Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengusulkan agar kementerian dan lembaga terkait menggelar rapat intensif secara maraton untuk merampungkan regulasi percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Percepatan tersebut dilakukan agar MBG dapat segera menjangkau seluruh sasaran penerima sebanyak 82,9 juta orang.

Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) terkait evaluasi dan tindak lanjut teknis pelaksanaan program MBG. Ia mengatakan perlu perbaikan tata kelola program MBG agar lebih efektif dan efisien, mengingat target penerima manfaat program mencapai 82,9 juta orang.

Dia menyoroti meskipun program telah berjalan cukup baik sejauh ini, tetap ada catatan penting, terutama terkait dengan insiden-insiden yang harus dihindari di masa mendatang, seperti kasus keracunan yang belakangan marak terjadi.

"Ini rakor mengenai makan bergizi gratis atau MBG. Tentu yang pertama kita melakukan evaluasi yang selama ini sudah berjalan baik tapi ada catatan-catatan kecil yang sudah disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (Dadan Hindayana) yang akan berusaha keras untuk tidak ada accident seperti satu orang-dua orang dari 3,4 juta (penerima)," ujarnya di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5).

Menurutnya, tata kelola program perlu disempurnakan agar percepatan dapat dilakukan secara lebih terukur.

Untuk itu, ia menyarankan agar proses perumusan peraturan presiden (perpres) atau instruksi presiden (inpres) yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program dilakukan dengan diskusi mendalam dan tidak terburu-buru.

"Itu hasilnya seperti ini, kemudian akan ada pembahasan mengenai perpres. Jadi kesimpulannya kita memutuskan agar ada tim dari kementerian terkait, memang enggak bisa satu jam-dua jam. Mungkin perlu waktu, enggak apa-apa konsinyering atau sering mungkin dua hari-tiga hari enggak apa-apa, sampai tuntas," tambah Zulhas.

Ia menekankan pentingnya merinci target penerima program secara detail, termasuk jumlah sekolah yang terlibat, serta kebutuhan logistik dan sumber daya pendukung lainnya. Setelah draft regulasi dirampungkan, rapat lanjutan akan digelar untuk mengambil keputusan final.

Sementara itu, Dadan Hindayana menjelaskan alasan mengapa aturan terkait program MBG belum diterbitkan meski sudah berjalan sejak Januari 2025. Ia menjelaskan proses kerja dan evaluasi lapangan justru menjadi dasar penting dalam penyusunan regulasi yang tepat.

"Ya namanya kan begini. Kita ini kan harus bekerja, berjalan. Kemudian melihat setelah dijalankan itu. Awalnya orang berpikir ini tidak akan jalan. Sebenarnya setelah jalan, ini harus lebih cepat lagi," ujar Dadan.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto secara langsung sering menyampaikan keprihatinannya karena masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh program MBG. Hal ini, menurutnya, menjadi dorongan untuk mempercepat perluasan cakupan program.

"Karena banyak.. Pak Presiden itu setiap kali ke daerah, beliau merasa miris karena lebih banyak yang belum bisa terima dibanding yang terimanya. Makanya kita membutuhkan percepatan seperti ini," ucap Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap respons pendiri Microsoft sekaligus tokoh filantropi dunia Bill Gates saat meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 03 Jati, Pulogadung, Jakarta Timur. Bill Gates, kata Dadan, mengapresiasi dan terkesan pada program tersebut.

"Alhamdulillah hari ini Presiden menerima kunjungan Bill Gates yang kelihatannya ada beberapa agenda yang dilakukan, terutama terkait dengan kesehatan, dan sekalian meninjau program pelaksanaan MBG di SDN Jati 03 ini. Dan tadi Pak Bill Gates sangat apresiasi dan impress dengan apa yang dilakukan," kata Dadan kepada wartawan di SDN 03 Jati, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (7/5/2025).

Bill Gates menilai program MBG sangat penting. Dadan memberikan sedikit catatan agar program tersebut diprioritaskan untuk ibu hamil dan anak balita serta anak dalam masa pertumbuhan.

"Iya, menurut beliau, ini program yang sangat penting dan terutama beliau menekankan pada 1.000 hari pertama, yaitu ibu hamil, anak balita, serta juga anak anak yang masih butuh pertumbuhan," ujarnya.

Dadan menyebut peninjauan ini hanya dilakukan ke satu sekolah. Seusai peninjauan, Prabowo langsung mengantar Bill Gates ke bandara.

"Hari ini cukup karena beliau akan mengantar langsung ke Bandara Halim," ujarnya.

Dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/5/2025) siang, kedatangan Prabowo dan Bill Gates di SD Jati 03 disambut para siswa di lokasi. Mereka sangat antusias hingga meneriaki Prabowo dan Bill Gates.

"Presiden Prabowo," teriak mereka.

Tiba di lokasi, Prabowo dan Bill Gates meninjau ruangan katering tempat pembagian MBG. Setelah itu, keduanya masuk ke ruangan kelas untuk meninjau langsung program MBG.

"Selamat datang, Presiden Prabowo dan Mr Bill Gates," sambut siswa di ruang kelas.

Tidak hanya meninjau program MBG, Prabowo dan Bill Gates juga meninjau program cek kesehatan gratis di ruang kelas lain. Prabowo tampak berinteraksi sedikit dengan murid di ruangan tersebut.

Prabowo selalu berbincang dengan Bill Gates selama peninjauan berlangsung seraya menjelaskan teknis program tersebut. Dalam peninjauan ini, hadir juga Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BGN Dadan Hindayana, hingga Seskab Teddy Indra Wijaya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto akan bertemu pendiri Microsoft sekaligus filantropi Bill Gates besok untuk membahas Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo mengatakan Gates sudah lama bersurat untuk menemui dirinya. Dia berkata kedatangan Gates khusus untuk membahas program baru pemerintah tersebut.

"Tanggal 7, yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita, minta ketemu saya. Sudah cukup lama kalau tidak salah, suratnya dari November ya minta ketemu. Antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita," kata Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/5).

Prabowo berkata sebenarnya tidak setuju bila MBG diberi penghargaan saat ini. Menurutnya, pemerintah belum berhasil melaksanakan program tersebut.

Dia berkata pelaksanaan MBG baru mencapai kapasitas maksimal pada akhir 2025. Prabowo mengatakan sebenarnya penghargaan lebih cocok diberikan pada akhir tahun ini.

"Kalau kita buktikan kita bisa menyelenggarakan, kita bisa antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita dalam keadaan bersih, keadaan aman, keadaan bergizi, pada saat itulah boleh kita terima ucapan selamat," ujarnya.

Meski demikian, Prabowo tetap akan menerima Bill Gates besok. Dia berkata hendak menghormati permintaan tokoh teknologi dunia itu.

"Hanya saya katakan kita diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, kita laksanakan ini (MBG) karena kita yakin bahwa ini benar," ucap Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Makan Bergizi Gratis di awal pemerintahannya. Dia menggelar program ini untuk memberi makan anak-anak dan ibu hamil setiap hari.

Pelaksanaan dilakukan bertahap dengan modal anggaran Rp71 triliun. Saat ini, Badan Gizi Nasional mencatat penerima MBG sekitar 4 juta orang.

Pemerintah menargetkan bisa memberi MBG kepada 82,9 juta orang akhir tahun ini. Untuk memuluskan rencana itu, Prabowo menambah anggaran Rp100 triliun untuk MBG.

Persoalan pembayaran operasional dapur untuk program Mitra Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan masih terus berjalan.

Yayasan mitra Program MBG di Kalibata, Media Berkat Nusantara (MBN) menegaskan mitra dapur dibayar secara mengganti atau membayar kembali (reimburse). Hal itu berarti pihak-pihak yang menjadi mitra dapur untuk menyediakan menu MBG harus memberikan bukti (bon) operasional sebelum dibayar pihak Yayasan MBG.

"Sistemnya 'reimbursement'. Jadi, kalau kita udah beli, dapat bon, terus kita 'reimburse'. Nah, data pendukungnya mana? Itu aja intinya," kata kuasa hukum yayasan tersebut, Timoty Ezra Simanjuntak di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Selasa (6/5) seperti dikutip dari Antara.

Timoty mengatakan dalam sistem itu tentu pihaknya tidak langsung membayar dan membutuhkan data pendukung seperti bukti tagihan (invoice) jika ingin biaya operasional mitra dapur tersebut diganti.

Namun hingga kini, klaimnya, yayasan MBG belum menerima bukti tagihan sepenuhnya dari mitra dapur ibu Ira.

"Dari sekian banyak tagihan yang ditagihkan ke kita katanya Rp900 juta. Nah ini bon-bon ini masih terkumpul Rp70 juta. Jadi, kita minta, mana bon-bon pembiayaan bahan baku dan lainnya mana," ujarnya.

Sementara, kuasa hukum lainnya, Nico Hermawan mengatakan pada Senin (5/5) malam telah diperiksa dua koordinator yayasan MBG yakni berinisial MI dan GR oleh kepolisian. Keduanya menerima sebanyak 30 pertanyaan dalam pemeriksaan polisi itu.

Salah satunya soal biaya untuk pelaksanaan operasional MBG.

"Ada hampir Rp400 juta yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional yang ditanggung mitra seharusnya. Tapi dalam hal ini yayasan memberikan atensi untuk dapat melakukan talangan terlebih dahulu," ucap Nico.

Ia merinci Rp437.387.549 meliputi alat pelindung diri (APD), upah sumber daya manusia (SDM), pembelian bahan baku, listrik dan sewa alat dapur.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke polisi terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan, pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihak Ira selaku mitra dapur kemudian sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan diubah menjadi Rp13 ribu.

Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara terkait polemik pembayaran mitra dapur di Kalibata, Jaksel yang berujung pelaporan ke kepolisian.

Dadan menjelaskan persoalan tersebut merupakan masalah internal antara mitra dan yayasan. Ia menyebut dana yang disalurkan BGN masih dalam keadaan aman di rekening Yayasan MBG.

"Masalah internal mitra. Menurut keterangan, dana aman di rekening yayasan," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/4).

Terkait kemungkinan langkah evaluasi atau penangguhan pencairan dana menyusul laporan polisi yang sudah dilayangkan oleh mitra, Dadan tidak menjelaskan secara rinci langkah pengawasan lanjutan dari BGN.

Ia hanya menegaskan penyelesaian soal pembayaran ke mitra merupakan urusan internal yang harus diselesaikan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

"Ini urusan internal mitra, solusi harus selesai di antara mereka," tegasnya kala itu.

Presiden Prabowo Subianto akan bertemu pendiri Microsoft sekaligus filantropi Bill Gates besok untuk membahas Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo mengatakan Gates sudah lama bersurat untuk menemui dirinya. Dia berkata kedatangan Gates khusus untuk membahas program baru pemerintah tersebut.

"Tanggal 7, yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita, minta ketemu saya. Sudah cukup lama kalau tidak salah, suratnya dari November ya minta ketemu. Antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita," kata Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/5).

Prabowo berkata sebenarnya tidak setuju bila MBG diberi penghargaan saat ini. Menurutnya, pemerintah belum berhasil melaksanakan program tersebut.

Dia berkata pelaksanaan MBG baru mencapai kapasitas maksimal pada akhir 2025. Prabowo mengatakan sebenarnya penghargaan lebih cocok diberikan pada akhir tahun ini.

"Kalau kita buktikan kita bisa menyelenggarakan, kita bisa antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita dalam keadaan bersih, keadaan aman, keadaan bergizi, pada saat itulah boleh kita terima ucapan selamat," ujarnya.

Meski demikian, Prabowo tetap akan menerima Bill Gates besok. Dia berkata hendak menghormati permintaan tokoh teknologi dunia itu.

"Hanya saya katakan kita diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, kita laksanakan ini (MBG) karena kita yakin bahwa ini benar," ucap Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Makan Bergizi Gratis di awal pemerintahannya. Dia menggelar program ini untuk memberi makan anak-anak dan ibu hamil setiap hari.

Pelaksanaan dilakukan bertahap dengan modal anggaran Rp71 triliun. Saat ini, Badan Gizi Nasional mencatat penerima MBG sekitar 4 juta orang.

Pemerintah menargetkan bisa memberi MBG kepada 82,9 juta orang akhir tahun ini. Untuk memuluskan rencana itu, Prabowo menambah anggaran Rp100 triliun untuk MBG.

Kasus keracunan massal gegara program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat. Ratusan siswa sekolah menjadi korban keracunan usai menyantap menu makanan MBG.

Kasus keracunan setelah siswa mengkonsumsi menu MBG terjadi di Kabupaten Cianjur, Kota Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi turut mengomentari adanya menu MBG yang membuat siswa keracunan.

Menurut Dedi, kebijakan terkait pelaksanaan MBG menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Dia menyebut, pemerintah telah menangani adanya kasus keracunan karena MBG di sejumlah daerah di Jawa Barat.

"Sudah itu, pemerintah pusat Pak Muhaimin Iskandar (Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat) sudah berbicara itu kan. Ranahnya ranah pemerintah pusat," ungkap Dedi saat diwawancarai, Jumat (2/5/2025).

Dedi mengatakan, Kementerian Kesehatan telah diminta untuk melakukan audit dan pengawasan terhadap menu yang dibagikan dalam program MBG.

"Pak Muhaimin Iskandar sudah menyampaikan agar Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan dan audit kan sudah menyampaikan," singkatnya.

Untuk diketahui, ratusan siswa di SMP PGRI 1 dan MAN 1 Cianjur mengalami keracunan usai menyantap menu MBG. Selain di Cianjur, sebanyak 342 siswa SMPN 35 Bandung juga keracunan setelah menyantap menu MBG yang telah disajikan.

Terbaru, puluhan pelajar dilarikan ke Puskesmas Rajapolah Tasikmalaya, Kamis (1/5/2025) malam. Pelajar TK, SD dan SMP di Rajapolah itu mengalami gejala keracunan, seperti diare dan muntah-muntah setelah menyantap jatah MBG di sekolahnya pada Rabu (30/4/2025).

Video: Respons Mendikdasmen soal Siswa Keracunan Menu Makan Gratis di Cianjur

Video: Respons Mendikdasmen soal Siswa Keracunan Menu Makan Gratis di Cianjur

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk menegaskan pihaknya mendukung penuh program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia pun mendorong pemerintah daerah agar ikut menyukseskan program tersebut.

Menurutnya, kementerian dan lembaga terkait saling bersinergi untuk mendukung berbagai program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyediaan tiga juta rumah bagi MBR.

"Sehingga posisi kami, Pak Menteri Dalam Negeri sangat-sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Hal itu disampaikan Ribka setelah menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Ia menuturkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah melakukan sejumlah upaya untuk menyukseskan program tersebut. Salah satunya melalui pelaksanaan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah (pemda).

Dia menjelaskan, sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan, Kemendagri mendorong Pemda agar turut mendukung program tersebut. Terlebih gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sedangkan bupati/wali kota bertindak sebagai pelaksana program.

"Sehingga memang posisi kami hari ini adalah bagaimana kita mengoordinasikan para pimpinan di daerah, dalam hal ini gubernur, termasuk acara pada hari ini kita menghadirkan (kepala daerah)," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menegaskan Presiden Prabowo berkomitmen untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kecil. Adapun sederet langkah yang telah dilakukan antara lain dengan membentuk Satgas Perumahan dan Kementerian PKP. Adapun program tiga juta rumah bagi masyarakat kecil akan tersebar di daerah perkotaan, perdesaan, dan wilayah pesisir.

Fahri mengimbau Pemda agar mendata kebutuhan rumah bagi masyarakat kecil di daerahnya masing-masing. Sebab, kata dia, keakuratan data berperan penting dalam menyukseskan penyediaan rumah tersebut.

"Mohon didata secara detail kebutuhan rumah ada berapa? Rumah tidak layak huni ada berapa?" ujarnya.

Selain persoalan rumah, pihaknya juga memperhatikan kualitas kawasan permukiman. Hal ini karena keduanya saling berkaitan untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

"Karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik. Tapi kalau rumahnya diperbaiki, kawasannya buruk, biasanya rumahnya memburuk," jelasnya.

Sebagai informasi, Rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Hadir pula kepala dinas serta pejabat maupun pihak terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai telah mendukung program tiga juta rumah, di antaranya Pemerintah Provinsi Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kemarin kembali muncul kabar anak-anak keracunan makanan di salah satu sekolah yang menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejadian tersebut langsung memicu keresahan dan tudingan terhadap dapur penyedia makanan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), seolah-olah SPPG menjadi satu-satunya sumber masalah.

Padahal, sekolah-sekolah lain yang dilayani oleh SPPG yang sama tidak mengalami keluhan serupa. Ini seharusnya menjadi isyarat bahwa penyebab insiden tersebut mungkin lebih kompleks dari sekadar kesalahan di dapur.

Badan Gizi Nasional (BGN) sejatinya telah menerapkan standar yang sangat ketat dalam pengelolaan dapur MBG. Keputusan Kepala BGN Nomor 17.1 Tahun 2024 menjadi dasar pelaksanaan operasional dapur yang higienis dan aman. Ada pelaksanaan verifikasi SPPG untuk bisa melayani MBG.

Dalam dokumen tersebut, setiap dapur SPPG wajib dirancang dengan alur kerja yang mencegah kontaminasi silang. Penempatan ruang mulai dari penyortiran bahan, ruang masak, hingga ruang pengemasan diatur secara rinci untuk memastikan setiap proses berjalan dalam lingkungan yang terkendali.

Peralatan yang digunakan dapur SPPG juga wajib berbahan food grade. Sementara lokasi dapur harus jauh dari kawasan banjir, tempat pembuangan sampah, dan peternakan hewan. Bahkan, kendaraan distribusi makanan pun diwajibkan tertutup, bersih, dan disanitasi sebelum dan sesudah digunakan.

Fasilitas seperti APAR, insect killer, dan sistem pembuangan limbah juga merupakan kelengkapan wajib dalam dapur SPPG.

Dengan sistem seketat ini, wajar jika kita bertanya: Bagaimana mungkin masih terjadi kasus keracunan makanan? Di sinilah pentingnya pemahaman yang lebih luas tentang rantai distribusi makanan.

Fakta bahwa hanya satu dari sepuluh atau lima belas sekolah yang mengalami masalah, padahal semuanya dilayani oleh dapur SPPG yang sama, menunjukkan adanya kemungkinan besar bahwa kontaminasi terjadi di luar dapur.

Makanan yang diproduksi secara aman di dapur bisa saja mengalami kontaminasi setelah keluar dari sana. Dalam beberapa kasus, makanan mungkin tiba di sekolah setelah menempuh perjalanan panjang dan berada terlalu lama dalam suhu ruang, terutama jika sekolah tersebut berada di titik akhir rute distribusi.

Selain itu, ada kemungkinan bahwa sekolah tidak langsung menyajikan makanan, atau menyimpannya di tempat yang tidak higienis. Lebih jauh lagi, proses pembagian makanan oleh petugas sekolah yang tidak mencuci tangan atau menggunakan alat makan yang kotor juga bisa memicu kontaminasi. Bahkan, bisa jadi makanan MBG yang sejatinya aman dikonsumsi bercampur dengan jajanan luar yang tidak sehat.

Tuduhan sepihak terhadap BGN dan dapur SPPG, tanpa kajian menyeluruh, justru bisa merusak kepercayaan publik terhadap program yang sangat dibutuhkan oleh jutaan anak Indonesia ini.

Keracunan makanan adalah insiden serius yang patut diselidiki secara tuntas. Namun, tuduhan harus didasarkan pada bukti, bukan pada asumsi.

BGN telah menyediakan sistem pengawasan, verifikasi, dan standar operasional yang komprehensif. Hal yang dibutuhkan sekarang adalah keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk menjaga keamanan makanan sepanjang rantai distribusi hingga sampai ke tangan anak-anak.

Program Makan Bergizi Gratis adalah terobosan besar dalam perjuangan memberantas kelaparan dan malnutrisi. Program ini menyasar langsung kepada anak Indonesia untuk menjadi sumber daya manusia Indonesia berkualitas. Ia adalah harapan besar bagi masa depan Indonesia.

Jangan kita goyahkan pondasinya dengan prasangka, tetapi mari kita jaga dengan pengetahuan, kerja sama, dan komitmen bersama. Isu lainnya adalah target yang belum 100% tepat sasaran, maka mari kita benahi, sehingga program ini menyasar target yang tepat dengan dana yang efisien.

Ahmad Syafiq.Guru Besar Departemen Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sebanyak 1,2 juta pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Hal ini ditandai oleh penandatangan nota kesepahaman antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengapresiasi Badan Gizi Nasional yang telah berinisiatif melakukan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan kesejahteraan pekerja. Implementasi program MBG disebut dapat menyerap jutaan tenaga kerja di daerah secara inklusif.

"Ini merupakan wujud negara hadir dengan memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jadi, kami mengapresiasi tim BGN atas inisiatif hari ini karena kita menyambut baik. Kita sama-sama menyukseskan program yang sangat baik, program strategis, dan kami siap mendukung program ini," kata Anggoro dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/4/2025).

Anggoro menyebut berdasarkan peta jalan BGN, ada 1,2 juta tenaga kerja di SPPG. Setiap SPPG mampu menampung 3 pekerja BGN dan 47 pekerja lokal dengan beragam latar belakang, rentang usia yang luas, serta tidak ada batasan gender.

"Apabila melihat dari roadmap-nya Pak Dadan tadi kurang lebih 1,2 juta pekerja, minimal 1,2 juta pekerja yang akan terlindungi," tambah Anggoro.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa pemberian jaminan ini tidak akan memotong upah pekerja. "Kami tidak akan memotong gaji mereka, sehingga semua yang terlibat di dalam program Makan Bergizi Gratis secara sosial terlindungi," ucap Dadan.

Dadan menambahkan bahwa dalam program MBG ada biaya operasional yang digunakan. Biaya operasional tersebut termasuk untuk membayar premi para tenaga kerja.

"Nah, biaya operasional itu salah satunya selain untuk gaji, juga untuk melindungi pekerja tersebut dari berbagai hal yang bisa dialami pekerja," terang Dadan.

MoU yang disepakati antara kedua pihak ini memiliki ruang lingkup berupa penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja pada ekosistem Program Makan Bergizi Gratis, sinergi pemanfaatan data dan informasi, serta koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan lainnya. Dadan juga menilai pemberian perlindungan kepada tenaga kerja di SPPG merupakan sebuah bentuk apresiasi dan perhatian dari pemerintah yang diharapkan mampu memotivasi pekerja untuk lebih optimal.

Lihat juga Video: KSAU Bakal Tambah Dapur MBG di Lanud Adisutjipto

Dalam dinamika demokrasi, kritik terhadap kebijakan publik adalah sesuatu yang sehat dan perlu. Namun, ketika kritik berubah menjadi kampanye pembatalan terhadap program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti yang disampaikan majalah TEMPO minggu ini, maka yang dirugikan bukanlah pemerintah, melainkan anak-anak dari keluarga rentan yang bergantung pada dukungan negara untuk bertahan hidup dan berkembang.

MBG bukan program biasa. Ini adalah intervensi terarah untuk mengatasi tiga persoalan mendasar bangsa: Gizi buruk, kemiskinan struktural, dan minimnya lapangan kerja lokal.

April ini sudah 3 juta anak Indonesia telah mendapat manfaat dari MBG. Dapur komunitas tumbuh di ribuan titik membuka ribuan lapangan pekerjaan baru, dan petani lokal mulai merasakan peningkatan permintaan dari rantai pasok pangan yang terbangun.

Mereka yang hari ini menyerukan agar program ini dibatalkan, barangkali lupa bahwa setiap piring makan yang disediakan bukanlah sekadar bantuan Pemerintah - tetapi investasi masa depan bangsa.

Menyerukan pembatalan program ini sama dengan memutus akses gizi anak-anak miskin, menghentikan pendapatan ribuan pekerja dapur, dan melemahkan ekonomi desa.

Dunia Justru Bergerak Mendukung MBG

Kita perlu melihat ke panggung dunia. Sejak 2021, inisiatif global School Meals Coalition telah mengajak seluruh negara untuk memastikan setiap anak di dunia mendapat satu kali makan sehat di sekolah pada tahun 2030.

Koalisi ini dipimpin oleh negara-negara dengan pengalaman panjang dan keberhasilan dalam program serupa - Prancis, Finlandia, dan Brasil. Indonesia sendiri baru bergabung pada 2025 dan mendapat sambutan positif.

Menolak MBG sama saja dengan menolak membaca fakta dan menutup mata terhadap arah kebijakan global. Sementara dunia bergerak maju menjadikan makan bergizi gratis sebagai hak dasar setiap anak, mengapa sebagian dari kita seperti justru mundur dan mengampanyekan pembatalan?

Yang Dibutuhkan: Perbaiki, Bukan Batalkan

Benar, pelaksanaan MBG belum sempurna. Namun bukan berarti MBG harus dihentikan. Seperti program BPJS, BOS, dan sekolah gratis yang dulu juga ramai kritik, MBG perlu perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola, bukan pembatalan.

Langkah-langkah perbaikan bisa dan sedang dilakukan dengan perbaikan kualitas dan pengawasan makanan, digitalisasi sistem pembayaran untuk mitra, dan penguatan kolaborasi antar daerah dan pusat.

Saat bangsa lain berlomba-lomba memastikan anak-anak mereka tidak belajar dalam keadaan lapar, majalah TEMPO justru membangun narasi agar program MBG dihentikan. Ini bukan sekadar kekeliruan strategi - ini adalah kelalaian moral.

Menolak MBG berarti menolak masa depan anak-anak Indonesia. Mari kita waras: Kebaikan yang belum sempurna bukan untuk dihentikan, tapi untuk disempurnakan.

Sejarah akan mencatat - di tengah berbagai perdebatan, apakah kita berdiri di sisi yang membela hak anak-anak untuk makan, atau justru menjadi bagian dari suara yang mengosongkan piring-piring mereka.

Iwan Setiawan, Direktur Indonesia Political Review (IPR).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara soal laporan dugaan penggelapan dana oleh Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilayangkan oleh mitra dapur di wilayah Kalibata.

Laporan tersebut menyebutkan mitra belum menerima pembayaran sebesar Rp975,3 juta, padahal disebut-sebut BGN telah menyalurkan sebagian dana ke yayasan terkait.

Dadan menjelaskan persoalan tersebut merupakan masalah internal antara mitra dan yayasan. Ia menyebut dana yang disalurkan oleh BGN masih dalam keadaan aman di rekening Yayasan MBG.

"Masalah internal mitra. Menurut keterangan, dana aman di rekening yayasan," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/4).

Terkait informasi BGN telah mencairkan dana sebesar Rp386,5 juta ke Yayasan MBG, Dadan tak secara langsung membenarkan maupun membantah angka tersebut.

Namun, ia menegaskan sistem pencairan dana melalui virtual account telah dilengkapi mekanisme pengamanan. Menurutnya, dana yang ada tak bisa dicairkan secara sepihak oleh yayasan tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang, yakni kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG.

"Dana MBG di virtual account kan hanya bisa dicairkan dengan approval kepala SPPG," jelasnya.

Terkait kemungkinan langkah evaluasi atau penangguhan pencairan dana menyusul laporan polisi yang sudah dilayangkan oleh mitra, Dadan tidak menjelaskan secara rinci langkah pengawasan lanjutan dari BGN.

Ia hanya menegaskan penyelesaian soal pembayaran ke mitra merupakan urusan internal yang harus diselesaikan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

"Ini urusan internal mitra, solusi harus selesai di antara mereka," tegasnya.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Yayasan MBG terkait tudingan penggelapan dana tersebut. Pihak mitra dapur yang melaporkan juga belum mengungkap secara terbuka detail kronologi maupun bukti pembayaran yang belum diterima.

Kasus ini bermula dari laporan Ira, mitra dapur Program MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, yang mengaku belum menerima pembayaran sebesar Rp975.375.000 dari pihak yayasan.

Ira melalui kuasa hukumnya, Danna Harly, menyatakan kerja sama berlangsung selama Februari-Maret 2025, dengan total produksi lebih dari 65 ribu porsi makanan.

Dalam perjanjian awal, harga setiap porsi makanan disepakati sebesar Rp15 ribu. Namun di tengah pelaksanaan, Ira mendapati adanya perubahan harga secara sepihak menjadi Rp13 ribu, bahkan dipotong lagi Rp2.500 per porsi.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500," kata Danna.

Masalah semakin rumit ketika pihak yayasan menyebut Ira justru memiliki kekurangan bayar sebesar Rp45 juta. Padahal, menurut kuasa hukum, seluruh operasional mulai dari bahan baku, sewa tempat, peralatan dapur, hingga gaji juru masak ditanggung oleh Ira sendiri, tanpa ada dukungan dari yayasan.

Danna menyebut kliennya telah mengupayakan penyelesaian secara internal, termasuk menyampaikan somasi dan permintaan hak tagih ke Yayasan MBG serta konfirmasi ke BGN.

Namun, tidak ada kejelasan hingga akhirnya laporan dilayangkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 10 April 2025 dengan dugaan penipuan dan penggelapan.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira," kata Danna.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Palembang akan kembali berjalan, hari ini (14/4/2025). Program besutan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu sempat stop karena libur Ramadan dan Idulfitri.

Penyaluran MBG ini akan dibagikan serentak ke sejumlah sekolah yang sudah menerima MBG sejak 6 Januari lalu.

"MBG akan dimulai di sekolah kami, Senin (14/4/2025)," kata salah satu guru SDN 25 Palembang, Umi Nurhasanah, Minggu (13/4/2025).

Umi menjelaskan, saat Ramadan pembagian MBG masih berjalan, tapi menunya berupa takjil seperti kurma, biskuit, telur dan beberapa menu lainnya.

"Takjil saat Ramadan, anak-anak suka apalagi ada telur rebus dan biskuit," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang Adrianus Amri mengatakan program MBG dimulai lagi pada 14 April karena Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) baru efektif, meski beberapa sekolah sudah lebih dulu masuk pada 9 April 2025.

"Kembali berjalan 14 April dengan skema dan menu MBG sama, berjalan kembali normal," katanya.

Diakui Amri, pelaksanaan MBG di Palembang memang belum bisa menyentuh seluruh sekolah. Salah satu alasannya karena ketersediaan dapur MBG yang belum banyak tersedia.

"Untuk target itu 300 sekolah tapi yang baru terlaksana di 85 titik," katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia, Sumatera Selatan (PPJI Sumsel) sekaligus penanggung jawab dapur umum MBG di Palembang, Evie Hadenli mengatakan rencana penambahan titik dapur sudah ada. Bahkan tidak hanya di Palembang.

Namun, untuk penyaluran masih dalam proses dan pembagian MBG di sejumlah sekolah butuh persiapan matang dan harus mengikuti teknis yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Perlahan, bisa dibagikan (untuk semua sekolah). Sekarang fokus yang sudah terdata dulu," pungkasnya.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa