Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara terkait Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Mayarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan setiap abdi negara harus siap menerima penugasan apapun, termasuk Suryo Utomo yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama BTN.

"Sebagai abdi negara, tentunya harus siap menerima penugasan apapun dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab," kata Dwi kepada detikcom, Kamis (27/3/2025).

Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) menyatakan keprihatinan dan penolakan keras terhadap praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak ini. Sudah sepatutnya Dirjen Pajak bersikap adil dan netral terhadap seluruh wajib pajak baik rakyat kecil, pelaku UMKM, perusahaan swasta maupun BUMN seperti BTN.

IWPI pun mempertanyakan bagaimana Dirjen Pajak bisa bersikap objektif terhadap BTN jika pada saat yang sama ia menerima gaji dan fasilitas sebagai Komisaris Utama BTN.

"Ini adalah konflik kepentingan struktural, dan merupakan bentuk potensi penyalahgunaan kekuasaan yang terang benderang," kata Ketua IWPI Rinto Setiyawan.

Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BTN pada Rabu (26/3) menyetujui Dirjen Pajak Suryo Utomo sebagai Komisaris Utama. Selain itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sebagai Dewan Komisaris perseroan.

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta memberi usul kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung agar dapat membangun dapur makan bergizi gratis (MBG) berstandar bintang 5 dibanding renovasi kantin sekolah. Sebab keberadaan dapur MBG diyakini bisa menghasilkan makanan berkualitas untuk pemenuhan gizi anak-anak.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Yudha Permana dalam menyikapi rencana Pramono yang akan mengalihkan program sarapan bergizi gratis jadi merenovasi kantin sekolah.

"Kami Fraksi Gerindra mengusulkan untuk membangun dapur MBG berkualitas standar katering atau hotel bintang lima di kantin sekolah, daripada revitalisasi kantin sekolah yang belum bisa mengontrol kualitas makanan dan minuman yang dijual," kata Yudha dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Ia mengatakan pembangunan dapur MBG bisa jauh lebih efisien jika dibangun di dekat sekolah. Dia meyakini, di setiap sekolah ada kantin yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov DKI telah menyiapkan dana ntuk MBG sebesar Rp 2,5-3 triliun, yang ditaruh di BTT (belanja tidak terduga). Maka dari itu, pihaknya berencana akan menyuarakan hal tersebut saat pembahasan APBD-P tahun 2025 mandatang.

"Kami mau coba usulkan pada rapat Komisi E nanti, supaya dana tersebut dipakai untuk membangun infrastruktur berupa dapur MBG, dan lokasinya di sekolah," ungkapnya.

Yudha meyakini, membangun dapur MBG tidak akan menyalahi aturan karena kantin masih menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Apalagi pembangunan dapur bisa menjadi ekosistem yang baik dalam menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak.

"Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini bisa sustainable (berkelanjutan) sehingga ekosistemnya jadi," ucapnya.

Di sisi lain, nantinya para pedagang kantin bisa diberdayakan di dapur MBG. Konsep dapur ini, kata Yudha juga telah diadopsi lebih dulu di negara maju seperti Jepang.

Menurut dia, langkah ini bisa sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah soal pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Pemerintah daerah mempersiapkan fasilitas infrastruktur berupa dapur, sedangkan pemerintah pusat melalui BGN menyiapkan koki, dan kebutuhan pokok untuk MBG.

"Jadi ada kolaborasi, dari APBD mempersiapkan infrastruktur dapurnya sedangkan dari pemerintah pusat menyiapkan SDM, alat makan hingga bahan makanannya," imbuhnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengganti program sarapan gratis menjadi renovasi kantin. Pramono mengatakan renovasi ini akan dilakukan di seluruh kantin di Jakarta.

"Untuk program sarapan pagi gratis akan tetap kami adakan, bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," terang Pramono saat menghadiri buka bersama pembubaran tim pemenangan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Pram menyebut program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik. Dia memastikan program ini akan memiliki tanggung jawab sama terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta.

Dia juga mengungkapkan alasan mengganti program ini. Dia menerangkan program yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pemerintah bakal membuat payung hukum yang mengatur pembagian tugas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya aturan itu dapat berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Perpres (Peraturan Presiden).

"Dan ini satu pekerjaan yang besar. Oleh karena itu perlu satu aturan, tadi kita disepakati yang akan dirumuskan bareng-bareng, apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres, sehingga semua pihak bisa melakukan tugasnya sesuai yang diatur," ujar Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Zulhas menyebut keberadaan payung hukum diperlukan agar masing-masing kementerian/lembaga tidak ragu-ragu dalam melakukan eksekusi. Kementerian/lembaga juga diharapkan tidak berjalan masing-masing jika payung hukumnya sudah terbit.

"Nanti impresi yang diperlukan untuk mengatur masing-masing lembaga itu apa tugasnya. Ya, karena kalau tidak kan nanti kalau nggak diatur, ragu-ragu masing-masing ya. Misalnya, nanti misalnya ada distribusi antara daerah. Itu kan perlu peraturan. Tugas-tugas nanti yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah itu apa," bebernya.

Adapun pelaksanaan MBG bakal dikebut dan membutuhkan anggaran Rp 1-2 triliun mulai bulan depan. Zulhas menyebut sebelumnya anggaran untuk program MBG tergolong kecil karena urusan anggarannya baru saja selesai.

"Diperkirakan Maret akan dilaksanakan mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp 1-2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya kan baru selesai, baru seminggu," ungkapnya.

Zulhas menambahkan, selama ini dapur yang menyediakan MBG merupakan mitra pemerintah. Dalam hal ini pemerintah bakal menyiapkan rantai pasoknya karena membutuhkan bahan baku cukup besar.

"Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera. Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur. Oleh karena itu kita perlu persiapan. Persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya. Karena Maret ini akan berkali-kali lebih besar," tuturnya.

Bahkan nanti di akhir tahun jumlah penerima MBG diproyeksi mencapai 82,9 juta penerima. Menurutnya akan lebih banyak lagi pihak yang terkait selain Badan Gizi Nasional sehingga memerlukan kerja sama dan koordinasi.

"Mudah-mudahan program ini mulai Maret akan lari dengan kencang," tutup Zulhas.

Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) menyiapkan pelatihan bagi pelaku UMKM di daerah-daerah untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Ada 300 pelaku UMKM yang mendapat pelatihan tersebut.

Kadinkop UKM Jatim, Endy Alim Abdi Nusa mengatakan pelatihan ini sebagai bentuk dukungan kepada pelaku UMKM untuk terlibat dalam program MBG.

"Kami akan beri pelatihan kepada pelaku UMKM, khususnya pelaku UMKM yang ada di bidang kuliner. Kami target 300 pelaku UMKM khusus kuliner ikut pelatihan ini," kata Endy di Surabaya, Selasa (25/2/2025).

Endy mengatakan pelatihan ini bertujuan agar para pelaku UMKM siap untuk mengerjakan program MBG. Apalagi, program MBG seiring berjalannya waktu akan menyasar lebih banyak anak-anak sekolah.

"Bagaimana pelaku usaha siap, ketika sewaktu-waktu ternyata UMKM ditunjuk sebagai penyedia MBG," tambahnya.

Lebih lanjut Endy mengatakan para pelaku UMKM tersebut akan diberi pelatihan mulai memasak menu MBG sesuai dengan takaran gizi Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami beri pelatihan menyusun menu. Kemudian membuat menu sesuai acuan gizi BGN untuk program MBG, tetapi dengan kearifan lokal," ujarnya.

"Target kami pelatihan akan dilakukan selama 3 hingga 6 bulan ke depan dengan menyasar UMKM sektor kuliner di Jatim," tandasnya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo rapat tertutup membahas program 3 juta rumah di Kantor Kementerian Keuangan. Rapat digelar Rabu malam (19/2/2025) berlangsung sekitar 1 jam.

Usai rapat Sri Mulyani menyampaikan dukungan APBN terhadap program perumahan selama ini.

"Seperti diketahui di dalam APBN kita sudah menempatkan atau di dalam APBN 2025 untuk memberikan dukungan 220 ribu rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Itu sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan.

Selain itu, Sri Mulyani juga menegaskan dukungan Kementerian Keuangan terhadap program 3 juta rumah, serta menyiapkan aturan yang bisa memperlancar program andalan Presiden Prabowo itu.

"Pak Ara dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan, sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick Pak Gubernur (BI) dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter," bebernya.

Selain itu, negara juga punya instrumen seperti perbaikan rumah bagi masyarakat. Ia menyebut berbagai dukungan terhadap program perumahan itu akan terus dievaluasi atau bahkan ditingkatkan skalanya demi mengejar target yang sudah dipasang.

" Yang kedua kita juga punya instrumen yang lain seperti tadi perbaikan rumah bagi masyarakat dan juga berbagai skema seperti bantuan uang muka. Ini semuanya yang ada di dalam APBN kita akan terus evaluasi dan bahkan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya sehingga target yang ingin dicapai sedapat mungkin bisa dicapai," ujar Sri Mulyani.

Adapun yang menjadi prioritas adalah program perumahan rakyat. Untuk perumahan komersil Sri Mulyani perlu mendiskusikan lebih lanjut dengan Erick hingga Perry.

"Jadi ini adalah rumah rakyat. Kalau rumah komersial nanti kita diskusi lagi ya Pak Erick ya. Nah di luar itu tadi tentu Pak Gubernur tahu, Pak Ara," tutur Sri Mulyani.

Sebuah cluster di wilayah Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat dikabarkan digusur juru sita Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997. Padahal, warga cluster tersebut sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pihaknya akan mempelajari perihal tersebut.

"Kami akan pelajari, ya. Kami akan pelajari," kata Ara sembari meninggalkan gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Sebelumnya diberitakan, penggusuran yang dikabarkan terjadi di cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Bekasi viral di media sosial pekan lalu. Bangunan tetap digusur oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang meski disebut telah memiliki sertifikat hak milik (SHM).

Lahan seluas 3.290 meter persegi tersebut diputuskan sebagai aset milik penggugat yakni Hj. Mimi Jamilah. Itu artinya warga yang tinggal di sana atau pengembang perumahan tersebut dianggap bukan pemilik yang sah.

Total terdapat 27 bidang tanah yang terancam tergusur, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Namun, 9 rumah di antaranya masih dalam proses pembangunan. Sementara 10 unit rumah dan 8 ruko yang terjual telah memegang sertifikat hak milik (SHM).

Akibat penggusuran, warga cluster itu mulai pergi meninggalkan rumahnya. Setelah rumah tersebut kosong, beberapa tukang rongsok mendatangi rumah itu dan mengambil barang-barang warga yang tersisa.

Warga Cluster Setia Mekar Residence 2, pemilik ruko, dan pengembang perumahan memutuskan mengajukan gugatan balik ke PN Cikarang. Gugatan ini sebagai bentuk penolakan terhadap penggusuran yang dilakukan pada Kamis (30/2/2025) lalu.

Sidang gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (17/2/2025). Lalu, ada pula warga perumahan yang mengajukan gugatan balik atas nama pribadi, Surung Sianipar. Sidangnya dijadwalkan digelar pada Senin (10/2/2025). Selain dari warga dan pengembang, menurut perwakilan pengembang, Abdul Bari pihak bank pemberi kredit juga telah mengajukan gugatan. Jadwal sidang perdana akan dilaksanakan pada Jumat (14/2/2025).

"Sidang gugatan dari salah satu warga. Itu dari Bapak Surung Sianipar. Saya tanggal 17. Bank tanggal 14 Februari 2025, bank pemberi kredit yang memiliki hak tanggungan," kata Bari saat dihubungi detikProperti, Rabu (5/2/2025).

Video RK Dengar Curhat Warga Ogah Digusur: Saya Akan Lobi ATR/BPN

Video RK Dengar Curhat Warga Ogah Digusur: Saya Akan Lobi ATR/BPN

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Wamen Dukbangga/Wakil Kepala BKKBN) Isyana Bagoes Oka meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ada pula Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan.

Pantauan detikcom, Jumat (10/1/2025), Wamen Isyana meninjau program MBG di Posyandu Anyelir, Ciracas, Jakarta Timur.

Program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita disalurkan lewat posyandu. Wamen Isyana terlihat hadir bersama Deputi PCO Noudhy Valdryno, jubir PCO Prita Laura, dan anggota DPR RI Putri Komarudin.

Wamen Isyana meninjau Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil. (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

Wamen Isyana mengatakan program tersebut adalah kelanjutan dari program MBG untuk pelajar. Adapun menu makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita adalah nasi, telur rebus, sayur labu, buah jeruk, dan susu.

"Hari Senin kemarin sudah diluncurkan serentak, kebanyakan sekolah, hari ini, kita mau coba juga, kita laksanakan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak yang usianya masih belum usia sekolah. Kita tahu anak-anak adalah sumber daya bangsa dan memastikan sumber gizinya terjaga," ujarnya.

Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil. (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

Setelah meninjau MBG di Posyandu Anyelir 1, Wamendukbangga Isyana meninjau program Makan Bergizi Gratis di Posyandu Dahlia, Ciracas, Jakarta Timur. Di sana, turut hadir Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan.

Veronica Tan meninjau Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil. (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru mendukung penuh program penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penjabat Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mengatakan dukungan tersebut dalam mendukung percepatan program 3 juta rumah pertahun. Khususnya selama pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kami mendukung penuh program penghapusan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk mendukung program 3 juta rumah pertahun pemerintah pusat," kata Risnandar, Rabu (27/11/2024).

Risnandar mengungkap penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tersebut merupakan terobosan kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memihak rakyat kecil. Kebijakan ini dapat membuat harga rumah menjadi turun dan terjangkau bagi rakyat kecil yang ingin memiliki hunian pertama.

Tak hanya itu saja, sebelumnya Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Perwako Nomor 16 Tahun 2022 telah memberikan stimulus sebesar 25% dari BPHTB terutang khusus untuk objek Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS). Selain itu dalam mendukung program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) Pemerintah Kota Pekanbaru telah ikut memberikan stimulus berupa pengurangan BPHTB 100% bagi nilai jual objek pajak (NJOP) sampai Rp 250 juta.

Diskon 50% untuk NJOP diatas Rp 250 juta sampai Rp 500 Juta. Termasuk diskon 25% untuk NJOP diatas Rp 500 juta hingga Rp 1 milyar.

Khusus menindaklanjuti SKB 3 menteri ini, Risnandar memastikan akan mengawal dengan ekstra agar penerbitan peraturan kepala daerah (Perkada) dapat ditunaikan secepatnya. Sehingga SKB dapat dilaksanakan serta disosialisasikan tidak lewat akhir tahun ini.

"Sebagai bentuk keseriusan, kami akan kawal penerbitan regulasi turunannya berupa Peraturan Wali Kota, agar manfaat ini dapat dirasakan secepatnya oleh masayarakat kota Pekanbaru," tegasnya.

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

Bos Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengajak pengusaha swasta berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan seluruh program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya dilaksanakan Badan Gizi Nasional. Namun, penyediaan infrastrukturnya bisa menggandeng pihak swasta.

"Penyediaan infrastrukturnya yang kami lakukan dengan melalui APBN itu dihitung sebagai capital expenditure (capex). Ada juga yang koordinasi dengan lembaga lain, kementerian lain, pemerintah daerah, dan juga pihak ketiga dalam bentuk investasi," jelas Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

"Nanti kami akan bayar biaya sewa. Sewa lahan, sewa gedung, dan sewa lain-lain per bulan sehingga investasinya akan kembali (balik modal) dalam waktu tiga tahun," tegasnya.

Besaran investasi tersebut bakal sangat bergantung dengan infrastruktur yang dibangun. Dadan menyebut ini juga terpengaruh dengan teknologi yang digunakan.

Khusus infrastruktur yang dibangun Badan Gizi Nasional melalui APBN berada di 3 wilayah satuan pelayanan per kabupaten. Sehingga ada 1.500 lebih infrastruktur di satuan pelayanan yang tersebar di 540 kabupaten/kota.

"Kami sudah membangun hampir 85 (satuan pelayanan). Itu rata-rata untuk bangunan kurang lebih sekitar Rp1,2 sampai Rp1,5 (miliar). Nanti peralatannya kurang lebih sekitar Rp700 (juta)," ungkapnya.

"Nah, kami ingin lengkapi satuan pelayanan itu dengan genset. Itu salah satu bagian persyaratan kami ketika nanti ada mitra yang ingin membangun satuan pelayanan. Kalau berminat, titik lokasinya silakan kirim ke BGN, nanti kami akan plot di daerah itu ada sekolah mana saja yang bisa dilayani," tutup Dadan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan akan terlibat dalam program pembangunan 3 juta rumah.

Groundbreaking rumah yang akan dibangun Agung Sedayu Group katanya akan berlangsung November mendatang di Tangerang, Banten. Sementara, tanahnya berasal dari perusahaan Maruarar.

"Tanggal 10 November ground breaking di Tangerang. Tanahnya dari perusahaan kami. Yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu sama isinya," katanya di Kantor PUPR, Senin (28/10).

Ia mengatakan rumah tersebut nantinya akan diberikan untuk masyarakat. Ketika ditanya apakah pembangunan itu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) perusahaan, ia tak menjawab secara pasti.

Ia hanya mengatakan rumah akan diberikan secara gratis.

"Silahkan bentuknya apa. Buat siapa? Ya buat rakyat. Mau disewakan atau dijual? Enggak. Mau dikasih aja," imbuhnya.

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan ia memang akan menyumbang tanah untuk pembangunan 3 juta rumah. Ia mengaku bersyukur diberi kesempatan menjadi menteri dan ingin berkontribusi untuk pembangunan rumah.

"Contoh itu harus dimulai dari kita sendiri. Nanti pertengahan November (akan dimulai). Saya sebelumnya pengusaha, saya sudah bersyukur diberikan kesempatan oleh rakyat Indonesia, tentu harus mulai dengan diri kami sendiri," ujar Ara di Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, dikutip detikcom, Minggu (27/10).

Ara berencana menyumbangkan tanah seluas setidaknya 2 hektare. Ia berharap langkahnya itu bisa menjadi contoh agar pengusaha swasta terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah.

"Tanah dari swasta, hibah, sumbangan, membangunnya dan isinya dari swasta juga. Yang kita mau buat adalah kepedulian, kegotongroyongan. Moto kami adalah 'gotong royong membangun rumah untuk rakyat' karena nggak bisa sendiri," jelasnya."Anggaran negara enggak mungkin cukup. Jadi kita akan juga mengajak teman-teman semua swasta untuk kepedulian sosial dan kita kan mulai, itu akan menjadi model, doain sekitar tanggal 10 November kita mulai lakukan itu," pungkasnya.

Fahri Hamzah menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Istana buka suara soal kehadiran Fahri Hamzah.

"Beliau adalah putra daerah dan diundang juga oleh PT Amman Smelter," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan, Senin (23/9/2024).

Yusuf mengatakan Fahri Hamzah juga mendorong program hilirisasi. Selain itu, Jokowi ingin mendapatkan masukan dari tokoh daerah.

"Sewaktu Pimpinan Dewan, Beliau (Fahri Hamzah) sangat mendorong program hilirisasi," kata Yusuf.

"Bapak Presiden juga ingin mendapat masukan dari tokoh daerah terkait pembangunan di daerah," jelasnya.

Sebelumnya, Jokowi meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional. Investasi pembangunan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman cukup besar, yakni Rp 21 triliun.

"Bayangkan kalau penambangan dan pengelolaan di Sumbawa yang dikerjakan oleh PT Amman ini mengolah 900 ribu ton konsentrat per tahun, bayangkan kalau selamanya diekspor dalam bentuk mentah, nilai tambahnya berada di negara lain yang memiliki smelter," jelas Jokowi.

Sehingga, Jokowi sangat mengapresiasi adanya smelter PT Amman Mineral Internasional. Ia berharap smelter ini bisa membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

"Nanti di smelter ini akan memiliki kapasitas produksi 220 ribu ton tembaga, kurang lebih 18 ton emas, 55 ton perak, dan 850 ribu ton asam sulfat," kata Jokowi.

Simak Video 'Jokowi Resmikan Smelter Tembaga PT Amman di NTB Senilai Rp 21 T':

[Gambas:Video 20detik]