Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan ada dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat, tetapi tidak tepat sasaran.

Melihat temuan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan akan menyusun aturan BSPS dan membangun sistem pengawasan. Ia juga akan mendiskusikan solusinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat soal sanksi penerima tidak tepat sasaran tersebut.

"Sanksinya apakah uangnya dikembalikan? Apakah seperti apa ya? Kita akan pikirkan ya. Kita akan rapat hari Senin ke DPR, salah satunya akan ditanyakan ya. Kita berdiskusi dengan DPR, secara aturan bagaimana. Kalau sudah ada yang salah kepada orang kaya diberikan, padahal harusnya itu haknya orang miskin," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

"Kalau saya pribadi, uangnya harus dikembalikan dan diberikan kepada rakyat. Tapi bagaimana mekanisme hukumnya?" tuturnya.

Kemudian, ia mengaku sudah menelepon Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin tentang temuannya tersebut. Ara meminta persoalan ini diatensi agar ada penegakan hukum dan keadilan. Menurutnya, Jaksa Agung sepenuhnya mendukung untuk hal tersebut.

Di samping itu, Ara mengatakan ada indikasi keterlibatan jajaran Kementerian PKP dalam persoalan ini. Lalu, ia menyampaikan permohonan maaf ke publik dan berjanji akan menindak tegas.

Di sisi lain, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Heri Jerman menjelaskan Kabupaten Sumenep mendapatkan anggaran Rp 109,80 miliar buat BSPS. Bantuan tersebut diberikan untuk 5.490 rumah untuk tahun anggaran 2024.

Heri melakukan sampling terhadap 13 kecamatan yang terdiri dari 2.830 penerima bantuan dan 20 toko. Ia pun menemukan 18 penyimpangan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Dirjen Perumahan pada 2022.

"Potensi kerugian sesuai dengan nilai proyek Rp 109 (miliar) tapi itu kan harus diaudit oleh BPKP," tuturnya.

Heri mengungkap berdasarkan pemeriksaan dokumen, pihaknya menemukan beberapa nota yang isinya sama tetapi dibedakan nama penerimanya.

"Ini ratusan nota yang kita dapatkan ini semua isinya sama padahal satu rumah pasti berbeda kebutuhannya. 'Saya akan membangun, saya akan memperbaiki rumah saya'. Pasti tidak sama dengan rumah satu dan yang lain," ucapnya.

Selain itu, beberapa penerima bantuan juga tidak tepat sasaran. Masyarakat yang tergolong sebagai orang mampu malah menerima bantuan. Ada penerima yang kondisi rumahnya bagus, sehingga dana bantuan dibuat membangun belakang rumah dan warung.

Sebelumnya diberitakan, Heri Jerman mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait BSPS.

Dilansir dari detikJatim, Heri Jerman tiba di Kejaksaan Tinggi Sumenep pada pukul 09.40 pagi. Ia didampingi sejumlah stafnya akan menemui kepala kejaksaan negeri Sumenep, Sigit Waseso.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Setiap kepala keluarga dapat bantuan sekitar Rp 20 juta dalam bentuk material bangunan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memanggil Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Keduanya dipanggil untuk berdiskusi setelah adanya dugaan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya, kawan saya, Pak Said Abdullah," kata Ara di kantor Kementerian PKP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Said Abdulah dan Achmad Fauzi terlihat berada di dalam ruangan bersama Ara. Turut hadir dalam pertemuan itu Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman.

Mereka berdiskusi terkait temuan tersebut. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari Irjen," kata dia.

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan, selama bertugas jadi menteri, telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Memang kami di Kementerian, saya 7 bulan jadi menteri, kami juga menemukan cukup ada beberapa indikasi dugaan korupsi," sebutnya.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman, mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Diketahui anggaran BSPS pada 2024 untuk Kabupaten Sumenep mencapai Rp 109 miliar. Namun, saat ditanya secara rinci terkait kasus yang akan dilaporkan, ia belum bisa memberikan rinciannya karena akan melaporkan terlebih dahulu.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memanggil Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Keduanya dipanggil untuk berdiskusi setelah adanya dugaan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya, kawan saya, Pak Said Abdullah," kata Ara di kantor Kementerian PKP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Said Abdulah dan Achmad Fauzi terlihat berada di dalam ruangan bersama Ara. Turut hadir dalam pertemuan itu Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman.

Mereka berdiskusi terkait temuan tersebut. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari Irjen," kata dia.

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan, selama bertugas jadi menteri, telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Memang kami di Kementerian, saya 7 bulan jadi menteri, kami juga menemukan cukup ada beberapa indikasi dugaan korupsi," sebutnya.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman, mendatangi Kejaksaan Negeri Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Diketahui anggaran BSPS pada 2024 untuk Kabupaten Sumenep mencapai Rp 109 miliar. Namun, saat ditanya secara rinci terkait kasus yang akan dilaporkan, ia belum bisa memberikan rinciannya karena akan melaporkan terlebih dahulu.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kejati Jawa Barat (Jabar) sedang menyelidiki dugaan kasus korupsi pada tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Penyelidikan itu pun dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan hasil keuangan (LHP) BPK.

"Benar, Kejati Jabar sedang melakukan pemeriksaan terkait hal itu (dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Indramayu)," kata Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya, Kamis (15/5/2025).

Berdasarkan LHP BPK yang dikumpulkan, ada dugaan kejanggalan dalam proses pemberian tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Nilainya mencapai Rp 16,8 miliar pada tahun anggaran 2022.

Saat ini, pemeriksaan telah dilakukan Kejati Jabar. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat demi bisa mengungkap dugaan korupsi tersebut.

"Informasinya sudah ada enam orang yang dimintai keterangannya. Tapi untuk siapa saja mereka, belum bisa kami ungkapkan," ucapnya.

Meski sudah memeriksa sejumlah saksi, Kejati Jabar belum mau membeberkan siapa yang saja yang sudah dimintai keterangan. Menurut Cahya, Kejati akan memberikan informasinya secara resmi setelah penyelidikan rampung dilakukan.

"Nanti saja ya. Mungkin nanti perkembangannya akan dirilis," pungkasnya.

Video: Irjen Kementerian PKP Bongkar Penyimpangan Korupsi Bantuan Rumah

Video: Irjen Kementerian PKP Bongkar Penyimpangan Korupsi Bantuan Rumah

Artinya, kalau biaya operasionalnya Rp2.500, maka itu nanti yang akan dibayarkan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika memandang bahwa pembiayaan secara at cost atau sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menutup ruang main-main atau penyelewengan.

“Ombudsman melihat bahwa yang at cost ini tidak ada ruang untuk main-main,” ujar Yeka saat memberikan keterangan usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI Jakarta, Rabu.

Oleh sebab itu, dia berharap peluang korupsi semakin ditutup dengan berbagai mekanisme pertanggungjawaban yang telah diatur oleh BGN.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa pembiayaan at cost untuk MBG diatur maksimal Rp15.000 yang terdiri atas Rp2.000 untuk sewa dapur, Rp3.000 biaya operasional, dan Rp10.000 makanan.

“Artinya, kalau biaya operasionalnya Rp2.500, maka itu nanti yang akan dibayarkan,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa bila biaya makanan seporsinya adalah Rp9.000, maka yang dibayarkan kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) adalah Rp9.000. Tidak kurang maupun lebih, atau at cost.

“Kalau masaknya Rp8.000, ya dibayarkan Rp8.000, dan itu untuk setiap level pendidikan berbeda-beda, untuk SD, SMP, dan SMA, -terkait pembiayaan secara at cost-,” ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menanggapi kejadian keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat. Taruna menuturkan pihaknya akan mempelajari kejadian tersebut dan menjadikannya pelajaran untuk ke depan.

Pihaknya juga akan lebih memperhatikan penyimpanan dan pengolahan baku mengingat kejadian keracunan disebabkan oleh kontaminasi bakteri Salmonella dan E Coli.

"Itu akan kami back-up, kalau terjadi kita akan belajar dari kejadian itu dan akan kita cegah. Yang salmonella kalau terjadi ini nanti kita obatin, kemudian kita belajar bagaimana dapurnya nanti diperbaiki. Dari (keamanan) bahan baku juga pasti akan kita lihat," ucap Taruna ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).

Taruna menegaskan pihak BPOM akan bekerja lebih keras terkait pengamanan program MBG. Langkah mitigasi yang dipersiapkan diharap bisa menekan tingkat keparahan kasus keracunan ketika terjadi.

Menurutnya, ini menjadi salah satu tanggung jawab yang besar bagi BPOM RI, mengingat ada 80 juta lebih orang Indonesia yang ditargetkan menerima manfaat MBG.

"Kita akan gerakkan sekitar 30 ribu SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) yang telah kita latih untuk MBG supaya tidak terjadi kejadian luar biasa, keracunan dan sebagainya. Kalaupun terjadi, bagaimana caranya tidak fatal lewat mitigasinya itu tetap komitmen kami dari Badan POM untuk MBG," tandasnya.

Sebelumnya terjadi kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal akibat menu MBG di Kota Bogor, Jawa Barat. Tercatat ada sebanyak 223 orang siswa-siswi TK sampai SMA menjadi korban.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayata mengungkap hasil lab menu Makan Bergizi Gratis yang diduga menyebabkan ratusan siswa keracunan di kota Bogor, Jawa Barat. Menurutnya penyebab keracunan MBG tersebut akibat adanya kontaminasi bakteri Salmonella dan E.Coli.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya ini sudah keluar dari lab, bahwa ada istilahnya kontaminasi salmonella dan E.coli dari bakteri itu ada di air, ado di bahan baku, di telur dan juga ada di sayuran," kata Dadan dalam konferensi pers, Rabu, (14/5/2025).

Dadan mengatakan saat mengkonsumsi makanan tersebut para korban awalnya tidak curiga terhadap makanan MBG tersebut sehingga mampu mengonsumsinya dengan lahap. Ia mengaku prihatin dengan kejadian tersebut dan berharap agar SOP tetap dijalankan.

"Jadi ini peringatan buat sesuatu yang harus kita perbaiki dan saya prihatin dengan kejadian ini karena Badan Gizi kan sudah menargetkan untuk nol kejadian," katanya.

Ia mengatakan kejadian keracunan makanan MBG di Bogor agak berbeda dengan di tempat lain. Sebab menurutnya biasanya di daerah lain reaksinya langsung setelah mengonsumsi makanan MBG tersebut, tetapi di Bogor baru bereaksi setelah beberapa hari.

"Nah ini yang di Bogor ini agak slow reaksi, reaksi lambat. Jadi makannya hari Selasa, reaksinya baru diketahui hari Rabu dan peningkatan yang mengeluhnya justru terjadi di hari Kamis dan Jumat. Jadi ini sesuatu yang sangat berbeda sehingga pada hari Rabu, Kamis itu satuan pelayanan masih tetap berjalan," katanya.

"Jadi saya minta laporan setiap saat, tapi kemudian Dinkes akhirnya turun tangan dan melihat bahwa jumlah yang mengeluh itu semakin hari semakin besar dan sehingga Dinas Kesehatan Kota Bogor menetapkan KLB," ujarnya.

Sebelumnya, Korban kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), bertambah. Data terbaru mencatat jumlah korban yang merupakan siswa-siswi TK hingga SMA sebanyak 223 orang hingga hari ini.

Data tersebut berdasarkan penyelidikan epidemiologi hingga Senin (12/5). Penyelidikan dilakukan terhadap 13 sekolah.

Kemarin terdapat tambahan data siswa yang keracunan sebanyak 9 orang. Lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Selasa (13/5/2025).

Masih dari data yang diperbarui kemarin, 27 korban selesai rawat inap. "Sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," ungkap Sri.

Simak juga Video: Hindari Risiko Keracunan, Program Makan Gratis Diusulkan Dijamin Asuransi

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kasus keracunan yang dialami siswa diduga usai mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat, semakin bertambah. Kini tercatat 223 siswa TK hingga SMA mengalami keracunan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno melansir detikNews, Selasa (13/5/2025).

Data itu merupakan data pada Senin (12/5) kemarin yang diambil berdasarkan penyelidikan epidemiologi lanjutan terhadap 13 sekolah. Lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Kemudian terdapat laporan 27 orang yang sudah selesai rawat inap, sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," tuturnya.

Sri Nowo mengatakan, data tersebut masih bisa bertambah seiring dengan penambahan pendataan. Sri merinci, dari 223 yang keracunan, sebanyak 45 orang menjalani rawat inap, 49 rawat jalan, dan 129 mengalami keluhan ringan.

"Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang terpapar jika ada penambahan kasus dan koordinasi dengan rumah sakit untuk penanganan pasien dengan baik," jelasnya.

Artikel ini sudah tayang di detikNews, baca selengkapnya di sini.

Video: Duh! 22 Anak di Afsel Tewas Keracunan Makanan Tercemar Pestisida

Video: Duh! 22 Anak di Afsel Tewas Keracunan Makanan Tercemar Pestisida

Siswa yang mengalami keracunan diduga usai mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat, bertambah. Terbaru, total sebanyak 223 siswa TK hingga SMA tercatat mengalami keracunan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Selasa (13/5/2025).

Data tersebut tercatat hingga hari Senin (12/5) kemarin, berdasarkan penyelidikan epidemiologi lanjutan terhadap 13 sekolah. Sebanyak lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Kemudian terdapat laporan 27 orang yang sudah selesai rawat inap, sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," ungkapnya.

Sri Nowo menyebut data tersebut masih bisa bertambah seiring dengan penambahan pendataan. Sri merinci, dari 223 yang keracunan, sebanyak 45 orang menjalani rawat inap, 49 rawat jalan, dan 129 mengalami keluhan ringan.

"Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang terpapar jika ada penambahan kasus dan koordinasi dengan rumah sakit untuk penanganan pasien dengan baik," jelasnya.

Pemkot Tetapkan Status KLB

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) buntut ratusan siswa mengalami keracunan usai diduga mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG). Pemkot meminta siswa yang terdampak untuk segera berobat ke rumah sakit.

"Atas kejadian ini, Pemkot Bogor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Jumat itu kita tetapkan KLB supaya siapa pun yang terdampak, terindikasi keracunan silakan berobat ke rumah sakit," kata Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dalam keterangannya, Senin (12/5).

Penetapan KLB, kata Dedie, diperlukan untuk menindaklanjuti penanganan korban keracunan. Dia menyebut biaya pengobatan gratis.

"Penanggulangan KLB adalah upaya yang dilakukan untuk menangani penderita, mencegah perluasan, dan mencegah timbulnya penderita baru pada suatu KLB yang sedang terjadi," kata Dedie.

"Kemarin waktu hari Minggu saya dengan Kepala BGN melihat (korban keracunan) ke RSUD. Sebetulnya kita mendorong anak-anak untuk segera pulang, tidak apa-apa, yang penting sampai pulih, sampai sehat. Insyaallah dari pemerintah kota Bogor kita biayai untuk masalah kesehatan," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pemerintah Kota Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) buntut ratusan siswa mengalami keracunan usai diduga mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG). Pemkot meminta siswa yang terdampak untuk segera berobat ke rumah sakit.

"Atas kejadian ini, Pemkot Bogor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Jumat itu kita tetapkan KLB supaya siapa pun yang terdampak, terindikasi keracunan silakan berobat ke rumah sakit," kata Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dalam keterangannya, Minggu (12/5/2025).

Penetapan KLB, kata Dedie, diperlukan untuk menindaklanjuti penanganan korban keracunan. Dia menyebut biaya pengobatan gratis.

"Penanggulangan KLB adalah upaya yang dilakukan untuk menangani penderita, mencegah perluasan, dan mencegah timbulnya penderita baru pada suatu KLB yang sedang terjadi," kata Dedie.

"Kemarin waktu hari Minggu saya dengan Kepala BGN melihat (korban keracunan) ke RSUD. Sebetulnya kita mendorong anak-anak untuk segera pulang, tidak apa-apa, yang penting sampai pulih, sampai sehat. Insyaallah dari pemerintah kota Bogor kita biayai untuk masalah kesehatan," imbuhnya.

Kandungan Bakteri Ecoli dan Sanmonella di Menu MBG

Diberitakan sebelumnya, Dedie A Rachim mengungkap hasil lab menu MBG yang diduga menyebabkan ratusan siswa keracunan. Berdasarkan hasil lab, beberapa makanan ternyata mengandung dua jenis bakteri E.coli dan Salmonella.

"Saya menerima hasil pemeriksaan dari Labkesda Kota Bogor terkait beberapa sampel pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan lab yang sudah kita lakukan kurang lebih hampir 4 hari terakhir, hasilnya menunjukkan bahwa beberapa bahan (makanan) itu ternyata mengandung bakteri E.coli dan Salmonella," kata Dedie.

Dedie mengatakan dua jenis bakteri E.coli dan Salmonella terdapat pada menu telur ceplok dengan bumbu barbekyu, serta tumis tahu dan toge. Dua menu tersebut disajikan kepada 210 siswa yang mengalami keracunan.

"Bakteri E.coli dan Salmonella ini didapat dari 2 jenis makanan yang disajikan kepada siswa, yang mengakibatkan lebih dari 200 siswa terdampak. Intinya bakteri ini datang dari ceplok telor yang dikasih bumbu barbekyu. Kemudian yang kedua ada tumis tahu dan toge yang juga terindikasi mengandung salmonella," kata Dedie.

210 Siswa Keracunan

Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat total 210 orang menjadi korban keracunan diduga akibat mengkonsumsi MBG. Jumlah ini bertambah dari data sebelumnya.

"Total perkembangan kasus dugaan keracunan makanan dari tanggal 7-9 Mei 2025, secara kumulatif total korban yang tercatat sebanyak 210 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Sri Nowo Retno dalam keterangan tertulis, Minggu (11/5).

Sri Nowo menyebutkan, total 210 orang yang diduga keracunan berasal dari delapan sekolah yang mendapat MBG dari satu SPPG yang sama. Saat ini, sebanyak 34 orang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit.

Lihat juga Video: Hindari Risiko Keracunan, Program Makan Gratis Diusulkan Dijamin Asuransi

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

TNI Angkatan Darat (AD) tengah menyelidiki penyebab ledakan saat pemusnahan amunisi di Kecamatan Cibalong, Garut. TNI AD memastikan, lokasi pemusnahan amunisi tersebut jauh dari permukiman warga.

"Lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi afkir dan lokasinya jauh dari permukiman warga," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana dalam keterangannya, Senin (12/5/2025).

Wahyu mengatakan, tim TNI AD tengah mencari tahu penyebab amunisi tersebut meledak. TNI juga ingin mengetahui kenapa ada warga sipil di lokasi peledakan.

"Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI AD. Termasuk terkait dengan korban sipil," tambah Wahyu.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengungkap hasil lab menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menyebabkan ratusan siswa keracunan. Berdasarkan hasil lab, beberapa makanan ternyata mengandung dua jenis bakteri E.coli dan Salmonella.

"Saya menerima hasil pemeriksaan dari Labkesda Kota Bogor terkait beberapa sampel pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan lab yang sudah kita lakukan kurang lebih hampir 4 hari terakhir, hasilnya menunjukkan bahwa beberapa bahan (makanan) itu ternyata mengandung bakteri E.coli dan Salmonella," kata Dedie, Senin (12/5/2025).

Dedie mengatakan dua jenis bakteri E.coli dan Salmonella terdapat pada menu telur ceplok dengan bumbu barbekyu, serta tumis tahu dan toge. Dua menu tersebut disajikan SPPG Bina Insani kepada 210 siswa yang mengalami keracunan.

"Bakteri E.coli dan Salmonella ini didapat dari 2 jenis makanan yang disajikan kepada siswa, yang mengakibatkan lebih dari 200 siswa terdampak. Intinya bakteri ini datang dari ceplok telor yang dikasih bumbu barbekyu. Kemudian yang kedua ada tumis tahu dan toge yang juga terindikasi mengandung salmonella," kata Dedie.

Dedie menambahkan uji laboratium juga dilakukan terhadap air yang dikomsumsi dan pemeriksaan langsung pada tubuh korban keracunan. Akan tetapi hasilnya belum bisa diketahui dalam waktu cepat.

"Untuk pemeriksaan tambahan berupa air, juga kita periksa. Kemudian juga ada pemeriksaan langsung kepada tubuh dari siswa, yang harus kita periksa lebih mendalam. Itu hasilnya mungkin baru kita peroleh sore ini," kata Dedie.

"Kesimpulan sementara yang bisa kami sampaikan di sini, bahwa telah terjadi pendistribusian makanan yang mengandung bakteri E.coli dan juga Salmonella, yang kami duga atau dari hasil lab itu memang sampelnya kami peroleh dari SPPG bersangkutan (SPPG Bina Insani)," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat total 210 orang menjadi korban keracunan diduga akibat mengkonsumsi makan bergizi gratis (MBG). Jumlah ini bertambah dari data sebelumnya.

"Total perkembangan kasus dugaan keracunan makanan dari tanggal 7-9 Mei 2025, secara kumulatif total korban yang tercatat sebanyak 210 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Sri Nowo Retno dalam keterangan tertulis, Minggu (11/5).

Sri Nowo menyebutkan, total 210 orang yang diduga keracunan berasal dari delapan sekolah yang mendapat MBG dari satu SPPG yang sama. Saat ini, sebanyak 34 orang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit.

"Sebaran kasus berdasarkan sekolah, berasal dari delapan sekolah yang telah melaporkan kejadian. Kemudian dari 210 orang itu rinciannya 34 orang menjalani rawat inap, 47 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan," ujar Sri Nowo.

Lihat juga Video: Hindari Risiko Keracunan, Program Makan Gratis Diusulkan Dijamin Asuransi

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya