Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diwarnai masalah keracunan. Terakhir, kasus keracunan usai mengonsumsi makanan MBG terjadi pada siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat.

Merespons masalah tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan dari 3,4 juta penerima manfaat program MBG, ada empat kasus keracunan.

Program ini pun baru berjalan sekitar enam bulan, sehingga pemerinta masih terus menyempurnakan tata kelola.

"Dari 3,4 juta (penerima manfaat), ada empat kasus yang keracunan. KIta ada evaluasi, ada catatan. Kita sedang bekerja keras agar tidak ada (kasus keracunan), zero insiden. Ini akan lebih diperhatikan sehingga targetnya itu nol. Karena melibatkan begitu besar pekerjaan, harus terus-menerus disempurnakan personilnya, organisasinya, sistemnya," kata pria yang biasa disapa Zulhas itu di Kantor Kemenko Pangan, Jumat (9/5/2025).

Zulhas juga bilang perlu ada percepatan dalam hal penerima manfaat program MBG menuju target angka 82,9 juta orang. Ia bilang, para eselon satu dari kementerian/lembaga terkait dan seluruh stakeholders juga turut mengambil peran.

"Ini program utama, nanti perannya bupati, gubernur, peran kita semua. Kementerian terkait harus support semuanya. Misal Kementerian Keuangan, bagaimana duitnya lancar. Kalau mau PANRB beroperasi, bagaimana cepat kalau kita perlu orang. Ini terkait banyak orang. Harus ada urgensi bahwa ini mendesak. Nanti akan dirumuskan dalam Perpres atau Inpres," tambahnya.

"Mungkin perlu waktu, tidak apa-apa kalau nginep atau konsinering mungkin dua hari, tiga hari tidak apa-apa. Sampai tuntas, dipaparkan target kita, berapa sekolah, berapa yang harus dicapai. Apa yang diperlukan, dan sebagainya. Termasuk penting tadi tata kelolanya, dan yang kemudian nanti selain SPPG itu nanti bagaimana agar 82,9 juta orang itu bisa cepat tercapai," tutur Zulhas

Tonton juga "Kepala BGN Pastikan Tak Ada Lagi Dapur MGB yang Reimburse!" di sini:

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan total anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai akhir 2025 nanti mencapai Rp 116,6 triliun. Dari jumlah tersebut, BGN baru mengantongi anggaran Rp 71 triliun. Sehingga BGN membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 50 triliun.

Meski begitu, Dadan mengatakan saat ini permintaan tambahan anggaran untuk program MBG ini belum dibahas pemerintah. Alih-alih, pihaknya bersama Kemenko Bidang Pangan dan Kementerian-Lembaga terkait lainnya masih membahas mengenai percepatan pelaksanaan program MBG.

"Belum, kita lagi membuat mekanismenya dulu ya. Makanya ada percepatan-percepatan," kata Dadan saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Menurutnya pembahasan percepatan pelaksanaan MBG ini lebih mendesak daripada permintaan tambahan anggaran, sebab jumlah tambahan dana yang dibutuhkan bisa saja berubah tergantung pada proses percepatan yang dilakukan.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar program MBG dapat melayani hingga 82,9 juta penerima sampai akhir tahun ini. Namun hingga saat ini jumlah penerima manfaat MBG hingga baru mencapai 3,3 juta orang.

"Kita membicarakan masalah percepatan. Ada percepatan kan butuh anggaran. Anggarannya sekarang sudah dijamin. Hanya nanti berapa yang akan kita gunakan sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan," paparnya lagi.

Namun melalui rapat koordinasi yang dilakukan bersama Kemenko Pangan dan Kementerian-Lembaga lain hari ini, Dadan menyebut pelaksanaan percepatan program MBG ini bisa terlaksana lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Sehingga tambahan anggaran yang dibutuhkan nanti bisa saja berubah.

"Karena tadi banyak sekali usulan, bisa saja jauh lebih cepat sehingga apa yang sudah ditetapkan oleh Pak Presiden bisa terlaksanakan," ucap Dadan.

Sebagai informasi, sebelumnya Badan Gizi Nasional (BGN) sudah memproyeksikan kebutuhan anggaran Rp 116,6 triliun untuk menjalankan program MBG sampai akhir 2025. Dana tersebut diperlukan untuk 82,9 juta penerima program.

Dalam kesempatan itu Dadan mengatakan tahun ini pihaknya sudah mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dengan demikian, butuh tambahan anggaran Rp 50 triliun untuk menjalankan MBG hingga akhir tahun ini.

"Jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan, akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 116,6 triliun, untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta (penerima manfaat)," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

"Jadi, kalau sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan Rp 50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerimaan manfaat sampai Desember," terangnya lagi.

Di luar itu, dirinya turut melaporkan hingga saat ini realisasi anggaran BGN sebesar Rp 2,386 triliun atau 3,36% dari anggaran keseluruhan Rp 71 triliun. Jumlah ini terdiri dari penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 miliar. Sedangkan untuk realisasi barang 4,16% atau Rp 2,38 triliun dari pagu awal Rp 57,35 triliun.

Lebih lanjut Dadan mengatakan pihaknya menargetkan penyerapan anggaran terus meningkat. Pada Juni diharapkan BGN bisa menyerap anggaran Rp 4,7 triliun, lalu naik lagi pada Juli Rp 16 triliun.

"Kemudian Agustus itu akan sudah Rp 28 triliun, September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun. Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun," kata dia.

Lihat juga video: Edisi #524: Prabowo Bareng Bill Gates Tinjau Makan Bergizi Gratis

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie buka suara soal rencana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa masuk dalam sektor perumahan. Rencana tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah.

Fahri mengatakan di daerah pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah dengan melibatkan Koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Sekali lagi di desa itu adalah pelibatannya itu adalah koperasi dan BUMDES. Presiden meminta kita membentuk 80 ribu koperasi," kata Fahri dikutip dari detikProperti.

Terkait hal itu, Budi Arie mengatakan Kopdes Merah Putih bergerak di semua sektor, termasuk sektor perumahan. Saat ini, pemerintah mewajibkan tujuh unit usaha yang wajib dijalankan, yakni Kantor Koperasi, Kios Pengadaan Sembako, Unit Bisnis Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan Desa/Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, Sistem Pergudangan/Cold Storage, dan Sarana Logistik Desa/Kelurahan.

"Kita bergerak di semua sektor. Kopdes Merah Putih mungkin seperti yang disampaikan Pak Fahri atau Kementerian Perumahan Rakyat, itu bisa juga untuk perumahan di desa," kaga Budi Arie saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Budi mengatakan keterlibatan Kopdes Merah Putih di sektor perumahan sudah menjadi pembahasan di dua kementerian tersebut. Meski begitu, Budi menyebut sifatnya masih belum resmi.

"Sudah, secara informal kita sudah bicara," jelas dia.

Saat ditanya lebih lanjut terkait peranan Kopdes Merah Putih di sektor perumahan, Budi Arie menerangkan tergantung pada skemanya nanti. Saat ini, pihaknya tengah fokus pada pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih selama satu bulan ke depan.

"Ya nanti skemanya kita lihat. Tapi yang kita fokus dulu ke pembentukan ini sampai akhir Juni, awal Juni," imbuh Budi.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyebut, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih nantinya akan menjadi pemasok dalam program Makan bergizi Gratis (MBG). Pemerintah sendiri menargetkan pembentukan sebanyak 80.000 kopdes.

Pembangunan 80.000 kopdes ini selaras dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini telah diteken Prabowo sejak 27 Maret lalu.

Dalam Inpres tersebut, disebutkan lewat poin ketujuh angka 15 tentang penugasan untuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dijelaskan, Kepala BGN melaksanakan program pemenuhan gizi masyarakat dan makan bergizi gratis melalui Kopdes Merah Putih.

"Kalau di Inpres itu, pemasok MBG adalah Kopdes Merah Putih," kata Budi ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Budi mengatakan, proses administrasi untuk pembentukan kelembagaan badan Kopdes Merah Putih terus digeber. Kementerian Koperasi juga tengah dalam proses melakukan simulasi serta penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk realisasi kopdes.

Di samping itu, saat ini total sudah ada sekitar 32 ribu desa yang sudah memiliki koperasi dan ada sekitar 52 ribu desa yang tidak punya koperasi. Kajian tengah dilakukan untuk kemungkinan transformasi dari koperasi yang sudah ada.

Budi mengatakan, ditargetkan segala proses administrasi dan pembentukan kelembagaan kopdes akan rampung akhir Juni 2025, sehingga pembangunannya di tiap-tiap daerah juga bisa segera dimulai. Diperkirakan modal yang dibutuhkan sekitar Rp 5 miliar per kopdes.

"Pembentukan itu kan artinya kelembagaannya. Belum bangunannya, belum fisiknya. Jadi target dari tim ini adalah dalam waktu yang singkat, segera kita melakukan konsolidasi. Nanti 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah bisa terwujud," ujar Budi.

"Ibaratnya aktanya dia gimana mau dibangun, gimana mau ada pinjaman kalau secara legal belum ada. Jadi targetnya akhir Juni, secepatnya seluruh 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia," sambungnya.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak boleh digunakan untuk pembangunan, termasuk program 3 juta rumah.

Pemerintah telah menetapkan 2,75 juta hektare (ha) lahan sawah yang dilindungi (LSD) di 12 provinsi. Lahan sawah itu akan ditindaklanjuti menjadi LP2B.

"Kalau yang bisa dipakai itu ternyata tidak LP2B, silahkan, tapi kalau yang diminatin ternyata LP2B, ya tidak bisa, ini untuk kepentingan pangan," kata Nusron di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Dia menyadari banyak program yang membutuhkan lahan, seperti 3 juta rumah. Di sisi lain, pembelian lahan yang murah biasanya dari sawah. Hal itu yang menurutnya harus ditertibkan.

"Apalagi kalau 3 juta rumah itu rumah murah. Tanah paling murah itu apa sih? Kan pasti sawah. Nah karena itu, ini harus kita tertibkan. Janganlah lahan murah yang bisa dipakai untuk perumahan. Harus kita atur. Yang penting tidak mengganggu LP2B, tidak mengganggu panga," terangnya.

Sebagai informasi, pemerintah menetapkan sebanyak 2,7 juta ha sawah dilindungi guna mencegah alih fungsi lahan. Sebelumnya, jumlah lahan sawah yang dilindungi hanya di 8 provinsi, kini ditambah 12 provinsi dengan total 2,75 juta ha.

"Jadi, 12 provinsi itu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah yang lumbung pangan," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan.

Zulhas menerangkan, ketetapan ini akan masuk dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Secara rinci, jumlah Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di Aceh 201.221 ha, Sumatera Utara 308.672 ha, Riau 58.891 ha, Jambi 68.243 ha, Sumatera Selatan 484.082 ha, Bengkulu 42.796 ha, Lampung 336.457 ha, Kepulauan Bangka Belitung 22.454 ha, Kepulauan Riau 872 ha, Kalimantan Barat 194.476 ha, Kalimantan Selatan 340.368 ha, dan Sulawesi Selatan 659.437 ha.

Simak Video 'Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet':

Pengembang tengah bergembira mendengar kabar insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah dilanjutkan tahun depan. Langkah ini dinilai dapat memacu geliat pasar properti.

Menurut Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto, kebijakan tersebut menjadi upaya pemerintah mengurangi angka backlog dengan lebih baik lagi. Sebab, insentif PPN DTP mengurangi beban pengeluaran masyarakat, sehingga mempermudah sekaligus mempercepat motivasi mereka untuk membeli rumah.

"Wah itu angin surga. Jadi itu kan hal address positif dari pemerintah kepada satu untuk itu intend untuk Program 3 Juta rumah. Yang kedua, pemerintah masih melihat sektor properti ini belum tumbuh seperti industri yang lain," ujar Joko di sela-sela Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, ditulis Selasa (17/12/2024).

Joko menyebutkan perpanjangan PPN DTP mendorong akan mendorong 185 industri pendukung sektor properti. Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga terjadi pendistribusian pendapatan.

Hal itu memperkuat daya beli masyarakat untuk membeli rumah. Penjualan rumah tahun 2025 mendatang pun akan jauh lebih baik dari tahun sekarang, bahkan bisa terjadi rebound pada 2026.

Terpisah, Sekjen DPP Apersi Daniel Djumali mengatakan insentif PPN DTP menguntungkan bagi masyarakat yang belum mempunyai rumah. Menurutnya, kebijakan ini dapat menghidupkan industri perumahan.

"Itu pasti bagus. Itu mestinya bagus selama buat dorong perumahan, terutama ini kan lagi lesu nih sebetulnya," kata Daniel.

Selain perumahan, industri lain seperti bahan bangunan seperti batu semen, furniture, hingga peralatan elektronik akan menyerap banyak tenaga kerja. Menurut Daniel, efek PPN DTP besar terhadap investasi dalam negeri.

Terlebih perumahan menengah ke bawah menggunakan bahan bangunan yang berasal dari dalam negeri. Dengan Program 3 Juta Rumah nantinya, Apersi siap membangun rumah di desa, pesisir, dan perkotaan.

"Kalau rumah ready stock kita masih banyak apalagi sekarang banyak yang nggak kebagian kuota nih nggak kejual juga," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif PPN DTP diperpanjang untuk pembelian properti. Insentif ini diberikan bersamaan dengan keputusan pemerintah menerapkan PPN 12% pada 1 Januari 2025.

"Itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan Rp 5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp 2 miliar," ucap Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

Insentif PPN DTP ini diterapkan pada pembelian rumah tapak atau rumah susun untuk harga maksimal Rp 5 miliar. Sementara itu, pembelian rumah atau rusun di atas Rp 5 miliar tetap kena PPN 12%. Namun pembebasan PPN 12% ini berlaku hanya untuk Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp 2 miliar.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Asosiasi Pengembang Minta Pemerintah Tak Gadang-gadang Rumah Gratis!

Video Asosiasi Pengembang Minta Pemerintah Tak Gadang-gadang Rumah Gratis!

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun hunian tetap (Huntap) untuk warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur (NTT). Nantinya akan ada 2.700 hunian yang bisa ditempati oleh korban erupsi Gunung Lewotobi.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait usai rapat koordinasi penanganan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kantor Kemenko PMK pada Rabu (20/11).

"Kami akan membangun 2.700 unit rumah bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di NTT," ujar pria yang akrab disapa Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (21/11/2024).

Untuk menyelesaikan pembangunan Huntap, pihaknya membutuhkan waktu 5,5 bulan atau rampung sekitar bulan April 2025. Hal itu karena harus menunggu proses perizinan, mobilisasi bahan bangunan dan keamanan di lokasi.

"Dari segi infrastrukturnya beres, dari keamanannya, dari geologi oke, dari BNPB oke, kami butuh waktu sekitar 5,5 bulan untuk membangun hunian itu. Ada proses perizinan dan keamanannya," kata Ara.

Dalam proses pembangunannya, Ara berharap semangat gotong royong dari berbagai pihak. Selain itu, dirinya juga memastikan bahan baku rumah tahan gempa akan segera dikirim ke lapangan sehingga bisa dirakit dalam waktu cepat.

"Saat ini bahan baku pembuatan rumah sudah tersedia di kawasan sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki. Kami harap pembangunan bisa dilakukan dengan gotong royong dan melibatkan masyarakat sekitar dan UMKM sehingga ada lapangan pekerjaan," terangnya.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno menjelaskan, saat ini aktivitas Gunung Lewotobi Laki - Laki masih berlangsung, namun tidak ada gejala peningkatan. Selain itu, berdasarkan data di lapangan radius zona bahaya sudah dikurangi.

"Jumlah warga yang tercatat sebagai pengungsi yang terpusat sudah mengalami penurunan jadi sekitar 5.117 jiwa. Sedangkan lebih banyak adalah pengungsi mandiri yang bergabung ke sanak keluarga di sekitar lokasi. Pengungsi mandiri lebih banyak dan jumlahnya lebih dari 6.417 jiwa," tuturnya.

Menyegarkan Diri di Kolam Air Kongan, Maluku

Menyegarkan Diri di Kolam Air Kongan, Maluku