Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mempersiapkan rencana pembangunan perumahan masyarakat di lahan penjara. Ia sudah bertemu dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto di Ruang Rapat Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta pada Rabu (14/5).

Dalam pertemuan itu, mereka membahas progres pembangunan perumahan masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas). Pertemuan ini dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan penjara di kawasan perkotaan buat pembangunan perumahan masyarakat.

"Kita persiapkan semua kepastian hukum dan data-data pendukungnya, seperti yang tadi ada dari BPKP, Ditjen Kekayaan Negara, dan dari Bank Tanah. Semua sesuai aturan," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (15/5/2025).

Ara mengatakan pihaknya siap membangun perumahan di atas lahan lapas. Salah satunya dengan memanfaatkan penjara-penjara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas buat dipindahkan sesuai aturan yang berlaku.

Hal tersebut merupakan gagasan untuk memaksimalkan tanah penjara yang sangat strategis seperti Cipinang dan Salemba. Lahan penjara akan dimanfaatkan menjadi perumahan masyarakat khususnya setelah dilakukan ruislag (tukar guling) dengan tata kelola dan aturan yang benar.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkrit Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 Juta Rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis. Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan jangan sampai negara tidak diuntungkan, dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya," terangnya.

Dalam waktu dekat, Ara menyatakan akan menghadap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk melaporkan progresnya agar legalitas dan tata kelolanya semakin jelas.

"Ini rapat kami yang kedua kali, untuk membahas bentuknya seperti apa, dan langkah-langkah berikutnya. Nanti kita akan dapat ada arahan, ini kan kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini adalah arahan yang kedua ya," ucapnya.

Soal anggaran pembangunan, Ara masih belum mau menyampaikan lebih lanjut. Pihaknya melibatkan sejumlah developer guna mendengarkan berbagai saran dan masukan.

"Terkait anggarannya. Tadi saya katakan itu pola-pola itu yang kita lagi bangun, scheme-nya seperti apa, yang aman, negara tidak diundikan. Termasuk kami juga mendengarkan, masukannya dari developer, kami mendengarkan saran-saran mereka. Kalau mau berhasil kan, negaranya juga berhasil, rakyatnya juga berhasil, juga dunia usahanya juga berhasil. Jadi ada keterlibatan swasta juga," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Pemerintah sedang mendorong Program 3 Juta Rumah untuk membangun dan merenovasi rumah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap Indonesia mendapat dukungan dari lembaga bank pembangunan multilateral mencapai Rp 50 triliun.

Ia mengatakan dirinya sudah mendiskusikan dan mengajukan program kepada sejumlah lembaga, termasuk The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Japan International Cooperation Agency (JICA), World Bank, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB).

"Kita dapat Rp 50 triliun bisa untuk renovasi kawasan dan renovasi rumah. Sebagian mereka juga minat untuk vertical housing. Luar biasa, barulah policy ini punya efek kepada perubahan wajah (Indonesia) sambil tadi kita maintain konsistensi, harus ada regulasi yang solid, melahirkan institusi yang solid, melahirkan public policy yang solid," ujar Fahri dalam acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah sekarang tak hanya merenovasi rumah, tetapi juga kawasan. Pihaknya berencana mengubah kebijakan agar tak ada lagi rumah tapak, melainkan rumah vertikal di perkotaan.

Begitu juga rumah di kawasan kumuh dan pinggir sungai, mereka akan dipindahkan ke bangunan vertikal. Menurut Fahri, langkah tersebut bisa membuat tata kota lebih bersih serta pembangunan perkotaan lebih dahsyat.

"Mereka sangat minat dan tertarik sehingga mereka menyebut angka-angka yang sekarang kita sudah masukkan ke dalam proposal blue book di Kementerian Bappenas sebagai otoritas yang mengatur dana-dana dari luar negeri. Dan mereka menyebut sebenarnya lebih banyak tapi untuk tahun pertama ini kira-kira US$ 3,3 miliar yang mereka cantumkan. Ada di antara lembaga itu yang bilang 'kami unlimited' gitu," ucap usai acara.

Fahri menambahkan dirinya sudah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan. Angka itu akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 untuk pembangunan dan renovasi rumah masyarakat.

Ia mengaku dukungan dana tersebut berupa pinjaman lunak. Adapun rata-rata tenor pinjamannya sampai 20 tahun.

"Ada yang (bunga) 0% malah di situ, tapi nanti kita ini ada posturnya kita sudah kirim," tuturnya.

Menurutnya, lembaga-lembaga ini sangat perhatian dan ingin membantu negara-negara anggota. Program 3 Juta Rumah juga dinilai memberikan efek terhadap kehidupan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Pemerintah sedang mendorong Program 3 Juta Rumah untuk membangun dan merenovasi rumah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap Indonesia mendapat dukungan dari lembaga bank pembangunan multilateral mencapai Rp 50 triliun.

Ia mengatakan dirinya sudah mendiskusikan dan mengajukan program kepada sejumlah lembaga, termasuk The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Japan International Cooperation Agency (JICA), World Bank, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB).

"Kita dapat Rp 50 triliun bisa untuk renovasi kawasan dan renovasi rumah. Sebagian mereka juga minat untuk vertical housing. Luar biasa, barulah policy ini punya efek kepada perubahan wajah (Indonesia) sambil tadi kita maintain konsistensi, harus ada regulasi yang solid, melahirkan institusi yang solid, melahirkan public policy yang solid," ujar Fahri dalam acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah sekarang tak hanya merenovasi rumah, tetapi juga kawasan. Pihaknya berencana mengubah kebijakan agar tak ada lagi rumah tapak, melainkan rumah vertikal di perkotaan.

Begitu juga rumah di kawasan kumuh dan pinggir sungai, mereka akan dipindahkan ke bangunan vertikal. Menurut Fahri, langkah tersebut bisa membuat tata kota lebih bersih serta pembangunan perkotaan lebih dahsyat.

"Mereka sangat minat dan tertarik sehingga mereka menyebut angka-angka yang sekarang kita sudah masukkan ke dalam proposal blue book di Kementerian Bappenas sebagai otoritas yang mengatur dana-dana dari luar negeri. Dan mereka menyebut sebenarnya lebih banyak tapi untuk tahun pertama ini kira-kira US$ 3,3 miliar yang mereka cantumkan. Ada di antara lembaga itu yang bilang 'kami unlimited' gitu," ucap usai acara.

Fahri menambahkan dirinya sudah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan. Angka itu akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 untuk pembangunan dan renovasi rumah masyarakat.

Ia mengaku dukungan dana tersebut berupa pinjaman lunak. Adapun rata-rata tenor pinjamannya sampai 20 tahun.

"Ada yang (bunga) 0% malah di situ, tapi nanti kita ini ada posturnya kita sudah kirim," tuturnya.

Menurutnya, lembaga-lembaga ini sangat perhatian dan ingin membantu negara-negara anggota. Program 3 Juta Rumah juga dinilai memberikan efek terhadap kehidupan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

kami terus berkomitmen untuk mendukung program-program perumahan rakyat melalui penyediaan lahan yang tepat, legal dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Badan Bank Tanah berkomitmen penuh dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya di sektor pembangunan perumahan.

Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Perdananto Aribowo mengatakan komitmen ini ditunjukkan melalui penyediaan lahan yang tepat dan berkelanjutan.

"Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, kami terus berkomitmen untuk mendukung program-program perumahan rakyat melalui penyediaan lahan yang tepat, legal dan berkelanjutan. Kami juga pastikan bahwa tanah-tanah yang dikelola dapat diakses berbagai program pembangunan nasional," kata Ari dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Ari mengatakan bahwa penyediaan tanah untuk perumahan rakyat adalah pondasi penting dalam membangun keadilan sosial serta mensejahterakan masyarakat.

"Oleh karenanya kami mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dan berinovasi demi membangun masa depan Indonesia, khususnya di sektor perumahan, menjadi lebih baik, lebih inklusif, dan berkelanjutan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta Badan Bank Tanah, BP Tapera, PT SMF, BTN, Semen Indonesia Gresik (SIG), PT Asatu Realty hingga developer lainnya untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming sebesar 8 persen di 2025 melalui sektor perumahan dalam kunjungan kerja ke Perumahan Bumi Svarga Asri (BSA), Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada Senin (28/4).

"Sektor perumahan itu memiliki ekosistem yang luar biasa. Dampak dari sektor perumahan ke pertumbuhan ekonomi juga bagus sekali. Sehingga saya yakin kontribusinya akan cukup besar," ujarnya.

Menteri Maruarar menyampaikan apresiasi kolaborasi Badan Bank Tanah dengan Tapera, PT SMF, Bank BTN, dan PT SIG dalam penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sementara itu, Bupati Kabupaten Kendal Dyah Kartika Permanasari menyampaikan, pihaknya mendukung dan siap bersinergi penuh untuk mensukseskan program nasional untuk rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2024. Kami siap mendukung dan selalu mensukseskan program pemerintah pusat," kata Dyah.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan kepada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN sebagai lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat. Nantinya akan ada diskusi antara Kementerian PKP, Kementerian BUMN, dan pengembang terkait lokasi hunian.

Di sisi lain, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi. Lokasi yang dimaksud termasuk lahan milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukannya.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perum Perumnas yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih pada Menteri BUMN Bapak Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," terangnya.

Lebih lanjut, Ara menuturkan pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Terlebih lagi sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk asisten rumah tangga.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.

Selain membangun hunian di lahan BUMN, Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang berada di tempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," terangnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, data backlog terbaru di tahun 2025 naik menjadi 15 juta. Angka ini merupakan catatan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah keluarga baru yang belum mempunyai rumah.

"Backlog baru yang secara resmi diumumkan BPS kepada kami, mungkin belum kepada publik, bukan 9,9 juta atau 12 juta. Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta," ujarnya dalam acara Halal Bi Halal Apersi di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Fahri Hamzah menjelaskan angka tersebut merupakan akumulasi jumlah antrean keluarga untuk memiliki rumah baru. Sedangkan untuk backlog renovasi rumah terbaru dari BPS, jumlahnya sekitar 26 juta.

Pada kesempatan itu, Fahri Hamzah mengungkap, jumlah backlog yang meningkat ini sejalan dengan pertumbuhan populasi dan keluarga baru di Indonesia. Pada awal 2025, jumlah penduduk Indonesia sekitar 290 juta jiwa, jumlah keluarga baru naik menjadi 93,1 juta.

Masih mengutip survei BPS, Fahri Hamzah melanjutkan, jumlah orang dalam satu keluarga turun dari sebelumnya satu keluarga terdiri dari 5 orang, termasuk suami dan istri, menjadi 3,1 orang dalam satu keluarga pada tahun 2025. Jika dibulatkan, satu keluarga rata-rata hanya mempunyai satu anak.

"Dugaan saya, anak-anak muda dalam usia menikah, tapi ketika menikah mereka sulit punya rumah, maka backlog meningkat," tambahnya.

Menurut Fahri Hamzah, data BPS tersebut menggambarkan, bahwa suplai perumahan di Indonesia memiliki cukup jarak dengan pertumbuhan populasi dan pertumbuhan keluarga baru di Indonesia.

"Jumlah keluarga terus bertambah, sedangkan jumlah rumah tidak. Mari kita lihat pasar yang lebih progresif di sektor perumahan ini," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) mendukung program pemajuan budaya hingga pembangunan perumahan yang diinisiasi pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum Formas, Yohanes Handojo Budhisedjati dalam acara Lebaran bersama Formas di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa Formas memiliki berbagai program yang akan diluncurkan pada tahun 2025 untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pendidikan, hingga pembangunan perumahan.

"Kita akan meluncurkan beberapa program, pertama program kebudayaan. Kami mengimbau agar pemerintah betul-betul memperhatikan budaya, utamanya pelestarian tradisi Nusantara. Hari ini kami meluncurkan Gerakan Masyarakat Peduli Tradisi Nusantara (Gempita), untuk itu kami ingin pemerintah mendukung kami, bukan dalam bentuk uang, melainkan kami ingin didukung keberadaan kami ini didorong, dimotivasi, dibina," katanya.

Ia menambahkan Formas juga akan meluncurkan Program Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Rakyat atau Gempar, yang merupakan bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang mengutamakan program-program pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan mendirikan sekolah rakyat.

"Kami berdiri di sisi pendidikan vokasi, pendidikan informal, yang kami percaya juga mendukung peningkatan kecerdasan bangsa," ucapnya.

Sedangkan dukungan untuk program perumahan yang dilakukan Formas, yakni melalui Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) yang akan mendukung program tiga juta rumah per tahun.

"Agar publik tahu bahwa Formas peduli dan mendukung program pemerintah, maka kami juga punya program perumahan lewat organisasi masyarakat (ormas) yang kita sebut Asprumnas. Itu akan membangun dan kita serempak dari 70 ormas yang ada, berjanji, ayo kita sama-sama mendukung pemerintah menggalakkan tiga juta rumah per tahun ini," paparnya.

Yohanes mengemukakan keberadaan Formas menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk saling bersatu dan menguatkan di tengah kondisi ekonomi dunia yang sedang mengalami ketidakpastian.

"Ini benar-benar menjadi tanda bahwa kami ada bersama rakyat sebagai teman-teman kami. Ayo kita bersama-sama membangun bangsa ini, jangan sampai bangsa ini terpecah. Keadaan situasi ekonomi dunia yang memburuk, harus membuat kita menjadi lebih kuat," tuturnya.

Formas menyelenggarakan acara halal bihalal yang bertajuk "Silaturahim tanpa batas, bersatu dalam keberagaman" sebagai salah satu upaya untuk mengajak seluruh ormas, utamanya dari kalangan pebisnis untuk bersama-sama mendukung program-program pemerintah.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok akan menindak tegas pembangunan perumahan ilegal.

Hal ini sebagai tindak lanjut usai temuan pembangunan perumahan P di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, tidak berizin.

“Kita akan coba lewat jalur administratif dulu, tapi kalau memang ternyata enggak memungkinkan, enggak kooperatif, pasti kita akan ambil langkah hukum lain yaitu baik pidana atau perdata,” ucap Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah kepada wartawan usai tinjau legalitas perumahan di Pancoran Mas, Kota Depok, Senin (14/4/2025).

Sikap tegas ini ditujukan juga kepada pembangunan perumahan yang dinilai asal-asalan.

Contohnya, pembangunan jalan beton di atas cabang aliran Kali Krukut di dekat tiga perumahan termasuk Perumahan P di Pancoran Mas.

“(Diproses) Buat yang belum mengantongi izin, termasuk juga yang pembangunannya asal-asalan seperti ini. Apa tanggung jawabnya ini sungai dibeton kayak gini? Ini harus ada tanggung jawabnya,” ujar Chandra.

Sementara ini, Pemkot melalui Satpol PP dan Dinas Perizinan akan menghentikan sementara pembangunan Perumahan P yang diduga menargetkan 200 unit rumah.

Setelahnya, Chandra berujar, pihaknya akan memanggil para developer termasuk dua pengembang perumahan lainnya yang bersinggungan dengan pembangunan perumahan P.

“Untuk pengembang yang menutup sungai juga akan dipanggil oleh perizinan juga, akan dipanggil minggu ini, secepat-cepatnya minggu ini,” lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, banjir menggenang perumahan di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (11/4/2025) malam.

Banjir itu diduga warga kian memburuk karena pembangunan perumahan di sebelah hingga ketinggian air 40 sentimeter.

Saat meninjau kondisi banjir di lokasi, Chandra melihat adanya penyempitan saluran air.

“Saya lihat ada penyempitan saluran air. Di sana ada juga pembangunan perumahan baru yang akan kita cek izinnya. Kalau izinnya enggak sesuai ketentuan, kita akan minta hentikan secepat-cepatnya,” ungkap Chandra, Jumat.

Jakarta -

Program 3 Juta Rumah turut melibatkan investor asing, salah satunya dari Qatar. Pemerintah menawarkan lahan kepada investor Qatar untuk membangun perumahan untuk masyarakat di Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) beserta tim mengadakan one-on-one meeting bersama Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar pada Minggu (13/4) lalu. Ara menawarkan sejumlah lahan yang berada di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh investor asal Qatar tersebut.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

Ara juga membahas tentang proyek investasi Qatar untuk perumahan di Indonesia. Apalagi saat ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang masuknya investasi dari Qatar guna mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Selain itu, Ara meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk mempresentasikan tentang tawaran kerja sama investasi. Kerja sama tersebut melalui dukungan demand and supply perumahan.

"Skema kerja sama melalui public private partnership (PPP) dalam pembangunan perumahan sangat penting dan dukungan dari Qatar sangat dibutuhkan," katanya.

Sebelumnya, Ara tiba di Qatar pada Sabtu (12/4) lalu. Ia mendampingi Prabowo dan menemui sejumlah investor untuk mendorong investasi Program 3 Juta Rumah.

"Kunjungan kerja ke Qatar ini dilaksanakan dalam rangka mengikuti kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Qatar. Saya bersama tim juga melakukan pertemuan dengan para investor dalam rangka mendukung program 3 juta rumah di Indonesia," ujar Ara di Qatar, Sabtu (12/4/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menghadiri open house perayaan Idul Fitri di rumah dinas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada Senin (31/3/2025) kemarin di Kuningan, Jakarta.

Dalam kunjungannya, pria yang biasa disapa Ara ini mengatakan mereka sempat berbincang-bincang terkait sinergi antar dua Kementerian, terutama dalam hal pemasangan dan pemanfaatan jaringan energi listrik dan gas.

"Jadi bagaimana nanti ada perumahan kan ada jaringan listriknya, meteran gasnya supaya bisa sinergi," kata Ara saat ditemui wartawan di rumah dinas Bahlil, Senin (31/3/2025).

Ara mengatakan ada saran dari Bahlil menggunakan jaringan listrik dan gas bawah tanah untuk perumahan subsidi yang akan dibangun.

Dengan begitu kawasan rumah subsidi itu nantinya dapat dikembangkan lebih baik dan rapi, terutama dari segi penyaluran energi.

"Ya kita diminta untuk mempersiapkan lah suatu kawasan yang cukup besar. Tapi ya teratur, ya listriknya di bawah, gasnya di bawah. Ya kita coba lagi cari mungkin di daerah Banten," jelas Ara.

Gandeng BUMN

Selain membahas jaringan listrik dan gas untuk pembangunan rumah subsidi, Ara juga mengatakan dirinya sudah bertemu dengan sejumlah pihak, termasuk bank BUMN yang akan membantu dari sisi pembiayaan.

Menurutnya pembicaraan antara dirinya dengan para pemimpin bank BUMN menjadi penting untuk memastikan pembiayaan masing-masing rumah subsidi yang akan atau sedang dibangun.

Sehingga dalam pelaksanaan penjualan rumah subsidi nanti, setiap bank BUMN dapat fokus membiayai KPR di masing-masing kawasan permukiman.

"Saya baru ngomong sama dirut BNI yang baru ya, bagus ya. Mungkin nanti kita bicarakan nanti misalnya BNI urusin apa, Mandiri urusin apa. Kayak BTN kan sudah cukup banyak. Jadi kita bagi-bagi supaya fokus," kata Ara saat ditemui wartawan di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Sebagai contoh pembiayaan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Darat dipegang oleh Bank Mandiri. Kemudian pembiayaan rumah subsidi untuk anggota Polisi akan diserahkan kepada BTN, dan seterusnya.

"Angkatan darat itu sama Bank Mandiri, kalau Kepolisian sama BTN, jadi kita bagi-bagi supaya semuanya fokus," terangnya.

Selain dari perbankan, Ara menyampaikan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hingga Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di-support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ujar Ara.

(igo/hns)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sedang menyiapkan skema pembiayaan perumahan baru di luar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian lebih murah.

"Kalau diperlukan saya akan mengusulkan skema-skema baru di luar FLPP dengan harga lebih murah dari FLPP. Tentu mungkin tanahnya, bangunannya lebih kecil tapi desainnya ya menarik. Mungkin rumah seperti ini cocok buat rumah pertama generasi milenial. Jadi desain-desain ini kalau bagus, boleh ya saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Hal itu diungkapkan Ara usai meninjau pembangunan Perumahan XYZ Livin, Park Serpong yang dikembangkan oleh Grup Lippo.

Ara mengatakan desain rumah yang menarik di atas lahan yang terbatas serta kawasan lingkungan perumahan yang tertata dengan baik diharapkan mampu menjadi hunian yang nyaman bagi masyarakat termasuk MBR. Ia juga menyampaikan sesuai pesan Presiden Prabowo Subianto, dukungan para konglomerat dibutuhkan untuk pembangunan hunian berkualitas bagi MBR.

Pada kesempatan itu, Ara meminta izin kepada CEO Lippo Group James Riady untuk menggunakan desain rumah di perumahan itu. Ia ingin menggunakan desain tersebut buat membangun rumah MBR.

"Seperti Pak James, Pak Franky (Komisaris Utama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Franky Oesman Widjaja), Pak Anthoni (Pemimpin Salim Group Anthoni Salim), Pak Aguan (Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma) dan beberapa pengusaha sangat diperlukan untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah. Saya beserta jajaran Eselon I juga siap menindaklanjuti di lapangan. Kita lihat desain-desainnya yang dibangun Grup Lippo bagus dan bisa juga dicontoh sebagai model desain rumah bersubsidi bagi masyarakat," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Hal ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan perumahan dan mengatur penerapan hunian berimbang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia Joko Suranto menilai hal tersebut tidak relevan lagi karena saat ini sudah ada Kementerian PKP yang menangani sektor perumahan. Ditambah lagi, saat ini pemerintah sudah memberlakukan sudah memberlakukan sistem perizinan berusaha terintegrasi berbasis risiko atau Online Single Submission (OSS).

"Kalau melihat kembali ke belakang, rencana awal pembentukan BP3 adalah sebagai lembaga ex officio untuk memudahkan koordinasi mengingat sektor perumahan ini melibatkan setidaknya lima kementerian terkait. Tetapi dengan telah adanya Kementerian PKP, maka BP3 menjadi tidak relevan, tidak dibutuhkan dan tidak efisien (dibentuk)," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (14/3/2025).

Menurut Joko, untuk mempercepat pembangunan perumahan dengan penerapan hunian berimbang cukup dilakukan oleh Kementerian PKP karena memiliki fungsi dan kewenangan lebih kuat dibandingkan BP3. Selain itu, adanya BP3 dinilai berpotensi memunculkan dualisme kebijakan menumbuhkan kembali pengaturan oleh banyak lembaga di industri properti termasuk perumahan.

"Oleh karena itu, kami berpendapat aturan hunian berimbang cukup diatur dan dikelola oleh Kementerian PKP, sehingga tidak ada tumpang tindih kelembagaan dan kebijakan," tegasnya.

Terkait hunian berimbang, REI menyarankan beberapa hal agar bisa berjalan dengan baik, yaitu:

1. Revisi Regulasi

Revisi regulasi yang dimaksud yaitu agar hunian berimbang untuk skala besar dapat dilakukan pada lokasi lain, baik lintas kabupaten maupun lintas provinsi. Selain itu, hunian berimbang dapat dikerjasamakan antara pengembang besar dan pengembang kecil.

2. Implementasi Hunian Berimbang Diterapkan Melalui Rencana Tata Ruang

Pada hunian berimbang, ada tiga tipe rumah yang dibangun yaitu rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana. Untuk rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ditetapkan dalam rencana detail tata ruang (RDTR) dan dalam bentuk sub-zonasi khusus. Dengan demikian maka harga lahan di lokasi pembangunan rumah sederhana akan terkunci.

Ke depan, Joko berharap segera ada kebijakan yang komprehensif dari Kementerian PKP berkaitan dengan skema hunian berimbang serta tetap tercipta sinergi dan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Sebagai informasi, pembentukan BP3 masih menunggu revisi beberapa aturan. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan terdapat revisi untuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan dan Keputusan Presiden (Keppres) 30/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pembina Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.

"Sekarang itu kan ada revisi Perpres 9 dan Keppres 30, itu baru keluar dari persetujuan dari Presiden (Prabowo Subianto) Jumat kemarin. Itu baru kita proses dulu," ujar Fitrah saat ditemui di Serang, Banten, Minggu (9/3) lalu.

Pihaknya sedang menyelesaikan peraturan yang mengatur badan tersebut. Setelah itu, baru akan dibentuk panelis dan mengundang peserta yang ingin bergabung dengan badan tersebut. Menurutnya, pembentukan BP3 dapat rampung pada semester II tahun ini.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)