DEPOK, KOMPAS.com - Aktivitas penghuni Perumahan Al Fatih, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, berlangsung normal usai Satpol PP menyegel karena permukiman ini diduga tak berizin.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, Sabtu (26/4/2025), portal jalan yang tepat berada di akses masuk perumahan diawasi oleh salah seorang penjaga.

Tepat di dekat portal, kantor pemasaran Perumahan Al Fatih langsung terlihat menyambut warga yang mulai masuk ke lingkungan ini.

Beberapa pengendara motor yang diduga penghuni perumahan terlihat masuk dan keluar lewat portal.

Sejumlah anak-anak terlihat asyik bermain di bawah matahari yang sudah tak lagi terik.

Dapat dikatakan, suasana perumahan ini terbilang kondusif dan bebas dari bising.

Beberapa warga menolak untuk diminta tanggapan terkait rumahnya yang memungkinkan tidak memegang izin mendirikan bangunan (IMB).

“Saya belum menetap tinggal di sini, cuma seminggu sekali saja ke sini,” ucap seorang warga perumahan itu kepada Kompas.com di lokasi, Sabtu.

Ia mengklaim, persoalan perumahan yang melibatkan huniannya sudah diselesaikan dan sudah mendapatkan kejelasan.

“Sudah kok, sudah clear intinya. Tadi juga sudah dijelaskan, sudah ada pertemuan, anggota DPRD juga ke sini buat bantu,” terangnya.

Sedangkan beberapa warga lainnya tak berkenan untuk memberikan tanggapan.

Sebelumnya diberitakan, Satpol PP menyegel Perumahan Al Fatih karena telah mengabaikan tiga surat peringatan (SP) yang telah dilayangkan terkait dugaan perumahan tak berizin pada Selasa (22/4/2025).

Diperkirakan, 100 unit rumah terdampak dengan rincian 60 rumah sudah ditempati dan 40 lainnya sudah dalam bangunan jadi, tinggal proses serah terima kepada calon penghuni.

Tim Legal Perumahan Al Fatih Prayanwar Wirama menerangkan, pihaknya sudah melakukan upaya pengajuan izin pemanfaatan ruang (IPR) pada September 2024.

Namun, Pemkot Depok menolaknya karena menilai status lahan tersebut terdata untuk dimanfaatkan sebagai situ (cekungan yang menampung air seperti danau atau waduk) dengan luas sekitar delapan hektar.

“Jadi waktu kami ajukan IPR itu, mereka buka data dan bilang mereka enggak bisa keluarkan izin karena itu tanah situ. (Padahal) yang ditetapkan situ kan 8 hektar, tapi 2 hektarnya ini (Perumahan Al Fatih) yang masih berstatus tanah situ,” ujar Wirama kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Padahal, kata Wirama, rencana itu sudah muncul sejak 1938, beberapa tahun sebelum hari kemerdekaan Indonesia.

Dan hingga pembangunan Perumahan Al Fatih sekitar tahun 2023, rencana itu tidak pernah direalisasikan.

Oleh karena itu, usai pengajuan izin ditolak, pihak perumahan memutuskan untuk tetap melanjutkan pembangunan.

Sementara pembeli mulai menghuni selama setahun terakhir ini.

DEPOK, KOMPAS.com - Aktivitas penghuni Perumahan Al Fatih, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, berlangsung normal usai Satpol PP menyegel karena permukiman ini diduga tak berizin.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, Sabtu (26/4/2025), portal jalan yang tepat berada di akses masuk perumahan diawasi oleh salah seorang penjaga.

Tepat di dekat portal, kantor pemasaran Perumahan Al Fatih langsung terlihat menyambut warga yang mulai masuk ke lingkungan ini.

Beberapa pengendara motor yang diduga penghuni perumahan terlihat masuk dan keluar lewat portal.

Sejumlah anak-anak terlihat asyik bermain di bawah matahari yang sudah tak lagi terik.

Dapat dikatakan, suasana perumahan ini terbilang kondusif dan bebas dari bising.

Beberapa warga menolak untuk diminta tanggapan terkait rumahnya yang memungkinkan tidak memegang izin mendirikan bangunan (IMB).

“Saya belum menetap tinggal di sini, cuma seminggu sekali saja ke sini,” ucap seorang warga perumahan itu kepada Kompas.com di lokasi, Sabtu.

Ia mengklaim, persoalan perumahan yang melibatkan huniannya sudah diselesaikan dan sudah mendapatkan kejelasan.

“Sudah kok, sudah clear intinya. Tadi juga sudah dijelaskan, sudah ada pertemuan, anggota DPRD juga ke sini buat bantu,” terangnya.

Sedangkan beberapa warga lainnya tak berkenan untuk memberikan tanggapan.

Sebelumnya diberitakan, Satpol PP menyegel Perumahan Al Fatih karena telah mengabaikan tiga surat peringatan (SP) yang telah dilayangkan terkait dugaan perumahan tak berizin pada Selasa (22/4/2025).

Diperkirakan, 100 unit rumah terdampak dengan rincian 60 rumah sudah ditempati dan 40 lainnya sudah dalam bangunan jadi, tinggal proses serah terima kepada calon penghuni.

Tim Legal Perumahan Al Fatih Prayanwar Wirama menerangkan, pihaknya sudah melakukan upaya pengajuan izin pemanfaatan ruang (IPR) pada September 2024.

Namun, Pemkot Depok menolaknya karena menilai status lahan tersebut terdata untuk dimanfaatkan sebagai situ (cekungan yang menampung air seperti danau atau waduk) dengan luas sekitar delapan hektar.

“Jadi waktu kami ajukan IPR itu, mereka buka data dan bilang mereka enggak bisa keluarkan izin karena itu tanah situ. (Padahal) yang ditetapkan situ kan 8 hektar, tapi 2 hektarnya ini (Perumahan Al Fatih) yang masih berstatus tanah situ,” ujar Wirama kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Padahal, kata Wirama, rencana itu sudah muncul sejak 1938, beberapa tahun sebelum hari kemerdekaan Indonesia.

Dan hingga pembangunan Perumahan Al Fatih sekitar tahun 2023, rencana itu tidak pernah direalisasikan.

Oleh karena itu, usai pengajuan izin ditolak, pihak perumahan memutuskan untuk tetap melanjutkan pembangunan.

Sementara pembeli mulai menghuni selama setahun terakhir ini.

Kami usulkan itu dimanfaatkan untuk hunian vertikal. Mudah-mudahan dikabulkan supaya kebutuhan rumah warga bisa terjawab

Depok (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, menyediakan lahan seluas 1,5 hektare (ha) di kawasan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggisuntuk Program Nasional Tiga Juta Rumah yang digulirkan pemerintah pusat.

Wali Kota Depok Supian Suri di Depok, Jumat, menyampaikan bahwa pihaknya sudah turun langsung meninjau lokasi dan menginventarisasi aset pemerintah di wilayah tersebut.

"Kemarin saya juga sudah melihat ke sana, menginventarisasi aset yang memang menjadi aset Kota Depok, aset pemerintah termasuk juga aset Setneg," ujarnya.

Ia menjelaskan Pemkot Depok akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menentukan kebijakan lanjutan.

"Kami usulkan supaya lahan itu dimanfaatkan untuk hunian vertikal. Mudah-mudahan ini bisa dikabulkan, supaya kebutuhan rumah warga bisa terjawab," katanya.

Supian menegaskan bahwa penyediaan rumah layak huni di lokasi tersebut akan membuka jalan bagi penataan administratif, termasuk pemberian identitas kependudukan yang selama ini masih menjadi kendala bagi sebagian warga di sana.

"Kalau rumah sudah tersedia dan mereka sudah tinggal di situ, identitas kependudukan bisa kita berikan. Karena sudah ada kepastian terhadap tempat tinggal," jelasnya.

Ia juga mengakui bahwa upaya ini memerlukan waktu dan proses yang tidak singkat, namun pihaknya siap bekerja sama lintas instansi, termasuk dengan pemerintah pusat.

"Ini juga akan kami sampaikan dan koordinasikan dengan pemerintah provinsi, mudah-mudahan jadi salah satu lokasi dari program 3 juta rumah itu, dan warga bisa dapat kepastian hukum serta tempat tinggal yang layak," jelasnya.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Depok dalam menjawab kegelisahan warga terkait hak atas tempat tinggal, khususnya di kawasan yang selama ini rawan konflik kepemilikan lahan.

Sebelumnya diketahui ribuan warga yang tinggal di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, belum tercatat secara resmi sebagai penduduk Kota Depok.

Secara geografis, Kampung Baru memang berada dalam wilayah administratif Kota Depok. Namun, karena lokasinya sangat dekat dengan perbatasan Jakarta, Pondok Ranggon dan Bekasi, sering terjadi kerancuan batas wilayah.

Dua akar masalah yang saling terkait terus membayangi wilayah tersebut, yaitu persoalan status tanah dan administrasi kependudukan.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota DepokChandra Rahmansyah mengaku khawatir adanya perumahan ilegal yang dibangun di Depok.

Hal itu disampaikannya usai temuan perumahan PR yang tidak berizin di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, dan diduga menjadi biang kerok banjir, Jumat (11/4/2025) malam.

“Dari kejadian-kejadian ini masih sporadis, yang mana ada kejadian saya kesini, ternyata di titik-titik itu enggak ada (perizinan). Makanya jangan-jangan kalau kita scanning, ini (mungkin) banyak banget di Depok,” kata Chandra kepada wartawan, Senin (14/4/2025).

Pihaknya sudah merencanakan pemetaan dan identifikasi perizinan seluruh perumahan yang ada di Depok melalui Dinas Perizinan dan Satpol PP.

“Nah nanti kita akan melakukan scanning lah, inventarisasi terhadap perumahan-perumahan yang ada di Depok,” ujar Chandra.

“(Akibat tidak berizin) karena dampak ekologisnya ternyata sangat merusak, menyebabkan banjir-banjir dan ujungnya juga korban jiwa,” tambahnya.

Pemkot juga siap mengambil sikap tegas melalui proses hukum jika pihak developer tidak kooperatif dalam mengurus secara administratif perizinan tersebut.

Di samping itu, Chandra menemukan jalan beton yang dibangun di atas cabang aliran Kali Krukut di dekat Perumahan PR.

“Yang ini mengakibatkan air akhirnya limpahannya keluar (dari aliran) dan menyebabkan banjir,” jelas Chandra.

Sementara ini, pembangunan perumahan PR yang tidak berizin akan dihentikan sementara hingga klarifikasi lebih lanjut.

Sebelumnya diberitakan, banjir menggenang perumahan di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (11/4/2025) malam.

Banjir itu diduga warga kian memburuk karena pembangunan perumahan di sebelah hingga ketinggian air 40 sentimeter.

Saat meninjau kondisi banjir di lokasi, Chandra melihat adanya penyempitan saluran air.

“Saya lihat ada penyempitan saluran air. Di sana ada juga pembangunan perumahan baru yang akan kita cek izinnya. Kalau izinnya enggak sesuai ketentuan, kita akan minta hentikan secepat-cepatnya,” ungkap Chandra, Jumat.

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok akan menindak tegas pembangunan perumahan ilegal.

Hal ini sebagai tindak lanjut usai temuan pembangunan perumahan P di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, tidak berizin.

“Kita akan coba lewat jalur administratif dulu, tapi kalau memang ternyata enggak memungkinkan, enggak kooperatif, pasti kita akan ambil langkah hukum lain yaitu baik pidana atau perdata,” ucap Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah kepada wartawan usai tinjau legalitas perumahan di Pancoran Mas, Kota Depok, Senin (14/4/2025).

Sikap tegas ini ditujukan juga kepada pembangunan perumahan yang dinilai asal-asalan.

Contohnya, pembangunan jalan beton di atas cabang aliran Kali Krukut di dekat tiga perumahan termasuk Perumahan P di Pancoran Mas.

“(Diproses) Buat yang belum mengantongi izin, termasuk juga yang pembangunannya asal-asalan seperti ini. Apa tanggung jawabnya ini sungai dibeton kayak gini? Ini harus ada tanggung jawabnya,” ujar Chandra.

Sementara ini, Pemkot melalui Satpol PP dan Dinas Perizinan akan menghentikan sementara pembangunan Perumahan P yang diduga menargetkan 200 unit rumah.

Setelahnya, Chandra berujar, pihaknya akan memanggil para developer termasuk dua pengembang perumahan lainnya yang bersinggungan dengan pembangunan perumahan P.

“Untuk pengembang yang menutup sungai juga akan dipanggil oleh perizinan juga, akan dipanggil minggu ini, secepat-cepatnya minggu ini,” lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, banjir menggenang perumahan di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (11/4/2025) malam.

Banjir itu diduga warga kian memburuk karena pembangunan perumahan di sebelah hingga ketinggian air 40 sentimeter.

Saat meninjau kondisi banjir di lokasi, Chandra melihat adanya penyempitan saluran air.

“Saya lihat ada penyempitan saluran air. Di sana ada juga pembangunan perumahan baru yang akan kita cek izinnya. Kalau izinnya enggak sesuai ketentuan, kita akan minta hentikan secepat-cepatnya,” ungkap Chandra, Jumat.

Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jenis tembakau sintetis yang beroperasi di perumahan Sukatani, Tapos, Kota Depok. Peracik hingga penjual narkoba diringkus polisi.

"Berhasil mengungkap jaringan peredaran dan peracik narkotika jenis tembakau sintetis yang beroperasi di sebuah rumah di kawasan Depok," kata Kanit 5 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Rian Fauzi kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

Kasus terungkap pada Kamis (6/3), sekitar pukul 15.00 WIB. Kasus terungkap dari laporan masyarakat yang curiga atas adanya aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut.

Polisi lalu meringkus dua orang tersangka, yaitu tersangka MR, yang berperan meracik tembakau sintetis; serta EI, penjual barang haram tersebut.

"Menurut keterangan polisi, MR berperan sebagai peracik tembakau sintetis, sementara EI bertugas sebagai penjual," ujarnya.

Polisi turut menyita 722,52 gram tembakau sintetis dan bibit sinte di kamar tersangka MR. Berdasarkan pengakuan MR, bibit itu diperoleh dari Mr X melalui sistem tempel di daerah Pancoran Mas.

"Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan dua tersangka serta menyita barang bukti berupa 722,52 gram tembakau sintetis dan bibit diduga tembakau sintetis seberat 99,87 gram," ujarnya.

Saat ini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman. Termasuk memburu sosok Mr X sebagai pemasok narkotika tersebut.

"Polisi saat ini masih melakukan pengembangan untuk menangkap DPO Mr X dan mengungkap jaringan yang lebih luas," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Program makan bergizi gratis (MBG) dimulai di sekolah-sekolah di Depok, Jawa Barat, hari ini. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan menyiapkan 18.000 makan bergizi gratis.

Pantauan detikcom di SPPG Kota Depok, Senin (6/1/2025), terlihat petugas SPPG menyiapkan menu makanan bergizi gratis. Menu yang disiapkan di antaranya nasi, ayam goreng, tumis sayur-sayuran dan buah jeruk.

Dandim 0508/Depok Kolonel Inf Iman Widhiarto mengatakan pembagian makan bergizi gratis akan dibagi dua sesi yakni pagi dan siang. Sebanyak 2.000 makan bergizi gratis akan dibagikan pada pagi hari dan 1.000 untuk siang.

"Alhamdulillah, tanggal 6 Januari ini kita sudah bisa memproduksi makan bergizi. Untuk khusus untuk SPPG ini 3.252," kata Iman Widhiarto di SPPG Kota Depok.

"Itu ada sekitar 9 sekolahan, nanti ada yang shift pagi dan ada yang shift siang. shift pagi ini sekitar 2.000, dan shift siangnya nanti sekitar 1.000," tuturnya.

Iman mengatakan sebanyak 6 SPPG tersebar di Kota Depok tepatnya di Kecamatan Tapos. Dari 6 SPPG itu akan membagikan sebanyak 18.000 makan bergizi gratis.

"Kalau hari ini itu ada 6 SPPG yang beroperasi, 1 SPPG di sini, dan 5 SPPG di Kepayungan, masih di Kecamatan Tapos. Totalnya nanti yang mendistribusikan sekitar 18.000," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin sudah meninjau lansung SPPG. Dia mengatakan ibu-ibu antusias memasak di dapur.

"Ya, saya tadi dari pagi sudah ke sini gitu ya. Luar biasa ini program Pak Presiden yang dilaksanakan oleh dibantu oleh Pak Dandim ya. Lalu juga ibu-ibu gitu, luar biasa masak di dapur itu. Lalu juga masyarakat antusias juga," jelasnya.

Dia meminta masyarakat untuk menyambut program makan bergizi gratis ini. Dia menyebut program Presiden Prabowo Subianto ini bisa membuat anak-anak tumbuh cerdas, kuat dan kompetitif.

"Oleh karena itu, kita sambut mulai program makan bergizi gratis ini dengan bismillah dari Pak Presiden agar memang anak-anak Indonesia, ibu hamil, ibu musuhi, dan anak-anak wanita tumbuh cerdas, kuat, dan kompetitif. Sehingga menjadi anak-anak yang membanggakan bagi Indonesia," ujarnya.

Simak Video 'Situasi Dapur SPPG Saat Siapkan Hidangan Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

Duduk perkara ini dihimpun detikcom dari putusan pengadilan. Ada pula keterangan dari kuasa hukm dari pihak pengembang perumahan CGR (perusahaan PT Megapoitan Developments Tbk) yakni Maju Posko Simbolon.

Pengembang hendak membangun perumahan CGR. Calon pembeli sudah mulai menunjukkan minat. 75 Persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun sudah sempat laku.

Pengacara pengembang perumahan CGR, Maju Posko Simbolon, mengatakan rencana pembangunan perumahan dimulai tahun 2021 di atas lahan 1,6 hektare. Karena lahannya terpisah oleh Kali Grogol, maka perlu cara agar perumahan itu dapat diakses melintasi kali. Jembatan itu dibangun karena jalan lainnya terlalu sempit.

Pengacara itu menjelaskan bahwa kliennya telah berkomunikasi lebih dulu dengan pihak tergugat untuk mendapatkan izin menggunakan jalan dalam proses pembangunan. Kliennya bersedia menyediakan pengembangan fasilitas umum, sosial, dan penawaran bantuan uang tunai, pengamanan, serta bertanggung jawab mengembalikan kondisi jalan seperti semula setelah pembangunan selesai. Namun pada Oktober 2023, para tergugat menyampaikan penolakan pembangunan jembatan.

Sebagai akses menuju perumahan baru itu, pengembang perlu membangun jembatan melintasi kali menuju perumahan. Pengembang perumahan CGR tidak bisa membangun jembatan akses ke perumahan yang hendak dibangunnya, sebabnya adalah sejumlah warga perumahan CE menolak pembangunan jembatan tersebut dengan alasan keamanan di perumahan CE. Adanya jembatan membuat lingkungan perumahan CE menjadi terbuka sehingga tidak aman dan rawan maling seperti dahulu kala.

Pengacara pengembang perumahan CGR menjelaskan bahwa pada 1 Desember 2023, warga dari perumahan CE menolak karyawan yang datang hendak membangun perumahan CGR. Akibatnya, pembangunan perumahan CGR urung terlaksana. Pengembang mengklaim dapat kerugian materiil dan immateriil.

Pengembang perumahan CGR menggugat 10 warga perumahan CE ke Pengadilan Negeri (PN) Depok. PN Depok memutuskan gugatan perumahan CGR dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Dpk itu diketok pada 15 Oktober 2024.

Pengembang perumahan CGR tidak terima dengan putusan hakim di PN Depok. Pengembang perumahan CGR melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Hasilnya, pengembang perumahan CGR menang. Majelis banding PT Bandung yang diketuai Made Sutrisna dibantu 2 hakim anggota yaitu Jesayas Tarigan dan Mula Pangaribuan membatalkan putusan PN Depok tersebut.

"Mengadili. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Depok tanggal 15 Oktober 2024," ucap majelis banding PT Bandung.

Hakim di PT Bandung tidak bisa menerima alasan gangguan keamanan yang dikemukakan warga perumahan CE selaku tergugat. Menurut hakim, alasan itu berlebihan.

Warga perumahan CE dihukum bayar ganti rugi Rp 40 M

Selain itu para tergugat dihukum memberikan akses ke perumahan CGR. Para tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak pengembang perumahan CGR.

Mengutip putusan, diketahui Pengembang Perumahan CGR sudah memasarkan 100 unit rumah yang telah terjual 75 persen. Namun karena adanya persoalan ini maka para pembeli membatalkan transaksinya.

"Menimbang bahwa mengenai kerugian materiil yang dimohonkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengacu bukti P-43 yaitu bukti tentang pembatalan pembelian rumah sedangkan transaksi sudah dilakukan yaitu sebesar Rp 20.849.382.721,50," kata majelis banding.

Selain itu majelis hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp 20 miliar. Maka total ganti rugi yang dibebankan ke warga perumahan CE menjadi Rp 40 miliar lebih. Kuasa hukum pihak pengembang perumahan CGR menanggapi putusan ini.

"Bahwa oleh karena permasalahan hukum a quo telah masuk pada ranah pengadilan dan hingga saat ini masih terbuka upaya hukum, maka kami mengimbau agar menghormati proses hukum yang masih akan berjalan dan tidak melakukan tindakan-tindakan ceroboh yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru baik secara pidana dan/atau perdata, karena klien kami akan mempergunakan haknya untuk mengajukan tuntutan hukum lebih lanjut terhadap setiap tindakan-tindakan di kemudian hari yang berpotensi melanggar ketentuan hukum," kata kuasa hukum pengembang perumahan CGR, Maju Posko Simbolon dalam keterangannya.

Tonton juga Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

[Gambas:Video 20detik]

Halaman Selanjutnya

Halaman

12345

Daftar Halaman

Daftar Halaman

1

Duduk Perkara Pengembang Perumahan di Cinere Gugat Rp 40 M ke Warga

2

Duduk perkara

3

Warga yang digugat sampai sakit

4

Warga perumahan CE mau kasasi

5

Pengembang Perumahan di Cinere Tak Ngotot Minta Akses