Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memanggil Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Keduanya dipanggil untuk berdiskusi setelah adanya dugaan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya, kawan saya, Pak Said Abdullah," kata Ara di kantor Kementerian PKP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Said Abdulah dan Achmad Fauzi terlihat berada di dalam ruangan bersama Ara. Turut hadir dalam pertemuan itu Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman.

Mereka berdiskusi terkait temuan tersebut. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari Irjen," kata dia.

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan, selama bertugas jadi menteri, telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Memang kami di Kementerian, saya 7 bulan jadi menteri, kami juga menemukan cukup ada beberapa indikasi dugaan korupsi," sebutnya.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman, mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Diketahui anggaran BSPS pada 2024 untuk Kabupaten Sumenep mencapai Rp 109 miliar. Namun, saat ditanya secara rinci terkait kasus yang akan dilaporkan, ia belum bisa memberikan rinciannya karena akan melaporkan terlebih dahulu.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memanggil Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Keduanya dipanggil untuk berdiskusi setelah adanya dugaan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya, kawan saya, Pak Said Abdullah," kata Ara di kantor Kementerian PKP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Said Abdulah dan Achmad Fauzi terlihat berada di dalam ruangan bersama Ara. Turut hadir dalam pertemuan itu Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman.

Mereka berdiskusi terkait temuan tersebut. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari Irjen," kata dia.

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan, selama bertugas jadi menteri, telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Memang kami di Kementerian, saya 7 bulan jadi menteri, kami juga menemukan cukup ada beberapa indikasi dugaan korupsi," sebutnya.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman, mendatangi Kejaksaan Negeri Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Diketahui anggaran BSPS pada 2024 untuk Kabupaten Sumenep mencapai Rp 109 miliar. Namun, saat ditanya secara rinci terkait kasus yang akan dilaporkan, ia belum bisa memberikan rinciannya karena akan melaporkan terlebih dahulu.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri Maruarar Sirait (Ara). Novita mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diraih kementerian PKP.

"Saya tetap mengapresiasi meskipun anggarannya minim. Pak Menteri tetap mengutamakan program-program Komisi V, seperti program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan saya melihat ada terobosan luar biasa," kata Novita dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap ini berharap Kementerian PKP memberikan perhatian terhadap wilayahnya. Menurutnya, wilayah Cilacap masuk dalam kategori miskin ekstrem.

"Cilacap tadi masuk kategori miskin ekstrem nomor empat di Jawa Tengah, Cilacap merupakan kabupaten terluas dan penduduknya terbesar nomor dua setelah Brebes. Banyumas pun masih banyak penduduknya yang butuh dukungan, meski tidak tercatat dalam kategori miskin ekstrem," jelas Novita.

Novita mengatakan sinergi antara kementerian, DPR, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan program-program kerakyatan, termasuk melalui dana dari APBN, CSR, sangat penting. Dia berharap ada tambahan anggaran untuk Kementerian PKP.

"Saya berharap ke depan ada tambahan anggaran, baik dari APBN maupun dukungan dari pengusaha dan pihak ketiga, agar program Pak Menteri dapat berjalan lebih maksimal sehingga dapat tercapai sesuai target," sebut anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Novita juga meminta agar program-program strategis seperti pembangunan rumah susun (Rusunawa) tetap dilanjutkan. Sebab, menurutnya program itu banyak diminati masyarakat.

"Mohon program Rusunawa bisa dilanjutkan lagi karena masih banyak yang belum terealisasi. Dan untuk program multi years, saya harap bisa dipastikan tuntas dan tidak mangkrak," kata Novita.

Terakhir, Novita berharap koordinasi dan sinergi antara kementerian dan anggota dewan, khususnya di daerah pemilihan (Dapil). Hal ini, katanya, untuk memastikan keberhasilan program pemerintah di lapangan berjalan tepat sasaran.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sepakat dengan Komisi V DPR untuk memberikan prioritas pada peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tahun 2025.

"Saya mau highlight di sini, program yang paling signifikan adalah BSPS. Karena kami sudah melihat sendiri hasilnya dan aspirasi dari teman-teman Komisi V dan DPD RI dan kepala daerah," kata Menteri Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan program sarapan gratis yang dicanangkannya batal dilaksanakan. Keputusan itu disampaikan setelah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Pertemuan antara Pramono dan Dadan digelar secara tertutup di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/3/2025) sore. Dia mengatakan program sarapan bergizi gratis akan diubah.

"Kami telah berdiskusi dan mengambil kesimpulan yang sama untuk perbaikan bersama, terutama tentunya sebagai Gubernur Jakarta bagi warga yang ada di Jakarta. Apa yang akan kami lakukan di Jakarta, yang pertama sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas nanti akan diubah programnya," kata Pramono usai pertemuan.

Politikus PDIP itu mengatakan Pemrov DKI akan mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah pusat. Dia mengatakan Pemprov DKI akan memberi tambahan anggaran untuk program makan bergizi gratis di Jakarta.

"Jadi kami tegaskan program makan bergizi gratis sepenuhnya diadakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Jakarta men-support untuk itu supaya berjalan dengan baik dan sebagian anggrannya menjadi lebih banyak," jelas Pramono.

Dia mengatakan Pemprov DKI akan fokus melakukan perbaikan kualitas kantin di sekolah yang ada di Jakarta. Selain itu, anggaran yang awalnya ditujukan untuk program sarapan gratis akan dialihkan untuk penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Tadi saya sudah laporkan juga kepada Kepala Badan Gizi, KJP yang dulu belum terselesaikan, dalam bulan ini akan kami selesaikan. Karena apa, anggaran yang rencananya sebagian untuk sarapan pagi gratis kami akan alihkan untuk memperbesar kapasitas KJP yang menjadi masalah serius di Jakarta saat ini," terangnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut pihaknya menargetkan mendirikan 791 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta. Saat ini baru ada 33 SPPG di Jakarta.

"Akan tambah sembilan di tanggal 17 Maret menjadi 42. Jadi masih banyak yang harus diselenggarakan dan alhamdulillah percepatan ini akan bisa dilakukan dengan kontribusi dari pemerintah Provinsi Jakarta. Tadi Pak Gubernur dengan jajarannya sudah memutuskan akan merenovasi kantin-kantin sekolah yang akan menjadi bagian dari program makan bergizi," ujarnya.

Dadan juga menyebut ide Pramono untuk sarapan gratis tetap dilakukan melalui lewat program makan bergizi gratis bersama pemerintah pusat. Dia mengatakan pelajar PAUD dan SD mendapat makan bergizi gratis pada pagi hari alias untuk sarapan.

"Saya sampaikan juga bahwa janji beliau untuk memberi makan pagi tetap akan di laksanakan karena anak PAUD, sama SD tetap akan makan pagi. Jadi kita bersinergi satu sama lain dan saya dapat penjelasan bahwa beliau punya cita-cita yang lebih besar yaitu menambah KJP, menambah beasiswa dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, menerima kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam H.E To Lam hari ini. Sultan mengapresiasi capaian diplomatik Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai cakupan bidang dengan Vietnam.

"Indonesia dan Vietnam merupakan negara yang memiliki jalan sejarah yang nyaris sama. Kita sama-sama negara yang anti terhadap kolonialisme dan imperialisme", kata Sultan di Gedung DPD RI, Selasa (11/3/2025).

Sultan mengatakan kerja sama kedua negara dapat mendukung program prioritas pemerintah seperti swasembada pangan, makan bergizi gratis hingga hilirisasi. Sultan mengaku juga ingin adanya peningkatan di bidang politik, ekonomi, pertahanan keamanan hingga pertukaran kunjungan pada cakupan pendidikan dan sains.

"Harapan kami tentunya agar kerja sama strategis kedua negara dapat mendukung setiap program prioritas utama pemerintah, terutama program swasembada pangan dan energi, makan bergizi gratis hingga program hilirisasi," katanya.

To Lam, kata Sultan, memiliki pandangan diplomatik yang cukup terbuka dan progresif. Ia menilai To Lam mampu memahami hambatan-hambatan kenegaraan dan menemukan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

"Beliau adalah tokoh penting di balik pencapaian ekonomi Vietnam yang mengesankan saat ini. Insyallah Presiden Prabowo akan segera melakukan kunjungan balasan ke Hanoi," ungkapnya.

DPD bersama DPR dan MPR RI, kata Sultan, berkomitmen menjalin dan memperkuat kohesivitas politik dengan Majelis Nasional Republik Sosialis Vietnam. Sultan berharap pertemuan ini menciptakan dampak positif ke masyarakat di dua negara.

"Kami berkomitmen mendukung setiap langkah diplomatik dan kebijakan pemerintahan kedua negara. Tentunya yang berdampak positif bagi masyarakat Indonesia dan Vietnam", imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons penemuan ulat pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Selatan. Menurut Dadan, hal itu tidak mungkin terjadi karena ulat tersebut sampai keluar ke ompreng atau wadah tempat makanan.

"Ya, contoh kemarin ada misalnya kasus belatung di Palembang. Saya ahli entomologi, paham betul. Tidak mungkin belatung hidup di luar omprengnya," katanya dalam Agrinnovation Conference dan Rakernas Pemuda Tani di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2025).

Atas kejadian ini, BGN memerintahkan untuk meningkatkan SOP demi memastikan pengawasan terhadap MGB. Saat ini setiap kali makanan akan dikirim maka harus ada dokumentasi berupa foto dan video.

"Nah, sekarang ditambah lagi SOP-nya. Setiap kali mau mengirim makanan, divideokan semuanya, foto semuanya. Karena kok tiba-tiba begitu sampai di sekolah, kenapa ada ompreng yang ada belatungnya," tambah dia.

"Itu hal yang tidak normal yang sudah mulai terjadi. Itu meningkatkan SOP kami setiap hari, dan kami selalu pagi hari melakukan pelayanan, sorenya langsung rapat bersama seluruh Indonesia. Jadi ini program yang sangat terkontrol," tegas Dadan.

Menurutnya, BGN telah memeriksa sampel makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan memastikan tidak ada ulat. Kalau pun ada maka seharusnya ulat tersebut mati.

"Kami punya sampel makanan setiap kali kami kirim, kami kan punya sampelnya di Satuan Pelayanan. Itu tidak ada belatungnya, kenapa? Karena bersih. Kalaupun ada belatung, pasti mati harusnya," tutur Dadan.

Dadan menjelaskan, menu yang saat itu disajikan juga memuat buah pepaya. Lalu kalau pun ulat berasal dari pepaya seharusnya ulat tersebut tidak akan keluar karena memilih untuk memakan pepaya.

Sebelumnya, dikutip dari detikSumbagsel, menu MBG di SDN 7 Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, diduga basi dan berulat. Hal ini membuat 8 siswa mengalami pusing, sakit perut, mual serta muntah.

Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Sumsel sekaligus penanggung jawab dapur umum MBG Evie Hadenli mengatakan terkait adanya makanan yang diduga basi dan ada ulat masih menunggu hasil laboratorium.

"Sampel sudah dibawa ke BPOM untuk diperiksa dan kami masih menunggu hasil lab," ujar Evie, Rabu (19/2/2025).

Mantan kader PDIP yang kini sudah masuk Partai Gerindra, Maruarar Sirait (Ara), merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang meminta agar keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) juga diperiksa KPK. Kata Maruarar, semua lembaga dan instansi sudah tahu soal kewenangan masing-masing, jadi tidak perlu ada pihak yang mengintervensi tindakan penegak hukum.

Ara awalnya bicara soal soal penahanan Hasto setelah ditetapkan KPK atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buron Harun Masiku. Ara mengatakan semua warga negara wajib mengikuti proses hukum.

"Ya kita semua negara hukum wajib mengikuti proses hukum yang ada," kata Ara kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini turut merespons permintaah Hasto agar KPK memeriksa keluarga Jokowi. Ara menilai pemeriksaan tidak masalah jika ditemukan bukti.

Ia yakin semua lembaga dan instansi telah memahami kewenangan masing-masing sehingga jangan ada lagi intervensi terhadap penegak hukum.

"Silakan saja, saya rasa negara ini adalah negara hukum, panglimanya adalah negara hukum, saya pikir juga teman-teman di kepolisian di kejaksaan dari KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," ujarnya.

"Kami di pemerintah, ada di DPR Senayan, ada lembaga hukum kita sudah membagi hak kewajiban check and balance dengan baik. Jadi jangan ada intervensi dari mana pun, masing-masing punya kewenangan masing-masing," lanjutnya.

Hasto melontarkan pernyataan agar keluarga Jokowi diperiksa KPK saat akan digiring ke dalam mobil tahanan. Awalnya dia mengaku tidak pernah menyesal ditahan oleh KPK.

"Karena Indonesia dibangun dengan penuh pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api yang menyala-nyala," ujar Hasto kepada wartawan sebelum masuk mobil tahanan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Hasto juga mengaku sebagai Sekjen PDI Perjuangan menerima konsekuensi penahanannya dengan kepala tegak. Dia juga menyampaikan bahwa penahanannya ini bisa menjadi momentum KPK dalam menegakkan hukum tanpa terkecuali. Ia menyinggung keluarga Jokowi.

"Sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDIP saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun bagi Indonesia Raya kita," kata Hasto.

"Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi, terima kasih, merdeka," lanjutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai pengelola dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) memastikan pada 3 Februari 2025 mendatang semua wadah makan peserta didik di Sumsel menggunakan ompreng.

"Kami pastikan pada 3 Februari penyaluran MBG ke peserta didik semua sudah full ompreng," kata Ketua DPD PPJI Sumsel Evie Hadenli.

Evie mengatakan pada awal pelaksanaan MBG, pihaknya memang tidak menggunakan wadah ompreng karena adanya kelangkaan. Untuk sementara, penggunaan wadah ompreng di Palembang harus menunggu.

Menurutnya, seluruh Indonesia memesan ompreng serentak untuk program ini. Beberapa sekolah yang sudah menerima MBG pun sempat menggunakan wadah plastik.

"Kami pastikan pada 3 Februari 2025 susah full ompreng karena sudah kita pesan untuk penambahan ompreng tang sudah tiba lebih dulu," ungkapnya.

Jumlah tambahan ompreng untuk Sumsel sekitar 5.000 buah. Awalnya ompreng yang terdata berjumlah 69.500 wadah ompreng. Namun, setelah pengecekan ulang, wadah MBG pakai ompreng untuk seluruh dapur umum di Sumsel di angka 75 ribuan.

"Pendataan awal ompreng di distribusi 3 ribuan, tapi ternyata setelah berjalan ternyata penerima MBG ini bertambah adanya 3.500. Jumlah siswa di sekolah berbeda - beda," tuturnya.

Menurut Evi, pada awal pelaksanaan MBG beberapa kali mengalami persoalan, tapi ke depan di pastikan untuk pengiriman, menu dan wadah makan tidak ada kendala lagi.

"Karena kita setiap minggu menggevaluasi, jika ada masalah pada menu MBG akan kita perbaiki," ungkapnya.

Menurutnya, PPJI Sumsel diberi kepercayaan sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang pertama di Sumsel. Selaku mitra BGN, PPJI Sumsel mendapat jatah 23 titik dapur dari jumlah keseluruhan 26 yang ada.

"Rata-rata satu dapur ada 45 pekerja. Meliputi koki, packing, cleaning service, dan driver. Makanan fresh masak mulai dari jam 2 dini hari untuk masak nasi," katanya.

Evi pun memastikan, menu makanan yang disediakan untuk siswa bervariasi dan sesuai dengan standar harga.

"Kami pastikan menu yang disajikan setiap hari bervariasi dengan gizi seimbang dimana satu menu makanan dibuat semenarik mungkin sehingga siswa bersemangat untuk mengonsumsinya," pungkasnya.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan pengarangan kepada para kader terkait program food estate yang berada di Merauke, Papua Selatan. Megawati berharap program itu berjalan baik dengan tetap memperhatikan ekosistem.

Megawati menyampaikan hal itu dalam bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan untuk semua anggota DPRD PDIP tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota. Deddy menyebutkan Megawati cukup lama menyinggung masalah food estate itu.

"Satu hal tadi yang cukup lama disinggung oleh Ibu bahkan memanggil para anggota legislatifnya itu tentang proyek food estate di Merauke," kata Deddy Sitorus kepada wartawan di lokasi bimtek, Grand Ballroom Theatre JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

Deddy mengatakan Megawati berharap program food estate itu berjalan dengan baik. Akan tetapi Megawati juga menekankan soal ekosistem di wilayah sekitar.

"Tentang bagaimana supaya itu benar-benar bisa berjalan dengan baik dengan memperhatikan kondisi ekosistem yang ada di sana dan hak-hak adat masyarakat setempat," tuturnya.

Tak hanya food estate, Deddy menjelaskan bahwa Megawati juga sempat membahas perihal program makan bergizi gratis milik pemerintah. Megawati berharap program tersebut dapat terealisasi dengan baik.

"Oh, iya sangat (dibahas). Tadi yang menjadi contoh, yang memang tadi ada disinggung soal makanan bergizi gratis. Di situ agar betul-betul program itu berjalan dan bermanfaat," kata Deddy.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menyarankan kepada pemerintah agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diikuti dengan program edukasi mengenai pentingnya pemenuhan gizi yang baik pada setiap orang dan jenis makanan yang bergizi.

"Saran saya, program Makan Bergizi tetap berjalan, tapi program edukasi juga tetap jalan, bagaimana pola hidup, pola makan," kata Filep dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Badan Gizi Nasional di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, langkah tersebut perlu ditempuh agar tujuan menghadirkan generasi emas yang dapat mewujudkan Indonesia menjadi negara maju bisa tercapai.

Berikutnya, ia juga menyampaikan bahwa edukasi mengenai gizi itu tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga pihak swasta ataupun anggota DPD RI.

"Ini bisa diatur, diedukasi, baik melalui lembaga pemerintah, swasta, atau lembaga lainnya atau keterlibatan kita semua anggota DPD atau dalam kurikulum pendidikan," ujarnya.

Ia mengatakan pula bahwa kebutuhan gizi seseorang akan terpenuhi dengan baik jika diikuti dengan pemahaman yang baik pula.

"Makan Bergizi itu kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kebutuhan ini terpenuhi apabila pendidikannya, pemahamannya baik," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Filep pun menyampaikan harapannya agar semua pihak memahami bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis merupakan tanggung jawab bersama.

"Kita berharap ada kesepahaman bersama antara lintas lembaga/kementerian, daerah jika program tersebut menjadi tanggung jawab bersama," kata dia.

Program Makan Bergizi Gratis saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk program tersebut.

Pada periode pertama yaitu Januari–April 2025 ditargetkan 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.*

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Usulan penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian publik. Usulan ini pertama kali disampaikan oleh Ketua DPD Sultan B Najamuddin pada Selasa (14/1).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan komentar terkait usulan tersebut. Ia mengaku setuju dana zakat maupun dana APBD digunakan untuk program yang bermanfaat bagi warga Surabaya.

"Saya mau lewat zakat, mau lewat APBD, saya setuju, yang penting dibuat untuk warga Surabaya," kata Eri saat ditemui detikJatim di Balai Kota, Minggu (18/1/2025).

Mengenai penggunaan zakat untuk program MBG, Eri mengatakan bahwa ia masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat, terutama terkait penggunaan dana zakat untuk fakir miskin dan kaum dhuafa.

"Kalau untuk fakir miskin apakah diberikan untuk sekolahnya atau dibantukan untuk permakannya, bisa-bisa saja digunakan," ujarnya.

Eri juga mengingatkan pentingnya koordinasi dalam pengelolaan zakat, dan apakah semua orang, termasuk ASN, sudah melaksanakan kewajiban zakat yang terkoordinasi di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

"Kalau sudah bilang zakat, jangan zakat saja, kita juga harus berkaca, kita sudah zakat atau belum, ASN, orang-orang kaya sudah zakat belum? Kalau kita sudah mengatakan kita berzakat, maka Pemkot harus berani meminta seluruh ASN harus berzakat masuk ke Baznas," jelasnya.

Eri juga mempertanyakan mekanisme penyaluran zakat untuk program MBG, apakah dilakukan secara pribadi atau melalui Baznas, untuk memastikan kontrol yang tepat.

"Kalau sendiri-sendiri (zakat) lalu gimana caranya memberikan makan gratis? Lewat siapa? Tidak akan terkontrol kan? Pasti lewat Baznas baru bisa memberikan makan gratis. Nanti bagaimana fatwa MUI, kiai seperti apa, kita bisa jalankan. Kalau ada fatwa yang mengatakan Baznas itu zakat dibolehkan, ya nggak apa-apa, karena Baznas memang untuk fakir miskin dan orang yang membutuhkan," pungkasnya.

Video Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?

Video Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?