Solo -

Kota Solo masih membutuhkan sekitar 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lagi untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis (MBG). Diketahui saat ini baru ada 4 SPPG yang tersebar di Kecamatan Jebres, Banjarsari dan Laweyan.

Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen (Purn) Suardi Samiran, mengatakan penerima Makan Bergizi Gratis di Kota Solo mencapai 140 ribu orang.

"Karena jumlah penerima manfaat di Kota Solo ini kurang lebih 140 ribu. Ya, jadi memerlukan kurang lebih 40 sampai 45 SPPG (lagi)," katanya ditemui di Balai Kota Solo, Selasa (22/4/2025).

Suardi mengatakan untuk pemenuhan dapur Makan Bergizi Gratis ini pihaknya membuka peluang untuk masyarakat untuk turut serta mendirikan secara mandiri. Sebenarnya, sudah ada yang ingin mendaftar namun masih belum memenuhi persyaratan.

"Untuk menambah tadi kan mendatangkan, membuka peluang bagi masyarakat tadi dengan mendirikan SPPG Mandiri. Iya, kendala-kendala mungkin mereka belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Tapi kalau semuanya sudah terpenuhi, tidak ada kesulitan," bebernya.

Contoh kendala yang dimaksud seperti sudah ada dapur namun belum tersedia alat makan. Sehingga, ia menekankan agar mitra yang mendirikan SPPG bisa memenuhi syarat terlebih dahulu.

"Tidak memenuhi syarat, ada yang sudah membangun tidak punya peralatan makan. Itu kan belum belum lengkap. Harus benar-benar lengkap. Harus mulai bangunannya sendiri sudah ada, sesuai alur yang telah ditentukan, memenuhi standar higienis, kemudian memiliki alat-peralatan yang dibutuhkan mulai dari alat dapur, alat masak, dan alat makan. Kemudian yayasan punya rekening yang jelas, kemudian punya NPWP," jelasnya.

Walkot Ungkap Modal Jadi Mitra

Sementara itu, Wali Kota Solo, Respati Ahmad Ardi, mengatakan pihaknya mendorong agar SPPG mulai didirikan di beberapa Kecamatan yang belum ada.

"Jadi setelah tadi diarahkan langsung dari Pak Deputi di BGN nanti kita akan sebagai pendamping. Intinya kami di pemerintah kota itu sangat support, Pemerintah Kota Surakarta sangat support terhadap terhadap program Presiden Prabowo terkait makan gratis gratis," bebernya.

Ia mengatakan untuk membangun dapur SPPG, para mitra harus mempunyai anggaran yang cukup. Respati menyebut dana yang dibutuhkan yakni sekira Rp 700 juta.

"(Wajib punya standar dana) jelas, wajib punya standar dana, karena ini kan pelayanan ke masyarakat. Ini mitra mandiri. Mengajak mitra mandiri harus ada standar dana. Minimal dana Rp 700 juta, nggak benar kalau ada yang bilang Rp 1,5 miliar alat dapurnya segitu," bebernya.

Respati menegaskan bahwa pihaknya memberikan kemudahan untuk UMKM yang ingin bermitra. Dia juga berencana untuk mengelompokkan UMKM agar bisa menjadi mitra secara kolektif.

"Tadi ada pertanyaan bagus. Pak, kami UMKM ya kapasitasnya hanya 500. Enggak nyampe 3.000. Nah, nanti saya tugaskan untuk Hipmi menyatukan dari teman-teman yang UMKM yang belum sampai standarnya ke 3.000. Tetap kita fasilitasi biar partisipasi rasanya tetap ikut merasakan apa program pemerintah terkait MBG ini," pungkasnya

(afn/apl)

Serang -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan perumahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) di Serang Banten. Groundbreaking dilakukan bersamaan dengan empat kota lainnya.

Lokasinya di Perumahan Graha Kartika Pesona Serang, tepatnya Jl. Warung Jaud Kec. Serang, Banten. Jaraknya kurang lebih 15 menit dari pintu Tol Serang Timur dengan jarang sekitar 6 km.

"Kan ini ada di Serang, Bogor, Brebes, Bantul, Bekasi. Ada lima kota kan hari ini (groundbreaking)," ujar Ara di Serang, Banten, Minggu (9/3/2025).

Ara berpesan agar TNI segera mendata kuota rumah yang dibutuhkan. Lalu, memastikan memilih pengembang yang membangun rumah berkualitas. Ia juga mengingatkan agar TNI AD agar mencegah dan menindaktegas pungutan liar selama pembangunan.

Selain rumah, Ara menyebut di perumahan itu akan dibangun taman bermain anak-anak dan rumah ibadah berupa masjid. Rumah ibadah akan dibangun dari uang sumbangan sebesar Rp 1 miliar dari Komisaris Utama PT Harum Energi Tbk. Lawrence Barki dan Rp 1 miliar dari Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan).

"Jadi ada Rp 2 miliar nanti dibangun rumah ibadah di sini," ucapnya.

"Saya sebagai menteri sumbang Rp 500 juta ya pribadi ini ya buat taman bermain anak-anak supaya bagus ya," tambah Ara.

Sementara itu, Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko mengatakan groundbreaking bangunan perumahan ini merupakan program dari TNI AD untuk mendukung program pemerintah.

"TNI Angkatan Darat berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan mendukung program pemerintah melalui pembangunan rumah TWP (Tabugan Wajib Perumahan) Angkatan Darat," ucapnya.

Ia mengungkapkan jumlah rumah yang akan dibangun sebanyak 5.760 unit yang tersebar di lima lokasi. Total luas tanah untuk perumahan di lima lokasi 70,6 hektare

Untuk Kabupaten Serang akan dibangun 2.023 unit rumah oleh PT Semangat Berkarya Bersama di atas tanah milik TNI AD. Angka tersebut termasuk 1.282 unit rumah subsidi, 290 rumah komersil, dan 451 unit rumah TNI AD.

Sementara luas tanah perumahan di Serang sebesar 23 hektare. Adapun spesifikasi rumahnya 30/72 untuk rumah subsodo dan 36/72 untuk rumah komersil dan rumah TNI AD.

Sebelumnya, Ara menyatakan groundbreaking pembangunan rumah subsidi untuk TNI AD akan segera dilakukan pada Minggu (9/3). Hal itu disampaikan di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3) malam.

Ia mengungkapkan akan ada sekitar 5.400 rumah subsidi yang akan dibangun untuk TNI AD.

"Hari Minggu, 4 hari lagi, nanti bersama Bapak KSAD Jenderal Maruli, saya akan groundbreaking perumahan buat TNI Angkatan Darat di Serang, sekitar 5.400 rumah," katanya di lokasi.

Pembangunan rumah subsidi tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero). Tak hanya TNI AD saja, nantinya juga akan pembangunan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Laut (AL) dan juga TNI Angkatan Udara (AU).

(dhw/das)

Empat Lawang -

Penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan (Sumsel), disetop sementara. Hal itu imbas dari delapan siswa SD Negeri 7 Tebingtinggi dilarikan ke puskesmas karena mengeluh sakit perut diduga usai mengonsumsi lauk basi dan ada ulatnya.

"Ya hari ini (Rabu) penyaluran MBG di Kabupaten Empat Lawang kita setop sementara. Kita masih selidiki temuan diduga ada ulat dan lauk basi di dalam penyaluran MBG di SD Negeri 7 Tebingtinggi," kata Kapolres Kabupaten Empat Lawang AKBP Abdul Aziz kepada detikSumbagsel, Rabu (19/2/2025).

Aziz mengatakan penyetopan dilakukan bukan karena tidak mendukung program Presiden Prabowo, namun karena sudah ada delapan korban yang dilarikan ke puskesmas usai menyantap makan tersebut.

"Saya tegaskan saya mendukung penuh program Presiden RI Bapak Prabowo Subianto dalam hal MBG ini, namun sekarang ada korban jadi pihak ketiga penyedia makanan harus evaluasi dulu jadi kita setop sementara dulu ini," ungkapnya.

Saat ini, kata Aziz, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan pihak ketiga penyedia makanan tersebut.

"Untuk sementara ini kita lakukan pemeriksaan beberapa saksi dan penyedia makanan, sambil menunggu hasil pemeriksaan Bidlabfor Polda Sumsel terkait makanan tersebut apakah layak atau tidak untuk dikonsumsi," jelasnya.

Kata Aziz, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan baru dua hari memulai program MBG dengan total 3.092 porsi yang dibagikan.

"MBG di Kabupaten Empat Lawang baru dua hari, dimulai dan diawali di Kecamatan Tebingtinggi, jumlah paket yang dibagikan untuk siswa sekolah mulai dari TK, SD, SMP dan SMA sebanyak 3.088 ada tambahan empat selain siswa jadi total 3.092 per hari dibagikan," ujarnya.

(csb/csb)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, dibutuhkan omnibus law untuk percepatan pembangunan perumahan.

Hal ini disampaikannya dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

"Saya pernah menyebut, kita memerlukan semacam omnibus law," ujarnya.

Usulan tersebut muncul mengingat pembangunan perumahan oleh pengembang khususnya dalam rangka mencapai target 3 juta rumah kerap menghadapi hambatan perizinan.

Hal tersebut tentunya akan memperlambat investasi di bidang perumahan.

"Selama ini memang terdengar sektor ini tidak berkembang karena tumpang tindih perizinan dan sebagainya, terutama di pemerintah-pemerintah daerah," lanjutnya.

Selain omnibus law, Fahri Hamzah juga mengusulkan adanya instruksi presiden (inpres) baru di bidang perumahan.

"Sekarang saya berpikir dan kemarin mendiskusikan dengan teman-teman, kita mempersiapkan inpres baru untuk percepatan pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman di seluruh Indonesia," tuntas Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yakni Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, yang salah satunya adalah untuk mempercepat proses pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

PBG yang biasanya membutuhkan waktu pembuatan selama 34 hari, ditargetkan bisa dipangkas hanya menjadi 10 hari.

Jakarta -

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan akan mengawasi program makan bergizi gratis. Hal ini lantaran masuk ke dalam sektor ketahanan pangan.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa mengatakan dalam beberapa waktu ke depan pihaknya akan memanggil Kementerian dan Lembaga, termasuk Badan Gizi Nasional untuk memastikan pengadaan bahan makanan dan distribusinya berjalan dengan lancar.

"Baik itu logistiknya, bagaimana distribusinya, dan melibatkan UMKM sehingga persaingan usahanya betul-betul sehat dalam mekanisme lelang, tender, harga, pada saat mulai di supply chainnya sampai nanti di distribusinya," kata dia di kantor KPPU, Rabu (8/1/2025).

Sebelumnya Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bima Yudhistira menyoroti program makan bergizi gratis (MBG) yang baru saja dimulai pada Senin (6/1) lalu yang masih terdapat berbagai persoalan terkait dengan adanya keterlambatan pengiriman makanannya.

"Yang masih menjadi satu isu itu adalah logistik dan cara distribusimya. Jadi kemarin waktu pertama kali ada salah satu sekolah telah datang makan bergizi gratisnya. Masalah di Jabodetabek aja masih menjadi isu," kata Bima dalam acara Seminar Outlook Persaingan Usaha 2025, di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Bima mengatakan permasalahan tersebut harus segera diatasi. Kemudian ia juga mewanti-wanti agar proses pengadaan bahan makanan MBG didapatkan dari UMKM ataupun koperasi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo yang menginginkan adanya partisipasi masyarakat untuk dapat menikmati dari adanya program MBG tersebut.

"Karena masyarakat yang disurvei itu inginya 85% pengadaan makan bergizi gratis produk lokal, dan UMKM atau korporasi, khusunya sektor produksi. Jika ini dilibatkan efek berantainya kesana sesuai keinginan Pak Prabowo," katanya.

Akan tetapi jika pelaksanaan kedepan proses pengadaan bahan makanan dan distribusinya tidak melibatkan UMKM ataupun koperasi, Bima meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk terlibat mengawasi program tersebut.

"Tapi kalo sudah mulai impor susu formula, sapi impor dan kemudian dikoordinasikan oleh konglomerat- konglomerat yang punya kepentingan pribadi dengan kekuasaan keliatannya langsung kartu kuning aja dari KPPU," katanya.

Lihat juga video: Siasat Pengusaha Katering Siapkan Menu MBG dengan Budget Rp 10 Ribu

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Jakarta - Kandungan kalsium pada susu berbeda dengan kandungan pada daun kelor. Karena itu daun kelor tak bisa menggantikan manfaat susu di program Makan Bergizi Gratis. (astj/astj)

Solo -

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya meninjau pelatihan juru masak di SMK Negeri 4 Solo. Pelatihan juru masak ini untuk mendukung program makan bergizi gratis.

Riefky berkata pelatihan tersebut untuk meningkatkan kualitas juru masak dalam mendukung program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran. Dalam hal ini kementerian menggandeng 30 orang yang tergabung dalam Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI).

"Jadi pelatihan juru masak ini adalah untuk mendukung program Bapak Prabowo (Subianto) dan Mas Gibran (Rakabuming Raka) dalam terkait dengan program makan bergizi. Tujuannya adalah juga untuk memberikan, meningkatkan kapasitas dari para juru masak untuk mendukung program Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita ke depan," kata Riefky ditemui SMK Negeri 4 Solo, Kecamatan Laweyan, Kamis (19/12/2024).

Riefky mengatakan pelatihan juru masak ini juga sebagai cara untuk meningkatkan kualitas makanan meskipun dengan anggaran yang minim. Diketahui, untuk anggaran makan bergizi gratis senilai Rp 10 ribu per porsi.

"Ya harapan kita semua (anggaran minim makanan berkualitas), harapan pemerintah daerah, tentu kami dari kementerian dan BGN (Badan Gizi Nasional) dan Bapak Presiden itu harapannya kan seperti itu. Tapi untuk anggaran kan dari Badan Gizi Nasional, kami hanya membantu untuk melatih kapasitas daripada juru masak bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional," jelasnya.

Mengenai program makan bergizi gratis, Riefky menyebut saat ini masih berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional yang rencananya akan dilaksanakan di 3.000 titik di tahap awal.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya meninjau pelatihan juru masak program bergizi gratis di SMKN 4 Solo, Kamis (19/12/2024). Foto: Tara Wahyu/detikJateng

"Nah terkait juga dengan program makan siang gratis, kami saat ini sedang juga berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional yang rencananya juga akan dimulai akhir tahun program tersebut. Akan ada 3.000 titik di tahap awal. Nah kami juga sedang berkoordinasi untuk berkolaborasi untuk melatih para juru masak-juru masak yang nanti akan disediakan oleh BGN bekerja sama dengan Pemda di berbagai daerah di Indonesia," ucap Riefky.

Sementara itu, Wali Kota Solo, Teguh Prakosa mengatakan kolaborasi antara Menteri Ekonomi Kreatif untuk menyiapkan juru masak yang mumpuni. Harapannya mereka bisa memenuhi nilai gizi meski dengan nilai bahan Rp 10 ribu.

"Berkolaborasi ekonomi kreatif menyiapkan juru masak bagaimana masak yang bergizi dengan nilai bahan 10.000. Tinggal nanti disodorkan ke kementerian yang bertanggung jawab atas Badan Gizi Nasional, mau dipakai apa enggak," ujar Teguh.

Menurutnya, kolaborasi ini menjadikan semua tegak lurus dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

"Jadi kolaborasi ini menjadikan semua, menjadi tegak lurus antara pemerintah pusat ke daerah ini menjadi tujuan utama bagaimana mengembangkan supaya anak-anak tidak stunting, itu saja," pungkasnya.

(apu/ams)

Jakarta -

Pemerintah hendak mengusulkan adanya omnibus law khusus perumahan ke DPR RI. Tujuannya agar regulasi terkait perumahan berada dalam satu kesatuan peraturan, tidak terpisah-pisah.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan, omnibus law khusus perumahan ini diperlukan apabila tujuannya untuk menyelaraskan aturan terkait perumahan dan membantu terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

"Sangat diperlukan kalau itu bertujuan menyinkronkan seluruh aturan terkait perumahan. Sangat mendukung karena Program 3 Juta Rumah itu tidaklah gampang. Perlu perhatian khusus," kata Junaidi saat dihubungi detikProperti pada Sabtu (14/12/2024).

Namun, ia memberikan catatan bahwa penyusunan omnibus law khusus perumahan diperkirakan membutuhkan waktu yang lama terutama untuk menyatukan pihak-pihak terkait.

Terpisah, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan lebih baik pemerintah memaksimalkan aturan-aturan yang sudah ada. Jika dinilai ada peraturan yang menghambat atau menyulitkan, dapat diperjuangkan agar sesuai dengan kebutuhan yang ada.

"Maksudnya nggak ada hubungan, apa kaitannya omnibus law. Masalah pembangunan perumahan rakyat itu sudah ada perangkat-perangkat hukum, regulasi yang sudah berjalan saat ini. Kenapa nggak dimaksimalkan, kenapa nggak ditingkatkan, kenapa nggak diperbaiki," ujar Anton.

Kemudian, ia menilai ada yang jauh lebih penting daripada membuat omnibus law khusus perumahan. Pertama, bagaimana cara memaksimalkan keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat membantu pembangunan perumahan. Di samping dukungan dari swasta, menurutnya lembaga pemerintah harus berada di garda terdepan.

"Kalau memang mau membangun rumah rakyat, mereka dulu yang jadi lokomotif terdepan. Nggak usah ngomong sama swasta dulu. Swasta itu yang dipikirin tuh profit (keuntungan)," ucapnya.

Kedua adalah membangun akses transportasi yang mendukung untuk menjangkau daerah-daerah yang tanahnya masih murah. Meskipun lokasinya jauh, masih ada peluang masyarakat tetap berminat untuk membeli rumah karena ongkos transportasi yang murah.

Ketiga adalah menyediakan sistem pembiayaan yang dapat memudahkan masyarakat membeli rumah. Bukan hanya dibuat beragam sistemnya, melainkan dipermudah bentuknya agar masyarakat awam dapat memahami sistem pembayaran tersebut.

"Misalnya banyak orang yang nggak mampu beli rumah karena DP dia nggak kuat. DP ini kan bisa puluhan juta, dia mungkin perlu dibantu. Lalu cicilannya mengikuti suku bunga komersial, mungkin dia nggak kuat. Bisa dibantu sama FLPP, Tapera. Cuma nggak ada yang tau (skema pembiayaan FLPP dan Tapera), yang tau cuma orang-orang yang pernah dengar berita itu aja. Jadi sosialisasinya juga kurang," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan perlu adanya omnibus law yang mengatur khusus soal perumahan.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya regulasi yang ada saat ini cukup berbelit karena ada di setiap Kementerian terkait perumahan. Jika regulasi berbelit, tata kota suatu daerah juga bisa terbelit-belit.

"Ini semua kan bikin mempersulit, daerah-daerah bikin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit. Padahal yang di depan mata kita nggak lihat. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh kayak begitu yang salah negara Pak. Karena ketidakhadiran regulasi yang baik," tuturnya.

(aqi/abr)

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta dikutip dari Antara, Selasa, 10 Desember 2024.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.
"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," ungkap dia.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," kata dia.

Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

(KIE)

Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sempat mengusulkan untuk membuat omnibus law khusus perumahan. Ia mengaku pihaknya tengah membuat tim untuk hal tersebut.

Fahri mengaku mengusulkan adanya omnibus law perumahan itu untuk mempermudah bagi pelaku usaha yang ingin terjun ke industri perumahan.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan, itu satu dokumen seperti kita membuat omnibus tenaga kerja, kesehatan itu kan satu dokumen, menyelesaikan semua satu buku undang-undang. Supaya memudahkan saja. Iya kita lagi membentuk timnya," kata Fahri di gedung Menara Mandiri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Fahri juga menuturkan sempat dikontak oleh beberapa akademisi yang ingin membantunya menyusun omnibus law di sektor perumahan. Hingga saat ini, kata Fahri, masih dalam tahap diskusi mengenai omnibus law perumahan.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi, itu ingin kita gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus tapi semua sedang dalam diskusi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan perlu adanya omnibus law yang khusus mengatur perihal perumahan. Fungsinya agar perumahan memiliki satu kesatuan peraturan dan tidak terpisah-pisah seperti saat ini.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

(abr/das)

Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024