Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara berdiskusi dengan Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi terkait temuan dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menteri Ara juga menelepon Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terkait temuannya tersebut.

"Dan tadi saya sudah bertelepon dengan Bapak Jaksa Agung ya, bersama Pak Said untuk minta ini menjadi atensi. Karena jumlahnya besar berapa sih totalnya? Rp 109 miliar," kata Ara di kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Ara meminta siapa pun yang terlibat, termasuk jajarannya, ditindak jika terbukti melakukan penyalahgunaan bantuan perumahan.

"Minta ini diatensi. Diatensi supaya ini penegakan hukum ditegakkan. Kebenaran, keadilan, sesuai arahan Presiden Prabowo," sebutnya.

Dalam diskusi tersebut, Said dan Achmad telah sepakat atas data yang disampaikan Kementerian PKP. Diskusi dilakukan untuk mencari masukan dalam membuat sistem lebih baik lagi.

"Kita masih pastikan lebih baik, lebih transparan, lebih adil, lebih benar. Masa udah kejadian begini kita gak perbaiki sistemnya yang ada," tuturnya.

"Karena beliau sangat memahamilah situasi di Sumenep. Nah jadi kita sama-sama punya semangat, spirit untuk penegakan hukum dan keadilan. Kita yang ada di sini termasuk Bapak Bupati dan Pak Said," tambah dia.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Diketahui bahwa anggaran BSPS pada 2024 untuk Kabupaten Sumenep mencapai Rp 109 Miliar. Namun saat ditanya secara rinci terkait kasus yang akan dilaporkan, Ia masih belum bisa memberikan rinciannya karena akan melaporkan terlebih dahulu.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya dikutip dari detikJatim, Senin (28/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Dadan meminta Kejaksaan mengawal penggunaan anggaran ratusan triliun rupiah yang dikelola Badan Gizi Nasional.

Dadan menyebut hal itu sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan lewat dukungan Makan Bergizi Gratis. Dia mengatakan BGN mengelola anggaran ratusan triliun rupiah.

"Kami mengelola anggaran yang cukup besar, dengan APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun dan tambahan anggaran yang dapat mencapai Rp 171 triliun untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat," kata Dadan seusai pertemuan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

Dia mengatakan pendampingan dari Kejagung penting agar penggunaan anggaran oleh BGN berjalan dengan baik. Dia mengatakan pendampingan dibutuhkan sebagai mitigasi risiko.

"Oleh karena itu, kami membutuhkan pendampingan dari Kejaksaan Agung untuk memastikan pengelolaan yang akuntabel, mulai arahan, mitigasi risiko, hingga pengawasan," ucapnya.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan pentingnya dukungan Kejaksaan dalam mengawal kebijakan BGN. Dia mengatakan BGN merupakan badan baru sehingga perlu dukungan penuh.

"Badan ini adalah badan baru dan tentunya memerlukan dukungan penuh. Setiap kebijakan yang diambil harus dikawal agar implementasinya berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," ujar Jaksa Agung.

Kejagung akan in charge mendampingi BGN dalam legal opinion, legal assistance, serta proses lelang agar program berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Dia menyebut pengawalan itu akan memperkecil risiko masalah anggaran.

"Kita harus berusaha menghindari kebocoran anggaran. Dengan adanya pendampingan dan pengawasan dari Kejaksaan Agung, potensi permasalahan dapat diperkecil dan dilakukan mitigasi sebelum eksekusi anggaran dalam jumlah besar dilakukan," ujarnya.

Simak jugaVideo: Luhut Minta BGN Audit Program Makan Gratis, Ada Apa?

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin mengatakan, Badan Gizi Nasional (BGN) memerlukan pengawalan dan pendampingan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini disampaikan Burhanuddin usai menerima Kepala BGN Dadan Handiyana beserta jajaran di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

“Hari ini saya dapat kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional. Badan ini adalah badan baru dan tentunya memerlukan support,” kata Burhanuddin, Kamis siang.

Jaksa Agung mengatakan, badan ini mesti bekerja secara cepat lantaran mengerjakan program prioritas pemerintah.

Oleh sebab itu, perlu pengawalan dan pengawasan dalam pelaksanaan program-program yang dikerjakan oleh BGN.

“Karena bagaimanapun juga, beliau harus lari cepat dan kalau lari cepat pasti ada hal-hal atau kebijakan-kebijakan yang harus diambil dan tentunya memerlukan pengawalan kami, memerlukan pendampingan kami,” kata Burhanuddin.

“Sehingga di dalam pelaksanaannya akan lebih bagus lagi dan tidak ada hal-hal yang akan menjadi masalah ke depan,” ucap dia.

Sementara itu, Dadan Handiyana mengatakan bahwa Badan Gizi ini adalah badan baru yang mengelola uang besar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dadan bilang, BGN memiliki anggaran Rp 71 triliun dari APBN 2025 untuk mengelola program makan bergizi gratis (MBG).

“Kalau permintaan presiden nanti untuk melayani Rp 82,9 juta (penerima manfaat), maka kami akan mendapat tambahan anggaran yang cukup besar yang sudah disebutkan, kurang lebih Rp 100 triliun sehingga di tahun 2025 akan mencapai Rp 171 triliun,” kata Dadan.

Dengan jumlah anggaran tersebut, BGN merasa perlu pendampingan dari Kejaksaan Agung untuk memitigasi kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara tersebut.

“Untuk melakukan percepatan-percepatan, melayani sekian banyak penerima manfaat, pengadaan yang luar biasa besar, saya kira kami tidak mampu melakukannya sendiri,” kata Kepala BGN.

“Sehingga kami perlu mendapatkan arahan, pimpinan, pendampingan, mitigasi, dan sekaligus pengawasan dari Kejaksaan Agung,” ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin mengatakan, Badan Gizi Nasional (BGN) memerlukan pengawalan dan pendampingan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini disampaikan Burhanuddin usai menerima Kepala BGN Dadan Handiyana beserta jajaran di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

“Hari ini saya dapat kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional. Badan ini adalah badan baru dan tentunya memerlukan support,” kata Burhanuddin, Kamis siang.

Jaksa Agung mengatakan, badan ini mesti bekerja secara cepat lantaran mengerjakan program prioritas pemerintah.

Oleh sebab itu, perlu pengawalan dan pengawasan dalam pelaksanaan program-program yang dikerjakan oleh BGN.

“Karena bagaimanapun juga, beliau harus lari cepat dan kalau lari cepat pasti ada hal-hal atau kebijakan-kebijakan yang harus diambil dan tentunya memerlukan pengawalan kami, memerlukan pendampingan kami,” kata Burhanuddin.

“Sehingga di dalam pelaksanaannya akan lebih bagus lagi dan tidak ada hal-hal yang akan menjadi masalah ke depan,” ucap dia.

Sementara itu, Dadan Handiyana mengatakan bahwa Badan Gizi ini adalah badan baru yang mengelola uang besar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dadan bilang, BGN memiliki anggaran Rp 71 triliun dari APBN 2025 untuk mengelola program makan bergizi gratis (MBG).

“Kalau permintaan presiden nanti untuk melayani Rp 82,9 juta (penerima manfaat), maka kami akan mendapat tambahan anggaran yang cukup besar yang sudah disebutkan, kurang lebih Rp 100 triliun sehingga di tahun 2025 akan mencapai Rp 171 triliun,” kata Dadan.

Dengan jumlah anggaran tersebut, BGN merasa perlu pendampingan dari Kejaksaan Agung untuk memitigasi kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara tersebut.

“Untuk melakukan percepatan-percepatan, melayani sekian banyak penerima manfaat, pengadaan yang luar biasa besar, saya kira kami tidak mampu melakukannya sendiri,” kata Kepala BGN.

“Sehingga kami perlu mendapatkan arahan, pimpinan, pendampingan, mitigasi, dan sekaligus pengawasan dari Kejaksaan Agung,” ucapnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, menggelar open house untuk merayakan Natal 2024. Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut.

Acara tersebut digelar di kediaman Maruarar, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024). Sejumlah keluarga hingga kerabat turut hadir dalam acara tersebut.

Dalam momen itu, Maruarar berpesan, seperti arahan Presiden Prabowo bahwa satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit. Maruarar menyebut Prabowo merangkul semuanya.

"Seperti arah Presiden Prabowo, satu musuh itu terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit. Saya belajar begitu. Dan Pak Prabowo, saya membuktikan, merangkul semuanya," kata dia.

Maruarar menyebut, banyak belajar dari Prabowo yang merangkul semua pihak. Hal itu menurutnya, contoh yang baik untuk Indonesia.

"Semualah kita belajar banget dari Pak Presiden Prabowo, yang merangkul semua dengan hati, dan dengan tindakan nyata. Saya pikir itu potret yang baik ya, buat Indonesia ke depan. Buat kita guyub, kita rukun," sebutnya.

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hadir dalam acara ini. AHY mengucapkan selamat Natal bagi masyarakat Indonesia, juga kepada Maruarar.

"Berkhusus kepada sahabatku Pak Menteri Perumahan beserta keluarga besar. Saya senang sekali berbahagia bisa hadir secara langsung dan bisa merasakan kedekatan," kata AHY.

Selain AHY acara tersebut turut dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (11/12) sore.

Burhanuddin menjelaskan pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas pendampingan serta pengawasan dari Kejagung dalam sektor pidana maupun perdata di seluruh kegiatan BPOM.

"Pembicaraan kami adalah sinergitas kita dalam rangka tentunya mendukung kegiatan-kegiatan Balai POM baik itu masalah kepidanaan maupun masalah perdata dan tata usaha negara," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (11/12).

Dalam kesempatan yang sama, Ikrar menyebut pihaknya juga turut meminta adanya pengawasan dari Kejagung terkait proses sertifikasi obat dan makanan yang dinilai rawan diselewengkan.

"Surat keterangan izin ekspor, surat keterangan izin impor, dan sebagainya memiliki kerawanan khusus. Karena yang namanya sertifikasi memiliki kerawanan berbagai macam hal," jelasnya.

Melalui pengawasan dari Kejagung, ia berharap nantinya tidak akan ada kasus korupsi ataupun suap yang terjadi di BPOM. Selain itu, Ikrar berharap tidak akan ada lagi pelanggaran ataupun oknum-oknum mafia di internal BPOM.

Lebih lanjut, ia juga meminta Jaksa Agung untuk memberi pengarahan kepada jajaran di bidang Deputi Penindakan agar dapat menangani pelanggaran-pelanggaran pidana secara cermat dan tepat.

"Karena ternyata kejahatan dari siber, kejahatan pangan yang ilegal, kejahatan obat dan sebagainya masih sangat banyak. Kita akui itu, tapi kita ingin membenahi secara tepat sasaran," tuturnya.

Terakhir, Ikrar mengatakan dalam pertemuan itu kedua lembaga juga turut membahas tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar dapat mengawal keamanan makanan dalam program makan siang bergizi.

"Mengawasi rumah produksi atau dapurnya sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya kalau terjadi kejadian luar biasa. Nah, tentu semua ini memiliki kerawanan-kerawanan khusus," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar telah menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk membahas sinergitas antar kedua lembaga, termausk pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Burhanuddin menjelaskan sinergitas itu berupa pengawalan dalam kegiatan BPOM terkait dengan persoalan pidana, perdata hingga tata usaha negara.

"Baik itu secara masalah-masalah kepidanaan maupun masalah-masalah perdata dan tata usaha negara, dan banyak hal yang kami tukar pikiran dan rencana ke depan," ujarnya di Kejagung, Rabu (11/12/2024).

Kemudian, Taruna menjelaskan salah satu persoalan yang dibahas yaitu terkait dengan program makan siang bergizi gratis atau MBG.

Taruna menambahkan, program yang mulai digelar pada (2/1/2025) itu memerlukan pendanaan yang sangat besar agar terlaksana dengan sukses.

"Kami mendapat tambahan tugas baru juga untuk mengawal food security-nya yang disebut dengan makan siang bergizi, atau makan siang bergizi," tutur Taruna.

Dalam program itu, BPOM mendapatkan tugas untuk mengawasi rumah produksi MBG sampai dengan distribusi ke masyarakat. Pasalnya, program ini rentan akan penyimpangan dari oknum-oknum penyelenggara negara.

"Maka pengawalan dalam konteks bantuan, support dan sekaligus mentoring ataupun apa yang namanya itu, kami sangat butuhkan dari kejaksaan agung. Tentu di daerah dengan kejaksaan tinggi dan sebagainya," imbuhnya.

Selain itu, Taruna juga menyatakan bahwa pihaknya bertekad menjadi lembaga bebas korupsi, mafia dan pelanggaran lainnya. Pertemuan ini juga telah membahas tentang pengawalan dari Kejagung terkait dengan kerawanan khusus mulai dari izin ekspor, impor, peredaran obat dan makanan hingga industri farmasi.

"Dengan demikian, maka keyakinan saya sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, pertemuan hari ini sangat konseruptif karena Bapak Jaksa Agung sangat memberikan support yang tinggi kepada kami untuk mencapai tujuan tadi," pungkasnya.

Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai sikap eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, ibarat 'membangunkan macan tidur'. Dia menerangkan maksud dari 'macan tidur' adalah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.

"Ada satu hal yang menarik, dengan Anies mendukung Pramono datang kampanye yang kemarin ya, itu membangunkan macan tidur. Selama ini, Pramono itu mengesankan, dia juga dekat sama Jokowi dan Prabowo," kata Ara dalam acara rilis survei Indikator Politik di Pilkada Jakarta, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Ara menilai sikap Anies membangunkan konsolidasi dukungan terhadap paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono. Ia mengatakan konsolidasi berjalan sangat cepat untuk pemenangan RK-Suswono.

"Sekarang sudah susah lagi, dengan adanya Anies, 'macan tidurnya' itu yang selama ini tidur tenang-tenang, namanya Jokowi dan Prabowo. Dan ini, konsolidasinya cepat. Percayalah, konsolidasinya cepat," tambah Ara.

Ia lalu berterima kasih kepada Anies yang menunjukkan sikap politik, karena dengan begitu maka peta politik di Pilkada Jakarta berubah. Maruarar kembali menekankan Anies telah membangunkan 'macan tidur'.

"Jadi saya berterima kasih kepada Mas Anies yang sudah mendukung Pramono dan Rano. Karena membangunkan macan tidur dan ini akan membuat peta dukungan berubah dalam beberapa hari ini. Dana saya percaya pendukung PDIP nggak akan 81 persen," ujar Menteri Perumahan ini.

Adapun, Indikator Politik telah merilis elektabilitas cagub dan cawagub di Pilkada Jakarta. Hasilnya Pramono-Rano unggul tipis dari dua pasangan yang lain, baik melalui survei tatap muka dan telepon.

Survei ini melibatkan 1.229 responden dipilih melalui metode double sampling berusia 17 tahun atau lebih. Double Sampling adalah pengambilan sample secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang dilakukan sebelumnya.

Margin of error survei diperkirakan ± 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih, pada 15-21 November 2024.

Berikut hasil survei via telepon periode 15-21 November 2024:

1. Ridwan Kamil-Suswono 40,5%

2. Dharma Pongrekun-Kum Wardana 4,8%

3. Pramono Anung- Rano Karno 42,1%

Tidak tahu/ jawab 12,6%

"Kita tidak bisa mengatakan Pramono unggul dibanding RK atau sebaliknya. Nah kemudikan kita punya data survei by phone, yang dilakukan lebih mutakhir tanggal 15-21 November hasilnya secara statistik sama dengan temuan survei tatap muka," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers di Senayan.

"Yaitu tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Pramono atau RK unggul dibanding yang lain. Krn keduanya itu lagi-lagi dalam margin of error 2,9% plus minus. Jadi kalau mau pingin aman harusnya 2 kali 2,9%," tambahnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara marah-marah ke pegawainya dalam rapat internal pada Senin (28/10).

Kemarahan ia luapkan terkait lambatnya kinerja birokrasi di kementerian yang ia pimpin.

Ara marah hingga menggebrak meja setelah mengetahui bahwa surat yang ia kirimkan kepada Jaksa Agung terkait aset lahan sitaan koruptor, baru sampai setelah hampir sepekan ia tanda tangani.

Dalam rapat yang bertujuan mempersiapkan bahan untuk Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Selasa (29/10), Ara mempertanyakan status surat yang dikirim ke Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Surat tersebut sudah dikirim sejak Selasa (22/10), sehari setelah Ara menjabat sebagai Menteri PKP, namun baru sampai pada Senin (28/10).

"Pak Jaksa Agung ngomong sama saya, dia sudah cek, dia belum terima surat waktu saya ketemu di Magelang," ungkap Ara saat rapat, seperti dikutip dari kanal YouTube Kementerian PKP, Rabu (30/10/2024).

Ara merasa malu atas keterlambatan surat tersebut. Ia menyesalkan lambannya birokrasi di kementeriannya, yang membuatnya terlihat tidak profesional di mata Jaksa Agung.

"Diterimanya kapan bu? Saya tanda tangan suratnya kapan bu? Ngerti nggak bu? Pantes Jaksa Agung belum menerima. Mengerikan birokrasi kita bos. Mengerikan. Menteri tanda tangan tanggal 22, baru sampai tanggal 28. Ya bagaimana orang surat menteri aja begitu, pantes Jaksa Agung bilang begitu sama saya 'Pak Ara mana, saya belum nerima suratnya'," ucapnya dengan nada kesal.

Saking kesalnya, Ara sempat menggebrak meja sambil menyoroti betapa lamanya proses pengiriman surat antar lembaga negara. Ia tidak habis pikir, bagaimana mungkin surat resmi dari seorang menteri bisa tertunda hingga enam hari sebelum akhirnya sampai ke tujuannya.

"Saya tuh menteri, tanggal 22 kirim surat, tanggal 28 baru sampai," katanya sambil menggebrak meja.

"Saya malu sama Jaksa Agung, 'Pak Ara mana? Saya barusan cek, Pak Ara, belum sampai suratnya.' Ini baru kejawab tanggal 28 (suratnya sampai), ngeri. Bagaimana Anda mau melayani publik kalau cara kerjanya begini gitu loh," lanjutnya.

Kekesalan Ara tidak hanya berhenti di soal birokrasi. Ia bahkan menawarkan untuk menggunakan dana pribadinya demi menunjang operasional kementeriannya.

Menurutnya, jika kendala yang dihadapi kementerian terkait fasilitas atau kekurangan peralatan, ia siap menanggungnya dengan uang pribadi agar kinerja kementerian tidak terganggu.

"Saya nggak keberatan ngeluarin duit pribadi untuk kepentingan bagaimana organisasi ini, pak. Kalau bapak ada kekurangan peralatan, biar saya beliin pakai uang pribadi saya, nggak apa-apa. Negara ini sudah terlalu baik buat saya," tegasnya.

Ara juga menambahkan bahwa dirinya siap memberikan dukungan penuh jika ada kebutuhan tambahan sekretaris atau fasilitas lainnya yang diperlukan kementerian untuk memperbaiki kinerjanya.

"Kalau kita hambatannya di fasilitas, nggak ada duit, ya pakai duit. Kan saya nggak korupsi, pakai uang pribadi saya untuk kepentingan negara, di mana sih salahnya? Nggak apa-apa menurut saya," tambahnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara), mengusulkan tanah sitaan kasus korupsi dapat digunakan untuk perumahan rakyat. Ara menilai tanah sitaan dapat digunakan untuk membangun perumahan yang harganya terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal itu disampaikan Ara dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Ara mengaku telah berkomunikasi mengenai usulan itu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Saya punya konsep tanah itu dari sitaan, saya sudah ketemu Jaksa Agung, di Banten saja ada 1.000 hektare (tanah sitaan) dan Jaksa Agung siap menyerahkan dan saya sudah dengan Menteri Keuangan kita akan ketemu bagaimana tanah ini bisa digunakan sama rakyat," kata Ara.

Ara menilai tanah sitaan dari hasil korupsi seharusnya dikembalikan kepada rakyat. Menurutnya, hal itu merupakan upaya untuk membantu rakyat memiliki rumah.

"Bagaimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil. Bagi yang punya gaji itu nggak susah Ketua, kalau Ketua bisa bantu saya supaya mereka punya tanah, mereka punya gaji," ujarnya.

"ASN yang nggak pernah punya rumah, tentara yang nggak punya rumah banyak sekali, guru-guru yang nggak punya rumah, punya harapan," sambungnya.

Dia meminta izin dapat bertemu dalam rapat kerja di DPR dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN. Dia mengatakan hal itu penting agar setengah permasalahan mengenai tanah selesai.

"Ini sudah keputusan politik. Bagaimana barang-barang sitaan ini boleh nggak kita ambil negara dan kita kembalikan buat rakyat harganya jadi sangat murah. Jadi kita langsung berjalan, Ketua," tuturnya.