun. Ketiga, banyak rumah mengalami keretakan pada bagian dinding.

Keempat, terdapat banyak genangan air ketika hujan turun lantaran airnya tidak mengalir dengan baik. Hal itu dikarenakan elevasi yang seharusnya 30 centimeter justru rata dengan tanah.

"Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah mempunyai program SEKOP atau Serahkan Kasus Korupsi. Hal itu sesuai dengan petunjuk Menteri PKP bahwa Kementerian PKP harus bersih dari korupsi dan ketika menemukan ada kasus yang ada indikasi korupsi, maka Itjen Kementerian PKP akan menyerahkan kepada para penegak hukum dan pada tanggal 20 Maret 2025 lalu kasus rumah untuk eks pejuang Tim-tim telah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan proses penegakan hukum," katanya.

Di sisi lain, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan pihaknya menerima masukan dari Menteri PKP dan Itjen Kementerian PKP dan akan memperbaiki kesalahan yang ada di lapangan.

"Tiga BUMN yakni PT. Brantas Abipraya, PT. Nindya Karya, dan PT. Adhi Karya akan memperbaiki dan membangun dinding pembatas tanah. Sehingga dalam serah terima akhir kondisinya baik dan layak huni bagi eks Pejuang Tim-tim," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Bakal Luncurkan Layanan Aduan Perumahan

Video: Menteri PKP Bakal Luncurkan Layanan Aduan Perumahan

Pemerintah tengah mengalokasikan rumah subsidi dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan. Salah satu profesi yang bakal disediakan rumah tersebut adalah wartawan.

Dikutip dari detikFinance, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana untuk menyiapkan 1.000 rumah untuk wartawan.

"Nanti kita akan bikin pertemuan dengan wartawan. Saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Ara usia menghadiri open house di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Selain itu, Ara juga menyebutkan pemerintah sedang menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

"Tahun ini kita sudah persiapkan buat guru 20.000, dan sudah mulai minggu lalu di Bogor. Nanti habis Lebaran kita langsung mulai buat tenaga kesehatan yaitu buat bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, habis itu buat nelayan 20.000, buat guru 20.000. Juga buat Angkatan Laut dan Angkatan Udara, karena polisi dan TNI Angkatan Darat sudah," jelasnya.

Ia pun mengaku sudah bicara dengan Direktur Utama baru PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Putrama Wahju Setyawan terkait pembiayaan program rumah subsidi. Menurutnya, pembicaraan dengan pemimpin bank BUMN penting untuk memastikan pembagian pembiayaan masing-masing kawasan rumah subsidi yang akan atau sedang dibangun.

Dengan demikian, setiap bank BUMN dapat fokus membiayai KPR di masing-masing kawasan permukiman dalam pelaksanaan penjualan rumah subsidi nanti.

"Saya baru ngomong sama dirut BNI yang baru ya, bagus ya. Mungkin nanti kita bicarakan nanti misalnya BNI urusin apa, Mandiri urusin apa. Kayak BTN kan sudah cukup banyak. Jadi kita bagi-bagi supaya fokus," katanya.

Ara mencontohkan penyaluran pembiayaan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Darat dipegang oleh Bank Mandiri. Sementara pembiayaan rumah subsidi untuk anggota Polisi akan diserahkan kepada BTN, dan seterusnya.

Selain dari perbankan, Ara menyebutkan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hingga Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di-support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," tuturnya.

Artikel ini sudah tayang di detikFinance.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menghadiri open house perayaan Idul Fitri di rumah dinas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada Senin (31/3/2025) kemarin di Kuningan, Jakarta.

Dalam kunjungannya, pria yang biasa disapa Ara ini mengatakan mereka sempat berbincang-bincang terkait sinergi antar dua Kementerian, terutama dalam hal pemasangan dan pemanfaatan jaringan energi listrik dan gas.

"Jadi bagaimana nanti ada perumahan kan ada jaringan listriknya, meteran gasnya supaya bisa sinergi," kata Ara saat ditemui wartawan di rumah dinas Bahlil, Senin (31/3/2025).

Ara mengatakan ada saran dari Bahlil menggunakan jaringan listrik dan gas bawah tanah untuk perumahan subsidi yang akan dibangun.

Dengan begitu kawasan rumah subsidi itu nantinya dapat dikembangkan lebih baik dan rapi, terutama dari segi penyaluran energi.

"Ya kita diminta untuk mempersiapkan lah suatu kawasan yang cukup besar. Tapi ya teratur, ya listriknya di bawah, gasnya di bawah. Ya kita coba lagi cari mungkin di daerah Banten," jelas Ara.

Gandeng BUMN

Selain membahas jaringan listrik dan gas untuk pembangunan rumah subsidi, Ara juga mengatakan dirinya sudah bertemu dengan sejumlah pihak, termasuk bank BUMN yang akan membantu dari sisi pembiayaan.

Menurutnya pembicaraan antara dirinya dengan para pemimpin bank BUMN menjadi penting untuk memastikan pembiayaan masing-masing rumah subsidi yang akan atau sedang dibangun.

Sehingga dalam pelaksanaan penjualan rumah subsidi nanti, setiap bank BUMN dapat fokus membiayai KPR di masing-masing kawasan permukiman.

"Saya baru ngomong sama dirut BNI yang baru ya, bagus ya. Mungkin nanti kita bicarakan nanti misalnya BNI urusin apa, Mandiri urusin apa. Kayak BTN kan sudah cukup banyak. Jadi kita bagi-bagi supaya fokus," kata Ara saat ditemui wartawan di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Sebagai contoh pembiayaan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Darat dipegang oleh Bank Mandiri. Kemudian pembiayaan rumah subsidi untuk anggota Polisi akan diserahkan kepada BTN, dan seterusnya.

"Angkatan darat itu sama Bank Mandiri, kalau Kepolisian sama BTN, jadi kita bagi-bagi supaya semuanya fokus," terangnya.

Selain dari perbankan, Ara menyampaikan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hingga Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di-support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ujar Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan sudah bicara dengan Direktur Utama baru PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Putrama Wahju Setyawan. Materi pembicaraan terkait pembiayaan program rumah subsidi.

Pria yang biasa disapa Ara ini mengatakan pembicaraan antara dirinya dengan pemimpin bank BUMN penting untuk memastikan pembagian pembiayaan masing-masing kawasan rumah subsidi yang akan atau sedang dibangun.

Sehingga dalam pelaksanaan penjualan rumah subsidi nanti, setiap bank BUMN dapat fokus membiayai KPR di masing-masing kawasan permukiman.

"Saya baru ngomong sama dirut BNI yang baru ya, bagus ya. Mungkin nanti kita bicarakan nanti misalnya BNI urusin apa, Mandiri urusin apa. Kayak BTN kan sudah cukup banyak. Jadi kita bagi-bagi supaya fokus," kata Ara usia menghadiri open house di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Sebagai contoh penyaluran pembiayaan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Darat dipegang oleh Bank Mandiri. Kemudian pembiayaan rumah subsidi untuk anggota Polisi akan diserahkan kepada BTN, dan seterusnya.

"Angkatan darat itu sama Bank Mandiri, kalau Kepolisian sama BTN, jadi kita bagi-bagi supaya semuanya fokus," terang Ara.

Selain dari perbankan, Ara menyampaikan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hingga Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di-support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ujar Ara.

Ara juga menyampaikan saat ini pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

Rumah subsidi bagi nakes akan disiapkan sebanyak 30.000 rumah, kemudian untuk guru sebanyak 20.000 rumah, dan untuk nelayan sebanyak 20.000 rumah. Selain itu dirinya juga sudah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

"Tahun ini kita sudah persiapkan buat guru 20.000, dan sudah mulai minggu lalu di Bogor. Nanti habis Lebaran kita langsung mulai buat tenaga kesehatan yaitu buat bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, habis itu buat nelayan 20.000, buat guru Rp20.000. Juga buat Angkatan Laut dan Angkatan Udara, karena polisi dan TNI Angkatan Darat sudah," jelasnya.

"Nanti kita akan bikin pertemuan dengan wartawan. Saya alokasikan 1.000 rumah rumah subsidi buat wartawan," sambung Ara.

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia Tbk (SIG) optimis industri semen nasional memiliki prospek yang baik ke depan meski di tengah tantangan ekonomi, mengingat pemerintah komitmen melanjutkan agenda pembangunan infrastruktur dan proyek strategis lainnya seperti program 3 juta rumah.

“SIG optimis industri semen domestik memiliki prospek yang baik, menyusul komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang akan menjadi penggerak ekonomi, dan proyek strategis lainnya seperti program 3 juta rumah, yang dapat mendongkrak permintaan semen yang berkontribusi terhadap pertumbuhan kinerja perusahaan,” kata Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni dalam pernyataan di Jakarta, Minggu.

Ia menyatakan pasar semen domestik yang terkontraksi dan proyek pembangunan infrastruktur yang melambat pada tahun 2024 telah berdampak pada kinerja Perusahaan.

Sepanjang tahun 2024, SIG melakukan efisiensi secara ketat dan peningkatan operational excellence terus-menerus, sehingga berhasil menekan beban pokok pendapatan sebesar 0,8 persen menjadi Rp28,26 triliun, dan biaya keuangan bersih sebesar 20,2 persen menjadi Rp944 miliar.

Dikatakannya, salah satu langkah strategis SIG memajukan sektor semen domestik yakni dengan mendorong penggunaan semen hijau dan produk turunannya yang ramah lingkungan.

Tahun lalu, pihaknya memperkenalkan produk bata interlock presisi, sebuah inovasi yang dapat menjadi pilihan utama bagi pemerintah dan pengembang properti sebagai solusi pembangunan rumah yang efektif, efisien, dan tahan gempa. Penggunaan bata interlock presisi juga membuat durasi konstruksi lebih cepat hanya dalam kurun 15 – 21 hari.

Selain itu, perusahaan meningkatkan efisiensi sumber daya dan optimalisasi produksi melalui implementasi advanced-process control, pemanfaatan bahan baku alternatif, serta akselerasi pemanfaatan bahan bakar alternatif.

Lebih lanjut, dikatakan dia, pada tahun lalu SIG melakukan volume penjualan sebanyak 38,27 juta ton, dengan pendapatan sebesar Rp36,19 triliun, serta beban pokok pendapatan sebesar Rp28,26 triliun.

Sementara untuk Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) tercatat sebesar Rp5,49 triliun, laba tahun berjalan sebesar Rp772 miliar, dan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp720 miliar.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025