Pengaduan korban Meikarta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertambah. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menyebutkan laporan yang diterima sudah mencapai 500 pelapor.

"(berapa pelaporan ke PKP?) Udah 500. (untuk Meikarta atau semua?) Meikarta sendiri," ucap Fitrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2025).

Ia mengatakan sebanyak 11 konsumen sudah menerima ganti rugi. Angka tersebut dari 116 laporan yang sudah terverifikasi oleh Kementerian PKP.

"Totalnya 116 itu sekitar Rp 26-an M," katanya.

Pertemuan selanjutnya dengan Bos Lippo Group, induk perusahaan PT Mahkota Sentosa Utama (pengembang Meikarta) James Riady akan dilangsungkan pada 23 Juli 2025 mendatang. Tanggal tersebut sesuai dengan tenggat waktu pencairan refund konsumen PKP yang sudah disetujui sebelumnya.

Di samping itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Ara) mengatakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

"10 tahun terakhir ini, berdasarkan laporan dari dua institusi itu, yang satu negara yang satu masyarakat, paling banyak konsumen Pak dan yang paling banyak soal Meikarta," ujar Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI.

Ia mengatakan pihaknya sudah mulai menyelesaikan masalah dari skala yang besar, yakni persoalan Meikarta. Banyak konsumen telah melunasi unit pada 2018. Sekarang pembayaran ganti rugi kepada konsumen telah mulai dilakukan.

"Kami bertemu dengan ratusan orang yang sangat sedih dan pahit hidupnya karena sudah bayar lunas tetapi tidak dapat rumahnya. Itu paling besar adalah soal Meikarta," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara menargetkan pencairan ganti rugi konsumen Meikarta selesai pada 23 Juli mendatang.

"Boleh nggak saya minta waktunya 3 bulan? Cukup 3 bulan?" tutur Ara di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Lalu, Fitrah Nur melaporkan ada 102 dari total 118 konsumen Meikarta yang sudah tervalidasi melalui layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP). Total kerugian yang tercatat mencapai Rp 26,8 miliar.

Dari 118 konsumen yang mengadu, ada 88 konsumen yang menuntut pengembalian dana, dua konsumen meminta serah terima unit, empat konsumen masih mempertimbangkan pengembalian uang atau serah terima unit, satu konsumen mengadu soal IPL, dan 23 konsumen lainnya masih dalam tahap konfirmasi karena tidak mencantumkan keinginannya dalam pengaduan.

Nantinya sebanyak 16 konsumen yang belum tervalidasi akan diverifikasi hingga 2 Juni 2025. Permintaan pengembalian dana atau refund nantinya akan dilakukan secara bertahap. Selain pengembalian dana, ada juga opsi serah terima unit.

"Total dari 118, ada Rp 26,8 M. Yang baru menyerahkan mereka punya data, baru 102. Baru 102 yang menyerahkan data," ujar Fitrah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan bertemu dengan CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani. Pertemuan itu membahas soal pemanfaatan kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor perumahan.

Ara mengatakan dirinya sudah meminta izin kepada Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo untuk rapat bersama sejumlah perbankan.

"KUR bagaimana itu bisa buat perumahan, itulah kita mau bicarakan," ujar Ara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2025).

Ia menyatakan KUR untuk perumahan merupakan goodwill Presiden Prabowo Subianto. Untuk menjalankan hal tersebut, perlu ada pembahasan soal mekanisme aturan, prosedur, payung hukum, penerima, serta nominalnya.

"Bagaimana KUR dari Danantara dari Bank BUMN bisa juga itu dialokasikan untuk perumahan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ara mengatakan Prabowo memberikan arahan kepada BPI Danantara untuk mendukung program di sektor perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Pak Hasyim bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan," kata Ara kepada awak media di MidPlaza 2 Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Ada pun mengenai mengenai besar dana yang akan diberikan Danantara untuk sektor perumahan dan detail lainnya, Ara mengatakan semuanya akan dikaji dahulu.

"Kami akan menjajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN, juga dengan bank swasta. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik, bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri Maruarar Terharu Tukang Becak Dapat Rumah Subsidi di Batang

Video: Menteri Maruarar Terharu Tukang Becak Dapat Rumah Subsidi di Batang

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendapat kritikan dari anggota DPR RI soal realisasi Program 3 Juta Rumah. Ia pun mengaku siap di-reshuffle jika target program tersebut tidak tercapai.

Ara menegaskan bahwa dirinya hanya merupakan pembantu Presiden Prabowo Subianto yang hanya menjalankan visi dan misinya. Namun dia mengaku optimistis bisa mencapai target 3 juta rumah.

"Diberikan target begitu ya semua jurus saya lakukan untuk bisa mencapai ke sana. Nanti kalau tidak tercapai, saya siap perintah Presiden Prabowo sebagai pimpinan saya. Saya mau di-reshuffle itu juga hak beliau dan apapun saya terima," ujar Ara di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Menurutnya, keputusan reshuffle merupakan konsekuensi dalam mengemban jabatan sebagai menteri. Apalagi sebagai menteri yang mempunyai target yang terukur dengan dana tertentu.

Ara sudah memaparkan peta jalan Program 3 Juta Rumah kepada DPR RI. Menanggapi paparan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo mempertanyakan indikator capaian dalam peta jalan program itu.

Menurutnya, Ara belum menyertai anggaran untuk mencapai target program. Dalam paparan peta jalan, Kementerian PKP masih mengupayakan penyediaan 2.247.088 unit rumah.

"Angka ini cuma capaian Pak (Menteri PKP), KPI-nya nggak ada, berapa rupiahnya ketika disebut yang upaya itu sebanyak 2.247.088. Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini udah bulan Mei lho Pak, yang 2.247.088 ini masih entah di mana," kata Yanuar.

Di sisi lain, Anggota Komisi V DPR RI Haryanto mengatakan angka yang disampaikan dalam paparan peta jalan masih berupa klaim. Menurutnya, belum ada perencanaan yang detail, sehingga ia mempertanyakan besaran pembiayaan dari pemerintah maupun investor.

Haryanto mengatakan Kementerian PKP perlu kerja keras untuk mencapai target. Ia menyebut program pemerintahan terdahulu yang sebesar 1 juta belum tercapai, sementara target tahun ini sebesar penyediaan 3 juta unit rumah.

"Waktu yang ada ini sudah mau masuk bulan keenam sudah tengah tahun belum berapa realisasi yang ada, sehingga dalam hal ini kita harus kerja keras untuk bisa mewujudkan daripada program yang diharapkan oleh masyarakat," kata Haryanto.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti mengatakan 75 persen target 3 Juta Rumah masih berupa upaya. Reni menegaskan bahwa Kementerian PKP harus meningkatkan upaya melebihi empat bulan yang sudah berjalan.

"Sejak Januari sampai saat ini yaitu 5 bulan berjalan yang selesai masih 7 persen, yaitu sebanyak 210.596 (rumah). Jika kemudian ini nanti berjalannya itu rata, maka kalau asumsinya ini adalah triwulan atau caturwulan di empat bulan kemudian ini bersifatnya rata, maka di Desember 2025 kita masih mencapai target di 21 persen," tuturnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirat (Ara) diberondong kritikan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Rapat itu membahas mengenai peta jalan program 3 juta rumah.

Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo mempertanyakan indikator capaian dalam peta jalan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya apa yang dipaparkan Ara belum disertai anggaran untuk mencapai target program. Dalam paparan peta jalan, Kementerian PKP masih mengupayakan penyediaan 2.247.088 unit rumah.

"Angka ini cuma capaian Pak (Menteri PKP), KPI-nya nggak ada, berapa rupiahnya ketika disebut yang upaya itu sebanyak 2.247.088. Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini udah bulan Mei lho Pak, yang 2.247.088 ini masih entah di mana," ujar Yanuar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Ia juga menyoroti soal akses kepemilikan atau mendapatkan rumah yang layak. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan, kenaikan hanya 1,7 persen dengan ada Program 3 Juta Rumah. Ia membandingkan pada era pemerintahan sebelumnya, akses kepemilikan meningkat 2,6 persen per tahun.

"Tentang angka 3 juta tadi yang disampaikan, ini menarik sekali. Dari yang disebut upaya lain, selesai proses rencana upaya ini, saya melihat kok ini Pak Menteri, mengambil bahasa Pak Presiden, ini rencana 3 juta ini kok jadi omon-omon gitu," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Haryanto menilai angka yang disampaikan baru berupa klaim, sehingga belum ada perencanaan yang detail. Ia mempertanyakan data pembiayaan oleh pemerintah maupun investor.

Ia juga menyoroti realisasi Program 3 Juta Rumah. Haryanto mengatakan Kementerian PKP perlu kerja keras untuk mencapai target.

"Sekalipun kami tahun kemarin belum masuk ke dalam di komisi ini, itu 1 juta saja belum bisa terpenuhi apalagi 3 juta rumah. Sehingga dalam hal ini waktu yang ada ini sudah mau masuk bulan keenam sudah tengah tahun belum berapa realisasi yang ada, sehingga dalam hal ini kita harus kerja keras untuk bisa mewujudkan daripada program yang diharapkan oleh masyarakat," kata Haryanto.

Haryanto mengatakan belum ada langkah yang akan diambil apabila target belum tercapai. Menurutnya, tidak perlu ada perencanaan yang begitu besar, tapi realisasinya bisa terlaksana.

Di samping itu, Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti menghitung potensi pencapaian program di akhir tahun. Ia menyimpulkan 75 persen target 3 Juta Rumah masih berupa upaya.

"Sejak Januari sampai saat ini yaitu 5 bulan berjalan yang selesai masih 7 persen, yaitu sebanyak 210.596 (rumah). Jika kemudian ini nanti berjalannya itu rata, maka kalau asumsinya ini adalah triwulan atau caturwulan di empat bulan kemudian ini bersifatnya rata, maka di Desember 2025 kita masih mencapai target di 21 persen," tuturnya.

Reni menegaskan bahwa Kementerian PKP harus meningkatkan upaya melebihi empat bulan yang sudah berjalan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirat (Ara) diberondong kritikan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Rapat itu membahas mengenai peta jalan program 3 juta rumah.

Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo mempertanyakan indikator capaian dalam peta jalan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya apa yang dipaparkan Ara belum disertai anggaran untuk mencapai target program. Dalam paparan peta jalan, Kementerian PKP masih mengupayakan penyediaan 2.247.088 unit rumah.

"Angka ini cuma capaian Pak (Menteri PKP), KPI-nya nggak ada, berapa rupiahnya ketika disebut yang upaya itu sebanyak 2.247.088. Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini udah bulan Mei lho Pak, yang 2.247.088 ini masih entah di mana," ujar Yanuar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Ia juga menyoroti soal akses kepemilikan atau mendapatkan rumah yang layak. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan, kenaikan hanya 1,7 persen dengan ada Program 3 Juta Rumah. Ia membandingkan pada era pemerintahan sebelumnya, akses kepemilikan meningkat 2,6 persen per tahun.

"Tentang angka 3 juta tadi yang disampaikan, ini menarik sekali. Dari yang disebut upaya lain, selesai proses rencana upaya ini, saya melihat kok ini Pak Menteri, mengambil bahasa Pak Presiden, ini rencana 3 juta ini kok jadi omon-omon gitu," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Haryanto menilai angka yang disampaikan baru berupa klaim, sehingga belum ada perencanaan yang detail. Ia mempertanyakan data pembiayaan oleh pemerintah maupun investor.

Ia juga menyoroti realisasi Program 3 Juta Rumah. Haryanto mengatakan Kementerian PKP perlu kerja keras untuk mencapai target.

"Sekalipun kami tahun kemarin belum masuk ke dalam di komisi ini, itu 1 juta saja belum bisa terpenuhi apalagi 3 juta rumah. Sehingga dalam hal ini waktu yang ada ini sudah mau masuk bulan keenam sudah tengah tahun belum berapa realisasi yang ada, sehingga dalam hal ini kita harus kerja keras untuk bisa mewujudkan daripada program yang diharapkan oleh masyarakat," kata Haryanto.

Haryanto mengatakan belum ada langkah yang akan diambil apabila target belum tercapai. Menurutnya, tidak perlu ada perencanaan yang begitu besar, tapi realisasinya bisa terlaksana.

Di samping itu, Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti menghitung potensi pencapaian program di akhir tahun. Ia menyimpulkan 75 persen target 3 Juta Rumah masih berupa upaya.

"Sejak Januari sampai saat ini yaitu 5 bulan berjalan yang selesai masih 7 persen, yaitu sebanyak 210.596 (rumah). Jika kemudian ini nanti berjalannya itu rata, maka kalau asumsinya ini adalah triwulan atau caturwulan di empat bulan kemudian ini bersifatnya rata, maka di Desember 2025 kita masih mencapai target di 21 persen," tuturnya.

Reni menegaskan bahwa Kementerian PKP harus meningkatkan upaya melebihi empat bulan yang sudah berjalan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirat (Ara) diberondong kritikan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Rapat itu membahas mengenai peta jalan program 3 juta rumah.

Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo mempertanyakan indikator capaian dalam peta jalan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya apa yang dipaparkan Ara belum disertai anggaran untuk mencapai target program. Dalam paparan peta jalan, Kementerian PKP masih mengupayakan penyediaan 2.247.088 unit rumah.

"Angka ini cuma capaian Pak (Menteri PKP), KPI-nya nggak ada, berapa rupiahnya ketika disebut yang upaya itu sebanyak 2.247.088. Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini udah bulan Mei lho Pak, yang 2.247.088 ini masih entah di mana," ujar Yanuar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Ia juga menyoroti soal akses kepemilikan atau mendapatkan rumah yang layak. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan, kenaikan hanya 1,7 persen dengan ada Program 3 Juta Rumah. Ia membandingkan pada era pemerintahan sebelumnya, akses kepemilikan meningkat 2,6 persen per tahun.

"Tentang angka 3 juta tadi yang disampaikan, ini menarik sekali. Dari yang disebut upaya lain, selesai proses rencana upaya ini, saya melihat kok ini Pak Menteri, mengambil bahasa Pak Presiden, ini rencana 3 juta ini kok jadi omon-omon gitu," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Haryanto menilai angka yang disampaikan baru berupa klaim, sehingga belum ada perencanaan yang detail. Ia mempertanyakan data pembiayaan oleh pemerintah maupun investor.

Ia juga menyoroti realisasi Program 3 Juta Rumah. Haryanto mengatakan Kementerian PKP perlu kerja keras untuk mencapai target.

"Sekalipun kami tahun kemarin belum masuk ke dalam di komisi ini, itu 1 juta saja belum bisa terpenuhi apalagi 3 juta rumah. Sehingga dalam hal ini waktu yang ada ini sudah mau masuk bulan keenam sudah tengah tahun belum berapa realisasi yang ada, sehingga dalam hal ini kita harus kerja keras untuk bisa mewujudkan daripada program yang diharapkan oleh masyarakat," kata Haryanto.

Haryanto mengatakan belum ada langkah yang akan diambil apabila target belum tercapai. Menurutnya, tidak perlu ada perencanaan yang begitu besar, tapi realisasinya bisa terlaksana.

Di samping itu, Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti menghitung potensi pencapaian program di akhir tahun. Ia menyimpulkan 75 persen target 3 Juta Rumah masih berupa upaya.

"Sejak Januari sampai saat ini yaitu 5 bulan berjalan yang selesai masih 7 persen, yaitu sebanyak 210.596 (rumah). Jika kemudian ini nanti berjalannya itu rata, maka kalau asumsinya ini adalah triwulan atau caturwulan di empat bulan kemudian ini bersifatnya rata, maka di Desember 2025 kita masih mencapai target di 21 persen," tuturnya.

Reni menegaskan bahwa Kementerian PKP harus meningkatkan upaya melebihi empat bulan yang sudah berjalan.

Bill Gates disebut bakal ikut meninjau program makan bergizi gratis (MBG) dalam kunjungannya, usai tiba hari ini di Indonesia, Rabu (7/5/2025). Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Bill Gates mendukung program dengan target sasaran lebih dari 20 juta orang hingga Agustus 2025.

"Yang jelas akan meninjau program Makan Bergizi Gratis," kata Dadan kepada wartawan di kompleks parlemen, Selasa (6/5/2025).

"Salah satunya kedatangan beliau ingin mendukung program Makan Bergizi, (tapi) mekanisme dukungannya juga belum disampaikan secara detail," ujar Dadan.

Jadwal bertemunya pendiri Microsoft Bill Gates dengan Presiden Prabowo Subianto hari ini, juga disebut sebagai bentuk penghargaan atas berjalannya MBG. Sebelumnya diberitakan, permintaan untuk kedatangan ke Indonesia sudah diajukan dalam bentuk surat sejak November lalu.

"Surat permintaan kedatangan sudah masuk sejak November lalu. Salah satu tujuannya adalah untuk menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap program makan bergizi yang kita jalankan," ujar Prabowo dalam memberikan arahan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5).

Prabowo juga sebelumnya menyoroti keberhasilan MBG yang diklaim mencapai 99,9 persen, di tengah sejumlah laporan keracunan pada siswa-siswi sekolah dasar. Insiden keracunan disebut 'hanya' terjadi pada 0,5 persen dari total penerima.

Prabowo menargetkan program tersebut bisa diperluas hingga 82,9 juta penerima di Desember 2025.

Video Kepala BGN Perketat Kriteria Pemilihan Mitra Program Makan Gratis

Video Kepala BGN Perketat Kriteria Pemilihan Mitra Program Makan Gratis

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyebut bantuan para konglomerat untuk program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto sudah mencapai Rp500 miliar.

Bantuan-bantuan itu melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Para pengusaha itu membangun rumah untuk dibagikan gratis ke masyarakat.

"Kami sudah mungkin sekitar Rp400 miliar-Rp500 miliar itu dari CSR, dari pengusaha," kata Ara dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

"Jangan-jangan nanti tahun ini berakhir, mudah-mudahan bisa lebih banyak daripada Rp800 miliar, anggaran negara itu Pak," ujar Ara tertawa.

Dia menjelaskan PT Harum Energy/PT Santan Batubara menyumbang 30 unit rumah panggung di Muara Angke, Jakarta, dengan nilai Rp4,5 miliar. Lalu, Agung Sedayu Group akan membangun 250 rumah di Tangerang.

Adaro Group membangun 500 unit rumah di Kalimantan Selatan. Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia akan merenovasi 2.000 rumah di Jakarta.

Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) akan merenovasi 500 rumah di Jakarta dan Bangka Belitung.

Ara menyampaikan pemerintah hanya memfasilitasi para pengusaha untuk membangun rumah untuk rakyat. Dia memastikan tak ada sepeser uang pun yang dititipkan pengusaha ke kementerian.

"Ini kita menjaga kepercayaan orang. Jadi, saya tidak terima uang, tidak terima barang," ujar Ara.

Sebelumnya, Prabowo mencanangkan program 3 juta rumah. Dia ingin membangun dan merenovasi rumah untuk rakyat sebanyak 3 juta unit per tahun.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan kemungkinan program itu belum terwujud sepenuhnya tahun ini.

Dia berkata APBN 2025 hanya Rp800 miliar. Menurutnya, uang itu hanya mampu membiayai renovasi 40 ribu rumah dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 220 ribu unit.

"APBN di zaman Pak Prabowo nanti akan disahkan atau dimulai dibahas pada proposal anggaran 16 Agustus 2025 tahun ini. Itu APBN 2026. Karena itu sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026," ungkap Fahri pada jumpa pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4).

Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menanggapi puluhan siswa di Cianjur keracunan setelah diduga santap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Cak Imin minta Kemenkes untuk mengecek sumber masalah.

"Nah itu yang harus dicek sumber utamanya ya. Tolong kepada Kementerian Kesehatan mengecek sumber utama keracunan itu," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Cak Imin meminta diinvestigasi apakah keracunan tersebut lantaran proses pembuatan atau pendistribusian. Ketum PKB ini mendesak pemerintah untuk cepat menanggapi hal itu.

"Apakah dari dapurnya, apakah dari proses angkutannya, apakah dari tempat lain-lain. Nanti kita tunggu aja investigasinya," ujar Cak Imin.

"Laboratorium Kesehatan Daerah harus cepat ya mengambil langkah-langkah supaya kita tenang," tambahnya.

Diketahui, keracunan massal menimpa siswa MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur. Sebanyak 78 pelajar termasuk beberapa guru mengeluhkan gejala keracunan setelah menyantap menu MBG pada Senin (21/4/2025).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta Kementerian Kesehatan untuk menyelidiki kasus puluhan siswa keracunan usai mengonsumsi program makan bergizi gratis (MBG) di Cianjur, Jawa Barat.

"Nah itu yang harus dicek sumber utamanya ya. Tolong kepada Kementerian Kesehatan mengecek sumber utama keracunan itu," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4).

"Apakah dari dapurnya, apakah dari proses angkutannya, apakah dari tempat lain-lain," imbuhnya.

Cak Imin mengatakan pihaknya akan menunggu hasil investigasi pihak terkait dalam kasus tersebut. Dia juga meminta agar Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) agar turut terlibat.

"Nanti kita tunggu aja investigasinya. Laboratorium Kesehatan Daerah harus cepat ya mengambil langkah-langkah supaya kita tenang," katanya.

Puluhan siswa dari dua sekolah keracunan makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pekan ini.

Usai kejadian tersebut, Pemkab Cianjur pun memberlakukan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan memastikan siswa mengalami keracunan masal mendapat pelayanan kesehatan dan pengawasan maksimal dari tenaga kesehatan.

Tak hanya di Cianjur, kasus serupa juga terjadi di Bombana Sulawesi Tenggara. Puluhan siswa muntah-muntah untuk mengonsumsi MBG. Peristiwa itu terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kabupaten Bombana pada Rabu (23/4) pagi.

Polisi telah turun tangan menyelidiki dua kasus tersebut.

"Iya masih dalam penyelidikan, anggota sudah turun ke lokasi," ujar Kasatreskrim Polres Bombana Iptu Yudha Febry Widanarko, Rabu (23/4) seperti dikutip dari detikSulsel.

Lima asosiasi perusahaan pengembang (developer) perumahan berteriak mengeluhkan ketidakjelasan program 3 juta rumah yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mempertanyakan arah kebijakan ini. Dia berkata kebijakan ini justru menimbulkan ketidakpastian di masyarakat yang merugikan pengembang. Sebab, konsumen yang siap akad tiba-tiba balik badan karena berharap dapat rumah di program tersebut.

"Kita tahu tiga bulan lalu (isu) rumah gratis ini sangat mengganggu sekali karena orang tiba-tiba batal beli rumah, mau akad tidak jadi," kata Joko pada rapat dengar pendapat umum dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/3).

Joko juga mempertanyakan rencana penggunaan lahan eks koruptor untuk perumahan rakyat. Pengembang bingung rumah tapak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) disetarakan dengan rumah di tanah koruptor yang nilainya berbeda.

Selain itu, ada kebingungan pengembang soal rencana pemerintah menurunkan harga rumah subsidi. Joko menyebut kebijakan itu akan merugikan orang-orang yang sudah membeli rumah lebih dulu karena harga rumah subsidi terbaru malah lebih murah.

Joko juga menyayangkan kebijakan perumahan pemerintah yang tak memikirkan pengembang. Menurutnya, Prabowo sudah jarang membahas program 3 juta rumah, lebih sering bicara Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Danantara.

"Kita merasa tidak adanya perlindungan. Kemudian pelaku pengembang merasa ketakutan akan kepastian usaha mereka. Yang ketiga, adalah ketidaknyamanan dalam berusaha, developer dicurigai, dikambinghitamkan, bahkan mendapatkan intimidasi," ucap Joko.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkap potensi kerugian pengembang karena ketidakjelasan kebijakan.

"Terkait penurunan harga yang justru harga tanah meningkat, tapi Menteri (PKP) harga rumah diturunkan, sangat berbanding terbalik," ucap Junaidi.

BAM DPR menerima keluhan dan masukan dari pengembang. Mereka berjanji akan mencari solusi agar tak ada pihak yang dirugikan.

"Kalau kemudian perumahan menjadi salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, ya seharusnya ini didukung oleh kementerian/lembaga yang memang dibentuk atau ditunjuk, appointed, untuk bisa menyukseskan," kata Ketua BAM DPR RI Netty Prasetiyani.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang juga kader Partai Gerindra, Maruarar Sirait, merespons positif keinginan Koalisi Indonesa Maju (KIM) menjadi koalisi permanen. Ara, demikian Maruarar disapa, menyebut sosok Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad jadi kunci.

"Koalisi Indonesia Maju 80% di Parlemen, Pak Dasco efektif dan demokratis," kata Maruarar Sirait kepada wartawan, sebagaimana tertulis di siaran persnya, Sabtu (15/2/2025).

Ara menghadiri acara silaturahmi di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (14/2) kemarin. Di acara tersebut disebutkan Presiden Prabowo Subianto menghendaki koalisi permanen dengan kekuatan besar di DPR.

Maruarar lantas berharap semua koalisi solid. Iya juga mendorong para pembantu presiden fokus bekerja untuk rakyat.

"Bekerja jujur dan amanah," katanya.

Ara juga berharap semua pihak mendukung program efisiensi Prabowo. Tujuannya untuk menambah kekuatan untuk mensejahterakan rakyat.

"Harus efisien dan fokus pada kepentingan rakyat," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini