Presiden Prabowo Subianto memiliki Program 3 Juta Rumah yang realisasinya 2 juta rumah berada di desa dan pesisir serta 1 juta apartemen di perkotaan.

Untuk realisasi 2 juta rumah di desa dan pesisir menurut Ketua Satgas Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo akan dilakukan oleh UMKM Koperasi dan BUMDes. Sementara itu, perusahaan konglomerat besar, dilarang untuk masuk ke pembangunan di wilayah ini. Mereka hanya boleh ikut serta di program 1 juta apartemen di perkotaan.

Lantas, apakah sudah ada pembangunan yang berjalan di program 2 juta rumah di desa dan pesisir?

Menurut penuturan Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah hingga saat ini pengembang belum mendapat arahan lebih lanjut. Begitu pula dengan pertemuan yang membahas mengenai program ini.

"Kami asosiasi perumahan sebagai bagian ekosistem perumahan sampai dengan sekarang belum tau dan belum pernah diajak diskusi dari Kementerian PKP terkait rumah desa dan rumah pesisir," kata Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah saat dihubungi detikProperti, Rabu (9/4/2025).

Junaidi menyatakan pihaknya telah siap berkontribusi di dalamnya dan berharap pemerintah bener-benar menepati janjinya untuk melibatkan pengusaha lokal seperti pengembang lokal dalam program 2 juta rumah ini.

"Konsentrasi pembangunannya kita harapkan melibatkan banyak pengusaha di desa dimana tempat dibangunnya baik rumah pedesaan dan pesisir, untuk kami anggota APERSI tetep konsentrasi pada program pemerintah dengan fasilitas KPR FLPP," ujarnya.

Terpisah, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menyampaikan program 2 juta rumah di desa dan pesisir diramal dapat memberikan peluang dan stimulus yang bagus untuk daerah tersebut. Salah satunya adalah aktivitas ekonomi akan berjalan karena akan banyak lapangan pekerjaan baru tersedia ketika pembangunan rumah berjalan.

"Kalau itu sudah dilakukan maka ada stimulus aktivitas ekonomi di desa, memberikan peluang lapangan pekerjaan. Kalau kita hitung bisa sampai 10 juta. Memberikan dorongan bagi entrepreneur baru untuk tumbuh. Hitungan kita bisa sampai 400 ribu sampai 1,5 juta entrepreneur baru yang akan dibimbing melalui program itu dalam jangka 5 tahun," jelasnya.

Joko menyampaikan pelaku dan ekosistem yang akan mendukung program 2 juta rumah ini sudah ada dan siap. Hanya saja semua itu masih menunggu untuk segera direalisasikan.

Kemudian untuk pembangunan 2 juta rumah di desa dan pesisir, Joko menyebut tidak ada hambatan mengenai ketersediaan lahan. Sebab, target pembangunannya lebih sedikit yakni sekitar 25 unit rumah per desa.

"Pesisir itu kan bukan langsung di satu titik berupa ribuan unit, itu kan nggak. Ini kan terbagi di desa-desa. Jadi taruh lah averagenya (rata-rata) per desa 25 unit rumah. Itu kan dimaksudkan kepada mereka yang sudah punya tanah atau yang sudah punya rumah tetapi belum layak," jelas Joko.

Sementara itu, Pihak REI telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa mereka mendukung Program 3 Juta Rumah dan siap ikut serta dalam pembangunan di daerah desa dan pesisir.

Dalam surat tersebut, REI menyampaikan 4 kebijakan yang harus disiapkan demi kelancaran Program 3 Juta Rumah yakni kebijakan mengenai pertanahannya, perizinan, pengawasan, dan kebijakan mengenai kondusifitas dan relasi industri properti.

"Kami sudah berkirim surat kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan, dukungan kami terhadap Program 3 Juta Rumah. Sehingga ini bisa segera tereksekusi dan dampaknya akan sangat optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi," ungkap Joko.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengundang para pengembang untuk berkumpul di kantornya, Jumat (21/2/2025) pukul 15.00 WIB.

Ini disampaikan Ara usai konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dia pun siap mendengar semua keluh kesah yang disampaikan pengembang dalam kesempatan beberapa hari lalu.

“Besok, saya akan ketemu dengan developer jam 3 di kantor, kalau ada curhat-curhat silahkan,” tegas Ara.

Oleh karena itu, Ara mempersilahkan para pengembang menyampaikan fakta yang sesungguhnya di lapangan dengan memberikan bukti-bukti data.

“Kalau ada yang benar, ada yang salah ya itu kan bisa disampaikan salahnya dimana. Harusnya fakta yang saya sampaikan di kementerian yang kami posting itu bantah dong fakta itu kalo memang tidak benar,” tantang Ara.

Menurut dia, data harus dibalas dengan data apabila ingin protes dengan Pemerintah.

“Kan data dibalas dengan data, kalau mau counter data dengan data begitu. Kita menyampaikan data, menyampaikan foto. Balas dengan kalo memang itu tidak benar. Apakah ada yg mau counter?” tukas Ara.

Sebelumnya, lima asosiasi pengembang perumahan menyatakan tiga hal keluhan kepada Pemerintah.

Mereka adalah Real Estat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Diwakili Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI Joko Suranto, keluhan pertama terkait dengan tidak adanya rasa perlindungan maupun pendampingan dari pemerintah terhadap pengembang.

“Kami mendapatkan stigma, kami mendapatkan kondisi bahwa pengembang harus salah dan sebagainya,” ungkap Joko yang mewakili empat asosiasi pengembang perumahan lainnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Kedua, keluhan yang dirasakan pengembang adalah takut terhadap usaha yang mereka jalani.

Menurut Joko, tak sedikit pengembanh yang hanya mengembangkan perumahan dengan luasan kurang dari 1 hektar.

“Masa depannya sudah dipertaruhkan semuanya. Masa depan keluarganya juga akan menjadi sesuatu yang menimbulkan tanda tanya,” lanjut Joko.

Ketiga, pengembang merasa tidak mendapatkan kenyamanan terkait kepastian dalam usaha mereka.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memaparkan ada 39.339 unit rumah subsidi yang sudah disalurkan selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Angka tersebut hasil dari realisasi program yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Ia menjabarkan angka tersebut terdiri dari 37.955 unit rumah subsidi disalurkan untuk masyarakat melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Lalu, program Tapera sebanyak 1.384 unit untuk aparatur sipil negara (ASN). Adapun total rumah yang direalisasikan oleh BP Tapera, baik masih proses maupun sudah tersalurkan sebanyak 93.484 unit.

"Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) jadi ini sekitar sudah 93 ribu, Pak (Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie) dari 20 Oktober (2024) sampai 5 Februari (2025)," ujar Ara di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Hal itu diungkapkannya dalam forum diskusi bertemakan 'Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing.

Dalam paparannya, ada 32.130 unit rumah yang masih dalam proses persetujuan akad kredit tetapi rumahnya belum jadi. Lalu, rumah yang ready stock tetapi belum diakadkan berjumlah 11.7.83 unit. Sementara rumah yang masih dalam proses pembangunan sebanyak 10.232 unit.

"Nah, jadi ada lima tahap nih, realisasi artinya yang udah sampai kepada masyarakatnya. Realisasi akad ini khusus ASN juga udah sampai. Kalau akad tuh berarti udah selesai. Kalau proses persetujuan akad, dalam proses berarti belum tuntas," jelasnya.

Realisasi rumah FLPP disalurkan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) sebanyak 23.306 uni, BTN Syariah 5.100 unit, Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 2.172 unit, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1.935 unit. Sementara itu, bank lainnya menyalurkan 10.088 unit rumah FLPP.

Ara juga memaparkan jumlah rumah subsidi yang sudah tersalurkan berdasarkan asosiasi pengembang. Realestat Indonesia (REI) membangun 15.294 unit, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) 11.158 unit, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) 4.728 unit. Lalu, asosiasi lainnya membangun 6.321 unit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Saat Menteri PKP Intip-intip Rumah Apung dan Panggung di Muara Angke

Video: Saat Menteri PKP Intip-intip Rumah Apung dan Panggung di Muara Angke

Sinar Mas Land melalui PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) mengakuisisi PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) sebagai upaya memperluas portofolio. Langkah ini dinilai memperkuat posisi perusahaannya di industri properti sekaligus memperluas kehadiran di kawasan strategis Cibubur, Cileungsi hingga Bogor.

Kawasan tersebut disebut mempunyai potensi sebagai kota satelit dengan pertumbuhan pesat, lingkungan yang asri, dan udara segar. Selain itu, kawasan ini pun semakin memudahkan masyarakat urban mengakses hunian nyaman dalam lingkungan yang sejuk dan tenang.

Sinar Mas Land resmi mengakuisisi 91,99 persen saham SMDM yang dikenal mengembangkan kawasan Cibubur, Cileungsi, Bogor dan sekitarnya. Proses akuisisi ini secara resmi dilangsungkan pada 23 Oktober 2024 lalu.

Adapun pengembangan SMDM mencakup kawasan Rancamaya Golf Estate, Royal Tajur, Harvest City, R Hotel, serta lapangan golf bertaraf internasional, yakni Rancamaya Golf & Country Club. Akuisisi tersebut sejalan dengan visi Sinar Mas Land untuk menghadirkan hunian dan gaya hidup yang inovatif serta berkelanjutan di Indonesia.

"Dengan bergabungnya SMDM, Sinar Mas Land akan mengintegrasikan pengalaman dan keahlian yang dimiliki kedua pihak untuk menciptakan proyek properti yang unggul serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya," ujar Deputy Group CEO Strategic Development and Assets Sinar Mas Land Herry Hendarta dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).

Fokus utama dari integrasi ini adalah meningkatkan mutu infrastruktur, menambah fasilitas, serta mengembangkan kawasan-kawasan residensial maupun komersial yang mendukung gaya hidup modern.

"Kami selalu menerapkan pendekatan inovatif yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan, kepuasan pelanggan, dan produk berkualitas, sehingga setiap proyek didukung oleh tim ahli dari berbagai bidang untuk memastikan kualitas terbaik. Dengan adanya akuisisi ini, pengembangan proyek properti BSDE akan semakin luas di wilayah Jabodetabek, terutama di wilayah Selatan dan Timur Jakarta," tambahnya.

Selanjutnya, Sinar Mas Land akan meneruskan pengembangan kawasan terpadu Rancamaya Golf Estate seluas 500 hektare dengan menghadirkan hunian premium, villa, hotel, dan lapangan golf. Hunian premium ini dilengkapi dengan komersial area, fasilitas yang lengkap dengan latar lanskap alam yang indah.

Perusahaan ini juga mengedepankan pengembangan hunian modern Royal Tajur yang memiliki lokasi strategis di pusat Kota Bogor. Dengan luas 88 hektare, Royal Tajur terletak di koridor komersial Jalan Raya Tajur yang direncanakan oleh Pemerintah Bogor menjadi Sub CBD Kota Bogor dan mempunyai akses ke Bogor Inner Ring Road (BIRR).

Kemudian, Sinar Mas Land akan melanjutkan pengembangan Harvest City seluas 1.350 hektare di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor. Rencananya, pengembangan kawasan ini akan menggunakan konsep berskala kota, sehingga Harvest City diharapkan dapat berkembang menjadi kota mandiri di masa depan.

Selain kawasan residensial, Sinar Mas Land bakal menjadikan kawasan komersial R Hotel Rancamaya sebagai pilihan utama untuk mendukung ekosistem pariwisata di kawasan Bogor. Hotel bintang empat ini menawarkan penginapan dengan sederet fasilitas berkelas dan kualitas pelayanan terbaik untuk tamu dalam negeri maupun mancanegara.

R Hotel Rancamaya memiliki 6 lantai dengan total kamar sebanyak 132 unit dan 6 unit villa. Sinar Mas Land juga terus mengembangkan Rancamaya Golf & Country Club, lapangan golf bertaraf internasional dengan 18 hole dan latar indah Gunung Salak. Pengembangan ini diharapkan menjadikan Rancamaya semakin dikenal sebagai destinasi utama bagi pencinta golf di tingkat nasional dan internasional.

Setelah proses akuisisi, Sinar Mas Land akan fokus pada rencana pengembangan baru yang sudah dimulai sejak November 2024 lalu. Rencana ini mencakup berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan, seperti upgrading dan modernisasi fasilitas yang ada, pembangunan fasilitas baru yang mendukung kebutuhan penghuni dan pengunjung.

Infrastruktur di sekitar Rancamaya Golf Estate juga, seperti jalanan, sarana transportasi, dan jaringan utilitas akan ditingkatkan untuk mempermudah aksesibilitas dan kenyamanan penghuni. Pengembangan ini diharapkan dapat menjadikannya kawasan hunian dan destinasi rekreasi unggulan di kawasan Bogor.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kawasan tersebut disebut mempunyai potensi sebagai kota satelit dengan pertumbuhan pesat, lingkungan yang asri, dan udara segar. Selain itu, kawasan ini pun semakin memudahkan masyarakat urban mengakses hunian nyaman dalam lingkungan yang sejuk dan tenang.

Sinar Mas Land resmi mengakuisisi 91,99 persen saham SMDM yang dikenal mengembangkan kawasan Cibubur, Cileungsi, Bogor dan sekitarnya. Proses akuisisi ini secara resmi dilangsungkan pada 23 Oktober 2024 lalu.

Adapun pengembangan SMDM mencakup kawasan Rancamaya Golf Estate, Royal Tajur, Harvest City, R Hotel, serta lapangan golf bertaraf internasional, yakni Rancamaya Golf & Country Club. Akuisisi tersebut sejalan dengan visi Sinar Mas Land untuk menghadirkan hunian dan gaya hidup yang inovatif serta berkelanjutan di Indonesia.

"Dengan bergabungnya SMDM, Sinar Mas Land akan mengintegrasikan pengalaman dan keahlian yang dimiliki kedua pihak untuk menciptakan proyek properti yang unggul serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya," ujar Deputy Group CEO Strategic Development and Assets Sinar Mas Land Herry Hendarta dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).

Fokus utama dari integrasi ini adalah meningkatkan mutu infrastruktur, menambah fasilitas, serta mengembangkan kawasan-kawasan residensial maupun komersial yang mendukung gaya hidup modern.

"Kami selalu menerapkan pendekatan inovatif yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan, kepuasan pelanggan, dan produk berkualitas, sehingga setiap proyek didukung oleh tim ahli dari berbagai bidang untuk memastikan kualitas terbaik. Dengan adanya akuisisi ini, pengembangan proyek properti BSDE akan semakin luas di wilayah Jabodetabek, terutama di wilayah Selatan dan Timur Jakarta," tambahnya.

Selanjutnya, Sinar Mas Land akan meneruskan pengembangan kawasan terpadu Rancamaya Golf Estate seluas 500 hektare dengan menghadirkan hunian premium, villa, hotel, dan lapangan golf. Hunian premium ini dilengkapi dengan komersial area, fasilitas yang lengkap dengan latar lanskap alam yang indah.

Perusahaan ini juga mengedepankan pengembangan hunian modern Royal Tajur yang memiliki lokasi strategis di pusat Kota Bogor. Dengan luas 88 hektare, Royal Tajur terletak di koridor komersial Jalan Raya Tajur yang direncanakan oleh Pemerintah Bogor menjadi Sub CBD Kota Bogor dan mempunyai akses ke Bogor Inner Ring Road (BIRR).

Kemudian, Sinar Mas Land akan melanjutkan pengembangan Harvest City seluas 1.350 hektare di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor. Rencananya, pengembangan kawasan ini akan menggunakan konsep berskala kota, sehingga Harvest City diharapkan dapat berkembang menjadi kota mandiri di masa depan.

Selain kawasan residensial, Sinar Mas Land bakal menjadikan kawasan komersial R Hotel Rancamaya sebagai pilihan utama untuk mendukung ekosistem pariwisata di kawasan Bogor. Hotel bintang empat ini menawarkan penginapan dengan sederet fasilitas berkelas dan kualitas pelayanan terbaik untuk tamu dalam negeri maupun mancanegara.

R Hotel Rancamaya memiliki 6 lantai dengan total kamar sebanyak 132 unit dan 6 unit villa. Sinar Mas Land juga terus mengembangkan Rancamaya Golf & Country Club, lapangan golf bertaraf internasional dengan 18 hole dan latar indah Gunung Salak. Pengembangan ini diharapkan menjadikan Rancamaya semakin dikenal sebagai destinasi utama bagi pencinta golf di tingkat nasional dan internasional.

Setelah proses akuisisi, Sinar Mas Land akan fokus pada rencana pengembangan baru yang sudah dimulai sejak November 2024 lalu. Rencana ini mencakup berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan, seperti upgrading dan modernisasi fasilitas yang ada, pembangunan fasilitas baru yang mendukung kebutuhan penghuni dan pengunjung.

Infrastruktur di sekitar Rancamaya Golf Estate juga, seperti jalanan, sarana transportasi, dan jaringan utilitas akan ditingkatkan untuk mempermudah aksesibilitas dan kenyamanan penghuni. Pengembangan ini diharapkan dapat menjadikannya kawasan hunian dan destinasi rekreasi unggulan di kawasan Bogor.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini


(dhw/das)

PELAKU industri real estat dan masyarakat menyambut gembira gebrakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memenuhi kebutuhan hunian.

Sebagaimana diketahui, pembangunan hunian telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan merupakan industri dengan efek berganda pada 185 sektor industri lainnya.

Pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPKP), dan Kementerian Koordinator Infrastuktur dan Pembangunan Kewilayahan (KKBIPW) merupakan langkah yang dinanti.

Menjawab kebutuhan hunian di tengah kondisi-kondisi saat ini memang tidak mudah. Data menunjukkan; backlog rumah masih berada pada angka dua digit atau sebesar 10,7 juta rumah.

KPKP kemudian mengambil langkah untuk mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun atau hampir 10 kali lipat dari anggaran sebelumnya.

Upaya ini tentu bagian dari strategi memenuhi target Program 3 Juta Rumah per tahun yang telah dicanangkan.

Target ini tentu saja bukan angka yang kecil, dan mudah dicapai. Sebagai perbandingan, tahun 2023 jumlah rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 223.000 unit, merupakan angka terbesar yang pernah dicapai oleh pemerintah sebelumnya.

Target ambisius memang penting untuk dicanangkan. Selain karena besarnya kebutuhan hunian yang tecermin pada data backlog, juga untuk menjaga kepercayaan dan dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Terutama dalam menarik dan menghimpun dana dari masyarakat seperti program BP Tapera dan kenaikan PPN.

Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai terobosan, bahkan paradigma baru agar target yang demikian besar dapat menjadi lebih realistis untuk dicapai.

Perubahan paradigma bentuk intervensi

Subsidi pembiayaan bukanlah satu-satunya bentuk intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Banyak upaya yang dapat membantu masyarakat memiliki rumah antara lain meringkankan pajak dan bea-bea seputar transaksi serta pengadaan lahan oleh negara.

KPKP telah membuka pembicaraan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas kenaikan anggaran.

Namun, selain peningkatan anggaran, pajak dan bea seputar transaksi hunian adalah topik yang tidak boleh terlewatkan.

Komponen-komponen biaya seputar transaksi hunian mengambil persentase cukup besar antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan meningkat menjadi 12 persen mulai tahun 2025, Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1 persen atau 2,5 persen, serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen.

Pemerintah telah memulai dengan ditekennya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengenai pembebasan biaya retribusi BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Adapun kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi tersebut masih mengacu pada peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 22/Kpts/M/2023.

Intervensi lain yang mendesak untuk dipertimbangkan dan dipersiapkan adalah penyediaan lahan oleh negara.

Selama ini, negara tidak mengambil peranan dalam proses pengadaan dan produksi hunian melalui mekanisme seperti FLPP dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Penyediaan lahan, konstruksi bangunan, serta sarana dan prasarana kawasan hunian sepenuhnya menjadi beban pengembang yang pada akhirnya akan dibebankan ke dalam harga jual konsumen.

Mekanisme FLPP hanya mensyaratkan batasan harga. Oleh karena itu, inisiatif Kementerian PKP untuk menyediakan lahan dapat memembantu akselerasi penyediaan hunian.

Payung hukum yang menjamin hak-hak penghuni yang selama ini menjadi ganjalan juga telah disiapkan pada masa pemerintahan sebelumnya yaitu Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung yang telah diturunkan hingga Keputusan Menteri (Kepmen PUPR No 17 tahun 2021).

Keberadaan SKBG telah didesain untuk mendorong pola hunian vertikal di atas lahan-lahan milik negara, sehingga kementerian saat ini hanya perlu mengakselerasi dan memaksimalkannya untuk penyediaan hunian bagi masyarakat.

Perluasan sasaran penerima bantuan

Besaran bantuan melalui skema FLPP saat ini hampir setara dengan nilai rumahnya sendiri. Sebagai contoh, pada tahun 2023 realisasi bantuan FLPP sebesar Rp 26,3 triliun dinikmati oleh 229.000 konsumen.

Angka ini ekuivalen dengan Rp 115 juta nilai manfaat per transaksi, di mana harga unit rumahnya sendiri dipatok maksimal sebesar Rp 185 juta (untuk Jabodetabek).

Dari sini bisa kita lihat betapa nilai manfaat per hunian menjadi sangat besar dibanding harga rumahnya itu sendiri.

Target pemerintah untuk membantu 3 juta rumah akan membutuhkan dana 15 kali lipat dari Rp 26,3 triliun jika hanya mengandalkan skema yang sama.

Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah adalah memperbesar sasaran penerima manfaat bantuan dengan memperkecil nilai bantuan per penerima.

Penerima bantuan dapat diperluas dari bracket penghasilan, yang saat ini terbatas pada masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 8 juta (penghasilan gabungan suami istri).

Kelas menengah dengan penghasilan di atas jumlah ini juga perlu dibantu dengan mempertimbangkan setidaknya dua alasan.

Pertama, dengan tingkat penghasilan mereka, nilai bantuan bisa lebih kecil karena mereka sendiri memiliki daya beli yang lebih besar sehingga tidak akan sepenuhnya bergantung pada subsidi.

Kedua, perluasan rentang penerima manfaat menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan dukungan untuk rencana pelaksanaan simpanan wajib BP Tapera yang telah menjadi amanat undang-undang dan peraturan pemerintah.

Sedikit bantuan bagi kelas menengah dapat menghasilkan efek perubahan yang lebih besar.

Perubahan paradigma skema kepemilikan

Tercapainya target 3 juta rumah tidak akan terwujud tanpa akses pembiayaan, di mana pekerjaan tetap dan kolektabilitas menjadi salah satu pertimbangan utama dalam meloloskan pengajuan KPR.

Karena itu, banyaknya masyarakat yang memiliki penghasilan dari bidang informal, serta masyarakat yang terlilit oleh pinjol akan menjadi tantangan pemerintah.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024 menunjukkan, dari 142,18 juta orang yang bekerja, sebanyak 59,17 persen penduduk yang bekerja di kegiatan informal (84,13 juta orang).

Sementara data Pefindo mengindikasikan lebih dari 14 juta warga Indonesia terlilit pinjol dengan Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet mencapai 5 persen dan hampir dari setengahnya ada pada rentang usia 21-30 tahun.

Data-data ini menjadi alarm besarnya jumlah calon nasabah yang berisiko tidak bisa mendapat akses pendanaan untuk memenuhi kebutuhan hunian.

Masalah ini seperti fenomena gunung es yang sangat besar dan untuk menanggulanginya diperlukan perubahan paradigma mengenai skema kepemilikan, pembiayaan, dan penilaian kemampuan nasabah untuk membayar.

Salah satu perubahan paradigma tersebut hadir dalam skema sewa jadi milik atau Rent-to-own (RTO) yang dirancang sebagai jembatan pra-Kredit Pemilikan Rumah (KPR) konvensional.

Cara kerjanya, masa Pra-KPR dilihat sebagai rekam jejak kemampuan membayar sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan pemberian fasilitas pembiayaan konvensional pada masa depan seperti KPR.

Selama masa pra-KPR ini, nasabah setiap bulannnya dikenai biaya sewa dan sebagian nilai kepemilikan, yang nantinya akan mengurangi nilai plafon pinjaman.

Kedisiplinan membayar biaya bulanan inilah yang dapat dijadikan pertimbangan, sehingga nasabah dapat “lulus” ke pembiayaan konvensional.

Skema ini juga menghindari bank dari risiko pada awal-awal masa tenor yang dianggap sebagai masa kritis.

Karena pada masa pra-KPR ini status kepemilikan belum beralih kepada nasabah, proses pengalihan ke nasabah berikutnya jika diperlukan, dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Paradigma baru yang ditawarkan skema RTO merupakan kesempatan bagi nasabah untuk memperbaiki kolektabilitas dan kondisi keuangan selama masa pra-KPR.

Setelah mengikuti skema sewa jadi milik ini, nasabah diharapkan menjadi layak untuk mendapat fasilitas pembiayaan konvensional seperti KPR.

Kemudahan yang ditawarkan oleh skema RTO, memungkinkan nasabah yang belum memenuhi persyaratan KPR untuk dapat menghuni rumah idamanannya, menghindari kenaikan harga, dan memberi motivasi untuk kehidupan yang lebih baik baik.

Inovasi dan kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan untuk memenuhi target pemenuhan 3 juta rumah per tahun.

Pemerintah tengah gencar menjalankan program 3 juta rumah per tahun. Salah satu caranya dengan menyediakan rumah gratis yang dibangun dari dana CSR perusahaan swasta.

Namun, hal itu justru mendapat protes dari para pengembang karena banyak masyarakat yang membatalkan booking pembelian rumah. Mereka menyebut bahwa masyarakat banyak yang mengira akan mendapat rumah gratis.

Menanggapi hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, program tersebut disambut baik oleh masyarakat yang membutuhkan rumah. Terlebih lagi saat ini pemerintah sedang membuat berbagai kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

"Jadi menurut saya harus bersyukur ya dengan kebijakan yang seperti ini. Dan kami juga akan berusaha mengkonkretkan rencana kerja kami di bidang perumahan di tengah keterbatasan anggaran, misalnya melakukan efisiensi. Harus dilakukan dengan misalnya perbelanjaan-belanja terpusat," kata Ara di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Menurutnya sudah ada beberapa kebijakan yang tengah dilakukan oleh pemerintah dalam penyediaan rumah rumah murah, seperti menggunakan lahan kosong bekas koruptor, dari CSR perusahaan swasta, penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), hingga penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Tentu dalam pikiran saya sebagai Menteri, bagaimana industri bisa jalan, tapi bagi rakyat kecil yang dulu tidak punya mimpi punya rumah, mudah-mudahan dengan kebijakan Pak Mendagri, Pak Menteri PU, kami, sekarang punya harapan," ujar Ara.

"Jadi di pikiran kita itu harus bagaimana mempermudah rakyat. Mempermudah rakyat dan prorakyat," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan pihaknya bahkan telah mengalami laporan penurunan calon konsumen yang ingin booking beli rumah. Diperkirakan, terjadi penurunan booking rumah sekitar 30%.

"Sudah banyak, sudah banyak (yang batal booking). Dari 10 yang membatalkan itu ada 1-3. (berarti 30%?) iya, kamu yang hitung," kata Joko di kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Ia mengatakan, kondisi tersebut tidak hanya berlaku pada anggotanya saja, tetapi pelaku industri properti juga. Tak hanya itu, masyarakat juga bertanya-tanya mengenai rumah gratis tersebut.

"Kondisi sekarang itu bukan hanya pada REI saja, semuanya pelaku itu bingung dan bingung. Karena real-nya masyarakat juga bertanya dan mempertanyakan, konsumen dan calon konsumen juga bertanya dan mempertanyakan," tuturnya.

"Artinya ini kan kondisi mental menjadi jadi ada tadi menjadi dispute (diperdebatkan)," tambahnya.

Video: Maruarar Sebut Jokowi-Prabowo Contoh Nyata Kerukunan di Indonesia

Video: Maruarar Sebut Jokowi-Prabowo Contoh Nyata Kerukunan di Indonesia

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan pemerintah akan menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). SE tersebut akan ditandatangani oleh ketiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pekerjaan Umum (PU), serta Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PKP).

Tito menjelaskan, penandatanganan itu akan dilakukan pada Senin (25/11) mendatang. Dia memastikan penandatanganan SE itu akan dilakukan usai rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan secara rutin oleh Kemendagri setiap Senin.

"Hari Senin akan MOU, surat keputusan bersama tiga menteri di depan Zoom. Nanti kita rakor inflasi dulu pagi jam 10. Langsung itu acara tanda tangan tiga menteri, Mendagri, Menteri PU, dan Menteri Perumahan," kata Tito saat ditemui di Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Dia menegaskan, pembebasan pajak ini akan ditujukan bagi pembangunan perumahan untuk MBR. Kementerian PKP juga sudah mempunyai daftar pengembang untuk program tersebut.

"Untuk menolkan PBG, persetujuan bangunan gedung dan BPHTP khusus untuk perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memang daftarnya ada di Kementerian Perumahan," jelas Tito.

Kemudian dia juga mengimbau kepada pemerintah dan dinas daerah agar jangan ada permainan dalam program tersebut. Dia memperingatkan program tersebut tidak boleh diperuntukkan untuk kelas menengah. Apabila mendapati hal tersebut, pihaknya akan memberi sanksi berupa teguran.

"Ini dinolkan, nanti begitu ke pengembang, cawe, main konspirasi dengan Kepala Dinas Pemda-nya dinolkan aja pura-pura, tahu-tahu dijual kepada kelas menengah. Ya sanksinya nanti kita beri teguran atau yang lain-lain lapor polisi," imbuh Tito.

Sebelumnya, Tito mengatakan penghapusan retribusi PBG dan juga pembebasan BPHTB untuk MBR merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk program perumahan khusus MBR.

"Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Pak Maruarar. Kita minta pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu," tutur Tito dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, di Menara 1 BTN, Jakarta, dikutip dari detikProperti.