Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah resmi diangkat menjadi Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN). Ia ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengisi posisi tersebut.

Dilansir dari detikFinance, Erick menjelaskan pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Ia mencontohkan Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM).

Hal itu juga berlaku untuk Bank Tabungan Negara (BTN) yang diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," kata Erick saat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir, tentu komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi,"

Erick menambahkan meski ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Artikel ini sudah tayang di detikFinance.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Fahri Hamzah resmi diangkat menjadi komisaris Bank BUMN yakni PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) menyusul hasil Rapat Umum Pemegang Saham BBTN di Menara BTN, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025). Kariernya memasuki babak baru setelah sebelumnya sangat aktif di dunia politik. Namun, seperti apa latar belakang pendidikan Fahri Hamzah?

Namanya tak asing dalam dunia politik Tanah Air. Fahri pernah menjadi Wakil Ketua DPR pada periode 2014-2019. Kemudian pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, ia didapuk sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Profil Pendidikan Fahri Hamzah

Fahri Hamzah lahir di Sumbawa Besar pada 10 November 1971. Ia tumbuh besar di sebuah desa kecil di Sumbawa bernama Utan, yang kini menjadi sebuah kecamatan, demikian dilansir detikBali.

Ia menghabiskan pendidikan dasar hingga menengah di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa. Selepas itu, pada masa kuliah, ia melanjutkan pendidikannya hingga Universitas Indonesia (UI).

Berikut profil pendidikannya.

1. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah-Sekolah Menengah di Sumbawa

2. SMA Muhammadiyah Sumbawa Besar

3. Program studi Pertanian Universitas Mataram (1990 hingga 1992, lalu pindah UI)

4. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1992)

Selama di UI, Fahri dikenal aktif dalam kegiatan organisasi. Beberapa posisi yang pernah ia jabat antara lain:

- Ketua Umum Forum Studi Islam di fakultasnya

- Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan di Senat Mahasiswa Universitas pada periode 1996-1997.

- Turut mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang

- Terlibat dalam gerakan-gerakan perlawanan terhadap rezim pada masa orde baru bersama KAMMI.

Karier Politik Fahri Hamzah

- Staf ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 1999-2002

- Terpilih menjadi anggota DPR mewakili daerah pemilihan NTB melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

- Berada di Komisi III yang membidangi hukum dan menjabat sebagai Wakil Ketua, hingga terpilih kembali pada Pemilu 2009.

- Anggota Komisi IV DPR dan Badan Kehormatan DPR

- Wakil Ketua DPR RI (2014-2019)

- Pada 2016, dipecat oleh PKS karena dianggap melanggar aturan partai yang ditetapkan oleh Majelis Syuro

- Pada 28 Oktober 2019, mendirikan Partai Gelora

- Pada 2020, dianugerahi Bintang Mahaputera Nararya, sebuah penghargaan kehormatan

- Pada 2024, ditunjuk sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Pada 2025 diangkat menjadi komisaris Bank BUMN

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah mendukung wacana koalisi permanen yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Fahri mengatakan saat ini sudah waktunya untuk melakukan konsolidasi politik.

"Memang sudah waktunya kita konsolidasi politik setelah lebih seperempat abad reformasi," kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Fahri mengatakan dewasa kini politik di Indonesia mulai merusak banyak hal. Dia menyebutkan saat ini waktu yang tepat untuk bebenah.

"Politik kita mulai merusak banyak hal. Ini waktu kita berbenah. Elite politik harus bersatu," kata Fahri.

Karena itulah, Fahri menilai elite politik harus bersatu. Dia mengatakan koalisi permanen untuk menyatukan elite itu harus segera dilakukan.

"Koalisi untuk menyatukan elite harus segera dibuat," ujarnya.

Ide koalisi permanen dari Prabowo itu sebelumnya disampaikan Ketum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) setelah menghadiri acara silaturahmi kebangsaan di kediaman Prabowo, Hambalang, Jawa Barat. Cak Imin mengatakan Prabowo menawarkan koalisi permanen di hadapan elite parpol koalisi.

"Intinya, memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan," kata Cak Imin kepada wartawan, Jumat (14/2).

PKB, menurut Cak Imin, menyambut baik tawaran itu. Menurutnya, ide Prabowo tersebut memperkuat percepatan pembangunan.

"Dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait (Ara) mengungkapkan akan ada pembangunan perumahan untuk TNI angkatan darat, laut, dan udara. Groundbreaking akan dimulai pada Februari dan Maret 2025.

Hal ini ia ungkapkan dalam acara pelantikan Pejabat Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas, di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta.

"Bulan Februari, kita akan mulai membangun rumah buat Angkatan Darat. Bersama-sama dengan Angkatan Darat. Supaya prajurit-prajurit kita yang berjuang mempertahankan Indonesia juga memiliki rumah," kata Ara pada Kamis (30/1/2025).

Dalam pembangunan rumah kali ini, ia menggandeng sejumlah perbankan milik BUMN. Untuk pembangunan perumahan TNI Angkatan Darat (AD), bank pendampingnya adalah Bank Mandiri

"Saya sudah dua kali bertemu dengan Jendral Maruli KSAD (Kepala Satuan Angkatan Darat) dan juga dengan Dirut Mandiri. Nanti bank pendampingnya adalah Bank Mandiri," ungkap Ara.

Pembangunan perumahan selanjutnya diperuntukkan bagi anggota kepolisian atau Polri. Targetnya pembangunan dimulai paling lambat Maret 2025.

Selanjutnya, Kementerian PKP juga akan membangun perumahan untuk anggota TNI Angkatan Laut (AL) pada Maret mendatang. Nantinya bank pendamping untuk perumahan TNI AL adalah bank BNI.

"Kita akan mulai membangun bersama-sama BNI dan Angkatan Laut. Di tempat yang ditentukan. Paling lama saya ingin bulan Maret dengan Angkatan Laut," sebutnya.

Terakhir, ada pula pembangunan perumahan untuk TNI Angkatan Udara (AU) dengan bank pendamping adalah bank BRI.

Sementara itu, untuk pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga tengah dibangun di beberapa tempat. Bahkan Kementerian PKP, menggaet investor asing yakni dari Qatar untuk pembangunan rumah di perkotaan. Ada pun nilai investasi yang digelontorkan mencapai US$ 16-20 miliar atau Rp 262-327 triliun (kurs Rp 16.379).

Lalu, Ara juga menyampaikan Uni Emirat Arab (UAE) tertarik menyusul Qatar. Saat ini mereka tengah melakukan survei lahan yang cocok.

Lahan-lahan tersebut merupakan lahan yang telah disediakan dari Sekretariat Negara (Setneg), perumahan anggota DPR di Kalibata, tanah di sekitar Gelora Bung Karno (GBK), aset milik PT KAI, PT Pekebunan Nusantara, Perumnas, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, hingga barang sitaan negara.

"Kita doakan ya, mohon doanya ya. Kita sampaikan tadi UEA mereka lihat lahan-lahan kita. Mereka melihat marketnya. Aturannya seperti apa, itu kan ada proses," imbuhnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengungkap Uni Emirat Arab (UEA) berminat membangun rumah di Indonesia.

Ia mengatakan saat ini pihak UAE tengah melakukan survei lahan. Lahan-lahan tersebut merupakan tanah yang disediakan dari Sekretariat Negara (Setneg), perumahan anggota DPR di Kalibata, tanah di sekitar Gelora Bung Karno (GBK), aset milik PT KAI, PT Perkebunan Nusantara, Perumnas, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, hingga barang sitaan negara.

"Kita doakan ya, mohon doanya ya. Kita sampaikan tadi UEA mereka lihat lahan-lahan kita. Mereka melihat marketnya. Aturannya seperti apa, itu kan ada proses," kata Ara seusai acara pelantikan Pejabat Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas, di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Terkait penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding), ia belum bisa mengungkapkan waktu pastinya. Ia menunggu kabar dari Presiden Prabowo.

"Saya ikut presiden aja. Jadi, saya makan siang dengan presiden dan saya bangga ya karena masyarakat internasional percaya banget sama presiden kita. Makanya itu membuat kita semangat dan kita juga siap," ujarnya.

Ara mengatakan ia berkomitmen untuk menyukseskan program perumahan ini. Ia membagi tugas dengan Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah untuk mengurus investasi luar negeri.

Terpisah, Ara mengungkap ia bersama Presiden Prabowo baru saja bertemu dengan pengusaha UEA, membahas seputar investasi tersebut.

"Tadi bersama Pak Presiden Prabowo menemui Pengusaha UAE. Mereka berkomitmen mensukseskan program rumah rakyat," ujar Ara.

Presiden Prabowo menyambut gembira komitmen pengusaha UAE. Prabowo berharap kerjasama itu bisa saling menguntungkan dan bermanfaat.

"Semoga menjadi momentum untuk bekerjasama yang saling menguntungkan dan saling menghormati," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan fenomena politik liberal yang selama ini terjadi di Indonesia sudah terlalu banyak mengorbankan semangat konsolidasi dan keharmonisan nasional.

Menurut dia, politik liberal bersifat "centang perenang" yang memungkinkan anak bangsa saling diadu, bertengkar, dan saling menghina.

Padahal, kata dia, pertengkaran yang terjadi justru efeknya tidak signifikan.

"Politik Pancasila ini harus di-restore sebagai bagian dari narasi besar kita untuk bersatu," kata Fahri dalam diskusi "Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025" di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, perkembangan teknologi melalui kebebasan di media sosial seolah-olah menjadi jalan untuk saling menegasikan.

Dia pun prihatin atas adanya fenomena tersebut, bahkan hingga menyinggung pemimpin bangsa.

Saat ini, ada godaan dari negara-negara di dunia untuk mengikuti sistem negara yang diterapkan China. Pasalnya, negara tersebut berhasil berkembang pesat menjadi negara maju hanya dalam satu generasi.

"Pada saat yang sama, sehingga ada orang tergoda untuk menjadi otoriter," kata dia.

Sedangkan, dia menilai negara-negara barat dengan politik liberalnya justru membuat bangsanya tidak terkonsolidasi. Timbulnya peperangan membuat moral bangsa-bangsa itu jatuh sebagai negara demokrasi.

Untuk itu, dia pun mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk terus mengkonsolidasikan bangsa dengan komando politik yang memunculkan jati diri bangsa Indonesia demi membangun kekuatan masa depan.

"Serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis, karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya, nah menurut saya ini memerlukan komando baru politik, kita harus punya arah yang baik," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sedih melihat banyak sawah di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras NTB.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kami ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah tapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Itu sebabnya, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menambah satu kementerian yaitu Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab menuntaskan masalah kawasan dan perumahan.

"Tanggung jawabnya bukan saja perumahannya. Tapi juga kawasan pemukimannya. Sekarang kami punya masalah di sini," tegas Waketum Partai Gelora ini.

Alumni Universitas Mataram itu mengatakan masalah inti dari perumahan adalah ketersediaan tanah atau lahan. Khusus di Pulau Lombok, banyak perumahan mulai menghabisi lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan papan.

"Di Lombok ini gegara harga tanah dianggap mahal dan sudah beberapa perumahan yang saya datangi rata-rata menggunakan sawah. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya belum mendapatkan laporan. Ini sedih saya melihat," sesal Fahri.

Dia akan meminta data ke pemerintah daerah dan dinas terkait luas sawah, khususnya di Kota Mataram dan Lombok Barat, yang sudah dibangun perumahan rakyat. "Kalau trennya dibangun rumah di atas sawah. Itu artinya kita akan impor beras tidak ada habisnya," geram Fahri di hadapan para pengembang.

Menurut mantan Politikus PKS ini, pengadaan lahan untuk membangun rumah tentu akan merugikan masyarakat itu sendiri. Sebab, karena keterbatasan lahan banyak pengembang mulai menguruk sawah dijadikan perumahan.

"Jadi jangan ada alasan pengadaan tanah sulit, di satu sisi, di sisi lain gara-gara itu kita membangun rumah di atas sawah. Kalau kita membangun rumah di atas sawah ini akan merugikan kita," katanya.

Dia pun beranggapan jika situasi ini terus terjadi di Lombok, maka bukan tidak mungkin pemerintah akan terus melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. "Kalau ini terjadi terus kita akan jadi pengimpor beras. Bisa jadi Pulau Lombok menjadi penyebab impor beras tambah banyak," tandas Fahri.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, menyoroti kondisi lingkungan dan penataan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, (NTB). Fahri menyebut wilayah Kota Bima kotor dan menyedihkan.

"Kota Bima ini kotor, agak menyedihkan. Tak ada indah-indahnya," sindir Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH), di Kota Bima, dilansir detikBali, Senin, (23/12/2024).

Menurut Fahri, indikator sebuah daerah atau kota yang lingkungannya kotor adalah munculnya lalat. Hal tersebut adalah cara Tuhan memberikan tanda kepada manusia terkait lingkungan yang kotor.

"Tahu nggak kenapa kalau kita makan ada lalat. Itu Tuhan yang kirim. Kalian kotor, rumah kalian kotor, got kalian kotor, sungai kalian jadi tempat sampah," ungkap Wakil Ketua Umum Gelora tersebut.

Fahri juga melihat kondisi Kota Bima saat ini masih tampak kumuh. Bahkan, masih belum tertata dengan rapi.

Menurut Fahri, kota seharusnya bersih dan tidak kumuh. "Kondisi (kotor dan kumuh) ini harus segera dibereskan supaya wajah Kota Bima ini tampak indah dan nyaman," harapnya.

Penjabat Wali Kota Bima, Muhktar Landa, menyadari kondisi Kota Bima yang disebut Wamen Fahri Hamzah kotor dan kumuh. Pemkot Bima terus berupaya agar kota itu bersih dan indah.

Baca selengkapnya di sini

Fahri Hamzah resmi dilantik menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ia akan mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memastikan pengadaan rumah bagi masyarakat.

Fahri dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara Pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Masa Jabatan 2024-2029. Prabowo pun mendiktekan sumpah dan janji para wakil menteri.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap Fahri di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Pada kesempatan itu, Fahri terlihat mengenakan setelan jas dan peci hitam. Ia juga mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan dasi berwarna biru.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 1992. Semasa kuliah, Fahri Hamzah sangat aktif sebagai aktivis.

Ia pernah menjadi Ketua Umum Forum Studi Islam di Fakultas Ekonomi UI. Ia juga tercatat pernah menjadi ketua departemen penelitian dan pengembangan di senat mahasiswa UI pada periode 1996-1997.

Fahri juga berperan dalam kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang dan menjabat Ketua I pada periode 1998-1999. Hal ini seiring bergulirnya reformasi pada 1998.

Setelah rezim Orde Baru berakhir dan bersamaan dengan berdirinya Era Reformasi di tahun 1999, Fahri Hamzah mulai aktif di gedung rakyat sebagai staf ahli MPR hingga tahun 2002. Dua tahun kemudian, Fahri terjun di dunia politik pada pemilu 2004 bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fahri terpilih menjadi anggota DPR Dapil NTB dan kariernya terus menanjak sampai tiga kali pemilu beliau selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS. Ia sudah menempati beberapa bidang komisi.

Mulai dari komisi VI, komisi III hingga komisi VII. Pada pemilu tahun 2014, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Dilansir dari Buku Digital Terbitan DPR RI, Fahri Hamzah dipecat oleh PKS pada tahun 2016. Alasannya, Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Al Jufri menilai Fahri tidak memenuhi amanah dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR. Namun, Fahri menilai dirinya tidak membuat kesalahan fatal yang membuat nama partainya tercemar.

Pada 2019, Fahri bergabung dengan Partai Gelora dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum hingga saat ini.

Sebagai informasi, Prabowo mengumumkan Fahri sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Istana Merdeka pada Minggu (20/10) malam. Setelah dilantik, Fahri dijadwalkan akan melakukan Serah Terima Jabatan (sertijab) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) malam nanti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Para Wakil Menteri Prabowo Merapat ke Istana Negara Jelang Pelantikan

Video: Para Wakil Menteri Prabowo Merapat ke Istana Negara Jelang Pelantikan

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabinet Merah Putih, Fahri Hamzah, mengungkap pesan dari mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Basuki, menurut Fahri, meminta pejabat kementerian ini langsung bekerja.

"Malam ini Pak Bas minta kita langsung kerja dan mudah-mudahan lancar malam ini," kata Fahri seusai acara serah terima jabatan di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Fahri menyebutkan besok akan dilakukan koordinasi terkait pembagian tugas antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Hal itu dilakukan untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik.

"Mulai besok kita sudah mulai koordinasi untuk apa namanya, pembagian tugas ya antara PU dan PR ya," ucap Fahri.

"Semua ini adalah untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik khususnya permukiman dan perumahan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Waketum Partai Gelora ini mengatakan nanti akan menerima penjelasan kajian tim mengenai pemisahan kementerian tersebut. Namun Fahri belum mengetahui nantinya akan berkantor di mana.

"Kita tunggu arahan dari Pak Basuki nanti, beliau yang ngatur nanti, tim beliau sudah siapkan," ujarnya.

Adapun untuk program Kementerian Perumahan adalah pembangunan 2 juta rumah desa dan 1 juta rumah di kota. Program ini akan difokuskan untuk memenuhi kekurangan 13 juta rumah dan 26 juta perumahan tidak layak huni.

"Dua juta di desa dan satu juta di pusat ya. Anggarannya belum terlalu detail tetapi kementerian keuangan yang lalu sudah mengakomodir," imbuhnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan siapa sosok yang akan memimpin Kementerian Perumahan di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hashim mengatakan, politikus Gerindra, Maruarar Sirait, yang akan mengemban jabatan Menteri Perumahan.

"(Menteri Perumahan) Pak Maruarar Sirait," katanya saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Tak hanya itu, adik Prabowo ini juga mengungkapkan siapa yang akan menjadi wakil Maruarar Sirait nantinya. Hashim mengatakan, Wakil Ketua Umum Gelora, Fahri Hamzah, yang akan menjadi Wakil Menteri Perumahan.

"(Fahri Hamzah) Perumahan, Wakil Menteri Perumahan," tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Perumahan itu.

Sebagai informasi, Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah sama-sama dipanggil Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Maruarar Sirait dipanggil pada Senin (14/10) sementara Fahri Hamzah pada Selasa (15/10).

Maruarar atau pria yang akrab disapa Ara ini menyampaikan pesan Prabowo kepadanya, yaitu untuk bekerja keras sekali agar bermanfaat untuk rakyat.

"Pesannya harus kerja keras sekali ya, harus kerja keras sekali, ya semoga bisa bermanfaat bagi rakyat," kata Ara di Jl Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sementara itu, Fahri Hamzah menuturkan dirinya diminta untuk membantu terutama karena fungsinya sebagai anggota satgas perumahan.

"Tadi ketemu Pak Prabowo, dan beliau minta supaya beliau membantu karena masyarakat begitu banyak persoalan yang akan, mesti kita selesaikan pekerjaannya, dan ini terutama tentu kerama fungsi saya sebagai anggota satgas perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup insentif mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat. Khususnya yang paling bawah ya, ini yang akan diselesaikan lebih cepat," katanya kepada wartawan di lokasi, Selasa (15/10/2024).

Video: Sederet Respons Positif Terhadap Sayembara Rp 8 M Tangkap Harun Masiku

Video: Sederet Respons Positif Terhadap Sayembara Rp 8 M Tangkap Harun Masiku

Pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut akan kembali membentuk Kementerian Perumahan. Nama politisi senior Fahri Hamzah muncul dalam rencana kabinet baru pemerintahan era Prabowo yang akan dilantik 20 Oktober mendatang.

Pada paparan acara Propertinomics, Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal nama yang akan mengisi kursi Menteri Perumahan. Awalnya ia membahas program perumahan Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah dalam setahun. Ia lalu menyebut nama Fahri Hamzah sebagai sosok yang bakal punya tugas berat terkait program penyediaan hunian tersebut.

"Tugasnya Pak Fahri (Fahri Hamzah) dan rekannya nanti berat. Tapi kita di sini untuk menunjang, untuk membantu mereka. Untuk sukseskan program. Satu periode 5 juta (rumah). Insya Allah. Prabowo 2 kali. Bisa 10 tahun, 30 juta yang mau dibangun," ujarnya dalam kesempatan tersebut.

Usai paparan, Hashim menyebut sudah memiliki nama calon Menteri Perumahan. Namun dirinya mengatakan nama itu masih bisa berubah kapan saja.

"Saya paham dan menghayati. Saya sudah tahu pak namanya. Tapi saya sudah komit untuk tidak bocor sampai tanggal 20. Kita di tim transisi sudah diwanti-wanti nama itu bisa berubah dalam 5 menit terakhir," katanya.

Ia menilai, calon Menteri Perumahan sebaiknya bukan hanya seorang akademisi yang sering bekerja di balik meja, melainkan juga seseorang yang sering turun ke lapangan untuk bertemu dengan para pelaku usaha.

"Saya agree with you, harus ada pendobrak jangan akademisi yang on chair, harus sering ke lapangan sering ketemu dengan pelaku-pelaku, harus terbuka. Saya kira orang yang disebut itu terbuka. Tapi yang penting juga wakil menterinya," ungkapnya.

Terpisah, ketika ditemui selepas acara, Fahri Hamzah yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora enggan bicara banyak ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjadi Menteri Perumahan.

"Ya tanya Pak Hashim dong," jawabnya singkat.

Profil Fahri Hamzah

Fahri memang dikenal sebagai sosok yang cukup aktif. Lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 10 November 1971, Fahri pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) pada tahun 1990-1992. Akan tetapi ia tidak melanjutkan kuliahnya di Unram dan memiliki masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 1992.

Ketika kuliah, Fahri Hamzah sangat aktif sebagai aktivis. Ia pernah menjadi Ketua Umum Forum Studi Islam di Fakultas Ekonomi UI. Ia juga tercatat pernah menjadi ketua departemen penelitian dan pengembangan di senat mahasiswa UI pada periode 1996-1997.

Fahri juga turut berperan dalam kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang dan menjabat Ketua I pada periode 1998-1999. Hal ini seiring bergulirnya reformasi pada 1998.

Ia juga turut ikut serta dalam gerakan-gerakan melawan rezim Orde Baru bersama KAMMI. Bahkan setelah Soeharto jatuh, ia bersama gerakannya mendukung presiden baru BJ Habibie. Padahal ketika itu sebagian besar mahasiswa mulai menentang Habibie yang dianggap tidak ada bedanya dengan pemimpin terdahulu.

Setelah rezim Orde Baru berakhir dan bersamaan dengan berdirinya Era Reformasi di tahun 1999, Fahri Hamzah mulai aktif di gedung rakyat sebagai staf ahli MPR hingga tahun 2002. Berselang 2 tahun, Fahri juga terjun di dunia politik pada pemilu 2004. Fahri Hamzah bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fahri terpilih menjadi anggota DPR Dapil NTB dan karirnya terus menanjak sampai tiga kali pemilu beliau selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS.

Kiprah Fahri Hamzah di DPR tentu cukup jadi sorotan. Ia sudah menempati beberapa bidang komisi. Mulai dari komisi VI, komisi III hingga komisi VII. Pada pemilu tahun 2004, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019. Kini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora.

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo