Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman mengungkap modus dalam temuan tersebut.

Heri mengungkap ada sejumlah modus yang ditemukan. Pihaknya sudah melakukan sampling terhadap 2.830 penerima bantuan.

"Contohnya suami istri dapat BSPS, Seharusnya satu KK ya satu. Nah, ini contoh ya kemudian contoh berikutnya belum dibayarkan upah kerja," kata Heri di kantor PKP, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Selain itu, ada pula penggunaan nota yang isinya sama. Padahal, kata dia, pembangunan setiap rumah pasti punya kebutuhan yang berbeda.

"Berdasarkan pemeriksaan dokumennya ternyata ada beberapa nota ya, ini ratusan nota yang kita dapatkan Ini semua isinya sama, padahal satu rumah pasti berbeda, kebutuhannya," ucapnya.

Selain itu, ada temuan rumah yang layak tapi mendapat BSPS. Ada pula rumah yang kondisinya tidak sesuai dengan verifikasi awal.

"Kemudian ada bangunan yang tidak sesuai dengan verifikasi awal. Nah kalau verifikasi awal ini kan pasti bentuknya sudah seperti ini. Ini ada di dalam data ya. Semua penerima bantuan dari awal sampai akhir. Ada dokumennya," tuturnya.

"Terus kemudian penerima bantuan tidak mengetahui adanya ongkos tukang, Ini saya temukan sendiri saya tanya, berapa ongkos tukangnya? Dia tidak tahu. Dia hanya menerima ada beberapa bagian yang diganti," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi berdiskusi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara terkait temuan tersebut. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya kawan saya Pak Said Abdullah," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5).

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan selama bertugas jadi menteri telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari irjen," kata dia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menemukan adanya indikasi keterlibatan jajarannya terkait dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ara menegaskan oknum di kementeriannya yang terbukti terlibat akan ditindak tegas.

"Termasuk aparat saya, termasuk jajaran saya. Saya sudah perintahkan kepada Irjen, jangan ragu-ragu ya. Kita mulai dari diri kita sendiri Pak Irjen. Jangan di tempat lain ya," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ara menyampaikan itu usai berdiskusi terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan tersebut bersama Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi.

Kemudian Ara bertanya kepada Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman yang turut hadir dalam diskusi soal indikasi ada jajarannya terlibat. Heri pun mengatakan ada indikasi jajarannya terlibat.

"Indikasi, ada? Proses cepat ya, Pak, ya. Jangan ada yang backing-backing ya, sikat ya. Ada indikasi, kan? Saya terbuka aja," sebut Ara.

Ara pun menyampaikan permohonan maaf ke publik soal informasi dugaan ada jajarannya yang terlibat. Ara berjanji akan menindak tegas.

"Ini kan ada indikasi keterlibatan juga dari kementerian kami. Saya minta maaf lah sama rakyat Indonesia, sama Pak Prabowo," sebutnya.

Sebelumnya, Ara berdiskusi dengan Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi usai adanya dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya kawan saya Pak Said Abdullah," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5).

Adapun BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan selama bertugas jadi menteri telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari irjen," kata dia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Heri Jerman mengungkap modus dalam dugaan penyimpangan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep. Ia menyebutkan ada 18 penyimpangan.

Pihaknya sudah melakukan sampling terhadap 13 kecamatan terhadap 2.830 penerima bantuan dan juga 20 toko. Heri memaparkan beberapa modus yang ditemukan.

"Ternyata banyak sekali temuan-temuan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur oleh Dirjen Perumahan. Contohnya suami istri dapat BSPS, seharusnya satu KK ya satu," ucap Heri di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Heri mengatakan berdasarkan pemeriksaan dokumen, pihaknya menemukan beberapa nota yang isinya sama. Nota tersebut hanya dibedakan pada nama penerimanya.

"Ini ratusan nota yang kita dapatkan ini semua isinya sama padahal satu rumah pasti berbeda kebutuhannya. 'Saya akan membangun, saya akan memperbaiki rumah saya'. Pasti tidak sama dengan rumah satu dan yang lain," ucapnya.

Ia menyebutkan ada beberapa penerima bantuan tidak tepat sasaran. Masyarakat yang tergolong sebagai orang mampu malah menerima bantuan. Ada penerima bantuan yang fasad rumahnya bagus dan kamarnya mewah.

Dana tersebut justru dibuat untuk membangun belakang rumah atau warung di sebelah rumah. Bantuan dana sebesar Rp 20 juta yang seharusnya untuk masyarakat tidak mampu, ternyata diterima oleh orang yang mampu.

Beberapa rumah yang seharusnya dibangun kolom, realisasinya tidak ada kolomnya. Hal ini mengindikasi adanya pengurangan dalam pembangunan. Dalam pendataan verifikasi awal, ada juga foto rumah yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Ada bangunan yang tidak sesuai dengan verifikasi awal. Nah kalau verifikasi awal ini kan pasti bentuknya sudah seperti ini. Ini ada di dalam data ya. Semua penerima bantuan dari awal sampai akhir. Ada dokumennya tapi ternyata setelah kita cek lapangan berbeda, tidak sesuai," jelasnya.

Selain itu, berdasarkan pantauan ke beberapa toko, ditemukan kepala desa membayar dana bantuan ke toko. Heri menyebut hal ini tidak sesuai dengan mekanisme.

"Tidak boleh ada keterlibatan kepala desa. Kenapa? Karena itu uang ada di rekening penerima bantuan. Penerima bantuan ialah yang membayar ke toko. Tapi kenapa kepala desa bisa ikut campur tangan, membayar ke toko," ucapnya.

"Nah indikasinya ya saya sudah dapatkan. Saya sendiri menemukan, itu ada nota-nota slip penarikan Itu yang ditandakan ini terlebih dahulu jadi dimintakan kepada penerima bantuan. Tolong tanda tangan dulu ini mungkin dicairkan oleh mereka," sambungnya.

Selain itu, ia menyoroti penerima tidak mengetahui upah pekerja dan bahkan ada upah yang tidak dibayarkan. Kemudian penerima bantuan mengaku perbaikan rumah diborong oleh seseorang.

"Ada beberapa rumah diborong oleh satu orang dan dia awalnya tidak tahu kenapa kok ada yang borong," imbuhnya.

Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyebut anggaran bantuan untuk Kabupaten Sumenep sebesar Rp 109,8 miliar sangat besar untuk satu kabupaten, bahkan paling besar di Indonesia. Ia menyebutkan kejaksaan negara sepenuhnya mendukung terkait kasus ini.

"Tadi saya sudah bertelepon dengan Pak Jaksa Agung minta ini di-atensi supaya ini penegakan hukum ditegakkan, kebenaran, keadilan, sesuai arahan Presiden Prabowo. Kepada siapapun, termasuk aparat dan jajaran saya. Saya sudah perintahkan kepada Irjen, jangan ragu-ragu," ujarnya.

Ara mengatakan bakal menyusun aturan untuk BSPS dan membangun sistem pengawasan. Adapun sanksi bagi penerima bantuan yang tidak sesuai akan didiskusikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kita harus bangun sistem termasuk sistem pengawasan bagaimana kepala-kepala daerah juga bagaimana terlibat dalam pengawasan di daerah. itu poin yang saya dapat bagus karena kami akan juga berbicara dengan teman-teman mitra kerja kami di Komisi V untuk membuat mekanisme prosedur tentu yang lebih benar, lebih adil lebih transparan dan bisa juga diakses publik supaya jadinya lebih baik ke depannya," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Heri melaporkan dugaan korupsi dana BSPS untuk tahun anggaran 2024. Heri memaparkan sebanyak 18 temuan penyimpangan.

"Bersama tim 3 kali ke Sumenep mencari data dan fakta untuk mendapatkan kebenaran informasi. Komitmen kementerian mengungkap korupsi sangat tinggi," kata Heri saat konferensi pers usai pelaporan ke Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

Menurut data Kementerian PKP, anggaran program BSPS di seluruh Indonesia mencapai 445,81 miliar untuk 22.258 penerima. Sumenep menjadi salah satu penerima terbesar dengan anggaran Rp 109,80 miliar untuk 5.490 unit rumah.

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memanggil Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Keduanya dipanggil untuk berdiskusi setelah adanya dugaan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya, kawan saya, Pak Said Abdullah," kata Ara di kantor Kementerian PKP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Said Abdulah dan Achmad Fauzi terlihat berada di dalam ruangan bersama Ara. Turut hadir dalam pertemuan itu Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman.

Mereka berdiskusi terkait temuan tersebut. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari Irjen," kata dia.

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan, selama bertugas jadi menteri, telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Memang kami di Kementerian, saya 7 bulan jadi menteri, kami juga menemukan cukup ada beberapa indikasi dugaan korupsi," sebutnya.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman, mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Diketahui anggaran BSPS pada 2024 untuk Kabupaten Sumenep mencapai Rp 109 miliar. Namun, saat ditanya secara rinci terkait kasus yang akan dilaporkan, ia belum bisa memberikan rinciannya karena akan melaporkan terlebih dahulu.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memanggil Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Keduanya dipanggil untuk berdiskusi setelah adanya dugaan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya, kawan saya, Pak Said Abdullah," kata Ara di kantor Kementerian PKP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Said Abdulah dan Achmad Fauzi terlihat berada di dalam ruangan bersama Ara. Turut hadir dalam pertemuan itu Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman.

Mereka berdiskusi terkait temuan tersebut. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari Irjen," kata dia.

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan, selama bertugas jadi menteri, telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Memang kami di Kementerian, saya 7 bulan jadi menteri, kami juga menemukan cukup ada beberapa indikasi dugaan korupsi," sebutnya.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman, mendatangi Kejaksaan Negeri Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Diketahui anggaran BSPS pada 2024 untuk Kabupaten Sumenep mencapai Rp 109 miliar. Namun, saat ditanya secara rinci terkait kasus yang akan dilaporkan, ia belum bisa memberikan rinciannya karena akan melaporkan terlebih dahulu.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyerahkan 100 kunci rumah subisidi untuk wartawan. Penyerahan simbolis dilakukan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Lokasi perumahan tersebut sekitar 10 menit dari pintu keluar Gerbang Tol Gabus dan sekitar 24 menit dari Stasiun Cibitung. Di sepanjang perjalanan menuju perumahan tersebut tak tampak adanya angkutan umum.

Walau demikian, jalanannya sudah halus diaspal. Jalanannya tak terlalu lebar, cukup untuk dua buah mobil. Di samping kanan-kiri jalan tak ada pohon besar, hanya ada tanaman tinggi, tanah lapang serta sebagian kecil sawah sehingga terasa agak panas dan gersang.

Pria yang akrab disapa Ara ini datang sekitar pukul 16.00 WIB mengenakan baju tugasnya berwarna cokelat susu. Ia datang bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, Direktur Konsumer BTN Hirwandi Ghafar hingga Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda.

Saat datang, mereka langsung meninjau rumah subsidi yang akan diserahkan hari ini. Mereka tiba diantar menggunakan golf car.

"Saya sudah lihat dari ukurannya, temboknya ini double dinding dan tingginya 3 meter, airnya dari PAM," katanya di lokasi, dalam acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media.

Hari ini rencananya akan diserahkan 5 kunci rumah subsidi secara simbolis. Sementara itu, menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, hingga saat ini sudah ada 124 wartawan yang terdaftar membeli rumah subsidi.

"Yang serah terima simbolis ada 5, (yang daftar) 124," ujar Heru kepada wartawan.

Setelah berkeliling melihat rumah, mereka pun kembali ke lokasi serah terima kunci untuk wartawan dan memulai acara.

Dalam paparannya, Heru mengatakan dalam serah terima kunci ini terdapat 78 pekerja industri media di wilayah Bekasi, 10 pekerja industri di Palembang, 10 pekerja industri di Makassar, 10 pekerja industri di Yogyakarta, 10 pekerja industri di Medan, dan 10 pekerja industri di Manado.

"Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 133 debitur awak media dan wartawan yang masih ongoing proses dan akan serah terima kunci nanti secara simbolis 5. Di sini ada 78 kemudian masing-masing 10 di 5 lokasi lain. Ada di Medan, di Palembang, di Makassar, Manado, dan di Yogyakarta," ujarnya dalam sambutan.

Sementara itu, Ara dalam paparannya meminta pengembang untuk membangun rumah subsidi dalam keadaan baik. Sebab, tidak semua pengembang bertanggung jawab.

"Kita udah posting kok, mana cukup banyak pengembang-pengembang yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi (Komdigi) dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ara mengatakan sudah ada kesepakatan untuk menyerahkan 100 unit rumah terlebih dahulu pada bulan Mei.

"Acara kita hari ini singkat, padat, dan langsung to the point, tanpa banyak ceremonial. Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu, nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Video Maruarar: Wartawan yang Terima Rumah Subsidi Tetap Bisa Kritik Pemerintah

Video Maruarar: Wartawan yang Terima Rumah Subsidi Tetap Bisa Kritik Pemerintah

Wartawan kini mendapat porsi untuk membeli rumah murah. Sebab, pemerintah sedang menyiapkan 1.000 rumah subsidi khusus untuk wartawan.

Tak sembarangan orang yang bisa menerima fasilitas ini. Hanya wartawan yang memenuhi persyaratan berhak mendapatkan rumah subsidi.

Lantas apa persyaratan wartawan untuk membeli rumah subsidi?

Persyaratan Wartawan yang Berhak Dapat Rumah Subsidi

1. Batas Penghasilan

Persyaratan wartawan yang berhak menerima rumah subsidi salah satunya dinilai dari penghasilan. Sebagaimana syarat penerima rumah subsidi adalah tergolong sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maka maksimal penghasilannya sekitar Rp 7-8 juta per bulan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebutkan batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi bagi yang belum pada umumnya adalah Rp 7 juta per bulan bagi yang belum menikah. Kemudian, masyarakat yang sudah berkeluarga atau menikah sebesar Rp 8 juta per bulan.

Untuk diketahui, batas gaji penerima rumah subsidi di wilayah Papua mencapai Rp 10 juta per bulan.

Namun, ia membuat penyesuaian dengan menetapkan batas penghasilan untuk MBR di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Bagi yang masih lajang sebesar Rp 12 juta dan yang sudah menikah sebesar Rp 13 juta per bulan.

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

2. Daftar ke Kementerian Komunikasi dan Digital

Lalu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti menyebutkan wartawan yang ingin membeli rumah subsidi bisa mendaftarkan diri ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Wartawan tersebut nantinya akan diverifikasi dan dipastikan datanya oleh Dewan Pers dan BPS.

"Kami akan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Komdigi untuk nanti kita rekonsiliasi data dan kemudian kami integrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan kami juga bekerja sama dengan BTN dan Tapera," ucapnya.

3. Media Terverifikasi di Dewan Pers

Anggota Dewan Pers Paulus Tri Agung Kristanto mengatakan Dewan Pers mempunyai persyaratan wartawan terverifikasi, yakni berasal dari media yang memberikan gaji minimal setara dengan upah minimum provinsi (UMP).

"Kalau media sudah terverifikasi, artinya dia menggaji setara UMP. Kalau UMP DKI kira-kira Rp 5-9 (juta), jadi semua sudah memenuhi syarat," ucapnya.

Menurutnya, banyak sekali wartawan yang belum mampu memiliki rumah sendiri. Untuk itu, program ini akan membantu wartawan melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dengan uang muka 1 persen dan suku bunga fix 5 persen.

Sebelumnya diberitakan, MBR yang berprofesi sebagai wartawan bisa mendapatkan rumah murah. Ara sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ara mengatakan sudah ada kesepakatan untuk menyerahkan 100 unit rumah terlebih dahulu bulan depan.

"Acara kita hari ini singkat, padat, dan langsung to the point, tanpa banyak ceremonial. Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu, nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Pemerintah menyediakan rumah rumah khusus untuk wartawan. Sebanyak 1.000 unit rumah subsidi akan mulai disalurkan bulan depan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Bank Tabungan Negara (BTN) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menyiapkan 100 unit rumah untuk serah terima terlebih dahulu. Rumah tersebut akan diserahkan pada Selasa, 6 Mei 2025 pukul 16.00.

"Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu (Menteri Komdigi) nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara menyebut wartawan adalah profesi yang memperjuangkan demokrasi. Menurutnya, kerja sama ini penting untuk mendukung wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi.

"Walaupun kita negara ini memberikan perumahan subsidi, bukan gratis ya, rumah subsidi bayar ya, tapi dengan harga yang terjangkau, tapi silakan teman-teman wartawan tetap menyuarakan kebenaran dan menyuarakan demokrasi," ucapnya.

Adapun persyaratan wartawan yang berhak menerima rumah subsidi salah satunya dinilai dari penghasilan. Ara menetapkan batas penghasilan maksimal bagi yang masih lajang sebesar Rp 12 juta per bulan dan yang sudah menikah sebesar Rp 13 juta per bulan.

Batas hanya berlaku untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sementara itu, wilayah lain masih menggunakan batas penghasilan sebesar Rp 7 juta per bulan untuk yang masih lajang dan Rp 8 juta per bulan bagi yang telah menikah.

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ucapnya.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan syarat untuk mendapatkan rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) antara lain penerima merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pembelian tersebut untuk rumah pertama.

Heru mengatakan saat ini yang berlaku adalah masyarakat yang mampu mencicil rumah subsidi ada pada desil 4-8. Namun, akan ada penyesuaian kembali untuk memastikan masyarakat di kota besar dapat akses ke rumah terjangkau.

"Banyak segmen MBR, terutama yang berada di kawasan kota-kota besar, yang penghasilannya sudah di atas Rp 8 juta, tetapi mereka tidak mampu mengakses rumah murah. Kenapa? Karena harga tanahnya sudah tinggi," ucap Heru.

Sebelumnya diberitakan detikFinance, pemerintah mengalokasikan rumah subsidi dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan. Salah satunya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan menyiapkan 1.000 rumah untuk wartawan.

"Nanti kita akan bikin pertemuan dengan wartawan. Saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Ara usia menghadiri open house di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berprofesi sebagai wartawan bisa mendapat akses rumah yang terjangkau. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi (Komdigi) dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ara mengatakan sudah ada kesepakatan untuk menyerahkan 100 unit rumah terlebih dahulu bulan depan.

"Acara kita hari ini singkat, padat, dan langsung to the point, tanpa banyak ceremonial. Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu, nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Ia mengatakan Kementerian Komdigi bersama Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) perlu mencari solusi dalam memilih skala prioritas wartawan penerima rumah subsidi. Sebab, ia meyakini permintaan akan lebih banyak dibandingkan dengan persediaan rumah yang ada.

Selain itu, Ara menambahkan persyaratan MBR yang bisa menerima rumah subsidi akan diubah batas maksimal pendapatannya. Peningkatan batas pendapatan akan ditingkatkan untuk daerah Jabodetabek saja.

"Tadi ada kesepakatan bahwa batasan pendapatan adalah Rp 13 juta untuk yang sudah menikah dan Rp 12 juta untuk yang belum menikah. Saya ingin transparan tentang hal ini," katanya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menyambut baik dukungan dari Kementerian PKP. Ia mengatakan tak semua wartawan memiliki akses terhadap fasilitas perumahan yang terjangkau.

"Program rumah subsidi ini merupakan langkah yang sangat baik untuk mendukung pekerjaan wartawan, terutama dalam menyampaikan berita yang benar dan mendukung demokrasi," kata Meutya.

Meutya menyampaikan tidak ada syarat khusus untuk mendukung pemerintahan bagi wartawan yang menerima rumah subsidi. Ia menegaskan wartawan tetap boleh mengkritik selama berita yang disampaikan benar.

"Saya yakin langkah ini akan membantu menciptakan kesejahteraan bagi wartawan," tuturnya.

Di samping itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan yang ketiga dilakukan bersama Kementerian PKP. Pihaknya ingin statistik menjadi bermakna dan berdampak untuk program pembangunan pemerintah.

"Kami akan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Komdigi untuk nanti kita rekonsiliasi data dan kemudian kami integrasikan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional dan kami juga bekerja sama dengan BTN dan Tapera," ucapnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh pihak dari Dewan Pers, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengalokasikan rumah subsidi dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan. Salah satu profesi yang bakal disediakan rumah tersebut adalah wartawan.

Dikutip dari detikFinance, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah berencana untuk menyiapkan 1.000 rumah untuk wartawan.

"Nanti kita akan bikin pertemuan dengan wartawan. Saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Ara usia menghadiri open house di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Para pengemudi atau driver ojek online (ojol) dan taksi online berkesempatan untuk membeli rumah murah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan CEO PT GoTo Gojek Tokopedia (Goto) Patrick Walujo untuk membahas penyediaan rumah subsidi bagi mitra Gojek.

Ara mengungkapkan sebanyak 2.000 rumah subsidi akan dialokasi buat pengemudi roda dua dan roda empat. Sebelumnya, manajemen GoTo sudah pernah punya program rumah untuk mitranya dan kini akan bekerja sama dengan Kementerian PKP.

"Sekarang jauh lebih siap ya, jauh lebih banyak untuk kita mulai kebaikan. Seribu roda dua, seribu roda empat," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Ara mengatakan rumah untuk pengemudi tersebut akan tersebar di seluruh Indonesia. Adapun lokasi tepatnya tergantung pada data dan kriteria GoTo untuk memastikan tidak mengganggu penyebaran pengemudi.

Sementara itu, Patrick menyampaikan terima kasih atas dukungan Kementerian PKP untuk mitra Gojek. Ia mengatakan program ini dilakukan dengan tujuan mitra menjadi lebih sejahtera dan mempunyai rumah sendiri.

Kemudian, ia mengatakan kemampuan finansial pengemudi akan dinilai dari performa yang terekam dalam sistem Gojek. Sementara skema pembiayaan pengemudi masih didiskusikan.

"Di sini saya menyambut baik Bapak Maruarar Sirait juga BTN supaya kita bisa menjajaki gimana ini apakah skema tabungan tiap hari bisa kita potong tabungan jadi per bulan bisa jadi angsuran," kata Patrick.

Patrick menambahkan semakin besar rating, maka semakin besar penghasilan yang dimiliki pengemudi. Dengan begitu memiliki kemampuan finansial yang lebih memungkinkan buat mendapat rumah subsidi.

Hujan deras mengguyur sejumlah perumahan di Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, Banten. Imbasnya terjadi genangan air di beberapa titik pada malam ini.

Seperti yang dilaporkan Bhabinkamtimbas Polsek Pondok Aren Aiptu M Soleh terkait situasi banjir di Perumahan Maharta RW 09-10, dan 11, Kavling Pondok Kacang Permai, Pondok Aren, Tangsel. Dia menyebut genangan air di titik ini setinggi 60 cm hingga 70 cm.

"Melaporkan situasi di Komplek Maharta, terjadi genangan air setinggi kurang lebih 60 hingga 70 cm yang mengakibatkan warga Perumahan Maharta tergenang," kata Soleh dalam sebuah video diunggah akun Instagram Polsek Pondok Aren, Minggu (6/4/2025).

Bhabinkamtibmas Polsek Cilegug, Aipda Suhaedi, juga tengah melakukan pemantauan titik banjir di Kampung Duren Sawit, Jl Kavling Brebes, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Suhaedi melaporkan ketinggian banjir di lokasi mencapai 50 cm.

Sementara itu, Bhabinkamtimbas Polsek Ciledug Aiptu Nawawi memantau titik banjir di Perumahan Mahkota Simprug, Ciledug, pada malam ini. Nawawi turun langsung ke lokasi banjir bersama Lurah Paninggilan Utara Bapak Agus Lesmana.

"Melaporkan dari Perumahan Mahkota Simprug, Kelurahan Paninggilan Utara, Ciledug, Kota Tangerang. Kami berada di lokasi banjir di mana ketinggian air kurang lebih 20 cm," ucap Nawawi.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di bidang kesehatan kini berkesempatan mendapatkan akses ke rumah murah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membahas penyediaan rumah subsidi untuk tenaga kesehatan.

Ara mengatakan pihaknya akan menyediakan 30 ribu rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat. Pembiayaannya rumah itu akan disalurkan melalui Bank BTN dan BP Tapera.

"Jadi kita hari ini ada tiga komunitas buat perawat itu 15.000. Kemudian buat bidan 10.000 dan tenaga kesehatan masyarakat 5.000. Kita akan tindaklanjuti minggu depan dengan MoU (Memorandum of Understanding) antara Menteri Kesehatan dan kami, dan BPS yang menyangkut soal data," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Ia meminta agar ada nota kesepahaman untuk mengamankan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) buat tenaga kesehatan. Rencananya, MoU tersebut akan disepakati pada Kamis (27/3) pukul 15.00 WIB.

Kemudian, Budi mengatakan pembangunan rumah subsidi tersebut kalau untuk tahun ini akan sangat membantu para tenaga kesehatan. Ia pun menghitung cepat tanah dan dana yang diperlukan untuk program tersebut. Ia mengasumsikan setiap rumah memiliki luas tanah 100 meter persegi serta harga setiap rumah Rp 166 juta.

"Melalui Menteri PKP ini memberikan 3 juta meter persegi tambah juga setengah triliunan bantuan (subsidi) buat 30 ribu tenaga kesehatan. Jadi kita sih berterima kasih sekali ke Bapak Presiden (Prabowo Subianto) terima kasih juga ke Pak Menteri PKP," katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan terdapat 220 ribu kuota FLPP. Dari angka tersebut, sebagian akan disalurkan untuk beragam profesi, termasuk tenaga kesehatan.

"Tadi sudah disepakati 30 ribu yang mana kita amankan kuotanya. Dan syaratnya adalah tadi masuk ke MBR. Kalau dia masih sendiri itu maksimal penghasilan Rp 7 juta, menikah Rp 8 juta, (kawasan) Papua Rp 10 juta. Kemudian ini merupakan rumah pertama," kata Heru.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Pemerintah Berencana Bangun Rumah Subsidi untuk Guru

Video Pemerintah Berencana Bangun Rumah Subsidi untuk Guru