Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian PKP menemukan dugaan kecurangan dalam pembangunan rumah bagi eks pejuang Tim-tim (Timor-Timur) di Kabupaten Kupang, NTT. Sebanyak 2.100 unit rumah dibangun tidak sesuai rencana kerja dan syarat (RKS).

"Kami telah menerjunkan tim Inspektorat Jenderal dan menemukan sejumlah dugaan bahwa ada kecurangan dalam proses pembangunan rumah bagi Eks Pejuang Tim Tim di Kupang, NTT," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Ara menegaskan rumah bagi eks pejuang Tim-tim seharusnya memiliki kualitas bangunan yang baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pembangunan rumah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor dari BUMN seperti PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT. Nindya Karya (Persero). Ia telah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo beserta perwakilan dari jajaran dari PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT. Nindya Karya (Persero) dan PT. Adhi Karya.

Ara meminta agar BUMN yang membangun perumahan tersebut bisa melakukan perbaikan. Kemudian, BUMN tersebut juga perlu menjamin hunian yang akan diserahkan kepada eks Pejuang Tim-tim layak huni dan menjamin konstruksi bangunan yang baik.

"Kita harus memberikan perumahan yang layak dan berkualitas bagus untuk pejuang eks Timor-Timur, di mana Presiden Prabowo Subianto pernah juga berjuang di NTT dan ada 2.100 unit yang akan diserahkan tepatnya di Kabupaten Kupang, di Provinsi NTT," ucapnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan bahwa tim dari Inspektorat Jenderal sudah meninjau ke lapangan dengan mengajak tim ahli dari Universitas Nusa Cendana. Hasil tinjauan menemukan dari pekerjaan 2.100 rumah itu, aspek fondasinya tidak sesuai dengan RKS.

Berdasarkan data Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, ada beberapa hasil temuan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian PKP. Pertama, dari shop drawing-nya, seharusnya kedalaman fondasi 90 centimeter dan bahkan ada yang 170 centimeter. Namun, kenyataannya melalui video dan foto yang diterima, kedalaman fondasi hanya sekitar 30 sampai 40 centimeter dari beton.

Kedua, ia menyebutkan pemadatan tanah yang dikerjakan oleh Ditjen Cipta Karya tidak maksimal. Hal ini menyebabkan bangunan mudah begitu turun. Ketiga, banyak rumah mengalami keretakan pada bagian dinding.

Keempat, terdapat banyak genangan air ketika hujan turun lantaran airnya tidak mengalir dengan baik. Hal itu dikarenakan elevasi yang seharusnya 30 centimeter justru rata dengan tanah.

"Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah mempunyai program SEKOP atau Serahkan Kasus Korupsi. Hal itu sesuai dengan petunjuk Menteri PKP bahwa Kementerian PKP harus bersih dari korupsi dan ketika menemukan ada kasus yang ada indikasi korupsi, maka Itjen Kementerian PKP akan menyerahkan kepada para penegak hukum dan pada tanggal 20 Maret 2025 lalu kasus rumah untuk eks pejuang Tim-tim telah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan proses penegakan hukum," katanya.

Di sisi lain, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan pihaknya menerima masukan dari Menteri PKP dan Itjen Kementerian PKP dan akan memperbaiki kesalahan yang ada di lapangan.

"Tiga BUMN yakni PT. Brantas Abipraya, PT. Nindya Karya, dan PT. Adhi Karya akan memperbaiki dan membangun dinding pembatas tanah. Sehingga dalam serah terima akhir kondisinya baik dan layak huni bagi eks Pejuang Tim-tim," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Bakal Luncurkan Layanan Aduan Perumahan

Video: Menteri PKP Bakal Luncurkan Layanan Aduan Perumahan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena berkolaborasi perkuat pelaksanaan sejumlah hal, mulai dari dukungan bagi UMKM hingga menyukseskan Makan Bergizi Gratis.

Ketika ditemui di Jakarta, Kamis, Taruna mengatakan bahwa di Nusa Tenggara Timur terdapat ratusan hingga ribuan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta inisiatif berupa program 'satu desa, satu produk' yang mendorong desa-desa NTT untuk memiliki satu produk unggulan. BPOM berperan untuk menjamin agar produk-produk UMKM tersebut aman dikonsumsi supaya tidak terjadi kejadian luar biasa.

Dengan penjaminan itu, kata Taruna, maka perekonomian juga dapat ditingkatkan. Terkait hal itu, katanya, mereka juga mengupayakan hilirisasi produk-produk terkait, seperti pangan, kosmetik, dan obat asli Indonesia.

"Mulai dari cara pembuatannya, harus ada sertifikatnya, kemudian setiap produknya, setiap nomor izin edarnya ada. Kemudian kalau mau diekspor, mau diimpor juga harus ada surat keterangan impor ekspor. Kemudian post marketnya, distribusinya juga kami yang sertifikasi. Dan terakhir kalau ada penindakan kami juga yang dikasih tugas oleh negara," dia menjelaskan.

Kerja sama lainnya, kata Taruna, yakni untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diprioritaskan sebagai upaya penanganan masalah gizi, seperti stunting, defisiensi mikronutrien, dan kelebihan nutrisi.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menyebutkan, pihaknya mengapresiasi dukungan serta kerja sama dengan BPOM. Kolaborasi tersebut, katanya, mendorong berbagai produk unggulan NTT mulai dari pertanian hingga kelautan agar dapat memiliki nilai tambah.

Melki juga menyebutkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk semakin memajukan UMKM NTT.

Gubernur itu juga menyatakan dukungannya bagi BPOM agar dapat segera meraih status sebagai otoritas terdaftar WHO (WHO-Listed Authority) agar produk-produk nasional semakin mudah diterima di pasar global.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

KUPANG, KOMPAS.com - Inspektur Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Heri Jerman beserta rombongan melakukan kunjungan lapangan ke perumahan eks Timor Timur (Timtim) di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Kamis (20/3/2025).

Kegiatan ini berlangsung dari pukul 07.30 hingga 09.20 Wita, dengan tujuan mengevaluasi kondisi rumah yang dibangun dalam proyek tersebut.

Dalam kunjungannya, Heri Jerman melakukan pengecekan visual terhadap beberapa rumah di Blok R dan Blok H.

Hasil pemantauan menunjukkan sejumlah permasalahan teknis dalam pembangunan rumah untuk warga eks Pejuang Timor Timur.

Setelah meninjau kondisi proyek perumahan yang mencakup 2.100 unit rumah, Heri dan rombongan melanjutkan kunjungan ke Kantor Kejaksaan Tinggi NTT untuk menyerahkan laporan hasil temuan investigasi.

“Kami menemukan indikasi fraud dan berbagai penyimpangan yang telah dikonfirmasi oleh tim ahli dari Universitas Nusa Cendana."

"Laporan hasil investigasi ini telah kami serahkan secara resmi kepada Kejaksaan Tinggi NTT untuk ditindaklanjuti dalam proses hukum,” ungkap Heri kepada sejumlah wartawan di Kupang, Kamis siang.

Heri memerinci beberapa temuan teknis yang menjadi perhatian utama, antara lain fondasi bangunan yang tidak kokoh, penggunaan alat sondir yang tidak optimal, serta pemaksaan pembangunan di atas tanah labil tanpa perkuatan yang memadai.

Menurutnya, perhatian tidak hanya harus diberikan pada material bangunan, tetapi juga pada keseluruhan desain konstruksi.

Analisis dari tim Universitas Nusa Cendana menunjukkan adanya kelemahan dalam konstruksi yang berpotensi menimbulkan risiko jangka panjang bagi penghuni.

Menanggapi temuan ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan komitmennya untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Namun, permasalahan teknis dan dugaan penyimpangan yang ditemukan di lapangan menjadi dasar bagi Kementerian PKP untuk menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi NTT.

“Proses hukum harus dilakukan secara cermat berdasarkan bukti yang cukup. Evaluasi lebih lanjut akan menentukan apakah kasus ini memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti secara hukum,” ujar Heri.

Pemerintah menegaskan bahwa proyek pembangunan perumahan harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, dengan tetap memastikan kualitas konstruksi yang sesuai dengan standar.

Ke depannya, Kementerian PKP akan memperketat pengawasan serta meningkatkan standar kualitas untuk mencegah permasalahan serupa di proyek-proyek perumahan lainnya.

Kementerian PKP juga berkomitmen untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Melalui berbagai program strategis, kementerian PKP terus berupaya meningkatkan standar perumahan di Indonesia guna mendukung kesejahteraan rakyat.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi NTT, AA Raka Putra Dharmana, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima data tersebut dan akan segera ditindaklanjuti.

"Laporan itu akan dipelajari oleh tim dari Kejaksaan Tinggi NTT," kata Raka singkat.

Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan bahwa pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp9 triliun untuk mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"Saat ini di NTT baru terdapat 17 SPPG. Anggaran sebesar Rp9 triliun akan digunakan untuk membangun 696 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTT,” kata Kepala BGN Dadan Hindayani dalam keterangan yang diterima ANTARA di Kupang, Rabu.

Hal ini disampaikannya di hadapan Gubernur NTT Melki Laka Lena dan 22 Kepala Daerah se-NTT yang beraudiensi dengan dirinya di Jakarta.

Gubernur NTT sendiri mengajak seluruh kepala daerah di NTT ke Jakarta untuk berkoordinasi bersama Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung pembangunan di NTT.

Kepala BGN menambahkan bahwa dengan akan adanya tambahan 696 SPPG, layanan pemenuhan gizi akan mencakup 1,5 juta siswa, dengan setiap unit rata-rata melayani 3.000 anak.

Dia menambahkan bahwa dari total anggaran, 85 persen akan digunakan untuk pengadaan bahan baku, sedangkan 15 persen lainnya dialokasikan untuk pembiayaan jasa, termasuk tenaga pemasak dan pekerja lainnya.

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan bahwa Program MBG ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.

Dalam rilis juga disebutkan bahwa dukungan dari pemerintah pusat melalui BGN mendapat tanggapan positif dari Gubernur dan Para Kepala Daerah yang akan berdampak positif bagi masyarakat NTT.

"Kami menyambut baik program ini, karena memberikan dampak langsung terhadap masyarakat dan perekonomian daerah. Dana Rp9 triliun ini jumlahnya dua kali lipat dari APBD NTT,” kata Melki.

Menurut dia, kesempatan besar itu akan menggerakkan ekonomi rakyat guna mendukung Program MBG ini.

Kunjungan ke Kemendikdasmen RI usai menemui Kepala Badan Gizi Nasional, Gubernur Melki bersama Para Bupati/Walikota bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti bersama jajarannya.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah NTT dan Kemendikdasmen dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

"Kami melakukan pertemuan bersama Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai momentum penting dalam menyusun langkah strategis untuk menghadapi tantangan pendidikan di NTT, sekaligus memastikan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas di NTT dapat tercapai melalui sinergitas Pemerintah Daerah dan Pendidikan Dasar dan Menengah," ujar orang nomor satu di NTT itu.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Jadi langkah dapur satelit untuk membantu desa-desa di seberang sungai bisa sangat membantu

Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dibutuhkan dapur satelit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sulit dijangkau, agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah 3T bisa tetap berjalan.

"Untuk SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang ada di Desa Koa, ini akan melayani beberapa sekolah di desa-desa di kecamatan ini. Kalau yang desanya di seberang sungai bisa dibuatkan dapur satelit," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan di Kupang, Kamis.

Hal ini disampaikan usai meninjau lokasi SPPG yang menjadi mitra BGN dalam mensukseskan program MBG di daerah 3T itu kemarin (12/3).

Untuk mencapai ke Desa Koa, kata dia, butuh waktu sekitar empat jam perjalanan dari Kota Kupang. Selain itu harus melintasi jalur atau jalan yang belum sempurna serta Sungai Noelmina yang lebarnya mencapai kurang lebih dua kilometer.

Dapur satelit itu nantinya, lanjut dia, bisa dimanfaatkan untuk memasak makanan bergizi gratis untuk kemudian bisa diberikan kepada anak-anak di desa tersebut.

Tigor yakin walaupun kondisi infrastrukturnya masih belum memadai, namun pelaksanaan MBG di desa tersebut nantinya bisa dijalankan. "Kami yakin bisa dijalankan," ujar dia.

Hal ini karena antusias masyarakat yang sangat tinggi dengan Program MBG tersebut, lalu kemauan dari seluruh masyarakat di desa tersebut untuk membantu terlaksananya Program MBG di daerah itu.

Sekda Timor Tengah Selatan (TTS) Seperius Edison Sipa juga mengakui bahwa tantangan di kabupaten itu untuk penyelenggaraan MBG memang sangat berat karena memang akses infrastrukturnya kurang sempurna.

"Apalagi kalau musim hujan, jika hujan di hulu pasti banjir akan sampai di sini. Jadi langkah dapur satelit untuk membantu desa-desa di seberang sungai bisa sangat membantu," ujar dia.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jadi langkah dapur satelit untuk membantu desa-desa di seberang sungai bisa sangat membantu

Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dibutuhkan dapur satelit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sulit dijangkau, agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah 3T bisa tetap berjalan.

"Untuk SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang ada di Desa Koa, ini akan melayani beberapa sekolah di desa-desa di kecamatan ini. Kalau yang desanya di seberang sungai bisa dibuatkan dapur satelit," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan di Kupang, Kamis.

Hal ini disampaikan usai meninjau lokasi SPPG yang menjadi mitra BGN dalam mensukseskan program MBG di daerah 3T itu kemarin (12/3).

Untuk mencapai ke Desa Koa, kata dia, butuh waktu sekitar empat jam perjalanan dari Kota Kupang. Selain itu harus melintasi jalur atau jalan yang belum sempurna serta Sungai Noelmina yang lebarnya mencapai kurang lebih dua kilometer.

Dapur satelit itu nantinya, lanjut dia, bisa dimanfaatkan untuk memasak makanan bergizi gratis untuk kemudian bisa diberikan kepada anak-anak di desa tersebut.

Tigor yakin walaupun kondisi infrastrukturnya masih belum memadai, namun pelaksanaan MBG di desa tersebut nantinya bisa dijalankan. "Kami yakin bisa dijalankan," ujar dia.

Hal ini karena antusias masyarakat yang sangat tinggi dengan Program MBG tersebut, lalu kemauan dari seluruh masyarakat di desa tersebut untuk membantu terlaksananya Program MBG di daerah itu.

Sekda Timor Tengah Selatan (TTS) Seperius Edison Sipa juga mengakui bahwa tantangan di kabupaten itu untuk penyelenggaraan MBG memang sangat berat karena memang akses infrastrukturnya kurang sempurna.

"Apalagi kalau musim hujan, jika hujan di hulu pasti banjir akan sampai di sini. Jadi langkah dapur satelit untuk membantu desa-desa di seberang sungai bisa sangat membantu," ujar dia.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) khususnya di Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mulai pada April 2025.

"April setelah Lebaran sudah bisa beroperasi," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Tigor Pangaribuan di Desa Koa, Kabupaten TTS, Rabu.

Hal ini disampaikannya usai meninjau lokasi SPPG yang akan menjadi mitra BGN dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah yang masuk dalam daerah 3T tersebut.

BGN sendiri, ujar dia berusaha secepat mungkin untuk mengoperasikan SPPG tersebut, dengan mempersiapkan peralatan-peralatan yang mendukung untuk program tersebut.

Secara umum ujar dia BGN setuju dan siap membantu SPPG Yang dikelola oleh Yayasan Titian Harapan tersebut yang nantinya akan memasak untuk 1.200 anak sekolah di Kecamatan Mollo Barat itu.

Sementara itu Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah NTT, NTB, Bali, Maluku dan Maluku Utara Florencio Mario Vieira mengatakan bahwa saat ini sudah ada 17 titik SPPG yang beroperasi di NTT dengan jumlah murid yang menikmati diperkirakan mencapai 45an ribu murid di seluruh NTT.

"Minggu depan nanti akan ada dua lagi yang akan beroperasi di Flores," ujar dia.

Mario menambahkan bahwa dengan adanya MBG di desa tersebut sudah pasti akan meningkatkan pendapatan atau ekonomi masyarakat.

Karena setiap hari dapur SPPG harus menyiapkan sayur, telur, serta daging. Tentunya semuanya diambil dari masyarakat di desa tersebut.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) meninjau lokasi yang akan dijadikan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terletak di Desa Koa, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masuk dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Saya sangat bersuka cita ya, hari ini bisa berada di sini, melihat kondisi di Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat, dan memang cukup berat ya medannya, karena harus menyeberangi sungai," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan di Desa Koa, Kabupaten TTS, Rabu.

Tigor mengatakan lokasi SPPG yang ditinjau merupakan daerah yang bisa dijadikan model untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah atau desa-desa yang jauh dari fasilitas infrastruktur, dan sulit dijangkau seperti di desa yang dikunjungi.

Pewarta ANTARA yang ikut dalam rombongan tersebut melaporkan bahwa untuk mencapai ke desa tersebut perjalanan membutuhkan waktu sekitar empat jam.

Namun, saat sudah dekat ke Desa Koa, rombongan harus beberapa kali berhenti di jalan, sebab akses jalan yang sulit dilalui, karena banyaknya kali-kali kecil.

Tak hanya itu, Tigor dan rombongan juga harus melewati sebuah sungai yang dikenal dengan sebutan sungai Noelmina yang lebarnya mendekati dua kilometer.

Saat melewati sungai tersebut, aliran air sungainya sangat deras, di sisi kiri dan kanan, beberapa warga berdiri di tengah sungai untuk menuntun pengemudi agar tidak salah jalan ketika menyeberangkan kendaraannya.

Tigor yakin walaupun kondisi infrastrukturnya masih belum memadai, namun pelaksanaan MBG di desa tersebut nantinya bisa dijalankan. "Kita yakin bisa dijalankan," ujar dia.

Hal ini karena antusias masyarakat yang sangat tinggi dengan program MBG tersebut, lalu kemauan dari seluruh masyarakat di desa tersebut untuk membantu terlaksananya program MBG di daerah itu.

Sekda TTS Seperius Edison Sipa mengatakan jika SPPG berjalan di desa tersebut, Desa Koa menjadi lokasi pertama di kabupaten itu yang menerapkan MBG.

"Di Kabupaten lain sudah jalan, kami juga bertanya-tanya kapan ini jalan dan akhirnya hari ini terbukti bahwa di daerah terpencil sudah hadir, kami di kota tidak ada masalah untuk menerapkannya," ujar dia.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Siswa SMPN 1 Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), diberi donat sebagai menu Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ada juga kurma dan buah lainnya. Pada hari berbeda, para siswa diberikan menu berupa roti, kurma, dan apel.

"Hari Jumat (8 Maret 2025) menunya donat yang ada lubang, ada meses-nya. Ada juga kurma dan buah apel yang kecil," ujar siswa kelas 8 SMN 1 Komodo berinisial A, Senin (10/3/2025).

"Tadi menunya roti, di dalamnya ada daging yang hancur. Ada juga kurma dan buah jeruk kecil," lanjut dia.

A adalah siswa non-muslim di sekolah tersebut. Ia mengaku tak kenyang menyantap menu donat maupun roti itu.

"Tidak kenyanglah, cuma makan donat satu potong atau roti satu potong," ujar A.

"Kalau saya maunya menu tetap ada nasi. Ada daging," imbuhnya.

Penyedia MBG Manggarai Barat dari Yayasan Sejahtera Desaku, Kosmas Janggat, membenarkan menu roti dan donat tersebut. Menurut dia, menu tersebut berlaku secara nasional selama masa puasa.

"Pertimbangan dari pusat untuk seluruh Indonesia memang begitu. Dari BGN (Badan Gizi Nasional) seperti itu untuk bulan puasa ini. Tidak pakai nasi, menu kering semuanya," kata Kosmas.

"Ada roti, kompiang (roti khas Manggarai), kami ganti-gantilah, ada buah. Bulan puasa memang seperti itu menunya. Kami tidak pakai nasi, tidak pakai sayur," lanjut dia.

Menurut dia, menu MBG dibuat seperti itu agar siswa bisa membawa pulang ke rumah masing-masing. Menu MBG tersebut dimakan saat berbuka puasa di rumah pada sore harinya.

"Supaya mereka jangan makan di sekolah, bawa di rumah," tandas Kosmas.

Program MBG dilaksanakan di Manggarai Barat mulai 17 Februari lalu. Sejauh ini, baru enam sekolah di Manggarai Barat yang terpilih untuk program MBG. Sekolah-sekolah tersebut berada di Kota Labuan Bajo. Yakni SMPN 1 Komodo, SDI Wae Mata, SDN Lancang, SDN Batu Cermin, SDN Labuan Bajo 2, dan SDIT Persaudaraan.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait  membuka opsi untuk merelokasi warga perumahan Pondok Gede Permai di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat usai menjadi langganan banjir.

Pernyataan itu disampaikan Maruarar usai meninjau posko pengungsian warga di gudang BNPB yang tak jauh dari lokasi banjir, Rabu (5/3) petang.

Ara, sapaan akrabnya, mengaku sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto yang turun langsung dalam dua kali banjir hebat di wilayah tersebut. Menurut dia, ada lahan yang telah disiapkan jika warga bersedia direlokasi.

"Saya sudah berbincang dengan Bapak Wali Kota. Ada di tempat di pasar ya Pak ya. Pasar Bintara. Tanahnya sudah ada. Punya kota. Nanti kalau cocok bagaimana caranya kita bangunkan. Supaya ada solusi," ujar Ara didampingi Tri pada kesempatan itu.

Ara menjelaskan dirinya punya pengalaman untuk merelokasi warga di Flores Timur, NTT yang langganan menjadi korban banjir.

Kala itu, pihaknya bersama BNPB mengajak masyarakat untuk berdiskusi.

Bahkan, diskusi dibuat terpisah antara bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak.

Menurut dia, pemerintah harus menyampaikan dengan baik-baik. Pasalnya, relokasi bukan hanya memindahkan rumah, namun juga kehidupan.

"Karena itu kan memindahkan bukan hanya tempat tinggal tapi kehidupan. Sekolahnya, pasarnya, tempat ibadahnya. Jadi diajak baik-baik," ujar Ara.

"Saya rasa masyarakat di sini mungkin satu dua hari lagi boleh Pak BNPB sama Bapak Wali Kota ditanya baik-baik ya," sambungnya.

Perumahan Pondok Gede Permai menjadi wilayah korban Banjir di Kota Bekasi. Banjir hebat sebelumnya merendam wilayah itu pada 2020. Kini, banjir ikut merendam wilayah itu hingga ketinggian 3 meter pada Selasa (4/3).

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkapkan dirinya berkomitmen menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTT. Di sisi lain, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT meminta agar program MBG dikaji lagi.

"Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen penuh untuk mensukseskan program makan bergizi gratis," kata Melki Laka Lena saat memberi sambutan perdana sebagai gubernur NTT di hadapan jajaran DPRD dan Forkopimda NTT, Senin (3/3/2025).

Menurut Melki, program MBG bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup demi tumbuh kembang yang optimal. Ia menilai program tersebut bermanfaat, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

"Gizi yang baik adalah fondasi utama bagi kesehatan, kecerdasan, dan daya saing generasi masa depan. Anak-anak yang terpenuhi nutrisinya akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat, kemampuan belajar yang lebih baik, serta peluang lebih besar untuk meraih masa depan yang cerah," imbuh politikus Partai Golkar itu.

Program MBG, dia berujar, akan diintegrasikan dengan sektor pertanian dan peternakan lokal. Ia berharap penggunaan bahan pangan yang berasal dari produk unggulan lokal memberi dampak bagi perekonomian warga NTT.

Anggota DPRD NTT Minta Program MBG Dikaji Lagi

Anggota DPRD NTT Fraksi Hanura, Refafi Gah, meminta program MBG kembali dikaji. Ia menilai masih ditemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan program MBG selama ini.

"Persoalan makan bergizi gratis ini di mana-mana ada problemnya. Menurut saya, makan gizi gratis ini sebaiknya dikaji dulu supaya tepat sasaran," kata Refafi.

Refafi mengungkapkan program MBG merupakan program yang baik. Namun, dia melanjutkan, program itu perlu dijalankan agar tepat sasaran. Misalkan dengan memberikan anggaran makan bergizi itu kepada orang tua siswa yang membutuhkan.

"Sebenarnya program MBG ini program yang sangat bagus, tetapi tidak lewat kajian yang mendasar," imbuhnya.

Anggota DPRD NTT Fraksi PKB, Ana Waha Kolin, setali tiga uang. Menurut Ana, pelaksanaan program MBG harus tepat sasaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah saat ini.

"Program MBG kami pikir harus bisa diperhatikan dengan baik sehingga bisa tepat sasaran. Hal ini perlu karena tidak semua anak-anak itu orang tuanya tidak mampu, tetapi (justru) menerima bantuan MBG," pungkas Ana.

Video: BPOM Jelaskan Tujuan Program Makan Bergizi untuk Anak

Video: BPOM Jelaskan Tujuan Program Makan Bergizi untuk Anak

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana buka suara soal temuan menu makan bergizi gratis (MBG) ayam goreng yang masih terlihat bagian dalamnya kemerahan dan dianggap masih mentah di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menanggapi hal itu, Dadan mengatakan persoalan tersebut lebih bersifat teknis dan bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk pengalaman penyelenggara dalam mengelola makanan dalam skala besar.

"Masalah teknis dan pengalaman," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/2).

Menu MBG yang dinilai masih mentah dalam kotakmakan ditemukan saat siswa Kelas VI di SD Inpres 3 Waingapu, Sumba Timur akan menyantap makanan yang dibagikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Waingapu, pada Rabu (19/2) lalu.

Kepala SDI Waingapu 3,Hamuli Ngguna Manggil yang dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Selasa (25/2) membenarkan soal penemuan menu ayam goreng yang masih mentah tersebut.

"Iya, kejadiannya pada Rabu (19/2) lalu," kata Hamuli.

Dia mengatakan menu ayam yang masih mentah tersebut disajikan pihak satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) Waingapu pada hari ketiga pelaksanaan MBG di Sumba Timur yakni pada Rabu (19/2).

Siswa tersebut, kata Hamuli, diberitahu teman lainnya untuk memeriksa terlebih dahulu daging ayamnya yang akan disantap, karena sebelumnya siswa tersebut sempat mendapati daging ayam yang sudah dikonsumsinya masih mentah di bagian dalamnya.

"Coba kamu lihat, buka dulu kamu punya kotak makan begini ada dapat ini daging (mentah) jadi siswa tersebut buka (kotak makanannya) jadi terlihat dagingnya masih kelihatan merah di bagian dalam," kata Hamuli menirukan ucapan siswa itu.

Karena merasa daging ayam itu masih belum matang, siswa tersebut tidak jadi mengonsumsi makanan tersebut. "Karena dilihat oleh siswa lainnya (Melihat ayam yang masih mentah), sehingga anak-anak langsung merasa mual," ujarnya.

Para siswa kemudian melaporkan tentang temuan ayam yang masih mentah tersebut ke guru kelas mereka. Guru itu kemudian meminta siswa membuka kotak tersebut dan menunjukkan menu ayam yang masih mentah tersebut lalu divideokan dan di foto sebagai barang bukti.

"Ibu guru ini masih sempat menyuruh anak tersebut coba kamu buka lalu buka dagingnya ibu guru juga video dan foto sebagai barang bukti," kata Hamuli.

Guru tersebut kemudian membawa kotak makanan tersebut ke kepala sekolah untuk menunjukkan daging mentah tersebut. Temuan itu menjadi viral karena diunggah oleh guru kelas siswa tersebut.