Kasus keracunan massal di berbagai sekolah usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus terjadi. Terbaru, sebanyak 223 pelajar di Bogor alami keracunan MBG yang terkontaminasi bakteri Salmonella dan E.Coli.

Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di Bandung, Cianjur, Sukoharjo, hingga Sulawesi Tenggara. Terkait hal ini, Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden Adita Irawati mengatakan evaluasi dan peningkatan pengawasan program MBG akan diperketat.

"Pertama pemerintah sudah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian ini, dan hal itu juga dilanjutkan dengan komitmen untuk perbaikan dalam hal pengawasan," ungkap Adita saat meninjau distribusi MBG di Kota Bandung, Kamis (15/5/2025).

Ia mengatakan, program MBG telah memiliki standar operasional prosedur tersendiri sejak bahan baku dibelanjakan hingga didistribusikan. Namun, perbaikan sistem akan dilakukan di wilayah-wilayah yang mengalami masalah.

"SOP itu sudah ada, meskipun tentu tidak rigid ya. Kita akan evaluasi mana yang memang harus diperbaiki, dan semua kejadian di berbagai kota itu tentu menjadi masukan," terangnya.

Terdapat rangkaian proses yang ditempuh sejak bahan baku makanan untuk MBG dibelanjakan hingga didistribusikan. Adita mengatakan, proses distribusi ke sekolah-sekolah menjadi titik rawan yang perlu diantisipasi. Oleh karenanya, Badan Gizi Nasional (BGN) disebut akan berupaya mempercepat waktu pengiriman makanan hingga sampai ke tangan siswa.

"Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah masalah waktu, salah satunya soal pengiriman. Diupayakan (waktu pengiriman MBG) tidak terlalu panjang, untuk mengurangi potensi terjadinya kontaminasi," ungkapnya.

"Jadi waktu pengiriman diupayakan secepat mungkin. Untuk pemilihan bahan makanan sebenarnya prosedurnya sudah ada," lanjutnya.

Diputus Mitra

Adita menyebutkan, BGN saat ini telah memutus sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG di sejumlah wilayah yang terbukti tidak memenuhi standar prosedur.

"Sekarang yang paling penting peningkatan pengawasan, dan dari BGN saya lihat sudah cukup tegas ya. Beberapa mitra yang tidak mengikuti prosedur itu sementara ini tidak bekerja sama lagi. Ada beberapa mitra yang langsung diputus. Itu adalah upaya-upaya perbaikan," paparnya.

Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk membuat aduan bila menemukan praktik-praktik pengelolaan MBG yang tidak sesuai. Aduan dapat dilayangkan melalui platform pengaduan LAPOR!

"Mohon bantuan unsur masyarakat untuk ikut mengawal, karena sebenarnya sudah ada platform untuk pelaporan untuk memberikan masukan atau kejadian di lapangan. Masukan akan jadi bahan perbaikan juga bagi BGN," jelasnya.

Libatkan Seluruh Instasi

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan pelaksanaan MBG di Kota Bandung. Termasuk dengan melibatkan seluruh dinas dan organisasi perangkat daerah terkait untuk memastikan kejadian seperti keracunan massal tak kembali terulang.

"Saya pastikan tidak akan kejadian lagi seperti itu. Kami juga menyeleksi dulu para pelaksana dari MBG ini, karena banyak yang pakai pihak ketiga, ini kan harus dikontrol juga di barak-baraknya seperti apa, dari jenis makanan, kadaluwarsa, dan lain-lain," ungkapnya.

"Tidak hanya satu dinas, sekarang kami lakukan egosentris, semua dinas terintegrasi untuk memantau MBG," tutupnya.

Kasus keracunan terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terbaru, kasus keracunan massal di Kota Bogor, hingga Dinas Kesehatan setempat menetapkannya sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Peristiwa tersebut terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sekolah Bosowa Bina Insani. Adapun SPPG tersebut merupakan salah satu proyek percontohan Badan Gizi Nasional (BGN), di mana kantin sekolah dijadikan dapur MBG.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, kejadian keracunan di Bogor menjadi peringatan besar bagi BGN yang berencana memperluas program MBG di sekolah-sekolah. Selaras dengan itu, pihaknya akan meningkatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan MBG.

"Kita menetapkan beberapa langkah, yang pertama kita ingin lebih selektif di dalam pemilihan bahan baku," kata Dadan di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

"Kemudian kita akan memendekkan waktu processing antara penyiapan dan processing, termasuk menyiapkan untuk delivery, itu kita akan perpendek karena beberapa SPPG, karena yang baru-baru masih butuh waktu lama untuk memasak, kita akan persingkat waktunya," sambungnya.

BGN juga akan memperketat mekanisme pengiriman, hal ini termasuk dengan pengetatan waktu pengiriman ke sekolah hingga waktu konsumsi. Hal ini berkaca dari kejadian sebelumnya di mana pengiriman tepat waktu, namun waktu konsumsinya terlambat karena sekolah ada kegiatan.

"Karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat, sehingga makanan itu terlalu lama disimpan. Sekarang kita perketat, kemudian mungkin juga kita, kan selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah, nah ini mungkin kita sudah akan harus perketat supaya tidak terjadi, karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk konsumsi," terang Dadan.

Di samping itu, ia juga menyoroti sejumlah kejadian keracunan yang terjadi di SPPG yang telah beroperasi sejak lama. Menurutnya, dibutuhkan penyegaran sehingga ke depan setiap 2-3 bulan sekali akan dilakukan training ulang supaya kewaspadaan terus ditingkatkan, standar kualitas tetap dijaga.

"Supaya rutinitas itu tidak membiuskan mereka, kelancaran yang selama ini juga tidak membuat 'meninabobokan' mereka sehingga mereka selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan tetap menjaga kualitasnya (makanan)," tegas Dadan.

Dadan juga memastikan kualitas makanan tetap terjaga. Hal ini menyusul metode add-cont untuk pembelian bahan baku dan operasional, sehingga fluktuasi harga bahan baku tidak akan mempengaruhi kualitas makanan.

SPPG Bosowa Bina Insani Disetop

Dadan menambahkan kegiatan operasional SPPG Bosowa Bina Insani sendiri akan disetop sementara. BGN akan melakukan evaluasi mendasar hingga inspeksi. Pemerintah untuk sementara juga akan menanggung masalah biaya pengobatan korban.

Menurutnya, kejadian keracunan di sana berbeda dengan kasus yang sebelumnya pernah terjadi di Cianjur, Sukoharjo, Bandung, serta Tasikmalaya. Hal ini lantaran reaksi keracunan di Bogor terbilang cukup lambat, di mana makanannya dikonsumsi Selasa, kemudian reaksinya baru diketahui Rabu.

Bahkan peningkatan keluhan baru terjadi pada Kamis dan Jumat. Dadan mengatakan, jumlah keluhan semakin hari semakin bertambah, hingga akhirnya Dinas Kesehatan Kota Bogor menetapkan status KLB.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya, ini sudah keluar dari lab, ada kontaminasi Salmonella dan E.coli dari bakteri, itu ada di air, ada di bahan baku telur dan juga sayuran. Dari laporan saya bertanya juga dengan korbannya, bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait dengan itu, karena waktu makan pun bisa dengan lahap mengkonsumsi tersebut," jelasnya.

KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa penyebab keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan guru di Kota Bogor berasal dari kontaminasi dua jenis bakteri berbahaya, yakni Escherichia coli (E. coli) danSalmonella.

Kedua bakteri tersebut ditemukan dalam bahan makanan yang disajikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami sudah cek bahwa penyebabnya ini sudah keluar dari lab, bahwa ada kontaminasi Salmonella dan E. coli ya dari bakteri,” ujar Dadan di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Menurut Dadan, sumber kontaminasi bakteri berasal dari air yang digunakan, serta bahan makanan seperti telur dan sayuran yang dikonsumsi para siswa.

“Itu ada di air, ada di bahan baku, di telur, dan juga ada di sayuran,” tambahnya.

Tidak Ada Gejala Mencurigakan Saat Konsumsi Makanan

Dadan menjelaskan, berdasarkan laporan dari lapangan, tidak ditemukan indikasi awal bahwa makanan yang disantap sudah terkontaminasi. Para siswa bahkan mengonsumsi hidangan tersebut tanpa curiga.

“Dari laporan saya bertanya juga dengan korbannya, bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait dengan itu, karena waktu makan pun bisa dengan lahap mengonsumsi,” katanya.

Ia menambahkan, kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi BGN yang tengah menargetkan nol kasus dalam implementasi program MBG.

“Saya prihatin dengan kejadian ini karena Badan Gizi kan sedang menargetkan untuk nol kejadian, tapi ini kejadian (keracunan bakteri),” ucap Dadan.

Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat hingga Selasa (13/5/2025), jumlah korban keracunan akibat makanan MBG mencapai 223 orang.

Sebanyak 27 siswa telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih menjalani perawatan di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, dan RS PMI.

Makanan yang diduga terkontaminasi antara lain ceplok telur dengan saus barbeque serta tumis tauge dan tahu.

Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa dua hidangan tersebut mengandung bakteri berbahaya.

Menindaklanjuti temuan ini, BGN memutuskan untuk menonaktifkan operasional dapur penyedia makanan MBG milik Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

Dapur ini diketahui melayani 13 sekolah penerima makanan bergizi gratis.

“Sementara non aktif untuk evaluasi mendasar,” ujar Dadan Hindayana kepada TribunnewsBogor.com, Rabu (14/5/2025).

Ia menegaskan bahwa penonaktifan ini bersifat sementara hingga seluruh perbaikan, termasuk peningkatan standar operasional prosedur (SOP), benar-benar diterapkan.

“Sampai semua saran upgrading sesuai SOP dipenuhi,” tegasnya.

Wali Kota Bogor: Telur Dimasak Malam Hari, Didistribusi Siang

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim membenarkan temuan bakteri dalam makanan MBG. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium selama empat hari, diketahui bahwa telur dan tumis tahu tauge yang dikonsumsi siswa mengandung E. coli dan Salmonella.

“Dari hasil pemeriksaan lab kurang lebih hampir 4 hari terakhir, hasilnya menunjukkan beberapa bahan itu mengandung bakteri E. coli dan Salmonella,” ungkap Dedie di Rumah Dinas Wali Kota, Senin (12/5/2025).

Dedie menyebut bahwa telur ceplok dimasak pada malam hari dan baru didistribusikan ke siswa pada siang harinya, sehingga memberi ruang bagi bakteri untuk berkembang.

Prosedur distribusi makanan yang tidak sesuai standar kebersihan turut diduga menjadi faktor utama penyebaran bakteri.

Selain pemeriksaan sampel makanan, petugas juga meneliti air yang digunakan serta kondisi kesehatan para siswa.

“Air juga kita periksa, kemudian juga ada pemeriksaan langsung kepada tubuh dari siswa. Hasilnya sore ini. Tetapi kesimpulan sementara yang bisa kami sampaikan hari ini bahwa telah terjadi pendistribusian makanan yang mengandung bakteri Coli dan juga Salmonella,” tegas Dedie.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Firda Janati | Editor: Robertus Belarminus), Tribunnewsbogor

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menanggapi kejadian keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat. Taruna menuturkan pihaknya akan mempelajari kejadian tersebut dan menjadikannya pelajaran untuk ke depan.

Pihaknya juga akan lebih memperhatikan penyimpanan dan pengolahan baku mengingat kejadian keracunan disebabkan oleh kontaminasi bakteri Salmonella dan E Coli.

"Itu akan kami back-up, kalau terjadi kita akan belajar dari kejadian itu dan akan kita cegah. Yang salmonella kalau terjadi ini nanti kita obatin, kemudian kita belajar bagaimana dapurnya nanti diperbaiki. Dari (keamanan) bahan baku juga pasti akan kita lihat," ucap Taruna ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).

Taruna menegaskan pihak BPOM akan bekerja lebih keras terkait pengamanan program MBG. Langkah mitigasi yang dipersiapkan diharap bisa menekan tingkat keparahan kasus keracunan ketika terjadi.

Menurutnya, ini menjadi salah satu tanggung jawab yang besar bagi BPOM RI, mengingat ada 80 juta lebih orang Indonesia yang ditargetkan menerima manfaat MBG.

"Kita akan gerakkan sekitar 30 ribu SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) yang telah kita latih untuk MBG supaya tidak terjadi kejadian luar biasa, keracunan dan sebagainya. Kalaupun terjadi, bagaimana caranya tidak fatal lewat mitigasinya itu tetap komitmen kami dari Badan POM untuk MBG," tandasnya.

Sebelumnya terjadi kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal akibat menu MBG di Kota Bogor, Jawa Barat. Tercatat ada sebanyak 223 orang siswa-siswi TK sampai SMA menjadi korban.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan mengawasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penggunaan bahan baku usai adanya temuan keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Bogor.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menuturkan, Badan Gizi Nasional (BGN) juga melibatkan BPOM untuk implementasi MBG.

"Kami belajar bagaimana dapurnya nanti diperbaiki. Dari bahan baku juga pasti, BGN melibatkan Badan POM dan kami akan terlibat secara utuh," ujar Taruna saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).

Taruna mengatakan, kasus keracunan MBG di Bogor akan terus dipantau dan korban keracunan juga bakal ditangani secara serius.

"Kasus itu akan tetap kami back-up, kalau terjadi itu kami akan belajar dari kejadian itu, dan kami cegah. Kami cegah, yang (terkena bakteri) salmonella, kami obati," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, keracunan MBG di Bogor disebabkan kontaminasi dua jenis bakteri, Escherichia coli (E.coli) dan Salmonella.

Dadan mengatakan, dua bakteri itu ditemukan pada bahan baku makanan, terdapat di telur dan sayuran yang dikonsumsi anak-anak.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya ini sudah keluar dari lab, bahwa ada kontaminasi Salmonella dan E.coli ya dari bakteri," kata Dadan di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu.

"Itu ada di air, ada di bahan baku, di telur, dan juga ada di sayuran," tambah Dadan.

Data terbaru, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E.coli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan biaya pengobatan korban keracunan makan bergizi gratis (MBG) ditanggung oleh pemerintah.

Namun, Dadan enggan mengungkapkan berapa rincian biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggung biaya pengobatan setiap korban.

"Untuk sementara ini kan kami handle, pemerintah yang meng-handle terkait biaya pengobatan. Secara personal sudah dilakukan, cuma saya tidak enaklah mengungkapkannya," kata Dadan, kepada awak media di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Dadan menuturkan, ia juga sempat menjenguk beberapa korban keracunan MBG yang dirawat di rumah sakit.

"Jadi, ada beberapa pasien yang kami datangi, bukan dari BGN, sementara ini dari personal ya," kata dia.

Dadan mengaku tidak pernah terpikirkan akan terjadi insiden keracunan.

Karena itu, belum ada pembahasan terkait kompensasi korban.

Saat ini, pemerintah masih mencari mekanisme pemberian kompensasi untuk anak-anak yang menjadi korban keracunan MBG.

"Kami sedang mencari mekanisme bagaimana kompensasi untuk hal-hal yang seperti ini, karena tidak pernah terpikirkan, kami kan tidak menginginkan hal ini terjadi," ucap dia.

Namun, kata Dadan, secara personal ia memberikan bantuan kepada keluarga korban.

"Contoh misalnya seperti yang di Cianjur, ada misalnya salah satu orangtuanya penjual bubur, dua hari di rumah sakit tidak jualan, secara diam-diam kami berikan kompensasi," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban keracunan MBG mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian, ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E. coli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya memutuskan untuk menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani.

Hal ini menyusul adanya temuan ratusan anak keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Bogor karena kontaminasi dua jenis bakteri, Escherichia coli (E. coli) dan Salmonella.

"Sementara ini untuk di Bina Insani kita setop dulu, kita akan lakukan evaluasi mendasar, inspeksi sudah dilakukan," ujar Dadan, kepada awak media di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Dadan mengatakan, evaluasi dan inspeksi dilakukan untuk meningkatkan aspek higienis pada satuan pelayanan di SPPG tersebut.

"Meski kami sudah lihat bahwa itu salah satu kantin yang paling bagus lah di Bogor, tetap harus dinaikkan kelasnya dengan mengikuti standar badan gizi," ujar dia.

Selama belum memenuhi standar BGN, kata Dadan, SPPG tersebut belum diizinkan untuk beroperasional kembali.

"Kami akan melihat seberapa lama itu akan bisa dipenuhi (sesuai standar) dan selama itu masih belum terpenuhi, mungkin kami akan tutup sementara sampai akhirnya yakin bisa berjalan lebih baik," ujar dia.

Sebagai informasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian, ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E. coli.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan menghentikan sementara layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bosowa Bina Insani imbas ratusan siswa di Bogor keracunan Makan Bergizi Gratis. Dadan mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terlebih dulu buntut kasus keracunan massal yang kini ditetapkan menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Sementara ini untuk di Bosowa Bina Insani kita stop dulu, kita akan lakukan evaluasi mendasar," kata Dadan, dalam konferensi pers, Rabu (14/5/2025).

Ia mengatakan inspeksi telah dilakukan ke SPPG Bosowa Bina Insani. Ia menyebut awalnya SPPG Bosowa Bina Insani adalah proyek percontohan sebagai SPPG yang dibangun di kantin sekolah. Sebab BGN menilai kantin SPPG Bosowa Bina Insani memiliki fasilitas yang besar dan bersih, serta memiliki layanan pengiriman yang mudah ke siswa.

Dadan mengatakan SPPG Bosowa Bina Insani telah beroperasi sejak Januari 2025 dan tidak pernah terjadi masalah. Namun kini, menurut Dadan pihaknya akan meminta pihak SPPG meningkatkan kebersihannya.

"Inspeksi sudah dilakukan misalnya ada keinginan meningkatkan aspek higienis di satuan pelayanannya meskipun kita sudah lihat bahwa itu salah satu kantin yang paling baguslah di Bogor ya yang dimiliki oleh sekolah, tetap harus dinaikkan kelasnya dengan mengikuti standar Badan Gizi," katanya.

Dadan mengatakan penghentian layanan SPPG Bosowa Bina Insani dilakukan hingga pihak SPPG memenuhi syarat.

"Kita akan lihat seberapa lama itu akan bisa dipenuhi, dan selama itu masih belum terpenuhi mungkin kita akan hentikan sementara sampai akhirnya bisa yakin bahwa nanti kalau jalan lagi itu bisa berjalan lebih baik," katanya.

Selain itu BGN akan meningkatkan SOP (Standar Operating Procesure) pengolahan makanan. Ia juga akan memerintahkan SPPG lebih selektif dalam pemilihan bahan baku, mempersingkat waktu pengolahan makanan dan mempersingkat pengiriman.

"Kemudian pada saat pengiriman pun kita akan perketat ya mekanismenya dan termasuk juga memperketat waktu antara pengiriman sampai di sekolah dengan waktu konsumsi, karena ada kejadian deliverynya tepat waktu, tapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat sehingga makanan itu terlalu lama disimpan," katanya.

"Nah sekarang kita perketat, kemudian mungkin juga kita karena selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah gitu ya. Nah ini mungkin kita sudah akan harus perketat supaya tidak terjadi karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk dikonsumsi," sambungnya.

Selain itu, Dadan juga menjelaskan terkait tuduhan adanya penghematan kualitas bahan baku makanan. Menurutnya saat ini anggaran untuk memproduksi MBG menggunakan sistem at cost sehingga tidak mungkin mempengaruhi kualitas makanan.

"Nah terkait dengan tadi ada pertanyaan apakah ada aspek-aspek dimana kualitas makanan diirit segala macam itu tidak ada, kenapa? karena dengan ketetapan at cost itu tidak ada gunanya seperti itu," katanya.

"Jadi kenapa kami menetapkan at cost untuk bahan baku dan operasional? Karena yang kami jaga adalah kualitas makanan jadi harga itu baik naik maupun turun tidak boleh mempengaruhi kualitas makanan, naik, kita akan tambahkan kekurangannya, turun kita akan carry over akan simpan dananya. jadi tidak ada gunanya mengirit dari bahan baku, ya seperti itu karena yang kita tetapkan adalah at cost," sambungnya.

Sebelumnya, Korban kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), bertambah. Data terbaru mencatat jumlah korban yang merupakan siswa-siswi TK hingga SMA sebanyak 223 orang hingga hari ini.

Data tersebut berdasarkan penyelidikan epidemiologi hingga Senin (12/5). Penyelidikan dilakukan terhadap 13 sekolah.

Kemarin terdapat tambahan data siswa yang keracunan sebanyak 9 orang. Lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Selasa (13/5/2025).

Masih dari data yang diperbarui kemarin, 27 korban selesai rawat inap. "Sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," ungkap Sri.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Badan Gizi Nasional (BGN) akan memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menyusul serangkaian kasus keracunan, yang terbaru di Kota Bogor hingga ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, tempat kejadian yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sekolah Bosowa Bina Insani merupakan salah satu proyek percontohan BGN, di mana kantin sekolah dijadikan dapur MBG.

"Sudah mulai dari awal ini menjadi proyek percontohan dan sejauh ini kan baik-baik saja ya, aman, sampai akhirnya terjadi pada hari Selasa kemarin (keracunan)," kata Dadan di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Menurutnya, kejadian ini berbeda dengan kasus keracunan yang sebelumnya pernah terjadi di Cianjur, Sukoharjo, Bandung, serta Tasikmalaya. Hal ini lantaran reaksi keracunan di Bogor terbilang cukup lambat, di mana makanannya dikonsumsi Selasa, kemudian reaksinya baru diketahui Rabu.

Bahkan peningkatan keluhan baru terjadi pada Kamis dan Jumat. Jumlah keluhan semakin hari semakin bertambah, hingga akhirnya Dinas Kesehatan Kota Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya, ini sudah keluar dari lab, ada kontaminasi Salmonella dan E.coli dari bakteri, itu ada di air, ada di bahan baku telur dan juga sayuran. Dari laporan saya bertanya juga dengan korbannya, bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait dengan itu, karena waktu makan pun bisa dengan lahap mengkonsumsi tersebut," ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya kejadian tersebut menjadi peringatan besar bagi BGN yang sebelumnya telah menargetkan nol kejadian serta adanya wacana untuk memperluas program MBG di sekolah-sekolah. Selaras dengan itu, pihaknya akan meningkatkan SOP terkait pengolahan makanan.

"Kita menetapkan beberapa langkah, yang pertama kita ingin lebih selektif di dalam pemilihan bahan baku. Kemudian kita akan memendekkan waktu processing antara penyiapan dan processing, termasuk menyiapkan untuk delivery, itu kita akan perpendek karena beberapa SPPG, karena yang baru-baru masih butuh waktu lama untuk memasak, kita akan persingkat waktunya," papar dia.

Selain itu, BGN juga akan memperketat mekanisme pengiriman, hal ini termasuk dengan pengetatan waktu pengiriman ke sekolah hingga waktu konsumsi. Hal ini berkaca dari kejadian sebelumnya di mana pengiriman tepat waktu, namun waktu konsumsinya terlambat karena sekolah ada kegiatan.

"Karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat, sehingga makanan itu terlalu lama disimpan. Sekarang kita perketat, kemudian mungkin juga kita, kan selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah, nah ini mungkin kita sudah akan harus perketat supaya tidak terjadi, karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk konsumsi," ujar Dadan.

Di samping itu, ia juga menyoroti sejumlah kejadian keracunan yang terjadi di SPPG yang telah beroperasi sejak lama. Menurutnya, dibutuhkan penyegaran sehingga ke depan setiap 2-3 bulan sekali akan dilakukan training ulang supaya kewaspadaan terus ditingkatkan, standar kualitas tetap dijaga.

"Supaya rutinitas itu tidak membiuskan mereka, kelancaran yang selama ini juga tidak membuat 'meninabobokan' mereka sehingga mereka selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan tetap menjaga kualitasnya (makanan)," kata dia.

Dadan juga memastikan kualitas makanan tetap terjaga. Hal ini menyusul metode add-cont untuk pembelian bahan baku dan operasional, sehingga fluktuasi harga bahan baku tidak akan mempengaruhi kualitas makanan.

Sementara untuk operasional di SPPG Bosowa Bina Insani sendiri, Dadan mengatakan, pihaknya akan melakukan penyetopan untuk semenatra. BGN akan melakukan evaluasi mendasar hingga inspeksi. Pemerintah untuk sementara juga akan menanggung masalah biaya pengobatan korban.

Lihat juga Video: Kepala BGN Setop SPPG di Bogor Buntut Kasus Keracunan Massal MBG

Program Makan Bergizi (MBG) telah dimulai secara resmi sejak 6 Januari 2025. Pada awal Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa penerima manfaat program MBG telah mencapai 3 juta.

"Hari ini memang ada yang keracunan, yang keracunan sampai saat ini dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang (yang keracunan)," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara, Jakarta, pada Senin (5/5/2025) lalu.

Namun, keberhasilan ini dibarengi dengan berbagai permasalahan, termasuk adanya siswa yang keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa persentase siswa yang keracunan hanya 0,005 persen, yang berarti keberhasilannya mencapai 99,99 persen.

"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," ungkapnya.

Hanya beberapa hari setelah Prabowo menyampaikan bahwa siswa yang keracunan hanya 0,005 persen, ratusan siswa di Bogor menjadi korban keracunan makanan dari program MBG. Jumlah siswa yang dirawat inap, bahkan mencapai 30-an orang.

Lantas apa saja catatan program MBG selama kurang lebih empat bulan berjalan? berikut ini dirangkum dari arsip detikcom dan berbagai sumber lain.

Catatan Program Makan Bergizi Gratis

Siswa Terus Berjatuhan Jadi Korban Keracunan Program MBG

Kasus dugaan keracunan makanan telah terjadi hanya beberapa minggu setelah Program MBG diluncurkan. Pada 16 Januari 2025, beberapa siswa di SDN Dukuh 3 mengeluhkan mual dan sakit karena ada makanan yang bau.

Pada bulan-bulan selanjutnya, kasus keracunan juga terjadi mulai dari di SD di wilayah Takalar, Sulawesi Selatan hingga di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur serta di Kota Bandung. Terbaru, lebih dari 200 siswa di Bogor menjadi korban keracunan makanan dari program MBG, karena adanya makanan yang mengandung bakteri E.coli dan Salmonella.

Belum Kuatnya Sistem Keamanan Pangan Nasional

Dietisien dari Rumah Sakit Akademik (RSA) Universitas Gadjah Mada (UGM), Leiyla Elvizahro, S Gz, menduga bahwa keracunan massal dalam kasus MBG terkait dengan penanganan makanan yang buruk. Dalam hal ini, terutama pada aspek penyimpanan dan distribusi.

Menurutnya, makanan yang disajikan dalam jumlah besar harus memenuhi standar higienitas yang ketat, termasuk kebersihan alat dan tenaga penyaji.

"Kalau makanan disimpan lebih dari empat jam tanpa penghangat atau pendingin, risiko pertumbuhan bakteri akan meningkat drastis," ucapnya dalam laman resmi UGM, dikutip Rabu (14/5/2025).

Leiyla menekankan bahwa kasus keracunan MBG harus menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah dan pihak penyedia MBG.

"Pemerintah dan pihak penyedia MBG perlu membuat standar operasional yang jelas mengenai pengadaan makanan," imbuhnya.

Senada dengan pakar UGM, Pengamat Kesehatan Masyarakat dari Universitas Griffith Australia, dr Dicky Budiman mengatakan bahwa pemerintah perlu membangun sistem keamanan pangan nasional yang ketat.

Menurutnya, setiap dapur, vendor, dan penyedia makanan wajib menerapkan sistem internasional atau yang diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan.

"Hanya penyedia makanan yang telah bersertifikat resmi keamanan pangan yang dapat bergabung dalam program ini," ucapnya, seperti dilansir Indonesia.go.id.

Anggota Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) tersebut menjelaskan bahwa pemerintah harus melakukan audit dan inspeksi rutin ke setiap penyedia makanan. Selain itu, juga perlu melakukan mempublikasikan laporan pelaksanaan MBG secara berkala, termasuk kasus-kasus yang telah menyebabkan siswa keracunan.

"Di samping itu, harus tersedia sistem pengaduan berbasis aplikasi, hotline, dan posko manual yang mudah diakses masyarakat," tambahnya.

Badan Gizi Nasional Menanggung Biaya Korban Keracunan MBG

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa pengobatan ratusan pelajar yang mengalami keracunan menu MBG, akan ditanggung pemerintah. Hal ini termasuk dalam penanganan medis dan biayanya.

"Yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," ucap Tigor dalam siaran pers, pada Selasa (13/5/2025).

Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab akan diberi teguran keras. Kemudian pihak SPPG juga akan diberi pelatihan terutama untuk bagian penjamah makanan. Tujuannya agar bisa mencegah kasus keracunan makanan.

Sebelumnya, upaya peningkatan kapasitas juga telah dilakukan terhadap sukarelawan penjamah makanan yang tersebar di 1.071 SPPG (per April 2025) di seluruh Indonesia. Pelatihan ini digelar agar penjamah makanan memahami standar operating procedure (SOP), etika, dan ilmu dasar keamanan pangan.

Materi pelatihan diisi oleh para pakar dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

Mitra Program MBG Tak Dibayar hingga Hampir Rp 1 Miliar

Pada pertengahan April 2025, salah satu mitra MBG di Kalibata terpaksa berhenti beroperasi. Hal ini lantara mitra tersebut tidak dibayar oleh yayasan senilai hampir Rp 1 miliar.

Mitra MBG di Kalibata, sebelumnya menjalin kerja sama dengan SPPG Kalibata pada periode Februari-Maret 2025. Pihak mitra sudah memasak sekitar 65.025 porsi.

Akhirnya, mitra tersebut melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke polisi. Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis 10 April.

Sampai 14 Mei 2025, kasus masih terus berjalan antara mitra MBG dengan yayasan yang bertanggung jawab tersebut.

Ingin Tambahan Dana untuk Program MBG

Di tengah banyaknya kasus keracunan dan perlunya evaluasi program, pihak Badan Gizi Nasional menyebut program MBG membutuhkan dana tambahan senilai Rp 50 triliun. BGN sendiri telah diberi anggaran sebanyak Rp 71 triliun.

"Nah, ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/5/2025) lalu.

Menurutnya, untuk percepatan pelayanan MBG bagi 82,9 juta orang, BGN masih membutuhkan tambahan anggaran.

BGN Klaim Akan Membuka 90 Ribu Lapangan Pekerjaan

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi akan terus ditambah oleh pemerintah. Jumlah disebut mencapai 30 ribu SPPG yang akan dibuka.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menyebut, pembukaan SPPG akan merekrut kepala unit, ahli gizi, dan akuntan. Dengan tiga jabatan itu di 30 ribu SPPG, berarti ada 90 ribu lapangan pekerjaan.

Ia mengatakan bahwa pekerjaan itu dibuka untuk sarjana berusia 22-30 tahun. Hal ini termasuk sarjana yang baru lulus atau fresh graduate.

"Dia pasti didampingi ahli gizi, harus sarjana juga ya di usia kira-kira 22-30 lah yang kita cari. Jadi satu ahli gizi per satuan pelayanan, berarti 30 ribu ahli gizi nanti. Jadi 90 ribu lapangan pekerjaan bagi sarjana kita yang fresh graduated hari ini," ungkap Tigor dalam diskusi bertajuk 'Ada Apa Dengan Prabowo?' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (10/5/2025) lalu.

Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga disebut akan membangun 1.000 SPPG di enam belas lokasi di Indonesia. Pihak Kadin telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong Kadin.

Nantinya, pihak Kadin juga akan menyediakan pelatihan serta sertifikasi bagi pekerja-pekerja yang terlibat. Beberapa lokasi yang dijadikan pilot project SPPG Kadin antara lain di Bandung, Bekasi, Cirebon, Depok, hingga Semarang.

Program MBG Berisiko Mengalami Pemborosan

Pada Maret 2025 lalu, ekonom FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, S E, M Sc, M A, Ph D, menilai pembiayaan program MBG berpotensi akan terus membengkak. Hal ini akan berdampak pada pemangkasan anggaran di sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, karena sifatnya yang universal, program MBG bisa berisiko mengalami pemborosan biaya. Terlebih dengan kemunculan tantangan seperti kualitas makanan yang disediakan dapur umum hingga sistem standar gizi yang diterapkan.

"Untuk memastikan efektivitas anggaran adalah dengan melibatkan audit independen, dan masyarakat dalam pengawasan," ujarnya dalam laman resmi UGM.

Ia menyarankan, apabila terpaksa diperlukan adanya efisiensi anggaran pemerintah, maka pemangkasan dilakukan pada belanja birokrasi, perjalanan dinas, pajak progresif untuk kelompok kaya, dan proyek infrastruktur yang tidak mendesak.

"Kita harapkan program ini tidak hanya menjadi kebijakan populis dalam jangka pendek, tapi sungguh mampu menciptakan dampak nyata untuk banyak rakyat," imbuhnya.

Dia menilai, program MBG berpotensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak. Hal ini sesuai dengan data Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2023 yang mengungkapkan bahwa anak-anak yang menerima makanan gratis berpeluang lebih tinggi memiliki ketahanan pangan dan kesehatan yang lebih baik.

Data lain yang dilaporkan Brookings Institution tahun 2021 juga menunjukkan bahwa program makan gratis berdampak pada peningkatan kinerja siswa di sekolah.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayata mengungkap hasil lab menu Makan Bergizi Gratis yang diduga menyebabkan ratusan siswa keracunan di kota Bogor, Jawa Barat. Menurutnya penyebab keracunan MBG tersebut akibat adanya kontaminasi bakteri Salmonella dan E.Coli.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya ini sudah keluar dari lab, bahwa ada istilahnya kontaminasi salmonella dan E.coli dari bakteri itu ada di air, ado di bahan baku, di telur dan juga ada di sayuran," kata Dadan dalam konferensi pers, Rabu, (14/5/2025).

Dadan mengatakan saat mengkonsumsi makanan tersebut para korban awalnya tidak curiga terhadap makanan MBG tersebut sehingga mampu mengonsumsinya dengan lahap. Ia mengaku prihatin dengan kejadian tersebut dan berharap agar SOP tetap dijalankan.

"Jadi ini peringatan buat sesuatu yang harus kita perbaiki dan saya prihatin dengan kejadian ini karena Badan Gizi kan sudah menargetkan untuk nol kejadian," katanya.

Ia mengatakan kejadian keracunan makanan MBG di Bogor agak berbeda dengan di tempat lain. Sebab menurutnya biasanya di daerah lain reaksinya langsung setelah mengonsumsi makanan MBG tersebut, tetapi di Bogor baru bereaksi setelah beberapa hari.

"Nah ini yang di Bogor ini agak slow reaksi, reaksi lambat. Jadi makannya hari Selasa, reaksinya baru diketahui hari Rabu dan peningkatan yang mengeluhnya justru terjadi di hari Kamis dan Jumat. Jadi ini sesuatu yang sangat berbeda sehingga pada hari Rabu, Kamis itu satuan pelayanan masih tetap berjalan," katanya.

"Jadi saya minta laporan setiap saat, tapi kemudian Dinkes akhirnya turun tangan dan melihat bahwa jumlah yang mengeluh itu semakin hari semakin besar dan sehingga Dinas Kesehatan Kota Bogor menetapkan KLB," ujarnya.

Sebelumnya, Korban kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), bertambah. Data terbaru mencatat jumlah korban yang merupakan siswa-siswi TK hingga SMA sebanyak 223 orang hingga hari ini.

Data tersebut berdasarkan penyelidikan epidemiologi hingga Senin (12/5). Penyelidikan dilakukan terhadap 13 sekolah.

Kemarin terdapat tambahan data siswa yang keracunan sebanyak 9 orang. Lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Selasa (13/5/2025).

Masih dari data yang diperbarui kemarin, 27 korban selesai rawat inap. "Sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," ungkap Sri.

Simak juga Video: Hindari Risiko Keracunan, Program Makan Gratis Diusulkan Dijamin Asuransi

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Prinsip halal dan 'thayyib' bukan hanya soal mengikuti aturan agama, tetapi juga merupakan cara ilmiah untuk memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak bersih, aman, dan bergizi.

Jakarta (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk Indonesia Emas 2045. Program ini diluncurkan untuk mendukung salah satu dari delapan misi Astacita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Namun, kasus-kasus keracunan makanan yang mencuat akhir-akhir ini dalam pelaksanaan program MBG menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan masih menjadi tantangan serius.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan telaah secara sains, misalnya dengan melakukan analisis peran mikroorganisme penyebab keracunan makanan, yang diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keracunan makanan dalam program MBG ini.

Penting untuk dilakukan pendekatan preventif berbasis sains, serta integrasi konsep halal dan thayyib sebagai pendekatan holistik dalam menjamin kualitas makanan MBG.

Dalam dunia sains biologi dikenal berbagai macam mikroorganisme. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan hanya bisa diamati dengan menggunakan mikroskop. Mikroorganisme juga disebut mikroba atau jasad renik.

Mikroorganisme ini dapat berupa bakteri, jamur, protozoa, virus, dan alga. Di antara mikroorganisme ada yang bersifat patogen yang dapat menjadi penyebab keracunan makanan.

Beberapa mikroorganisme dari kelompok bakteri yang paling umum menyebabkan keracunan makanan di antaranya adalah Staphylococcus aureus yang menyebabkan diare dan muntah-muntah); Salmonella spp yangmenyebabkan penyakit salmonellosis, yaitu infeksi saluran pencernaan dengan gejala diare, demam, dan kram perut. Infeksi ini ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi, seperti daging, unggas, telur, dan susu mentah.

Bakteri lain adalah Clostridium perfringens yang dapat menyebabkan keracunan makanan, dengan gejala seperti sakit perut, diare, dan mual); Bacillus cereus yang berkembang biak pada makanan dengan karbohidrat tinggi dan keracunan makanan akibat ini dapat menyebabkan gejala seperti mual, muntah, diare, dan sakit perut); Escherichia coli O157:H7 yang dapat menyebabkan infeksi serius pada manusia dan menghasilkan racun yang merusak dinding usus kecil, serta menyebabkan diare berdarah, kram perut, dan muntah-muntah.

Menurut laporan World Health Organization (WHO) dan Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 2022, sekitar 600 juta kasus penyakit akibat makanan tercemar terjadi setiap tahun di seluruh dunia, dan banyak di antaranya menyerang anak-anak.

Kasus keracunan terbesar dalam Program MBG adalah yang terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat minggu ini, ketika sebanyak 223 siswa dari berbagai jenjang pendidikan mengalami keracunan makanan setelah menyantap menu MBG.

Kejadian ini dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Dinas Kesehatan setempat. Pemeriksaan terhadap bahan makanan dan dapur penyedia menunjukkan kurangnya standar higiene dan pengawasan rantai pasok.

Fakta ini menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis masih memiliki celah dalam hal keamanan pangan. Karena itu, sangat penting untuk memperkuat sistem pengawasan, terutama dalam tiga hal utama.

Pertama, memberikan pelatihan yang memadai bagi penjamah makanan agar memahami prinsip higienitas. Kedua, memastikan penyimpanan bahan pangan dilakukan dengan benar agar tidak terkontaminasi; dan ketiga, menata ulang prosedur pengolahan serta distribusi makanan agar aman dikonsumsi, higienis, dan sesuai standar halal-thayyib.

Tanpa penguatan di area-area ini, risiko munculnya penyakit akibat makanan tercemar akan tetap mengintai para penerima manfaat MBG, terutama anak-anak sekolah. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan pendekatan sains dalam menangani keracunan makanan.Penelitian dari Nurdiani et al. (2021) dalam Jurnal Keamanan Pangan Indonesia menunjukkan bahwa pelatihan keamanan pangan kepada pengelola dapur sekolah menurunkan risiko kontaminasi hingga 72 persen.

Terdapat pendekatan yang disarankan WHO berupa lima kunci keamanan pangan yaitu menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan dapur, memisahkan bahan makanan mentah dan matang, makanan harus dimasak hingga suhu aman, menyimpan makanan pada suhu yang sesuai dengan kondisi makanan, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman.

Penerapan standar HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) sangat penting untuk memastikan keamanan makanan. Dengan HACCP, setiap tahapan dalam proses produksi makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, dianalisis untuk menemukan titik-titik yang rawan terjadi kontaminasi.

Titik-titik kritis ini kemudian diawasi secara ketat agar risiko bahaya seperti mikroorganisme patogen, logam berat, atau bahan kimia berbahaya bisa dicegah sejak dini. Konsep ini sebenarnya juga sejalan dengan konsep halal-thayyib dalam Islam. Konsep ini tidak hanya memberikan jaminan spiritual, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan fisik dan mental.

Makanan halal dan bersih terbukti lebih aman dari cemaran mikroba maupun bahan tambahan berbahaya. Tentu hal ini memiliki relevansi terhadap kecerdasan anak dan Indonesia Emas 2045.

Konsumsi makanan yang halal dan thayyib berpengaruh pada perkembangan otak anak, sistem imun, dan prestasi akademik. Studi oleh Afifah et al (2022) menyatakan bahwa asupan gizi seimbang yang aman secara mikrobiologis dapat meningkatkan skor IQ anak secara signifikan.

Dengan visi Indonesia Emas 2045 --saat negeri ini genap 100 tahun merdeka dan bercita-cita menjadi negara maju, berdaulat, dan berkelanjutan-- anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan. Karena itu, sangat penting memastikan bahwa setiap upaya atau program seperti halnya Makan Bergizi Gratis yang diperuntukkan untuk mereka disusun dengan prinsip yang halal, aman, dan penuh keberkahan, demi menyiapkan generasi unggul yang sehat jasmani dan rohani.

Kasus keracunan makanan yang terjadi dalam program MBG bisa menjadi ancaman serius jika tidak segera diatasi. Untuk mencegahnya, perlu dilakukan langkah nyata dengan menggabungkan pendekatan sains secara terpadu.

Musuh utama kita adalah mikroorganisme patogen, dan untuk menghadapinya dibutuhkan pelatihan yang tepat, pengawasan yang ketat, serta penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan yang jelas dan terukur.

Prinsip halal dan thayyib bukan hanya soal mengikuti aturan agama, tetapi juga merupakan cara ilmiah untuk memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak bersih, aman, dan bergizi.

Untuk mewujudkan hal ini, perlu kerja sama antara Kementerian Kesehatan, BPOM, MUI, dan lembaga pendidikan dalam menjaga kualitas makanan bergizi gratis agar dapat mendukung tumbuh kembang generasi emas Indonesia tahun 2045.

*) Misbakhul Munir adalah Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya

Copyright © ANTARA 2025