JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berani menolak bahan baku yang kualitasnya jelek agar tak ada masalah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Diketahui, kasus keracunan MBG terus disorot karena terjadi di berbagai daerah.

"Untuk pengetatan akibat kejadian selama ini, kita mulai meningkatkan SOP semakin ketat, transparan, cepat, tepat waktu,” kata Dadan di Kabupaten Bandung, Senin (19/5/2025), dikutip dari Antaranews.

"Kita mulai dari pemilihan bahan baku. Sekarang bahan baku harus yang bagus, yang fresh. Jadi, SPPG dan kepala SPPG itu harus berani menolak bahan baku yang jelek,” ujarnya lagi.

Kemudian, Dadan mengatakan, prosedur pengetatan selanjutnya adalah mempersingkat antara waktu produksi dengan pengiriman, dan memberlakukan protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah.

"Mengingat kejadian selama ini karena masaknya terlalu lama," kata Dadan.

Prosedur pengetatan berikutnya, menurut dia, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan.

Kemudian, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Selain itu, ditetapkan juga batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi.

"Jadi, delivery-nya harus cepat. Kemudian, sampai di sekolah tidak boleh terlalu lama juga disimpan. Jadi, harus langsung dimakan,” ujar Dadan.

Selanjutnya, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

"Kita harus melakukan uji organoleptik. Jadi, sebelum dibagikan itu harus dibuka, dicium, dirasakan kalau bagus kita langsung lanjutkan kalau jelek langsung ditarik,” katanya.

Kemudian, Dadan mengungkapkan, yang tidak kalah penting adalah melakukan pelatihan penjamah makanan rutin. Sebab, banyak kejadian yang ada di SPPG yang telah dua sampai tiga bulan melakukan kegiatan.

"Kita lihat demikian, karena mungkin menganggap bahwa itu menjadi kegiatan rutin. Sehingga kita putuskan setiap dua bulan harus ada penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan. Itu kerja sama dengan pemda, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan, kemudian Ketahanan Pangan, BPOM, dan lain-lain. Pelatihan dilakukan tiap bulan pada Sabtu dan Minggu," ujarnya.

Selain meningkatkan SOP, menurut Dadan, aspek organisasi juga menjadi perhatian termasuk soal transparansi dana yang dibuat semakin mudah dan akuntabel. Saat ini, SPPG tidak diperkenankan beroperasi sebelum memiliki rekening virtual (virtual account) yang diverifikasi dua pihak dan uang muka yang dibayarkan untuk 10 hari ke depan.

"Jadi, sekarang itu UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) mudah. Karena untuk modalnya kita beri 10 hari ke depan, kurang lebih Rp 450 juta. Dan bisa dipertanggungjawabkan selama 10 hari. Kemudian, dia harus mengusulkan proposal terus berkelanjutan. Sehingga tidak ada uang mitra lagi yang digunakan untuk mengolah makanan menjadi program makanan bergizi ini,” katanya.

Pada awal Mei 2025, sebanyak 400 pelajar diduga mengalami keracunan menu MBG di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.

Data tersebut diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Pelajar yang terdampak berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, hingga SMP.

Sementara itu, berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam kurun waktu tiga bulan sejak Program MBG berjalan, tercatat sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah.

Dengan kata lain, sekitar 0,0156 persen kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat Program MBG yang mencapai sebanyak 2,05 juta anak per Maret 2025.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI merilis data temuan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan di program makan bergizi gratis (MBG). Hingga pertengahan Mei, tercatt 17 KLB keracunan pangan MBG yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia.

"Menurut data yang kami miliki ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi," ungkap Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis, 15 Mei 2025.

Ikrar mengatakan salah satu penyebab keracunan pangan yakni kontaminasi bahan pangan mentah. Dia menegaskan pengawalan keamanan MBG sangat penting untuk memastikan sasaran program menerima manfaat tanpa risiko kesehatan.

BPOM juga mendapati proses penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar yang menyebabkan pertumbuhan bakteri berbahaya pemicu keracunan.

Ia mencontohkan kondisi makanan yang dimasak terburu-buru, namun distribusinya lambat. Hal itu menciptakan celah berkembangnya mikroorganisme yang berisiko tinggi jika dikonsumsi.

"Kita belajar dari kondisi ini agar tidak terjadi lagi," tutur Ikrar.

Daftar wilayah yang melaporkan keracunan pangan program MBG antara lain:

• Sumatera Selatan: Penukai Adab Lematang Iir, Empat Lawang
• Banten: Pangdeglang
• Jawa Barat: Indramayu, Cianjur, Bogor, Bandung, Tasikmalaya
• Jawa Tengah: Batang, Sukoharjo, Karanganyar
• Kalimantan Utara: Nunukan Selatan
• Gorontalo
• Sulawesi Selatan: Takalar
• Sulawesi Tenggara: Bombana
• Nusa Tenggara Barat: Lombok Tengah
• Nusa Tenggara Timur: Waingapu

Video: BPOM Ungkap Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Makan Gratis

Video: BPOM Ungkap Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Makan Gratis

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI merilis data temuan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan di program makan bergizi gratis (MBG). Hingga pertengahan Mei, tercatt 17 KLB keracunan pangan MBG yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia.

"Menurut data yang kami miliki ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi," ungkap Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis, 15 Mei 2025.

Ikrar mengatakan salah satu penyebab keracunan pangan yakni kontaminasi bahan pangan mentah. Dia menegaskan pengawalan keamanan MBG sangat penting untuk memastikan sasaran program menerima manfaat tanpa risiko kesehatan.

BPOM juga mendapati proses penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar yang menyebabkan pertumbuhan bakteri berbahaya pemicu keracunan.

Ia mencontohkan kondisi makanan yang dimasak terburu-buru, namun distribusinya lambat. Hal itu menciptakan celah berkembangnya mikroorganisme yang berisiko tinggi jika dikonsumsi.

"Kita belajar dari kondisi ini agar tidak terjadi lagi," tutur Ikrar.

Daftar wilayah yang melaporkan keracunan pangan program MBG antara lain:

• Sumatera Selatan: Penukai Adab Lematang Iir, Empat Lawang
• Banten: Pangdeglang
• Jawa Barat: Indramayu, Cianjur, Bogor, Bandung, Tasikmalaya
• Jawa Tengah: Batang, Sukoharjo, Karanganyar
• Kalimantan Utara: Nunukan Selatan
• Gorontalo
• Sulawesi Selatan: Takalar
• Sulawesi Tenggara: Bombana
• Nusa Tenggara Barat: Lombok Tengah
• Nusa Tenggara Timur: Waingapu

Video: BPOM Ungkap Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Makan Gratis

Video: BPOM Ungkap Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Makan Gratis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan, tiga penyebab keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni kontaminasi, pertumbuhan dan perkembangan bakteri, serta kegagalan pengendalian keamanan pangan, menjadi bahan evaluasi guna perbaikan program itu. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan, pihaknya mengidentifikasi 17 kejadian luar biasa (KLB) keracunan yang berkaitan dengan program tersebut, dan kasus-kasus itu tersebar di 10 provinsi.

"Dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat, yaitu ada kontaminasi awal pangan dengan sumber kontaminasi bahan mentah, lingkungan pengolah/penjamin," kata Taruna rapat bersama DPR di Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Adapun untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri, katanya, disebabkan suhu dan waktu, kondisi makanan, serta proses pengolahan. Dia mencontohkan, ada makanan yang dimasak terlalu cepat sehingga terlambat didistribusikan, sehingga anak-anak yang memakannya keracunan.

"Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan betul tentang kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan hygiene-sanitasi. Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi, perlu diperbaiki," katanya.

Ketiga penyebab keracunan itu, katanya, menunjukkan sejumlah isu yang dapat diperbaiki, yakni tidak lengkapnya data epidemiologi, ketidaksesuaian parameter uji, parameter uji yang tidak spesifik, penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang belum optimal, serta penjaminan keamanan bahan baku.

"Dengan konteks belajar dari kondisi ini, maka Badan Pengawas Obat berkomitmen akan semakin mempererat kerja sama kami dengan Badan Gizi (Nasional) supaya mencegah kejadian luar biasa yang bisa terjadi di masa-masa yang akan datang," dia menuturkan.

Taruna menyebutkan, pihaknya tentu berkomitmen untuk memberikan pendampingan kepada petugas yang khususnya berhubungan dengan dapur-dapur yang menyiapkan MBG tersebut. Dalam kesempatan itu, dia juga berharap pihaknya dilibatkan Badan Gizi Nasional BGN dalam pengawasan penyiapan makanan yang disajikan dalam program MBG. Taruna mengungkapkan, BPOM baru dilibatkan ketika sudah terjadi KLB.

"Karena memang itu kenyataannya. Jadi maksudnya kami menjelaskan secara transparan apa adanya, supaya menggugah Badan Gizi untuk melibatkan kami," kata dia.

Dia pun berharap DPR RI dapat membantu memfasilitasi sinkronisasi kinerja BPOM dan BGN dalam program nasional tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut bahwa pemerintah tengah mencari mekanisme kompensasi keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami sedang mencari mekanisme bagaimana kompensasi untuk hal-hal yang seperti ini,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025), dikutip dari Antaranews.

Dadan menjelaskan bahwa mekanisme tersebut dikaji karena pemerintah ingin nol kejadian selama program MBG berjalan, atau tidak pernah menginginkan terjadinya kejadian keracunan makanan.

“Tidak pernah terpikirkan karena kami kan tidak menginginkan hal ini terjadi. Kami inginkan nol kejadian,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa pemerintah daerah telah turun tangan untuk membantu pengobatan dalam kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah, yakni Kota Bogor ataupun Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Selain itu, Dadan mengatakan bahwa dirinya turut membantu pengobatan korban keracunan MBG.

“Secara personal sudah dilakukan, cuma saya tidak enak lah mengungkapkannya. Jadi, ada beberapa pasien yang kami datangi, kemudian ya bukan dari BGN lah, sementara ini dari personal ya,” ujarnya.

Diketahui, sebanyak 22 dari 171 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, harus dirawat inap di sejumlah rumah sakit setelah diduga mengalami keracunan akibat menu MBG.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, ratusan siswa yang mengalami keracunan berasal dari enam sekolah di Kota Bogor.

Dengan rincian, TK Bina Insani (18 siswa), SD Bina Insani (2 siswa), SMP Bina Insani (82 siswa), SD Negeri Kukupu 3 (9 siswa), SD Negeri Kedung Jaya 1 (16 siswa), dan SD Negeri Kedung Jaya 2 (43 siswa).

Sebelumnya, kejadian keracunan MBG terjadi di Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG pada 21 April 2025.

Kemudian, berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam kurun waktu tiga bulan sejak Program MBG berjalan, tercatat sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah.

Dengan kata lain, sekitar 0,0156 persen kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat Program MBG yang mencapai sebanyak 2,05 juta anak per Maret 2025.

Data Terkini

Terbaru, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 orang hingga Selasa, 13 Mei 2025.

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, mengatakan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telor yang dipakai bumbu barbeque. Kemudian, ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E.coli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan mengawasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penggunaan bahan baku usai adanya temuan keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Bogor.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menuturkan, Badan Gizi Nasional (BGN) juga melibatkan BPOM untuk implementasi MBG.

"Kami belajar bagaimana dapurnya nanti diperbaiki. Dari bahan baku juga pasti, BGN melibatkan Badan POM dan kami akan terlibat secara utuh," ujar Taruna saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).

Taruna mengatakan, kasus keracunan MBG di Bogor akan terus dipantau dan korban keracunan juga bakal ditangani secara serius.

"Kasus itu akan tetap kami back-up, kalau terjadi itu kami akan belajar dari kejadian itu, dan kami cegah. Kami cegah, yang (terkena bakteri) salmonella, kami obati," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, keracunan MBG di Bogor disebabkan kontaminasi dua jenis bakteri, Escherichia coli (E.coli) dan Salmonella.

Dadan mengatakan, dua bakteri itu ditemukan pada bahan baku makanan, terdapat di telur dan sayuran yang dikonsumsi anak-anak.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya ini sudah keluar dari lab, bahwa ada kontaminasi Salmonella dan E.coli ya dari bakteri," kata Dadan di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu.

"Itu ada di air, ada di bahan baku, di telur, dan juga ada di sayuran," tambah Dadan.

Data terbaru, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E.coli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengkritik keras rencana pengadaan asuransi untuk penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).

Adapun rencana asuransi ini mencuat setelah beredar sejumlah kasus keracunan di berbagai wilayah. Menurut Agus, masalah itu seharusnya bisa diselesaikan dengan memanfaatkan BPJS Kesehatan.

"Kan ada BPJS. Kurang kerjaan itu namanya. Orang anggarannya terbatas mau bayar premi asuransi berapa. Terus yang bayar siapa? Pemerintah? Itu kan ketakutan pemerintah saja," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

Agus menyarankan, BGN menyerahkan tugas tersebut kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pasalnya selama ini, pengawasan pangan adalah tugas dan fungsi BPOM, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara BGN bertugas sebagai penyelenggara dari program MBG.

"Kalau BGN yang melakukan (pengawasan), itu namanya meng-overrule atau melangkahi BPOM. Untuk keselamatan pangan itu tugasnya BPOM. Jangan BGN yang ambil alih, serahkan pada BPOM," ucapnya.

"Kalau bukan tupoksinya jangan nanganin," imbuh Agus.

Lebih lanjut Agus menuturkan, hal ini berbeda dengan rencana pemberian asuransi kepada petugas dapur umum. Menurutnya, hal tersebut masih memungkinkan.

Namun, status petugas dan bentuk asuransinya harus diperjelas terlebih dahulu.

"Status yang bekerja di dapur itu apa. PNS, TNI/Polri kah? atau orang bebas? Itu mesti dicek dulu. Kalau TNI itu kan ada Asabri, ada segala macam tuh. Tapi kalau PNS, ya itu masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah kalau bebas, ya siapa yang bayar? Pemprov? Atau pemerintahan daerah? Itu harus dibahas," tandasnya.

Sebelumya diberitakan, Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menghadirkan asuransi untuk para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga penerima manfaat.

Saat ini, BGN telah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk mematangkan rencana ini, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, koordinasi dengan OJK diperlukan karena ada dua asosiasi perusahaan asuransi yang akan dilibatkan dalam rencana pemberian asuransi ini.

“Untuk penerima manfaat, kami masih melakukan koordinasi dengan OJK,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Menurut dia, pemberian asuransi untuk karyawan SPPG akan bekerja sama dengan BPJS TK. Skema pembayaran premi asuransi tersebut akan dilakukan di masing-masing SPPG.

Sementara untuk nilai premi per orang sebulannya sudah melalui perhitungan bersama BPJS TK, yakni Rp 16.000.

"Kalau tidak salah Rp 16.000 per orang (premi per bulannya)," lanjut Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) bakal memberikan teguran keras kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bogor yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga menyebabkan keracunan.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menyatakan, teguran keras itu bakal dilayangkan jika hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa kerucunan massal terjadi disebabkan oleh kualitas makanan yang disajikan oleh SPPG.

"Jika terjadi seperti ini, kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya gitu kan,” kata Tigor dalam keterangan resmi, Selasa (10/5/2025).

“Sampel makanan selalu ada. Kalau memang valid itu sampel makanan, misalnya ada tongkol yang kurang baik. Maka kami melakukan teguran keras itu kepada Satuan Pelayanan jika melakukan hal tersebut," ujar dia.

Tigor menyebutkan, BGN akan memberikan pelatihan bagi SPPG untuk mencegah berulangnya kasus keracunan akibat MBG.

Selain itu, BGN akan menyetop pemasok bahan makanan apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya yang menyebabkan keracunan.

“Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal supplier-nya. Begitu kita tahu supplier-nya, maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan, kita setop supplier tersebut," kata Tigor.

Saat ini, BGN telah melakukan uji lab terhadap bahan dan makanan yang dimasak usai keracunan tersebut terjadi.

BGN memastikan akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaan terkait masalah keracunan MBG.

“Yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya,” ujar Tigor.

“Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," imbuh dia.

Dinas Kesehatan Bogor mencatat, jumlah korban keracunan MBG di Kota Bogor mencapai 214 orang pada Sabtu (10/5/2025), bertambah dari angka sebelumnya yakni 210 orang.

Penyebaran kasus keracunan terjadi setelah dapur SPPG Bosowa Bina Insani turut melayani distribusi MBG terhadap 12 sekolah lainnya.

Dinkes Kota Bogor merinci, sekolah-sekolah yang siswanya mengalami keracunan berasal dari TK Bosowa Bina Insani (25 orang), SD Bosowa Bina Insani (10 orang), SMP Bosowa Bina Insani (94 orang), SMA Bosowa Bina Insani (1 orang), SDN Kukupu 3 (8 orang), SDN Kedung Waringin (7 orang), SDN Kedung Jaya 1 (16 orang), SDN Kedung Jaya 2 (45 orang), dan SMP Bina Graha (8 orang).

KOMPAS.com - Hasil uji laboratorium atas sampel makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menjadi penyebab keracunan massal di Kota Bogor mengandung bakteri.

Meski hasil laboratorium menunjukkan bahwa makanan yang dimasak di dapur Sekolah Bosowa Bina Insani terkontaminasi, dapur tersebut masih tetap beroperasi.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyatakan, aktivitas memasak dan distribusi makanan tetap berlangsung namun kini berada di bawah pengawasan ketat Badan Gizi Nasional (BGN).

"Distribusi, masak, dan sebagainya masih berlangsung. Tetapi pengawasan langsung dari BGN," katadi Rumah Dinas Wali Kota, Senin (12/5/2025).

Pemkot Bogor juga meminta agar pengelola dapur MBG lebih disiplin dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP).

Menurut Dedie, pengawasan terhadap proses pengolahan makanan perlu diperketat agar insiden serupa tidak terulang.

“Kita meminta SOP-nya diperketat lagi dan termasuk pengawasannya. Jangan dianggap sepele hal ini. Karena ini menurut kami sesuatu yang sangat serius,” tandas Dedie.

Dari pemeriksaan laboratorium mengonfirmasi bahwa dua menu makanan yang disajikan kepada siswa mengandung bakteri berbahaya, yakni Escherichia coli (E. Coli) dan Salmonella.

Dedie mengungkapkan bahwa keberadaan kedua jenis bakteri tersebut ditemukan dalam makanan yang dikonsumsi oleh ratusan siswa dari 13 sekolah.

"Dari hasil pemeriksaan laboratorium selama kurang lebih empat hari terakhir, hasilnya menunjukkan beberapa bahan itu mengandung bakteri Coli dan Salmonela," ujar Dedie.

Apa Menu yang Mengandung Bakteri Berbahaya?

Menu yang menjadi penyebab keracunan adalah telur ceplok saus barbeque dan tumis tahu tauge. Kedua menu ini diketahui dimasak di dapur Sekolah Bosowa Bina Insani, yang melayani 13 sekolah dalam program MBG Kota Bogor.

Masalah diduga bermula dari proses pengolahan makanan. Telur, misalnya, dimasak pada malam hari dan baru didistribusikan ke sekolah-sekolah pada siang hari berikutnya.

Dedie menyebutkan, selain pemeriksaan makanan, pihaknya juga memeriksa kualitas air serta kondisi fisik siswa.

“Air juga kita periksa, kemudian juga ada pemeriksaan langsung kepada tubuh dari siswa, hasilnya sore ini. Tetapi kesimpulan sementara yang bisa kami sampaikan hari ini bahwa telah terjadi pendistribusian makanan yang mengandung bakteri Coli dan juga Salmonela,” jelasnya.

Bagaimana Dampaknya terhadap Para Siswa?

Akibat konsumsi makanan terkontaminasi, sebanyak 213 orang yang mayoritas siswa dan beberapa guru mengalami gejala keracunan. Gejala yang dialami meliputi muntah-muntah, diare, mual, pusing, dan tubuh lemas.

Dari jumlah tersebut, setidaknya 12 siswa masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit, meskipun kondisinya disebut mulai membaik.

“Sebagian besar keluhannya masih, badannya lemas. Kemudian masih mual dan pusing,” ujar Dedie.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Pemerintah Kota Bogor menanggung seluruh biaya pengobatan bagi korban keracunan.

Pemkot Bogor tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk kinerja dapur penyedia makanan.

Fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh dapur yang beroperasi mengikuti standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat.

Dedie berharap, insiden keracunan ini menjadi pembelajaran untuk semua pihak agar lebih waspada terhadap kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah.

Dengan langkah korektif yang tepat, ia berharap program MBG tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan kesehatan siswa.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Sajikan Telur dan Toge Berbakteri Hingga Ratusan Siswa Keracunan, Dapur MBG Tetap Beroperasi.

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala SD Negeri Kedung Jaya 1 Kota Bogor, Rudi Hartono, mengaku bahwa sejumlah siswanya mengalami gejala muntah, mual, dan pusing usai mengonsumsi paket menu makan bergizi gratis (MBG).

Rudi menyampaikan, beberapa siswanya diduga keracunan usai menyantap menu MBG yang diterima dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bina insani, pada Selasa (6/5/2025).

"Menunya waktu itu ada telor, tahu, sayur toge, sama pisang. Itu menunya murni dari dapur MBG Bina Insani," kata Rudi saat dikonfirmasi, Senin (12/5/2025).

Rudi menceritakan, keluhan diare hingga muntah-muntah yang dialami siswa SDN Kedung Jaya 1 terjadi pada Rabu (7/5/2025) atau sehari setelah mereka menerima paket menu MBG.

Usai mendapat laporan kasus tersebut, sambung Rudi, pihak sekolah langsung berkoordinasi dengan Puskemas, Dinas Kesehatan, serta pihak MBG untuk penanganan korban keracunan.

"Kita memang nerima MBG hanya khusus kelas enam saja. Pada saat kejadian, saya juga enggak tahu apa itu makanan di hari Selasa atau yang Rabu, karena kami mendapatkan laporan ada anak yang sakit," tuturnya.

Rudi mengungkapkan, dari laporan awal yang diterimanya, saat itu jumlah siswa SDN Kedung Jaya 1 yang mengalami keracunan berjumlah 12 orang.

Rudi yang juga merupakan Plt Kepala Sekolah SDN Kedung Jaya 2 ini menyebut, dugaan kasus keracunan juga dialami oleh siswa-siswa di sana. Jumlahnya saat itu mencapai 20 orang.

"Tidak lama saya juga menerima kabar lagi ada siswa dari Kedung Jaya 1 itu masuk IGD di Rumah Sakit Islam, satu lagi di RS Salak," bebernya.

"Intinya, awal-awal kita bukan mau menutup-menutupi ini, karena ini kan masih dugaan karena dipicu MBG sebelum ada klarifikasi," ujar dia.

Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor per Sabtu (10/5/2025), jumlah siswa yang mengalami keracunan mencapai 214 orang.

Kepala Dinkes Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, berdasarkan sebaran kasusnya, terdapat sembilan sekolah yang telah melaporkan kejadian tersebut.

Retno merinci, sekolah-sekolah tersebut adalah TK Bina Insani (25 orang), SD Bina Insani (10 orang), SMP Bina Insani (94 orang), SMA Bina Insani (1 orang), SDN Kukupu 3 (8 orang), SDN Kedung Waringin (7 orang), SDN Kedung Jaya 1 (16 orang), SDN Kedung Jaya 2 (45 orang), dan SMP Bina Graha (8 orang).

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya tengah mengkaji pemberian asuransi bagi penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini diambil menyusul beberapa kasus keracunan makanan yang dialami oleh penerima manfaat MBG di beberapa wilayah.

"Kami ini sedang mendiskusikan pola jaminan penerima manfaat. Karena di Indonesia belum ada," ujar Dadan usai menjenguk korban dugaan keracunan MBG di RSUD Kota Bogor, Sabtu (10/5/2025), dilansir dari Tribunnewsbogor.com.

Untuk merealisasikan hal tersebut, BGN sedang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama dengan komisioner yang menangani sektor asuransi guna menentukan skema yang tepat.

Selain itu, BGN juga akan melibatkan asosiasi asuransi jiwa dan asosiasi asuransi umum, termasuk konsorsium terkait untuk memastikan jaminan bagi penerima manfaat.

"Karena ini terus terang produk asuransi belum ada. Karena ini programnya baru dan saya tadi sudah dapet arahan siapa saja yang mungkin konsorsium-konsorsium yang akan telibat dalam jaminan kesehatan bagi penerima manfaat," kata Dadan.

Sebelumnya, jumlah korban kasus dugaan keracunan menu makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat, terus bertambah.

Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor menyebut, hingga Kamis (8/5/2025), jumlah siswa yang mengalami keracunan mencapai 171 orang sejak kasus tersebut pertama kali dilaporkan pada Rabu (7/5/2025).

Dari kasus itu, sebanyak 22 siswa yang mengalami keracunan harus dirawat di enam rumah sakit, yakni di RS Hermina (7 siswa), RS Azra (4 siswa), RS Islam (6 siswa), RS EMC (1 siswa), RS Graha Medika (2 siswa), dan RS Salak (2 siswa).

Sementara ada 29 orang menjalani rawat jalan dan 120 orang mengalami keluhan ringan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) sedang melakukan kajian terkait asuransi untuk pegawai yang ada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga penerima manfaat.

Menurut Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan) BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujarnya lagi.

Tigor juga menyebut, BGN masih dalam tahap mendiskusikan agar biaya asuransi untuk penerima manfaat tidak akan mengurangi biaya pangan dalam program MBG.

"Itu masih dalam diskusi kita. Supaya tidak merusak juga biaya pangan kan dan kita harus lihat biaya bahan pangannya tidak boleh berkurang dari Rp10.000. Nah ini operasionalnya juga kita harus hitung dengan cermat," katanya.

Kemudian, menurut dia, BGN juga sedang melakukan menyiapkan asuransi untuk karyawan jika mengalami kecelakaan kerja seperti kebakaran di dapur MBG.

"Karena misalnya dapur yang kurang pas atau ada kebakaran yang terjadi itu harus ada asuransinya. Nah ini sekarang sedang kita godok juga," ujarnya.

Sementara itu, Tigor menyebut bahwa asuransi bagi pekerja di SPPG akan menggunakan BPJS Kesehatan.

"Tapi karyawan yang bekerja di satuan pelayanan saat ini juga kita minta supaya mereka pun di-cover dengan BPJS, yang tidak mengurangi dari gaji mereka, tetap itu ditambahkan sebagai bagian dari biaya BPJS untuk meng-cover kesehatan seluruh pekerja," kata Tigor.

Diketahui, kasus keracunan menu MBG kembali menjadi sorotan setelah 22 dari 171 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, harus dirawat inap di sejumlah rumah sakit.

Awalnya, kasus dugaan keracunan menu MBG pertama kali dilaporkan pada Rabu, 7 Mei 2025, di Sekolah Bosowa Bina Insani.

Saat itu, sebanyak 36 siswa mengalami keluhan seperti diare, muntah, mual, dan demam.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, ratusan siswa yang mengalami keracunan berasal dari enam sekolah di Kota Bogor.

Dengan rincian, TK Bina Insani (18 siswa), SD Bina Insani (2 siswa), SMP Bina Insani (82 siswa), SD Negeri Kukupu 3 (9 siswa), SD Negeri Kedung Jaya 1 (16 siswa), dan SD Negeri Kedung Jaya 2 (43 siswa).

Sebelumnya, kejadian keracunan MBG terjadi di Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG pada 21 April 2025.