JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapatkan asuransi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).

Dadan menyebutkan, BGN dan BPJS TK memang menjalin kerja sama dan nilai premi untuk setiap karyawan SPPB berada di kisaran Rp 16.000 per bulan.

“Untuk karyawan kami telah bekerja sama dengan BPJS TK. Untuk BPJS TK sudah ada perhitungannya,” kata Dadan kepada Kompas.com, Senin (12/5/2025).

“Kalau tidak salah Rp 16.000 per orang (premi per bulannya),” ujar dia melanjutkan.

Selain karyawan SPPG, BGN juga menyiapkan skema asuransi bagi penerima manfaat MBG.

Namun, hitung-hitungan mengenai premi bagi penerima manfaat MBG belum ditentukan.

Sebab, BGN masih berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan serta asosiasi perusahaan asuransi jiwa dan umum.

Menurut rencana, akan ada konsorsium yang dibentuk untuk mengelola asuransi tersebut.

“Untuk konsorsium belum ada (hitung-hitungannya),” lanjut Dadan.

Dadan menyebutkan, nantinya pembayaran premi asuransi akan dilakukan di masing-masing SPPG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” tegas dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

Pemerintah sudah mengalokasikan 20 ribu rumah subsidi khusus untuk para buruh. Bagi buruh yang ingin membeli rumah murah, bisa coba mendaftarkan diri dalam program ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan program perumahan tersebut melibatkan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja. Ia menjelaskan proses pendaftaran rumah subsidi melalui usulan dari bottom up.

"Jadi dari serikat pekerja, kemudian datanya dikumpulkan Pak Menteri, kemudian nanti ada proses cek, karena ada beberapa kriteria, terkait tentang pagu, gaji bulanannya berapa, dan dia harus rumah yang pertama ya," ujar Yassierli kepada awak media, Kamis (1/5/2025).

Hal itu disampaikan di sela-sela kegiatan Mayday 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan.

Menurutnya para buruh tentu sudah membandingkan program-program perumahan, sebelum memutuskan program rumah subsidi ini. Ia menyebut ada banyak buruh yang mendaftarkan diri, sehingga menandakan mereka melihat program ini sangat baik.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan program perumahan untuk buruh yang difasilitasi dengan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi baru pertama kali dilakukan. Untuk itu, saat ini belum ada kriteria khusus yang ditetapkan untuk buruh. Ia juga menyebut siapapun yang mendaftar lebih dulu akan diproses oleh BP Tapera.

"Ada dorongan dari Pak Menteri (Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait), dari Pak Presiden Prabowo (Subianto) untuk meningkatkan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun ini, tentu harus ada upaya-upaya khusus, upaya-upaya ekstra untuk perluasan potensi dari demand-nya itu sendiri, dari permintaannya sendiri," ucap Heru.

"Dan selama ini berbagai segmen profesi, yang masuk kriteria MBR, belum secara khusus diperhatikan, termasuk kaum buruh," sambungnya.

Dalam sambutan acara Mayday 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berbincang dengan dua perwakilan buruh penerima rumah subsidi. Dua buruh tersebut merupakan assistant chief of store sebuah perusahaan minimarket dan staff leader sebuah produsen sepatu.

Ia memastikan keduanya memenuhi syarat, yakni tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sebelumnya tidak memiliki rumah alias saat ini pembelian rumah pertama. Ara juga mengonfirmasi bahwa mereka sudah melihat kondisi rumah dalam keadaan baik.

"Jadi kita harus klarifikasi yang benar, jangan sampai lagi ada rumah subsidi yang sampai kepada orang kaya. Tidak boleh. Kita harus tepat sasaran," kata Ara.

Sebelumnya diberitakan, Ara secara simbolis menyerahkan 13 kunci rumah subsidi untuk buruh. Sebanyak 100 unit rumah disalurkan hari ini di lima lokasi.

"Hari ini buat tenaga kerja, buat buruh 100 rumah ya subsidi. Kemudian tanggal 6 (Mei 2025) buat teman-teman media wartawan ya tanggal 6, Tanggal 8 (Mei 2025) buat tenaga migran," kata Ara kepada awak media.

Ia pun menegaskan negara hadir untuk masyarakat dengan menyediakan rumah subsidi. Pihaknya akan terus menyediakan rumah untuk buruh sebanyak 20 ribu unit tahun ini.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2025 ini diwarnai dengan semangat kolaborasi lintas sektor.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bekerja sama dengan PT Pertamina Persero dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) memperingati May Day dengan tema “May Day is Collaboration Day”.

Acara ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan global, seperti ketidakpastian ekonomi, pergeseran demografi, dan tuntutan industri.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi untuk mendukung kesejahteraan buruh, salah satunya melalui program rumah subsidi.

Namun, ketika ditanya Kompas.com mengenai jumlah buruh yang belum memiliki rumah, Menaker tidak mengetahuinya, terlebih angka pasti.

"Waduh, nanti kita lihat lebih detail ya," ujarnya.

Ketidaktahuan ini menunjukkan kurangnya informasi spesifik terkait kebutuhan perumahan buruh. Padahal, saat ini pemerintah tengah meggencarkan kebijakan Satu Data Indonesia.

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses oleh semua pihak di pemerintah pusat dan daerah.

Dalam konteks ini, data yang jelas, spesifik dan akurat dapat mencegah penyaluran rumah subsidi yang tidak tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menjelaskan bahwa program rumah subsidi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung berbagai profesi, termasuk buruh, guru, bidan, perawat, wartawan, hingga pekerja migran.

“Kami ingin negara hadir untuk rakyat. Bukan sekadar groundbreaking, tapi kami ingin serahkan kunci rumah kepada buruh,” ujarnya.

Program rumah subsidi ini dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan skema Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memaparkan, program ini menawarkan uang muka hanya 1 persen, angsuran sekitar Rp 1 juta per bulan, dan tenor hingga 15 tahun.

Angsuran tersebut sudah mencakup asuransi jiwa, kebakaran, dan kredit. Jika kepala keluarga meninggal, ahli waris akan terbebas dari angsuran, dan rumah menjadi hak milik mereka.

Pendaftaran program ini dilakukan secara bottom-up melalui serikat pekerja, dengan kriteria khusus seperti gaji sesuai pagu, rumah pertama, dan proses verifikasi data.

Hingga kini, telah dilakukan serah terima kunci secara simbolis kepada 100 buruh di lima lokasi, yakni Batam, Pasuruan, Batang, Palembang, dan Makassar.

Antusiasme buruh terhadap program ini cukup tinggi, menunjukkan tingginya kebutuhan akan perumahan terjangkau.

JAKARTA, iNews.id – Kabar baik datang bagi para pekerja yang terlibat dalam program strategis pemerintah, Pemenuhan Gizi Nasional (MBG) atau yang lebih dikenal dengan Makan Bergizi Gratis. BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menjalin kerja sama untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja di ekosistem program tersebut.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, dan Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang berlangsung di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta, Senin (21/4/2025). Sinergi antar dua badan pemerintah ini merupakan wujud dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan berpotensi menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyambut baik inisiatif BGN ini dan menegaskan kesiapan lembaganya untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh pekerja yang terlibat. “Kami mengapresiasi langkah strategis BGN dan siap mendukung penuh program yang sangat baik ini,” ujarnya. Anggoro juga menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan Inpres 8/2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem. “Ini adalah sinergi yang sangat baik, karena seluruh pekerja di SPPG wajib dilindungi oleh negara. Kehadiran negara adalah dengan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa saat ini telah terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan lebih dari 50 ribu pekerja. Proyeksi BGN menunjukkan angka ini akan terus meningkat hingga mencapai 1,2 juta pekerja. “Kami membayar premi BPJS Ketenagakerjaan untuk mereka, tanpa memotong gaji. Sehingga, semua yang terlibat dalam program makan bergizi ini terlindungi secara sosial. Sesuai dengan semangat ‘Kerja Keras Bebas Cemas’ dari BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja yang menyiapkan makanan bergizi untuk generasi penerus bangsa tidak perlu merasa cemas saat bekerja,” jelas Dadan.

Ke depan, cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya akan menyasar pekerja di SPPG, tetapi juga diperluas hingga mencakup seluruh rantai pasok program MBG, termasuk petani dan peternak. Anggoro menambahkan, “Perlu adanya kolaborasi lebih lanjut untuk meningkatkan literasi dan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam ekosistem BGN," ucap Anggoro

Anggoro optimis bahwa sinergi ini akan mempercepat tercapainya universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat sekitar 61% dari 104,9 juta pekerja yang memenuhi syarat belum terlindungi, dan sebagian besar merupakan pekerja rentan. “Melalui momentum ini, kami siap berkolaborasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam menjalankan Inpres 8 Tahun 2025 untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dengan mewujudkan pekerja Indonesia yang sejahtera,” pungkasnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Jayapura, Sirta Mustakiem, menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi terkait implementasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja program Pemenuhan Gizi Nasional di wilayahnya.

Editor : Darul Muttaqin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program Pemenuhan Gizi Nasional atau yang sering dikenal Makan Bergizi Gratis (MBG). Sinergi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana, Senin, beberapa waktu lalu.

Saat ini, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ada 1.083 dengan total pekerja mencapai lebih dari 50 ribu. Sesuai roadmap BGN, jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja.

Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi bagi generasi penerus bangsa, program tersebut secara tidak langsung juga mampu menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia.

Anggoro mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan menyambut baik langkah strategis BGN. BPJS pun, siap untuk memberikan layanan dan perlindungan yang maksimal kepada seluruh pekerja. “Kami mengapresiasi kepada Pak Dadan Hindrayana dan tim di Badan Gizi Nasional atas inisiatif hari ini, dan ini kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik, program strategis dan kami tentu saja siap mendukung program ini,” ujar Anggoro dalam keterangan resminya, Rabu (23/4/2025).

Menurut Anggoro, upaya ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo yang tertuang dalam Inpres 8/2025, yakni pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. “Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik karena banyak sekali pekerjaan yang terlibat di SPPG dan semua pekerja itu wajib dilindungi oleh negara. Wujud negara hadir adalah mereka terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.

Tak hanya pekerja yang terlibat di SPPG, kata Anggoro, kedepan sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan akan terus diperluas hingga menjangkau para pekerja yang ada di dalam rantai pasok program tersebut. "Ke depan perlu dilakukan kolaborasi untuk meningkatkan literasi dan kesadaran menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok ekosistem Badan Gizi Nasional, termasuk petani, peternak, dan pihak-pihak terkait lainnya," kata Anggoro.

Anggoro optimistis, sinergi ini mampu mempercepat tercapainya universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Karena, saat ini dari 104,9 juta pekerja yang eligible menjadi peserta, masih terdapat sekitar 61 persen yang belum mendapatkan perlindungan, yang didominasi oleh pekerja rentan. "Melalui momentum ini, kami menyatakan siap untuk berkolaborasi dengan seluruh Kementerian Lembaga, dan juga pemerintah daerah dalam menjalankan Inpres 8 tahun 2025 guna menekan angka kemiskinan ekstrim dengan mewujudkan pekerja indonesia yang sejahtera," papar Anggoro.

Sementara menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, saat ini sudah terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan total pekerja mencapai lebih dari 50 ribu. Sesuai roadmap BGN, jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja. “Kami tidak memotong gaji mereka, tetapi kami membayar preminya untuk mereka," katanya.

Sehingga, kata dia, semua yang terlibat di dalam program makan bergizi, secara sosial terlindungi. "Tadi Pak Dirut mengatakan 'Kerja Keras Bebas Cemas'. Jadi ini kan kerja keras yang luar biasa, menyiapkan makanan untuk penerima manfaat, anak-anak masa depan kita, tetapi mereka tidak boleh cemas ketika bekerja keras,” kata Dadan

Ditempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat, Kunto Wibowo mengatakan pihaknya siap mengimplementasikan kerja sama strategis ini secara optimal. "Dengan potensi besar tenaga kerja di wilayah kami yang terlibat dalam program MBG, kami memastikan seluruh pekerja terkait, akan mendapatkan hak perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh,” kata Kunto.

Kunto optimistis, kolaborasi ini tidak hanya memperkuat perlindungan sosial bagi para pekerja, tetapi juga mempercepat terwujudnya generasi emas Indonesia yang sehat, produktif, dan bebas cemas. "Wilayah Jawa Barat siap mendukung untuk menyukseskan misi besar ini,” kata Kunto.

...Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan anggaran sebesar Rp20,16 miliar per bulan guna menjamin perlindungan kerja bagi sekitar 1,2 juta tenaga kerja yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ujarnya.

Selain menjamin perawatan medis pekerja MBG yang mengalami kecelakaan kerja, kata Dedek, jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan membiayai pendidikan anak dari para pekerja hingga lulus S1 serta klaim dari peserta yang meninggal saat bekerja.

Berbeda dengan skema umum di mana iuran dibayarkan bersama oleh perusahaan dan pekerja, dalam skema ini BGN menanggung seluruh iuran tanpa memotong gaji pekerja, kata Dedek menambahkan.

“Gaji pekerja tidak dipotong sepeser pun,” ujarnya.

Dikatakan Dedek, alokasi dana perlindungan kerja itu dihitung berdasarkan nominal premi sebesar Rp16.800 per pekerja per bulan, dengan angka sasaran 1,2 juta pekerja. Data dari BGN, diharapkan pada Mei 2025, sudah ada 1.533 dapur MBG beroperasi di seluruh provinsi.

“Bila rata-rata satu dapur mempekerjakan 40 sampai 50 orang, berarti sekitar 75.000 tenaga kerja itu sudah berhak mendapatkan perlindungan BPJS,” ujarnya.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana yang ditandatangani pada Senin (21/4).

Dedek menjelaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan misi ketiga Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi sirkular.

“Pertumbuhan dapur MBG akan menumbuhkan UMKM dan menciptakan ekonomi sirkular yang memperkuat masyarakat dari akar rumput,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong penyerapan tenaga kerja usia muda melalui subsidi premi untuk perusahaan yang mempekerjakan karyawan tetap berusia 18–24 tahun.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id - Sebagai langkah nyata dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program pemenuhan gizi nasional  atau yang sering dikenal makan bergizi gratis (MBG).

Sinergi antara kedua badan bentukan pemerintah tersebut secara resmi dikukuhkan lewat penandatanganan nota kesepahaman oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana, Senin (21/4/2025) di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta.

Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi bagi generasi penerus bangsa, program tersebut secara tidak langsung juga digadang-gadang mampu menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia.

Dalam keterangannya Anggoro mengapresiasi dan menyambut baik langkah strategis BGN tersebut dan menyatakan kesiapannya dalam memberikan layanan dan perlindungan yang maksimal kepada seluruh pekerja. 

“Kami mengapresiasi kepada Pak Dadan Hindrayana dan tim di Badan Gizi Nasional atas inisiatif hari ini, dan ini kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik, program strategis dan kami tentu saja siap mendukung program ini,” ujar Anggoro dikutip dari keterangan resmi, Selasa (22/4/2025). 

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kelapa Gading Ivan Sahat H Pandjaitan mendukung kerja sama yang dilakukan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BGN. 

Menurutnya, seluruh pekerja di Indonesia harus terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Termasuk yang bekerja dalam program MBG. 

Ivan memastikan, edukasi dan sosialisasi diwilyahnya akan terus gencar dilakukan agar pekerja memahami hak dan manfaat perlindungan yang mereka miliki melalui BPJS Ketenagakerjaan.

"Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi para pekerja MBG membuktikan bahwa negara hadir melindungi para pekerja," katanya.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sebanyak 1,2 juta pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Hal ini ditandai oleh penandatangan nota kesepahaman antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengapresiasi Badan Gizi Nasional yang telah berinisiatif melakukan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan kesejahteraan pekerja. Implementasi program MBG disebut dapat menyerap jutaan tenaga kerja di daerah secara inklusif.

"Ini merupakan wujud negara hadir dengan memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jadi, kami mengapresiasi tim BGN atas inisiatif hari ini karena kita menyambut baik. Kita sama-sama menyukseskan program yang sangat baik, program strategis, dan kami siap mendukung program ini," kata Anggoro dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/4/2025).

Anggoro menyebut berdasarkan peta jalan BGN, ada 1,2 juta tenaga kerja di SPPG. Setiap SPPG mampu menampung 3 pekerja BGN dan 47 pekerja lokal dengan beragam latar belakang, rentang usia yang luas, serta tidak ada batasan gender.

"Apabila melihat dari roadmap-nya Pak Dadan tadi kurang lebih 1,2 juta pekerja, minimal 1,2 juta pekerja yang akan terlindungi," tambah Anggoro.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa pemberian jaminan ini tidak akan memotong upah pekerja. "Kami tidak akan memotong gaji mereka, sehingga semua yang terlibat di dalam program Makan Bergizi Gratis secara sosial terlindungi," ucap Dadan.

Dadan menambahkan bahwa dalam program MBG ada biaya operasional yang digunakan. Biaya operasional tersebut termasuk untuk membayar premi para tenaga kerja.

"Nah, biaya operasional itu salah satunya selain untuk gaji, juga untuk melindungi pekerja tersebut dari berbagai hal yang bisa dialami pekerja," terang Dadan.

MoU yang disepakati antara kedua pihak ini memiliki ruang lingkup berupa penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja pada ekosistem Program Makan Bergizi Gratis, sinergi pemanfaatan data dan informasi, serta koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan lainnya. Dadan juga menilai pemberian perlindungan kepada tenaga kerja di SPPG merupakan sebuah bentuk apresiasi dan perhatian dari pemerintah yang diharapkan mampu memotivasi pekerja untuk lebih optimal.

Lihat juga Video: KSAU Bakal Tambah Dapur MBG di Lanud Adisutjipto

Badan Gizi Nasional (BGN) akan mendaftarkan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang melayani Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan.

Keputusan itu tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana di Plaza BP JAMSOSTEK, Jakarta, Senin (21/4).

Dadan mengatakan pihaknya akan membayar iuran program JKK dan JKM sebesar Rp16.800 per pekerja per bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu, upah pekerja tidak akan dipotong untuk membayar iuran.

"Kami tidak memotong gaji mereka, tetapi kami menambahkan, membayar preminya untuk mereka. Sehingga semua yang terlibat di dalam program Makan Bergizi secara sosial terlindungi," ujarnya usai penandatanganan MoU.

Dadan mengatakan saat ini sudah ada 1.083 SPPG yang berisi 50 pekerja. Artinya saat ini ada sekitar 54 ribu pekerja SPPG yang akan didaftarkan dalam program JKK dan JKM.

Ke depan, sesuai roadmap BGN jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja.

Dana premi pekerja, sambungnya, akan diambil dari anggaran MBG yang sebesar Rp71 triliun tahun ini. Ia mengatakan anggaran MBG Rp71 tersebut terbagi untuk tiga komponen yakni bahan baku, operasional, dan, insentif.

"Yang Rp71 triliun iya dari situ. Nah, tenaga kerja itu masuk di dalam komponen operasional, dan di situ lah seluruh yang menjadi relawan dialokasikan pendapatannya. Nah, di dalam operasional itu kan sifatnya at cost jadi beberapa orang yang bekerja disitu kita bisa tambahkan premi untuk BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Utama Anggoro Eko Cahyo mengatakan manfaat yang diterima pekerja SPPG dari program JKK dan JKM sama seperti yang diterima pekerja umumnya.

Manfaat itu di antaranya perlindungan kecelakaan saat bekerja, mulai berangkat dari rumah ke tempat kerja hingga kembali lagi rumah.

Jika pekerja mengalami kecelakaan kerja, maka biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan hingga sembuh dan bisa kembali bekerja.

Kemudian, jika terjadi kecelakaan kerja hingga menyebabkan kematian, sambungnya, maka akan diberikan santunan sebesar Rp42 juta kepada ahli waris.

"Dan dua orang anaknya akan mendapatkan beasiswa dari TK hingga perguruan tinggi," katanya.

Melansir situs BPJS Ketenagakerjaan, Program JKK memberikan perlindungan kepada pekerja dari saat berangkat, aktivitas selama bekerja hingga pekerja kembali ke rumahnya.

Apabila pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja mendapatkan santunan kematian sebesar 56 kali upah. Adapun manfaat beasiswa pendidikan untuk 2 orang anak senilai Rp174 juta dari TK hingga perguruan tinggi.

Kemudian, Program JKM juga memberikan santunan kematian sebesar Rp42 juta kepada ahli waris. Agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak ketika peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal dunia.

Hari ini kami menandatangani MoU untuk perlindungan seluruh tenaga relawan di SPPG dan ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik karena banyak sekali nanti pekerja yang terlibat di SPPG dan semua pekerja itu wajib dilindungi oleh negara

Jakarta (ANTARA) - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dan Badan Gizi Nasional (BGN) resmi melakukan kerja sama untuk memberikan perlindungan kepada relawan dan pekerja Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Hari ini kami menandatangani MoU untuk perlindungan seluruh tenaga relawan di SPPG dan ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik karena banyak sekali nanti pekerja yang terlibat di SPPG dan semua pekerja itu wajib dilindungi oleh negara," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo usai penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Jakarta, Senin.

Kerja sama itu untuk memberikan perlindungan dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan. Anggoro mengatakan bahwa perlindungan itu bentuk negara hadir dalam implementasi pelindungan sosial ketenagakerjaan.

Dalam kesempatan itu dia juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala BGN Dadan Hindayana atas inisiatif tersebut, sebagai sebuah bentuk kerja sama untuk menyukseskan program pemerintah yang baik dan strategis.

Dia mengatakan terdapat potensi sekitar 1,2 juta pekerja terlibat dalam MBG yang dapat menerima perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Tidak hanya pekerja yang ada di SPPG tapi juga para pemasok atau supplier juga akan didorong untuk mendapatkan perlindungan.

Dalam kesempatan yang sama Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut kerja sama tersebut penting dilakukan mengingat banyaknya pekerja yang terlibat di SPPG untuk mendukung kesuksesan MBG.

"Kami sekarang ini di setiap SPPG beroperasi antara 40-50 orang yang terlibat bekerja di sana. Tiga orang pegawai Badan Gizi Nasional dan sisanya adalah relawan yang terlibat untuk menyiapkan berbagai keperluan untuk penerima manfaat dan kami meminta kepada seluruh yang terlibat agar dapat dilindungi," jelasnya.

Dia mengatakan iuran tersebut tidak akan memotong gaji mereka, tapi menggunakan dana BGN untuk membayar premi BPJS Ketenagakerjaan. Dadan memastikan bahwa setiap pekerja di SPPG, baik yang baru terbentuk maupun yang sudah berjalan, akan secara otomatis mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut BGN, saat ini sudah terdapat 1.083 SPPG yang beroperasi mendukung pemenuhan gizi para penerima manfaat dengan rata-rata memiliki 50 pekerja.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memperbolehkan tenaga-tenaga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menggunakan fasilitas di berbagai Balai Pelatihan milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai pusat edukasi.

Hal ini ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman antara Yassierli dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tentang tentang Sinergi 'Program Bidang Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Gizi Nasional' pada Senin (14/4) lalu.

Yassierli menyatakan komitmen penuh mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapat sambutan positif dari masyarakat luas serta pihak-pihak terkait. Yassierli menegaskan dengan berbagai fasilitas seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pengembangan Kesempatan dan Perluasan Kerja (BPPK) maupun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dapat dioptimalkan dan difungsikan sebagai pusat edukasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kemnaker memiliki fasilitas balai-balai yang dapat mensupport pelatihan dan sertifikasi tenaga-tenaga yang terlibat. Kami yakin MBG bakal berjalan sukses apabila didukung oleh personal yang memiliki kompetensi standar, " kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/4/2025).

Yassierli berharap sinergi ini dapat memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif, responsif terhadap isu gizi, serta mendukung terciptanya tenaga kerja sehat, produktif, dan kompetitif.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan MBG merupakan program investasi SDM terbesar pemerintah yang memerlukan dukungan tenaga kerja yang massif. Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, Dadan menyebut MBG diperkirakan mampu menyerap atau menciptakan 1,5 juta lapangan pekerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

"Setiap SPPG itu ada tiga pegawai badan fungsional yakni kepala satuan pelayanan (satpel) pemenuhan gizi, ahli gizi dan ahli akuntansi serta para relawan bertugas memasak, memotong, membersihkan dengan total yang bekerja langsung 50 orang, " ujar Dadan.

Hingga bulan April 2025 ini, sudah ada 1.072 1.072 kepala SPPG, 1072 ahli gizi, 1072 ahli akuntansi yang sudah bekerja. Dadan menambahkan keberadaan SPPG di seluruh Indonesia juga mampu menciptakan 15 wirausaha baru di sektor pangan. Mulai dari pemasok daging, telur, aneka buah-buahan, sayur, tepung, dan susu. Termasuk pengelola minyak jelantah dan limbah/sampah organik.

Lihat juga Video Momen Wamen PPPA Tinjau SPPG di Malang: Semua Rapi Sekali

CIMAHI,iNews BandungRaya.id - Manfaat layanan tambahan (MLT) dari BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) memberi peluang bagi pekerja untuk memiliki hunian.

Pejabat Penganti Sementara (Pps) Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cimahi, Suarni menyampaikan MLT program perumahan itu bertujuan memberikan kemudahan dan kepastian para pekerja dalam memiliki rumah.

“Program MLT Perumahan ini sebagai wujud nyata BP Jamsostek dalam menyukseskan program ‘sejuta rumah’ dari pemerintah. Tujuannya meningkatkan perekonomian, membuka lapangan kerja, dan menjaga pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya," tuturnya, Selasa (25/2/2025).

Suarni menjelaskan, kemudahan mendapatkan renovasi dan hunian itu adalah manfaat layanan tambahan dari program Jaminan Hari Tua (JHT).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT. 

Selanjutnya, Peraturan Menteri Tenaga kerja (Permenaker) Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan.

“Ada empat jenis manfaat layanan tambahan yang dapat diakses peserta BP Jamsostek, yakni kredit kepemilikan rumah (KPR), pinjaman uang muka perumahan (PUMP), pinjaman renovasi perumahan (PRP), dan fasiitas pembiayaan perumahan pekerja/kredit konstruksi (FPPP/KK),” sebut Suarni.

Adapun MLT merupakan fasilitas layanan tambahan yang diberikan oleh BP Jamsostek kepada peserta berupa bunga bank yang lebih ringan dibandingkan bunga komersil lain.

Misalnya pada pinjaman KPR dengan maksimal harga rumah 500 juta, Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp150 juta, dan Pinjaman Renovasi Perumahan maksimal sebesar Rp200 juta.

Pada program kepemilikan Rumah ini BP Jamsostek bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara dan Bank BJB, serta developer untuk membantu pekerja dalam kepemilikan rumah.

Dengan harga sangat kompetitif, subsidi bunga, suku bunga lebih rendah dari suku bunga komersil, dan tenor pinjaman lebih panjang, maksimum sampai dengan 30 tahun.

Suarni mengungkapkan, untuk mendapatkan manfaat tersebut, peserta harus sudah terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek minimal satu tahun.

Serta mengikuti minimal tiga program antara lain JHT, Jaminan Kesehatan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan aktif membayar iuran.

“Masing-masing jenis produk MLT bertujuan untuk membantu pekerja penerima upah mendapatkan rumah dengan plafond yang berbeda-beda. Bagi peserta yang ingin memanfaatkan jenis layanan dari program JHT ini bisa mengakses melalui aplikasi JMO atau datang ke kantor BP Jamsostek," pungkasnya. (*)

Editor : Rizki Maulana