Dengan peninjauan langsung kesiapan lokasi serta pemetaan kesiapan fasilitas pendukungnya ini, kami berharap pembangunan dapur umum dapat segera dikerjakan...,

Jambi (ANTARA) - Melanjutkan komitmennya dalam mendukung program pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Makan Bergizi Gratis (MBG), PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan survei bakal lokasi untuk pembangunan dapur MBG di Provinsi Jambi.

"Survei dilakukan pihak Kementerian PU serta EVP Divisi Perencanaan Jalan Tol Hutama Karya, Iwan Hermawan di Komplek PU Pasir Putih, Provinsi Jambi, pada Senin (14/4) dimana survei lokasi ini merupakan tindak lanjut dari Penandatanganan Nota Kesepakatan untuk Program Makan Bergizi Gratis pada beberapa waktu lalu antara Kementerian PU dan Hutama Karya," kata Staf Ahli Menteri PU, Triono Junoasmono, di Jambi Selasa.

“Kami telah melihat lokasinya dimana cukup relatif bagus tanahnya dan sudah ditunjukkan draft desain dari denah lokasi dapur yang nantinya desain hingga perizinan kepada pemerintah daerah akan ditindaklanjuti oleh teman-teman balai disini dan harapan kami setelah perizinan selesai, bisa segera dilaksanakan pembangunan oleh Hutama Karya," katanya.

Walikota Jambi juga mendukung dan berharap dapur ini menjadi percontohan untuk dapur MBG di wilayah lainnya.

Sementara itu Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan bahwa Dapur MBG akan dibangun di atas tanah seluas 28 x 70 meter di Kelurahan Pasir Putih, Kota Jambi, Provinsi Jambi dimana lahan itu milik Kementerian PU dengan dilengkapi akses jalan selebar 3,9 meter.

Setelah di survei, lokasi bakal dapur MBG ini cukup strategis dimana hanya sekitar lima menit dari Bandara Sultan Thaha Saifuddin di Jambi dan 50 menit dari Gerbang Tol Muaro Sebapo Tol Bayung Lencir – Tempino yang akan mempermudah akses distribusi bahan pangan.

Lebih lanjut Adjib menambahkan bahwa Dapur MBG akan dilengkapi dengan dua area yakni area dapur yang meliputi area loading bahan makanan, Gudang bahan makanan, area produksi, hingga area pencucian bahan maupun alat makan dan produksi, serta area staf seperti ruang kerja, area sterilisasi, hingga area loker dan toilet, termasuk dilengkapi dengan halaman dan area parkir.

“Dengan peninjauan langsung kesiapan lokasi serta pemetaan kesiapan fasilitas pendukungnya ini, kami berharap pembangunan dapur umum dapat segera dikerjakan sehingga dapat memberikan manfaat langsung atas Program Makan Bergizi Gratis,” kata Adjib Al Hakim.

Pada Maret 2025, Hutama Karya menandatangani dua perjanjian kerja sama strategis yakni dengan Kementerian PU untuk pembangunan dapur dan fasilitas pendukung Program Makan Bergizi Gratis senilai maksimal Rp3,6 miliar, serta dengan Badan Gizi Nasional untuk penyediaan peralatan dapur umum dan kendaraan pengangkut senilai Rp835 juta.

Sinergi antar lembaga ini mendukung Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu Program Hasil Terbaik Cepat dalam RPJMN 2025-2029.

Jambi terpilih sebagai salah satu lokasi pilot proyek bersama Jawa Tengah dan Jawa Barat karena memenuhi kriteria pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan memproduksi bahan pangan utama seperti singkong, padi, jagung, dan ternak.

Pasca survei lokasi, Hutama Karya akan intensif melakukan koordinasi perizinan hingga konstruksi serta menganalisis skema penyaluran program TJSL dan kebutuhan peralatan agar tepat sasaran sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyinggung kekalahan tim Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Ia mengaitkannya dengan permasalahan gizi anak di Indonesia.

Mulanya, Dadan bicara tentang penduduk Indonesia yang terus bertumbuh, khususnya di kelas masyarakat miskin dan rentan miskin, dengan rasio kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menengah atas. Sedangkan masyarakat miskin ini cenderung sulit memenuhi kebutuhan gizi seimbang.

"Jadi Pak Presiden (Prabowo) gelisah. Kalau kita tidak intervensi, ini kelompok ini 60% tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang. Kalau makan itu ada nasi, bala-bala, mie atau bihun, kerupuk, kecap, semua karbohidrat. Itu sudah cukup bagi mereka bahagia, yang penting anaknya bisa hidup," ujar Dadan, dalam sambutannya di acara Penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025).

Menurut Dadan, asupan gizi seimbang bagi anak di masa yang akan datang bisa mempengaruhi produktivitas anak tersebut. Apabila tidak diintervensi, dikhawatirkan akan menciptakan tenaga kerja berkualitas rendah. Ia pun berkelakar, mengaitkannya dengan kekalahan timnas RI beberapa waktu lalu.

"Kita khawatir tenaga kerja produktif ini berkualitas rendah. Jadi jangan heran kalau PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung," kelakar Dadan.

Meski demikian, menurutnya saat ini PSSI sudah cukup membaik dengan adanya pemain naturalisasi dari beberapa negara, yang menurutnya punya gizi yang lebih baik.

"Sekarang PSSI sudah agak baik karena 17 pemainnya merupakan produk makan bergizi di Belanda, meskipun belum mampu mengalahkan Australia dan Jepang. Apalagi Jepang yang makan bergizinya sudah 100 tahun, IQ rata-rata tertinggi di dunia di Jepang," kata dia, diiringi suara tawa hadirin.

"Jadi untuk olahraga sekalipun kita butuh kecerdasan. Karena untuk bisa mengoper bola dengan cermat tanpa melihat, selain melihat, butuh kecerdasan. Bisa membaca permainan lawan, dan lain-lain," sambungnya.

Dengan demikian, Dadan berharap kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) bisa menjadi solusi untuk masa mendatang. Adapun hingga akhir tahun ini, targetnya penyaluran MBG bisa tembus hingga 82,9 juta penerima.

"Kita berharap dengan program makan bergizi yang akan mencakup 82,9 juta ini, mulai dari ibu hamil, anak balita, sampai anak SMA itu memiliki hal strategis. Karena kita harapkan dengan investasi besar-besaran pemerintah RI akan dihasilkan SDM berkualitas 2045," ujar Dadan.

Badan Gizi Nasional (BGN) akan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun pada bulan September untuk optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penambahan dana ini dilakukan tidak lama setelah anggarannya terkena efisiensi sebesar Rp 200 miliar.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, ada tiga kunci dalam pelaksanaan program MBG, antara lain anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Terkait anggaran, menurutnya BGN tidak menemui kendala apapun.

"Karena berapapun yang diminta oleh BGN pasti akan diberi oleh Pak Presiden (Prabowo). Jadi kalau yang lain, dia kasihan," kata Dadan, dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025) kemarin.

"BGN kena efisiensi sedikit, ditambahnya lebih besar daripada dia kena efisiensi. Jadi, kita kena efisiensi Rp 200 miliar, tetapi September sudah dijanjikan tambahan Rp 100 triliun. Jadi (efisiensi) Rp 200 miliar nggak ada apa-apanya," ujarnya.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dana ini beserta dukungan lainnya dari kementerian dan lembaga (KL) akan dimaksimalkan untuk operasional program MBG. Ditargetkan pada akhir tahun ini bisa tercapai target penyaluran MBG hingga ke 82,9 juta penerima.

"Mudah-mudahan keinginan Presiden agar 82.9 juta ini bisa dipenuhi di akhir tahun bisa tercapai," ujarnya.

Lebih lanjut Dadan melaporkan, saat ini total sudah ada 1.050 Dapur SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Dapur ini dibangun dengan skema kemitraan, tanpa adanya penggunaan uang negara.

Ke depannya, BGN membangun 1.542 dapur SPPG dari APBN. Ia meminta bantuan agar pembangunan 1.542 dapur ini bisa dibangun sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 1 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia.

"Yang 1.542 akan dibangun oleh Badan Gizi dan kami mohon bimbingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar sesuai dengan Permen PU No. 1 tahun 2020 dan itu mendapatkan kualitas yang baik," kata dia.

Sebagai informasi, sebelumnya Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dipangkas Rp 200,2 miliar dari total pagu anggaran semula Rp 71 triliun pada 2025.

"Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam (12/2/2025).

Dadan menerangkan anggaran yang dipangkas itu untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). SPPG ini untuk menunjang pemenuhan menu MBG di setiap daerah.

Simak juga Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah.

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono (Yongki) menyebut untuk tahap awal terdapat 3 lokasi yang bakal fokus dibangun SPPG. Di antaranya berlokasi di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, dan Kota Jambi.

“Di mana untuk pembangunan satu unit dapur SPPG dibutuhkan kurang lebih Rp4,5 miliar” jelasnya dalam agenda Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian PU dan BGN, Sabtu (22/3/2025).

Dengan demikian, total dana yang dibutuhkan untuk membangun 3 SPPG tersebut mencapai Rp13,5 miliar. Pembangunan itu dibiayai dengan skema Corporate Social Responsibility (CSR) 3 perusahaan BUMN Karya.

Perinciannya, SPPG yang berlokasi di Kebumen bakal dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), kemudian SPPG di wilayah Kota Banjar bakal digarap oleh PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan SPPG di wilayah Jambi bakal digarap oleh PT Hutama Karya (Persero) Tbk. (HK).

Adapun, lingkup pembangunan SPPG itu meliputi pembangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi hingga instalasi pengolah air limbah (IPAL).

“Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama dan banyak sekolah yang berada di radius 6 km dari dapur SPPG,” tambahnya.

Nantinya, dapur SPPG itu akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan 900 meter persegi (m2), yang akan mencakup bangunan dapur seluas 300 m2.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Windayana menjelaskan kerja sama tersebut penting dilakukan seiring dengan mandat yang disampaikan Presiden Prabowo untuk mempercepat realisasi program MBG.

“Bapak Presiden melihat sangat miris karena banyak anak yang sudah dapat, tapi lebih banyak lagi yang belum dapat. Sehingga ada laporan kenapa saya belum dikasih makan oleh Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo gelisah dalam perhatian itu dan minta percepatan,” tegas Dadan.

Adapun dalam waktu dekat BGN sendiri menargetkan bakal membangun 1.542 SPPG yang bakal tersebar di sejumlah lokasi. Sedangkan nantinya pada tahun 2026 BGN menargetkan penerima manfaat dapat tembus hingga 82,9 juta.

Model sinergi adalah model yang terbaik dalam kerangka percepatan program makan bergizi dan ini akan menjadi contoh bagi model-model lain untuk kita melakukan percepatan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan model sinergi percepat perluasan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Model sinergi adalah model yang terbaik dalam kerangka percepatan program makan bergizi dan ini akan menjadi contoh bagi model-model lain untuk kita melakukan percepatan,” kata Rachmat, di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Sabtu.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyepakati kerja sama untuk memberikan dukungan dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur dan fasilitas pendukung program MBG.

Dukungan ini ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional (BGN) tentang Sinergi Dukungan Program Makan Bergizi Gratis, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BGN dan BUMN Karya tentang Dukungan untuk Peralatan Dapur Umum beserta Fasilitas Pendukungnya pada Program MBG.

Selain itu, juga PKS antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, dan BUMN Karya tentang Dukungan untuk Pembangunan Dapur beserta Fasilitas Pendukungnya pada Program MBG.

PKS disepakati untuk penyediaan aset Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PU berupa tanah yang digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur SPPG beserta fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya dengan sumber pembiayaan dari Corporate Social Responsibility (CSR).

Fasilitas pendukung yang akan dibangun antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, sumur bor, peralatan dapur, serta instalasi pengolah air limbah (IPAL).

Pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen di Jawa Tengah, TK Putra III Banjar di Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih di Jambi.

Pembangunan SPPG berfungsi sebagai dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan sekitar 900 meter kubik yang akan mencakup bangunan dapur seluas sekitar 300 meter kubik dan lahan parkir kendaraan. Ukuran dan desain dapur akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh BGN.

Pembiayaan pembangunan infrastruktur dapur SPPG dilakukan dengan skema CSR dari tiga BUMN Karya, yakni PT Adhi Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero). Secara total, biaya untuk membangun satu unit dapur SPPG sebesar Rp4,5 miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, IPAL, peralatan dapur, dan kendaraan untuk distribusi.

Setelah penandatanganan kesepakatan maupun kerja sama antara instansi terkait dan proses perizinan selesai, konstruksi pembangunan infrastruktur akan dimulai. Kementerian PU memperkirakan pembangunan berlangsung selama empat bulan, sehingga dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh BGN pada tahun ini.

“Jadi, ini adalah kolaborasi yang menarik. Bapak Presiden menginginkan bahwa tercapai pelayanan pada penerima manfaat (makanan bergizi) mencapai 82,9 juta dan ini membutuhkan kecepatan yang luar biasa. Untuk melakukan kecepatan, kita perlu bersinergi,” ujar Menteri PPN.

Rachmat Pambudy menilai, dapat yang dikembangkan oleh Kementerian PU paling lengkap. Mulai dari proses pembangunan dapur, pengelolaan limbah, hingga tempat parkir.

“Apalagi, ini adalah program yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya yang ada hubungannya dengan Kementerian PU. Jadi, barangkali ini akan jadi model dapur yang terbaik pada periode sampai hari ini. kita berharap yang paling baik. Kalau ini bisa dijadikan model, maka dengan model seperti ini akan terjadi percepatan yang luar biasa. Jadi, sinergi antara kementerian dan lembaga, pemerintah dan swasta, akan membuat percepatan ini akan bisa dilakukan,” kata Kepala Bappenas itu pula.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Menteri Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengadakan pertemuan pada hari ini, Sabtu (22/3/2025), di Pendopo, Kementerian PU, Jakarta.

Pada pertemuan yang turut dihadiri Kepala Bappenas Rachmat Pambudy itu, kedua pejabat tinggi negara tersebut bersepakat bersinergi mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Ini ditandai dengan penandatangan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama (PKS) sinergi dukungan MBG.

“Baru saja kita saksikan penandatangan kesepakatan bersama antara Kementerian PU dan BGN tentang sinergi dukungan program MBG sekaligus perjanjian kerja sama antara Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga Kementerian PU, dan BUMN Karya tentang dukungan untuk pembangunan dapur beserta fasilitas pendukungnya pada program MBG dan PKS antara BGN dan BUMN tentang dukungan untuk peralatan dapur umum beserta fasilitas pendukungnya pada program makan MBG,” ucap Dody, Sabtu (22/3/2025).

Dody menjelaskan, kesepakatan dan perjanjian tersebut merupakan langkah konkret wujud sinergi antar-lembaga untuk mendukung program MBG, yang merupakan salah satu program hasil terbaik cepat (PHTC/Quick Wins) dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk mewujudkan Asta Cita/Prioritas Nasional 4 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Kesepakatan dan perjanjian ini, Dody melanjutkan, juga merupakan komitmen penuh Kementerian PU untuk menciptakan ekosistem pendukung pelaksanaan program MBG di beberapa daerah.

“Kami menyadari, dukungan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program MBG. Karena itu, pada hari ini Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, dan BUMN Karya telah menandatangani PKS untuk penyediaan aset Barang Milik Negara Kementerian PU berupa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya dengan pembiayaan bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR),” tambah Dody.

Beberapa fasilitas pendukung yang akan dibangun antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL). Pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen, Jawa Tengah, TK Putra III Banjar, Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih, Jambi.

“Kami berharap, inisiatif ini tidak hanya berhenti di tiga lokasi yang telah disebutkan, tetapi juga dapat direplikasi ke berbagai daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak anak Indonesia yang dapat menikmati manfaat dari program MBG,” ujar dia.

Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PU Triono Junoasmono menyebut, dana CSR yang akan digunakan untuk membangun SPPG berasal dari tiga BUMN Karya yaitu PT Hutama Karya, PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT PP Tbk (PTPP).

Triono memperkirakan, untuk pembangunan satu unit dapur SPPG akan memerlukan dana CSR kurang lebih Rp 4,5 Miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi.

“Setelah penandatanganan MoU dan PKS pada hari ini dan proses perizinan selesai, konstruksi akan segera dimulai. Pembangunan dapur SPPG akan berlangsung selama kurang lebih selama empat bulan, sehingga setelah selesai dibangun, dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh Badan Gizi Nasional pada tahun ini,” kata dia.

Kepala MBG Dadan Hindayana menyampaikan bahwa kedatangannya ke Kementerian PU dalam rangka agar pengembangan pembangunan infrastruktur bisa lebih dipercepat. Sebab, infrastruktur merupakan sesuatu yang krusial untuk percepatan program MBG dapat memberikan bermanfaat secara nasional.

“Kami sampaikan, kami sering dapat masukan dan kritikan dari semua pihak kenapa Badan Gizi tidak memprioritaskan wilayah 3T? Karena untuk sampai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. Sekarang (APBN) sudah siap. Kami akan membangun sebanyak 1.542 SPPG,” ungkap Dadan.

Untuk bisa membangun sebanyak 1.542 SPPG tersebut, dia bilang, Badan Gizi Nasional memerlukan bantuan dari Kementerian PU agar implementasinya dapat dilaksanakan secara meluas. Mengingat, Kementerian PU memiliki kompetensi di bidang tersebut. “Kami harapkan agar percepatan bisa dilakukan,” pungkas Dadan.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kesepakatan dan perjanjian ini merupakan sebuah langkah konkret wujud sinergi antar lembaga guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyepakati kerja sama untuk memberikan dukungan dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur dan fasilitas pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dukungan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional (BGN) tentang Sinergi Dukungan Program Makan Bergizi Gratis, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BGN dan BUMN Karya tentang Dukungan untuk Peralatan Dapur Umum beserta Fasilitas Pendukungnya pada Program MBG.

Selain itu juga PKS antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, dan BUMN Karya tentang Dukungan untuk Pembangunan Dapur beserta Fasilitas Pendukungnya pada Program MBG.

“Kesepakatan dan perjanjian ini merupakan sebuah langkah konkret wujud sinergi antar lembaga guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis, yang merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC/QuickWins) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk mewujudkan Asta Cita/Prioritas Nasional 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia,” kata Menteri PU Dody Hanggodo di Pendopo Kementerian PU, Jakarta, Sabtu.

Pihaknya mengaku sadar bahwa dukungan infrastruktur yang andal menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan program MBG.

Karena itu, PKS disepakati untuk penyediaan aset Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PU berupa tanah yang digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur SPPG beserta fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya dengan sumber pembiayaan dari Corporate Social Responsibility (CSR).

Fasilitas pendukung yang akan dibangun antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, sumur bor, peralatan dapur, serta instalasi pengolah air limbah (IPAL).

Pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen di Jawa Tengah, TK Putra III Banjar di Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih di Jambi.

“Besar harapan kami bahwa inisiatif ini tidak hanya berhenti di tiga lokasi ini, tetapi juga dapat direplikasi ke berbagai daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak anak-anak Indonesia yang dapat menikmati manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis. Tidak hanya anak-anak, tapi juga ekonomi di pedesaan juga akan semakin menggeliat dan berkembang pesat seiring dengan arahan Presiden bahwa kemajuan ekonomi nasional kita harus di-support oleh perkembangan dari desa. Untuk itu, sinergi dan dukungan penuh dari semua pihak sangat diperlukan agar pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya ini dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan memberikan dampak positif yang dapat segera dirasakan manfaatnya tidak hanya kepada anak-anak, tapi juga bagi masyarakat sekitar,” ungkap dia.

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa kunci keberhasilan program MBG itu anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur.

"Kami akan membangun 1.542 SPPG (tahun ini yang akan difokuskan di daerah-daerah (3T); tertinggal, terdepan, dan terluar,” ucap Dadan.

Pembangunan SPPG berfungsi sebagai dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan sekitar 900 meter kubik yang akan mencakup bangunan dapur seluas sekitar 300 meter kubik dan lahan parkir kendaraan. Ukuran dan desain dapur akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh BGN.

Saat ini, tercatat ada 51 lahan milik Kementerian PU di seluruh Indonesia yang dipakai sebagai sekolah Yayasan Pendidikan Putra.

Setelah dilakukan survei oleh Balai PU, terpilih 9 lokasi yang masuk kriteria untuk pembangunan dapur SPPG, mulai dari Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, hingga Sulawesi Selatan.

Mengacu 9 lokasi tersebut, Kementerian PU memilih tiga lokasi yang akan dibangun dalam waktu dekat ini, yaitu di Kebumen, Kota Banjar, dan Kota Jambi.

Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama, dan banyak sekolah yang berada di radius 6 kilometer (km) dari dapur SPPG.

Pembiayaan pembangunan infrastruktur dapur SPPG dilakukan dengan skema CSR dari tiga BUMN Karya, yakni PT. Adhi Karya (Persero), PT. Hutama Karya (Persero), dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero). Secara total, biaya untuk membangun satu unit dapur SPPG sebesar Rp4,5 miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, IPAL, peralatan dapur, dan kendaraan untuk distribusi.

Setelah penandatanganan kesepakatan maupun kerja sama antara instansi terkait dan proses perizinan selesai, konstruksi pembangunan infrastruktur akan dimulai. Kementerian PU memperkirakan pembangunan berlangsung selama empat bulan, sehingga dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh BGN pada tahun ini.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait dukungan pembangunan infrastruktur pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kementerian PU bersama sejumlah BUMN Karya juga meneken Perjanjian Kerja Sama untuk penyediaan aset Barang Milik Negara Kementerian PU berupa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur SPPG beserta fasilitas pendukungnya.

Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan sekitar 900 m² yang mencakup bangunan dapur 300 m² dan lahan parkir kendaraan. Untuk ukuran dan desain dapur, akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Lokasi Dapur MBG

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kesepakatan ini merupakan komitmen penuh untuk turut menciptakan ekosistem pendukung pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Pihaknya menyadari bahwa dukungan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program.

Dody menjabarkan, pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen, Jawa Tengah, TK Putra III Banjar, Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih, Jambi.

"Fasilitas pendukung yang akan dibangun, antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL)," ujar Dody, dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025).

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono menjelaskan, saat ini tercatat ada 51 lahan milik Kementerian PU yang dipakai sebagai sekolah Yayasan Pendidikan Putra. Setelah dilakukan survei oleh Balai PU, terpilih 9 lokasi yang masuk kriteria untuk pembangunan dapur SPPG.

"Dari 9 lokasi tersebut kami memilih tiga lokasi yang akan dibangun dalam waktu dekat ini yaitu Kebumen Jawa Tengah, Kota Banjar Jawa Barat, Kota Jambi. Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama dan banyak sekolah yang berada di radius 6 km dari dapur SPPG," terang Triono.

Dibangun Pakai Dana CSR

Triono mengatakan, seluruh pembangunan infrastruktur dapur SPPG akan dibiayai dengan skema Corporate Social Responsibility (CSR) oleh tiga BUMN Karya yaitu dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP). Pembangunannya membutuhkan anggaran Rp 13,5 miliar.

"Untuk pembangunan satu unit dapur SPPG dibutuhkan sekitar Rp 4,5 miliar, yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi," ujarnya.

Setelah penandatanganan MoU dan PKS pada hari ini dan proses perizinan selesai, konstruksi akan segera dimulai. Triono mengatakan, rencananya pembangunan dapur SPPG selama kurang lebih empat bulan.

"Sehingga setelah selesai dibangun, dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh Badan Gizi Nasional pada tahun ini," kata dia.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menambahkan, pengembangan pembangunan infrastruktur dan SPPG perlu lebih cepat karena itu menjadi faktor yang krusial untuk percepatan pemenuhan gizi penerimaan manfaat secara nasional. Pihaknya juga menargetkan bisa mengembangkan hingga sebnayak 1.542 SPPG yang akan dibangun oleh APBN.

"Kami sering mendapatkan masukan kritikan dari semua pihak kenapa badan kita tidak mendahulukan daerah-daerah terpencil terluar dan tertinggal (3T). Memang untuk mencapai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. APBN-nya sekarang sudah siap, kami akan membangun 1.542 SPPG yang kita fokuskan di daerah-daerah seperti itu," ujar Dadan.

Pemerintah berencana membangun jalan tol hingga permukiman di atas tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang akan mereka dirikan di pantai utara Jawa.

Rencana itu diungkap Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti saat membahas potensi kerja sama dengan swasta di proyek tersebut. Dia berkata banyak opsi yang sedang dikaji untuk menyertai proyek giant sea wall.

"Ini peluang investasi ini juga tentunya akan ada land value capture, ini pendapatan dari tol di atas tanggung laut, dan juga potensi penjualan listrik, dan juga PLTS terapung," kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3).

"Mungkin nanti juga ada kawasan permukimannya juga," ucap Diana.

Diana menyampaikan proyek giant sea wall akan ditangani Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY bakal membentuk satuan tugas khusus menangani proyek itu.

Giant sea wall akan dibangun di sepanjang pantai utara Jawa dengan panjang sekitar 946 kilometer. Proyek itu saat ini masih dalam tahap kajian.

Direktur Jalan Bebas Hambatan di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU Wilan Oktavian mengatakan sebenarnya sudah ada pembangunan tol di atas tanggul di Jawa Tengah.

Tol Semarang-Harbor itu dibangun di atas tanggul. Menurutnya, tanggul itu bakal menjadi bagian dari giant sea wall.

"Kalau yang sudah berencana sebetulnya lanjutan dari Semarang-Demak, itu ada yang namanya Semarang Harbor. Itu melindungi kota Semarang dengan tanggung laut dan jalan tol, yang dikonek ke jalan utara Jawa," ucap Wilan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Efisiensi anggaran infrastruktur berdampak kepada program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat infrastruktur Yayat Supriyatna mengatakan, meskipun pelaksanaan program 3 juta rumah ada di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), namun tidak akan lepas hubungannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Pasalnya, dari sisi inovasi bangunan yang dibutuhkan untuk membangun rumah, pengembangannya saat ini masih dilakukan oleh Kementerian PU di Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya.

"Pertanyaannya, bagaimana dengan inovasi bangunan? Itu kan PU, Cipta Karya. Ada teman-teman di aspek ini yang menemukan precast sehingga membangun rumah bisa lebih cepat," ujar Yayat saat dihubungi Kompas.com, Senin (03/02/2025).

Selain itu, baik perumahan maupun rumah susun (rusun) tentu memerlukan ketersediaan air hingga akses jalan.

Belum lagi masalah pengelolaan sampah yang membutuhkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang juga menjadi ranah Kementerian PU.

"Ketika di suatu kota itu cuma ada 50 truk sampah, tiba-tiba kota itu makin diperluas, makin banyak perumahan baru, kawasan baru, sementara TPA-nya enggak bisa menampung, akhirnya ya begitu lah," kata Yayat.

Karenanya, Yayat menyarankan agar Kementerian PU melakukan revisi Rencana Strategis (Renstra).

"Justru menurut saya dengan adanya masalah itu, RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang belum ditetapkan itu harus direvisi ulang untuk mensinergikan yang sudah disusun oleh Bappenas dengan Renstra-Renstra yang sudah disusun dan ditetapkan oleh teman-teman di kementerian, khususnya di PU," ucap Yayat.

Sebagai informasi, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa sisa anggaran Kementerian PU tahun 2024 adalah Rp 26 triliun.

Ada pun tahun 2025, Kementerian PU mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 110,95 triliun.

"(Efisiensi) 74 persen, sisanya Rp 26 triliun dari total Rp 110 triliun," ungkap Dody, Jumat (31/01/2025).

Sementara jika dihitung kembali, 74 persen dari Rp 110,95 triliun adalah Rp 82,103 trilun. Berarti, sisa anggaran Kementerian PU adalah Rp 28,847 triliun.

Sedangkan jika sisa anggarannya adalah Rp 26 triliun seperti yang disebutkan Dody, maka efisiensinya bukan 74 persen melainkan 76 persen.

Kendati demikian, Dody mengatakan efisiensi tersebut tidak berdampak secara langsung pada pembangunan infrastruktur.

"Insya Allah (enggak mengganggu), biasa aja. Nanti kalau kurang minta lagi-lah," kata Dody.

Strategi yang bakal dilakukannya adalah bekerja dengan efektif dan efisien, seperti mengurangi perjalanan dinas, mengurangi rapat yang dinilai tidak efisien, hingga efisiensi biaya konsumsi.

"Efektif, efisien, banyak berdoa, jangan sering-sering hujan, kalau hujan kan berdampak macam-macam, bencana, sedimentasi tambah banyak," tutur Dody.

Badan Bank Tanah bersama enam badan lainnya bekerja sama membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerah Kendal. Perumahan yang dinamakan Bumi Svarga Asri (BSA) berdiri di atas tanah yang sebelumnya dikelola oleh Badan Bank Tanah.

Direktur PT Asatu Realty Asri, Yudi Irawan mengatakan mereka mengikuti lelang tanah dari Badan Bank Tanah. Kemudian, mereka bekerja sama dengan enam lembaga lainnya, yakni Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Kabupaten Kendal, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bank Tanah, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) membangun pilot rumah yang sustainable.

"Ini adalah inisiasi dari beberapa badan, ada Bank Tanah. Kemudian kita dengan tujuh lembaga, Dirjen Infrastruktur dari PU. Mereka akan mengawal bangunan ini akan jadi bangunan green building yang ramah lingkungan. Alhamdulillah kita sudah memenuhi," kata Yudi kepada awak media, Jumat (17/1/2025).

Luas lahan yang dipakai untuk perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) yakni 4,2 hektare. Di lahan seluas itu, ditargetkan bisa terbangun sekitar 386 unit rumah. Perumahan ini disebut sebagai program pertama dengan tujuan sebagai percontohan nasional.

Tim detikProperti berkesempatan hadir di perumahan yang berada di Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kendal, Jawa Tengah itu. Apabila diukur dari pusat kota Semarang, Tugu Muda Semarang jaraknya sekitar 25 km atau 48 menit perjalanan. Jika diukur dari Uptown Mall BSB City sekitar 12 km atau 26 menit perjalanan dan dari Gerbang Tol Kaliwungu sekitar 24 km.

Jalanan menuju ke lokasi tidak berada di jalan utama. Namun, kondisi jalannya baik dan bisa dilewati dua mobil dari dua arah. Transportasi umum juga tersedia dan melewati depan gerbang perumahan yakni angkot berwarna kuning dan mobil bak belakang terbuka yang disebut warga sekitar sebagai angkot tradisional.

Saat ini rumah yang tengah dibangun hampir 100 unit dengan 50 unit yang siap huni. Yudi mengatakan mereka telah melakukan serah terima kepada 20 penerima.

Rumah-rumah di Griya Bumi Svarga Asri memiliki luas 36 m2 dengan lahan 60 m².

Salah seorang warga, Afif mengatakan telah tinggal di Bumi Svarga Asri (BSA) selama sebulan. Sehari-hari ia bekerja di pelabuhan. Ia menuturkan lokasi kerja dengan rumahnya memang tidak dekat, tetapi ia memilih tinggal di sana karena nyaman dan suka rumah tenang seperti di pedesaan.

"Nyaman, enak, tempatnya asri. Nggak terlalu rame. Saya kan kerja di Semarang. (Kenapa pilih tinggal di BSA?) Saya rasa sangat berbeda. Kami sangat diuntungkan," ungkap pria asal Ciawi, Jawa Barat.

Ia tinggal bersama kedua anaknya yang juga bekerja di Semarang. Rumah tersebut dibeli menggunakan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan cicilan Rp 1,2 juta per bulan dan tenor 15 tahun.

Adapun pembangunan dan groundbreaking Griya Bumi Svarga Asri (BSA) telah dimulai sejak satu tahun lalu yakni pada Selasa (23/1/2024). Saat ini pembangunan beberapa unit rumah masih berlangsung. Yudi menargetkan tahun ini seluruh rumah bisa terjual habis.

"Target marketing habis semua. Ada stok 50 unit nanti akan ditambahin lagi. Tentunya kita progres sembari lihat perkembangan market," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Detik-detik TKA China Tewas Tertimpa Pelat Besi 2 Ton di Kendal

Video Detik-detik TKA China Tewas Tertimpa Pelat Besi 2 Ton di Kendal

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka peluang pengembangan kawasan permukiman baru di sekitar kawasan Stasiun Kereta Cepat Karawang. Adapun stasiun tersebut baru saja diresmikan, Selasa (24/12/2024).

AHY mengatakan, pembangunan kawasan permukiman ataupun perumahan baru di sekitar Stasiun Karawang diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong dari pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

"Kita juga perlu mengembangkan kawasan pemukiman baru, kawasan perumahan yang juga bisa semakin meningkatkan ekonomi masyarakat di sana," kata AHY, ditemui di Stasiun Whoosh Halim, Jakarta.

Pihaknya juga terus mengkoordinasikan kementerian-kementerian di bawah naungan Kemenko IPK, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kememterian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menyangkut rencana tersebut.

"Saat ini semua terintegrasi di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Saya rasa semakin baik koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Kementerian ATR BPN, termasuk juga dengan Kementerian Perumahan," ujar AHY.

Di samping itu, AHY juga menyebut, kehadiran Stasiun Karawang ini diperkirakan dapat menambah jumlah penumpang Whoosh sebanyak 3.000 sampai 5.000 penumpang baru setiap harinya. Jumlahnya proyeksikan akan makin meningkat seiring dengan penyelesaian jalan akses ke stasiun anyar ini.

"Diperkirakan dengan hadirnya stasiun baru ini 3.000 sampai 5.000 penumpang bisa bertambah setiap harinya. Bahkan jika sudah terintegrasi secara utuh akses jalan menuju stasiun Karawang ini termasuk dari stasiun menuju ke pusat kota Karawang bisa bertambah hingga belasan ribu," lanjut AHY.

Sementara itu, Direktur Utama KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, menjelaskan telah tersedia shuttle bus gratis dari stasiun menuju pusat perbelanjaan Villagio. Ke depan transportasi pengumpan juga akan disediakan menuju pusat kota Karawang.

"Untuk menuju ke pusat kota Karawang bisa ditempuh dalam 30 menit saja, sudah ada shuttle bus, gratis menuju ke Grand Outlet, Villagio dan akan ada public transport feeder," kata Dwiyana, dalam sambutannya di acara pembukaan Stasiun Karawang.