Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ikut menggenjot program penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemprov memberikan beberapa relaksasi bagi pengembang maupun konsumen.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, pemprov diberikan mandat oleh Presiden Prabowo Subianto untuk ikut mempercepat penyediaan rumah yang sejalan dengan program 3 juta rumah. Seno mengatakan, pemprov menyiapkan insentif agar pengembang mau membangun rumah di Kaltim.

'Insentif relaksasi pajak kita lakukan, BPHTB. Kemudian untuk para pembelinya kita gratiskan biaya administrasinya. Terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Seno saat bertemu pengembang di sela acara HUT ke-53 Real Estat Indonesia di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (15/5/2025).

Seno menambahkan, pemprov Kaltim juga sudah berkirim surat ke semua wali kota dan bupati se-Kaltim agar membuat kebijakan yang selaras dengan program ini, seperti mempermudah pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga menggratiskan BPHTB.

Seno menambahkan, sejalan dengan hal tersebut, pemerintah provinsi Kaltim mengajak pengembang untuk berinvestasi dalam menyediakan hunian di Kaltim. Dia mengatakan, potensi penyediaan hunian di Kaltim sangat besar.

Saat ini, katanya, jumlah penduduk Kaltim saat ini mencapai 4 juta jiwa. Jumlah populasi ini akan terus bertambah apalagi dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara yang diproyeksi akan menambah populasi sebanyak 650 ribu sampai 1 juta jiwa. Pada 2045 populasi Kaltim diramal akan mencapai 6,5 juta jiwa.

"Artinya, kita bisa membayangkan kebutuhan rumah yang sangat tinggi di Kalimantan Timur," ujarnya.

Menurut data, angka backlog atau kurang pasok rumah di Kalimantan Timur pada 2023 lalu mencapai 301 ribu unit yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Seekor orangutan yang muncul di permukiman warga di Ketapang ditranslokasi ke hutan lindung. Hal ini untuk mengantisipasi konflik antara manusia dan orangutan serta menjaga keamanan orangutan itu sendiri dari potensi kecelakaan di jalan lintas Ketapang-Pontianak.

Diketahui seekor orangutan jantan dewasa sempat masuk ke pemukiman warga di Dusun Sumber Priangan, Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Ketapang. Warga setempat mengaku sempat panik saat melihat orangutan tersebut muncul di pekarangan rumah mereka.

Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat Seksi Konservasi Wilayah I Ketapang dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ketapang Selatan mengambil langkah translokasi orangutan tersebut.

"Jadi, kita melakukan translokasi satu individu orangutan jantan dewasa di Dusun Sumber Priangan, Desa Simpang Tiga Sembelangaan ke habitat yang lebih aman. Keputusan ini merupakan langkah paling masuk akal dan menguntungkan semua pihak," ujar Ketua Umum YIARI Silverius Oscar Unggul, Senin (12/5/2025).

Ia menjelaskan, proses translokasi ini dimulai sejak tim gabungan bergerak ke lokasi. Evakuasi dilakukan mulai dari lokasi munculnya orangutan tersebut pada 8 Mei 2025, sekitar pukul 04.30 WIB.

Tim YIARI menggunakan senjata bius untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan, baik bagi satwa maupun tim di lapangan. Dosis obat bius dihitung secara cermat oleh dokter hewan YIARI berdasarkan ukuran dan perkiraan berat badan orangutan.

"Proses penembakan bius ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan dilakukan oleh petugas yang telah memiliki surat izin resmi untuk menggunakan senjata bius dalam penanganan satwa liar. Setelah orangutan terbius dan jatuh ke jaring, tim medis melakukan pemeriksaan kondisi fisik orangutan ini," jelas Silverius.

Kondisi Orangutan

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa orangutan yang memiliki berat badan sekitar 60-65 kilogram ini mempunyai luka lama di punggung tangan kiri yang sudah membentuk jaringan ikat namun masih mengeluarkan sedikit nanah dan darah. Luka tersebut telah dibersihkan dan di-flushing.

Pemeriksaan gigi juga menunjukkan adanya beberapa kerusakan, seperti gigi fraktur, lubang, dan gigi yang hilang. Kondisi ini diperkirakan terjadi karena usia orangutan yang sudah cukup tua. Meskipun demikian, kondisi umum orangutan cukup baik untuk kembali ke alam.

"Setelah melakukan pemeriksaan, tim langsung berangkat menuju kawasan Hutan Lindung Gunung Tarak untuk proses translokasi. Lokasi tersebut telah melalui survei kelayakan dan dinyatakan cocok sebagai habitat baru," bebernya.

Setelah menempuh perjalanan sekitar 7 jam, orangutan ini berhasil ditranslokasikan di dalam kawasan dengan melibatkan masyarakat setempat untuk membantu membawa orangutan masuk lebih jauh ke dalam hutan.

Ketika dilepaskan, orangutan ini menunjukkan respons positif, bergegas bergerak menjauh, dan menunjukkan perilaku liar, menandakan kesiapannya untuk kembali hidup bebas di alam. Hutan Lindung Gunung Tarak dipilih sebagai lokasi translokasi karena memiliki kondisi ekologi yang sangat mendukung bagi kelangsungan hidup orangutan.

"Berdasarkan hasil survei, populasi orangutan di kawasan ini masih relatif rendah, sehingga kehadiran individu baru tidak akan memicu kompetisi berlebih," kata Silverius.

Ia menegaskan pelepasliaran ini merupakan bukti nyata pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga konservasi dalam menjaga kelangsungan hidup satwa liar, khususnya orangutan.

"Kami mengapresiasi keterlibatan aktif masyarakat yang membantu proses pelepasan hingga ke dalam kawasan hutan. Ini adalah langkah kecil yang membawa dampak besar bagi pelestarian hutan dan masa depan keanekaragaman hayati Indonesia," ujar Silverius.

Hutan yang menjadi tempat translokasi ini berada di bawah pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ketapang Selatan dan secara lanskap masih terhubung langsung dengan Taman Nasional Gunung Palung, yang merupakan salah satu habitat orangutan terpenting di Kalimantan. Di dalam kawasan ini juga terdapat stasiun monitoring yang berfungsi untuk mengamati perilaku orangutan dan menjaga kondisi hutan tetap lestari.

"Dari sinilah tim YIARI bersama KPH Ketapang Selatan secara rutin melakukan pemantauan kawasan," sambung Silverius.

Kepala KPH Ketapang Selatan Kuswadi menyampaikan terima kasih kepada BKSDA Kalbar, YIARI dan masyarakat Dusun Sumber Priangan atas kolaborasi dan kepedulian terhadap translokasi orangutan ini. Hutan Lindung Gunung Tarak yang menjadi lokasi translokasi ini merupakan wilayah kelola UPT KPH Wilayah Ketapang Selatan seluas kurang lebih 21 ribu hektare.

"Kami juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang berada di sekitar kawasan Hutan Lindung Gunung Tarak untuk terus berperan aktif menjaga kelestariannya agar fungsi lindung sebagai sumber air, oksigen, plasma nutfah, dan habitat satwa langka tetap terjaga," imbaunya.

Kepala Balai KSDA Kalbar Murlan Dameria Pane menambahkan bahwa translokasi ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam merespon cepat setiap potensi konflik antara satwa liar dan manusia.

"Ini juga sejalan dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Kalimantan Barat. Kami mengajak semua pihak untuk terus menjaga habitat alami agar tidak ada lagi satwa yang kehilangan tempat hidupnya," pesannya.

Video: Megawati, Pramono-Rano hingga CT Tanam Mangrove di Hutan Lindung Kapuk

Video: Megawati, Pramono-Rano hingga CT Tanam Mangrove di Hutan Lindung Kapuk

Dengan peninjauan langsung kesiapan lokasi serta pemetaan kesiapan fasilitas pendukungnya ini, kami berharap pembangunan dapur umum dapat segera dikerjakan...,

Jambi (ANTARA) - Melanjutkan komitmennya dalam mendukung program pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Makan Bergizi Gratis (MBG), PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan survei bakal lokasi untuk pembangunan dapur MBG di Provinsi Jambi.

"Survei dilakukan pihak Kementerian PU serta EVP Divisi Perencanaan Jalan Tol Hutama Karya, Iwan Hermawan di Komplek PU Pasir Putih, Provinsi Jambi, pada Senin (14/4) dimana survei lokasi ini merupakan tindak lanjut dari Penandatanganan Nota Kesepakatan untuk Program Makan Bergizi Gratis pada beberapa waktu lalu antara Kementerian PU dan Hutama Karya," kata Staf Ahli Menteri PU, Triono Junoasmono, di Jambi Selasa.

“Kami telah melihat lokasinya dimana cukup relatif bagus tanahnya dan sudah ditunjukkan draft desain dari denah lokasi dapur yang nantinya desain hingga perizinan kepada pemerintah daerah akan ditindaklanjuti oleh teman-teman balai disini dan harapan kami setelah perizinan selesai, bisa segera dilaksanakan pembangunan oleh Hutama Karya," katanya.

Walikota Jambi juga mendukung dan berharap dapur ini menjadi percontohan untuk dapur MBG di wilayah lainnya.

Sementara itu Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan bahwa Dapur MBG akan dibangun di atas tanah seluas 28 x 70 meter di Kelurahan Pasir Putih, Kota Jambi, Provinsi Jambi dimana lahan itu milik Kementerian PU dengan dilengkapi akses jalan selebar 3,9 meter.

Setelah di survei, lokasi bakal dapur MBG ini cukup strategis dimana hanya sekitar lima menit dari Bandara Sultan Thaha Saifuddin di Jambi dan 50 menit dari Gerbang Tol Muaro Sebapo Tol Bayung Lencir – Tempino yang akan mempermudah akses distribusi bahan pangan.

Lebih lanjut Adjib menambahkan bahwa Dapur MBG akan dilengkapi dengan dua area yakni area dapur yang meliputi area loading bahan makanan, Gudang bahan makanan, area produksi, hingga area pencucian bahan maupun alat makan dan produksi, serta area staf seperti ruang kerja, area sterilisasi, hingga area loker dan toilet, termasuk dilengkapi dengan halaman dan area parkir.

“Dengan peninjauan langsung kesiapan lokasi serta pemetaan kesiapan fasilitas pendukungnya ini, kami berharap pembangunan dapur umum dapat segera dikerjakan sehingga dapat memberikan manfaat langsung atas Program Makan Bergizi Gratis,” kata Adjib Al Hakim.

Pada Maret 2025, Hutama Karya menandatangani dua perjanjian kerja sama strategis yakni dengan Kementerian PU untuk pembangunan dapur dan fasilitas pendukung Program Makan Bergizi Gratis senilai maksimal Rp3,6 miliar, serta dengan Badan Gizi Nasional untuk penyediaan peralatan dapur umum dan kendaraan pengangkut senilai Rp835 juta.

Sinergi antar lembaga ini mendukung Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu Program Hasil Terbaik Cepat dalam RPJMN 2025-2029.

Jambi terpilih sebagai salah satu lokasi pilot proyek bersama Jawa Tengah dan Jawa Barat karena memenuhi kriteria pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan memproduksi bahan pangan utama seperti singkong, padi, jagung, dan ternak.

Pasca survei lokasi, Hutama Karya akan intensif melakukan koordinasi perizinan hingga konstruksi serta menganalisis skema penyaluran program TJSL dan kebutuhan peralatan agar tepat sasaran sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan agar masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah dalam menjalankan program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini disampaikannya saat mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di Solo, Jawa Tengah, Senin (31/3/2025).

Luhut menyayangkan adanya kritik terhadap program MBG yang sudah mulai berjalan. Ia meminta masyarakat bersikap kompak dan memberikan dukungan kepada pemerintahan yang baru.

"Dulu Makan Bergizi Gratis yang mengkritik sana-sini, 'kan itu sudah jalan. Kita harus kompak, Presiden Prabowo mendengarkan masyarakat," kata Luhut, dikutip dari detikFinance.

Selain itu, Luhut juga menyoroti pentingnya menjaga budaya sopan santun dalam kehidupan demokrasi, termasuk dalam memberikan kritik terhadap pemerintahan. Ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap berdasarkan data dan fakta yang jelas.

Sebagai orang yang pernah bekerja dekat dengan Jokowi selama dua periode kepemimpinannya, Luhut menyatakan bahwa ia tidak melihat adanya pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi selama menjabat sebagai presiden.

"Saya titip satu hal, selesai Ramadan ini, mari tetap memelihara santun dan ramah tamah Indonesia. Jangan berburuk sangka, saya saksi hidup sebagai pembantu Pak Jokowi selama sepuluh tahun," ujarnya.

Luhut juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tetap harus berada dalam koridor yang sesuai, tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat. Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pengamat yang mengkritik tanpa data yang jelas.

"Saya harus katakan agak keras, karena menurut saya sudah terlalu banyak keluar koridor. Pengamat tanpa data jelas membuat keruh pemerintah. Kita beri kesempatan Pak Prabowo memimpin," tutur Luhut.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Kehutanan Dyah Murtiningsih menjelaskan, banjir di Jabodetabek, khususnya di Puncak, Bekasi, Tangerang, dan Batu Tulis pada awal Maret lalu disebabkan alih fungsi lahan di Areal Penggunaan Lain (APL). Daerah atau yang seharusnya merupakan kawasan lindung dibangun menjadi permukiman atau kawasan industri.

"Hal ini menyebabkan lokasi tersebut menjadi kedap air, sehingga air melimpas melewati area yang seharusnya berfungsi sebagai resapan. Selain itu, penyempitan alur sungai juga memperburuk situasi, di mana alur sungai yang seharusnya 11 meter menyempit menjadi 3 meter," kata Dyah, Kamis (20/3/2025).

Kondisi ini, tambah Dyah, diperparah banyaknya pemukiman di sekitar sungai yang mengurangi fungsi resapan air. Akibatnya, air menggenang di area permukiman yang menyebabkan banjir.

Dya menjelaskan, seluruh kawasan dan perairan di Indonesia terbagi ke dalam daerah aliran sungai (DAS), yang mencakup hulu hingga hilir. Hulu terletak di bagian atas dengan topografi yang miring, sedangkan hilir lebih landai hingga mencapai sungai.

Ketika hujan turun, air akan mengalir dari atas ke bawah dengan kemiringan tertentu, yang memudahkan aliran air. Namun, perubahan tutupan lahan atau area yang seharusnya berfungsi sebagai resapan dapat memperburuk kondisi DAS. Hal ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya banjir.

Ada beberapa indikator yang dapat memicu terjadinya banjir. Salah satunya adalah curah hujan tinggi. Curah hujan yang sangat lebat, di atas 100 mm per hari, dapat meningkatkan potensi banjir atau tanah longsor.

"Data curah hujan pada periode 27 Februari hingga 3 Maret menunjukkan bahwa curah hujan tercatat sangat ekstrem, berkisar antara 100 hingga 145 mm, yang termasuk dalam kategori curah hujan ekstrem," kata Dyah.

Analisis terhadap kejadian bencana hidrometeorologi di awal Maret menunjukkan banjir terjadi di beberapa lokasi dengan DAS yang berbeda. Misalnya, banjir di Puncak terjadi di DAS Ciliwung, sementara banjir di Bekasi terjadi di DAS Kali Bekasi. Selain itu, longsor di Batu Tulis terjadi di sub-DAS Cisadane, dan banjir di Tangerang Selatan terjadi di DAS Kali Angke Pesanggrahan.

"Penting untuk dicatat bahwa kejadian banjir di satu lokasi tidak berkaitan dengan kondisi DAS di hulu DAS Ciliwung," kata Dyah.

Luas kawasan hutan di empat DAS tersebut mencapai sekitar 47.705 hektare, atau 12,23 persen dari total luas kawasan. Dari analisis tutupan lahan, ditemukan proporsi permukiman di masing-masing DAS cukup signifikan. Di DAS Ciliwung, 61,78 persen lahan digunakan untuk permukiman, sedangkan di DAS Cisadane, proporsi permukiman mencapai 25,65 persen. Di DAS Kali Angke Pesanggrahan, angka ini bahkan lebih tinggi, yaitu 83,37 persen, dan di DAS Kali Bekasi, 41,85 persen lahan juga digunakan untuk pemukiman.

Selain itu, terdapat 13.955 hektare lahan kritis di dalam kawasan hutan dan 23.435 hektare di luar kawasan hutan. Lahan kritis ini berkontribusi terhadap meningkatnya limpasan, erosi, dan sedimentasi di alur sungai, yang pada gilirannya menurunkan kapasitas pengaliran sungai.

Dengan demikian, pengelolaan lahan yang baik dan perlindungan terhadap kawasan hutan sangat penting untuk mencegah bencana hidrometeorologi di masa depan.

Dyah menyampaikan langkah-langkah penanganan untuk mencegah banjir kembali terjadi. Di dalam kawasan hutan, pihaknya akan melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), dalam bentuk penanaman. Kemudian, menerapkan teknik konservasi tanah dan air dalam berupa DAM pengendali dan DAM penahan pada lokasi-lokasi dan kemiringan tertentu. Fungsi bangunan KTA ini untuk menahan sedimen, dan untuk mengendalikan air yang turun dari hulu.

Penanganan pada lokasi di APL juga sama, khususnya yang topografinya miring dilakukan RHL dengan tanaman vegetatif, dan bangunan sipil teknis

"Tentu saja hal ini tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak. Kita akan intensif kedepan melakukan penanaman. Kami akan mendukung dengan penyediaan bibit-bibit dari Persemaian Rumpin untuk penanaman baik di dalam maupun luar kawasan hutan," katanya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Dadan meminta Kejaksaan mengawal penggunaan anggaran ratusan triliun rupiah yang dikelola Badan Gizi Nasional.

Dadan menyebut hal itu sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan lewat dukungan Makan Bergizi Gratis. Dia mengatakan BGN mengelola anggaran ratusan triliun rupiah.

"Kami mengelola anggaran yang cukup besar, dengan APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun dan tambahan anggaran yang dapat mencapai Rp 171 triliun untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat," kata Dadan seusai pertemuan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

Dia mengatakan pendampingan dari Kejagung penting agar penggunaan anggaran oleh BGN berjalan dengan baik. Dia mengatakan pendampingan dibutuhkan sebagai mitigasi risiko.

"Oleh karena itu, kami membutuhkan pendampingan dari Kejaksaan Agung untuk memastikan pengelolaan yang akuntabel, mulai arahan, mitigasi risiko, hingga pengawasan," ucapnya.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan pentingnya dukungan Kejaksaan dalam mengawal kebijakan BGN. Dia mengatakan BGN merupakan badan baru sehingga perlu dukungan penuh.

"Badan ini adalah badan baru dan tentunya memerlukan dukungan penuh. Setiap kebijakan yang diambil harus dikawal agar implementasinya berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," ujar Jaksa Agung.

Kejagung akan in charge mendampingi BGN dalam legal opinion, legal assistance, serta proses lelang agar program berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Dia menyebut pengawalan itu akan memperkecil risiko masalah anggaran.

"Kita harus berusaha menghindari kebocoran anggaran. Dengan adanya pendampingan dan pengawasan dari Kejaksaan Agung, potensi permasalahan dapat diperkecil dan dilakukan mitigasi sebelum eksekusi anggaran dalam jumlah besar dilakukan," ujarnya.

Simak jugaVideo: Luhut Minta BGN Audit Program Makan Gratis, Ada Apa?

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkapkan, program makan bergizi gratis (MBG) mampu menciptakan sekitar 1,9 juta lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan hingga 5,8 persen jika diakselerasi dengan baik.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, dirinya terperangah dengan angka tersebut.

Adapun laporan mengenai dampak dari program makan bergizi gratis disampaikan oleh Anggota DEN Arief Anshory Yusuf saat bertemu dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

"MBG tadi juga dilaporkan oleh Prof Arief, karena Arief ahli kemiskinan. Kita semua terperangah juga melihat bahwa dampak MBG ini sangat luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dan penurunan kemiskinan," kata Luhut di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu.

Di kesempatan yang sama, Arief menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis juga mengurangi tingkat ketimpangan di dalam negeri. Sebab, jumlah manfaat yang diterima penerima manfaat jauh lebih besar dibandingkan bantuan sosial (bansos) lain.

Dia lantas membandingkan program makan bergizi gratis dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam PKH, penerima manfaat hanya menerima bansos senilai Rp 200.000, jauh lebih kecil dibanding MBG yang bisa mencapai Rp 600.000 jika satu keluarga memiliki tiga orang anak.

"PKH saja itu sekitar Rp 200.000, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) saja Rp 200.000. Jadi sangat tidak mungkin ini (outputnya) tidak besar, semua paham itu," ujar Arief.

Kendati demikian, Arief mengingatkan bahwa implementasi program makan bergizi gratis harus berjalan baik mengingat program ini jauh lebih progresif.

Untuk itu, DEN merekomendasikan tiga masukan, salah satunya melakukan peninjauan kembali (review) proses bisnisnya. Kemudian, diaudit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kedua, memberikan ruang peran serta bagi masyarakat sekitar, agar bisa melakukan monitoring karena sense of belonging yang tinggi.

"Lalu, yang terakhir, jangan sampai ada kebocoran-kebocoran terkait bahan-bahan yang kalau tidak perlu impor, tidak usah diimpor. Nah, ini kita membuat rantai pasok terjaga sehingga impact-nya seperti yang diharapkan. Tapi sekali lagi mari kita jaga bersama," kata Arief.

Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit tiap kuartal atau tiga bulan sekali.

“Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan,” kata Luhut di Jakarta, Rabu.

Luhut bertemu dengan Kepala BGN Selasa kemarin bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy.

Mereka membahas program MBG yang tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.

“Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp171 triliun, keberhasilan program ini harus kita dukung bersama,” ujar Luhut.

Dia pun mengaku telah mengalami dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana terjadi peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam.

“Dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian,” kata dia lagi.

Selain menciptakan lapangan kerja, MBG juga diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan catatan, program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Saat ini, MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi menjaga kualitas makanan dan distribusi agar berjalan lancar. Hingga akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk melayani lebih banyak masyarakat.

“Saya melihat keberhasilan program ini tidak lepas dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Kehadiran MBG saat ini bukan hanya sekadar program sosial, tetapi juga penggerak roda perekonomian daerah yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Luhut.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan audit pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini untuk memastikan keberlanjutan program MBG karena keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi yang sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

"Guna memastikan keberlanjutan program Makanan Bergizi Gratis ini, saya juga meminta BGN untuk melakukan audit bertahap agar tata kelola program ini tetap kuat dan akuntabel," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3/2025).

Selain itu, Luhut juga menekankan peran Govtech dalam meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan hingga program MBG.

Pasalnya, digitalisasi akan mempercepat transformasi berbagai sektor dan mendorong ekonomi nasional agar lebih kompetitif dan inklusif.

"Dengan sistem yang lebih terintegrasi, kebijakan yang dibuat akan bisa lebih tepat sasaran dan penggunaan anggaran menjadi lebih efisien," ucapnya.

Menurutnya, program MBG tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.

Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan alokasi anggaran sebesar Rp 171 triliun, program ini menjadi salah satu inisiatif yang harus didukung bersama untuk memastikan keberhasilannya.

"Dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi saya amati sangat nyata di lapangan. Dari data yang saya dapatkan, peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian," ungkapnya.

Selain menciptakan lapangan kerja, lanjut Luhut, MBG juga diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah.

Sebagai informasi, saat ini MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat, didukung oleh 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan dalam menjaga kualitas makanan dan memastikan distribusi yang lancar.

Hingga akhir 2025, ditargetkan 32.000 SPPG beroperasi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

Banjir bandang menerjang dan merendam sejumlah desa di Dander, Bojonegoro. Banjir bandang itu datang dan turun dari kawasan hutan.

Banjir bandang terjadi di sekitaran pasar Dander dan jalan antar kecamatan jurusan Dander-Ngasem, persisnya di jalan raya Ngunut kawasan pemukiman dan hutan jati.

"Hujan deras ada banjir bandang di sekitar barat Pasar Dander, jalan arah Kayangan Api juga ada pohon tumbang timpa kabel listrik," ujar salah satu warga Dander, Ahmad kepada detikJatim, Kamis (6/3/2025).

Sementara itu, Kapolsek Dander Iptu Warsito mengatakan banjir bandang yang saat ini terjadi menegaskan adanya hujan deras dan air dari kawasan hutan turun ke bawah sehingga terjadi banjir lokal.

"Banjir terjadi di sekitar lapangan Desa Growok, Dander, BTN Ngumpakdalem Jalan arah Ngunut ke Ngasem, Desa Sumberarum sekitaran wilayah kantor radio. untuk saat ini masih hujan kondisinya. Insyaallah akan surut perlahan nanti," kata Warsito.

Banjir Bandang nampak menggenangi permukiman warga, masjid, hingga jalan raya Dander ke arah Ngunut. Ketinggian banjir mencapai setinggi lutut orang dewasa.

Kalaksa BPBD Bojonegoro saat dikonfirmasi masih melakukan pendataan pada titik lokasi yang terdampak banjir.

"Masih pendataan," tulis pesan singkat Kalaksa BPBD Bojonegoro Heru Wicaksi.

Video: Detik-detik Banjir Bandang di Spanyol, Sejumlah Mobil Hanyut

Video: Detik-detik Banjir Bandang di Spanyol, Sejumlah Mobil Hanyut

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan ada pihak asing yang tertarik ingin membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pihak asing tersebut yakni Rockefeller Foundation, sebuah organisasi nirlaba atau yayasan swasta asal Amerika Serikat (AS).

Luhut mengatakan sudah bertemu dengan perwakilan yayasan tersebut di Bali dan Jakarta. Pertemuan juga sudah dilakukan dengan Presiden Prabowo Subianto dan akan dibahas lebih lanjut.

"Mereka sangat antusias untuk membantu kami dan kami akan membahas secara rinci program ini," kata Luhut dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Luhut memberi sinyal bahwa kerja sama akan terkait dengan pengelolaan MBG agar merata. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesetaraan dalam mengatasi masalah stunting, kemiskinan dan lainnya.

"Karena pada dasarnya yang kita perlukan saat ini adalah pengelolaannya," ucap Luhut.

Luhut optimis program makan bergizi gratis akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terlebih program serupa seperti ini disebut telah berjalan di 130 negara.

Terkait pendanaannya, Luhut menyebut tidak menjadi masalah karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diklaim cukup untuk mendanai program makan bergizi gratis.

"Pendanaan tidak menjadi masalah, saya kira anggaran dari APBN kita cukup," imbuhnya.

Program makan bergizi gratis sendiri dianggarkan Rp 71 triliun dalam APBN 2025. Ada rencana anggarannya ditambah Rp 100 triliun sehingga menjadi Rp 171 triliun.

Presiden Prabowo Subianto merespons sindiran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Banyak yang mengira program tersebut tidak bisa dijalankan lantaran butuh anggaran yang besar.

Awalnya, Prabowo mengatakan kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) bisa cepat di luar perkiraan banyak orang. Kemudian dia menyinggung terkait banyaknya sindiran yang datang untuk program tersebut.

"Badan Gizi bisa cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan, mana bisa, uangnya nggak ada? Uangnya ada bung, ada," kata Prabowo dalam acara HUT Gerindra ke-17 yang disiarkan secara daring di YouTube CNN Indonesia, Sabtu (15/2/2025).

Kemudian Prabowo menjelaskan pembentukan Badan Gizi masih di era pemerintahan Joko Widodo. Dengan begitu, persiapan program MBG sudah berjalan sebelum pelantikan Prabowo.

"Tapi siapa yang membentuk Badan Gizi? Siapa yang tandatangan sebelum Oktober 20? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk sehingga kita sudah bekerja sebelum Oktober dan Januari sudah gelar," jelas Prabowo.

Seperti diketahui, program MBG telah berjalan sejak 6 Januari lalu. Prabowo menyebut saat ini sudah ada 770 ribu anak yang menerima MBG.

Bahkan akhir Februari, Prabowo menargetkan jumlah penerimanya akan bertambah sampai 1 juta anak. Dia berharap akhir Juli nanti, ada 6 juta anak yang menikmati MBG.

"Akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal," terang dia.