Wakil Ketua MPR RI dari FPKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi dan menolak wacana penggunaan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis. Dia mendorong agar anggaran Rp 71 Triliun pada APBN Tahun 2025 dioptimalkan untuk menyukseskan program tersebut. Sebab menurutnya setiap dana sudah memiliki peruntukan masing-masing.

"Kita dukung suksesnya program MBG, melalui optimalisasi anggaran APBN yang diperuntukkan untuk itu. Tapi bukan melalui Zakat, karena Zakat juga bukan sumber pemasukan bagi APBN. Zakat dan APBN mempunyai aturan dan peruntukan yang berbeda. Zakat perlu dimaksimalkan untuk para fakir dan miskin sebagai komplementer program MBG," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025).

Anggota DPR RI Fraksi PKS ini menyebutkan penggunaan dana zakat sudah ada peruntukannya untuk 8 kelompok penerima manfaat, dan tidak bisa digabungkan dengan anggaran pemerintah yang antara lain berbasiskan pajak.

Karena itu dia meminta untuk dipertimbangkan kembali terkait penggunaan dana zakat untuk MBG, seperti oleh Majelis Ulama Indonesia, PBNU, Muhammadiyah, hingga internal pemerintah sendiri seperti Menko Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Kantor Staf Presiden.

Dia mengatakan karena kemungkinan adanya kekurangan anggaran, sejumlah Menteri sudah mengindikasikan bahwa akan diajukan penambahan anggaran tahun 2025 untuk program Makan Bergizi Gratis, tapi bukan melalui zakat. Hal itu terbuka disampaikan di antaranya oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

"Menko Pangan misalnya menyebut anggarannya akan diusulkan naik dari Rp 71 Triliun ke Rp 140 Triliun untuk mengoptimalkan implementasi MBG sepanjang tahun 2025. Artinya, dana filantropis publik seperti zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf, biarkan sesuai peruntukannya dan tidak dicampur-campur dengan program pemerintah sebagaimana sudah berjalan selama ini," sambungnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) ini menjelaskan outlook pengumpulan dana ZIS DSKL tahun 2024 bisa melebihi target yang telah ditetapkan yakni Rp 41 Triliun, di mana yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas Pusat Rp 1 Triliun. Adapun tahun 2025 secara nasional nilainya ditargetkan Rp 49,9 Triliun.

Meskipun terkesan besar, dana tersebut sudah ada peruntukannya menjangkau lebih dari 50 juta warga, dan masih belum cukup untuk memenuhi hak para fakir dan miskin. Dan penyaluran dana Zakat ke depan diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi sehingga bisa membantu menghapuskan kemiskinan dengan mengubah dari mustahik (penerima manfaat) menjadi munfiq (pembayar infak), mutashoddiq (bisa bersedekah) hingga menjadi muzakki (pembayar zakat).

"Maka memang sudah disusun skema dukungan lembaga zakat terhadap program Makan Bergizi Gratis, namun kaitannya adalah menghubungkan antara pemberdayaan usaha mustahik untuk penyediaan bahan pangan MBG. Bukan dalam konteks dana zakatnya yang digunakan sebagai anggaran program yang sudah didanai secara jauh lebih besar oleh APBN seperti MBG itu," lanjutnya.

HNW mengatakan dalam berbagai kunjungan dapil, reses, dan serap aspirasi, dia menemukan dana ZIS yang terkumpul belum bisa memenuhi kebutuhan warga mustahik, mulai dari fakir, miskin, yatim, janda, hingga yang terkena kesulitan ekonomi sehingga menimbulkan tunggakan sekolah dan kesulitan biaya untuk pendidikan tinggi, terjerat pinjol dengan segala permasalahannya.

Oleh karena itu dirinya mendukung peran program MBG yang berfungsi memastikan kecukupan gizi, sehingga membantu para penerima program yang fakir dan miskin. Akan tetapi menurutnya peran dana ZIS harus tetap difokuskan sesuai peruntukan sebenarnya, di antaranya untuk kebutuhan hidup lain dari para pihak yang berhak menerima zakat, sehingga pendekatan bantuan sosial khususnya bagi fakir miskin bisa komprehensif dan saling menguatkan.

"Semua pihak mestinya membantu menyukseskan program MBG yang baik ini, berbagi peran dengan program dan sumber dana lainnya sebagai bagian integral pemenuhan hak hidup layak sesuai amanat UU dan Konstitusi. Jangan malah menambah kegaduhan atau polemik yang malah membuat ruwet, kontroversi, sehingga menimbulkan kesan negatif di masyarakat, dan tidak menjadi solusi bantu warga fakir dan miskin," pungkasnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pede target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% bisa tercapai. Hal itu salah satunya ditopang dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Dana Desa.

"Dengan sekarang program makan bergizi dan dana desa, kalau Anda hitung itu 8% growth yang dicanangkan bukan hal yang impossible, itu sangat do able (bisa dilakukan)," kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Dengan adanya program Makan Bergizi Gratis dan Dana Desa, Luhut menyebut uang yang berputar di desa menjadi banyak. Selain itu, masyarakat di sekitar juga menjadi diberdayakan untuk menyiapkan makan bergizi.

"Karena Rp 1 miliar per desa dari Dana Desa, plus makan tadi itu kira-kira hampir Rp 9 miliar berputar di desa dan itu akan generate ekonomi di sana. Ada kegiatan ekonomi, orang jadi bikin sayur lah, ini lah," tutur Luhut.

Luhut juga memuji program Makan Bergizi Gratis, di mana berkat program ini anak-anak Indonesia bisa menikmati makan bergizi yang selama ini kemungkinan belum semua merasakannya.

"Makan bergizi ini, saya lihat anak-anak itu bagaimana mereka yang sudah menikmati makan itu, mereka bilang ya mereka nggak pernah dapat makan itu, hanya bawa uang jajan dan beli tak jelas. Mereka sangat menikmati dengan adanya makan bergizi," ucap Luhut.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menambahkan bahwa program Makan Bergizi Gratis sangat membantu rumah tangga miskin.

"Walaupun ini sifatnya semua orang dapat, universal, tapi sangat progresif. Itu directly income retribution improve. Belum kalau kita melihat dampak medium termnya satu tahun ke depan gimana. Rumah tangga juga yang kesulitan akan menjadi terbantu dengan ini," ucap Arief.

Simak juga Video 'Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan':

[Gambas:Video 20detik]

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terkait pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (3/1/2025).

Kepala Negara mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sejak siang.

Setidaknya, rapat berlangsung sekitar 2 jam lebih sejak dimulai pukul 15.00 WIB.

Pantauan Kompas.com di lokasi, rapat turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia terlihat keluar mengenakan baju dinas berwarna putih pada pukul 17.39 WIB.

Ada pula Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

Lalu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Koperasi Budi Arie.

"(Rapat) tentang semua terkait pemberdayaan masyarakat. Di mana negara hadir untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat.

Ia menuturkan, makan bergizi gratis juga masuk dalam pembahasan rapat.

Makan bergizi menjadi salah satu program khusus yang dibahas Prabowo dengan jajaran.

"Makan bergizi gimana peran desa, peran koperasi, peran BUMDes, dan sebagainya. Kita (koperasi) memang bertugas untuk membantu, kita memang betul-betul untuk bantu," ucapnya.

Budi bilang, kesiapan terkait makan bergizi lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Sebab, kementerian dan lembaga lain hanya merupakan pendukung program.

Kemenkop, misalnya, mendukung dengan melibatkan koperasi.

"Koperasi ada data kita sudah menyampaikan, ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Itu termasuk koperasi telur, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya," ujar Budi.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menegaskan pentingnya desa-desa di Indonesia, termasuk Desa Nagrak di Sukabumi, untuk berperan aktif dalam menyukseskan program ketahanan pangan. Dalam kunjungannya, ia menyoroti bahwa dana desa harus dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pemenuhan kebutuhan makan siang bergizi bagi masyarakat.

Yandri mengungkapkan, telah menandatangani Peraturan Menteri Desa (Permendes) yang mengatur penggunaan minimal 20 persen dana desa untuk program ketahanan pangan. Langkah ini dinilai penting agar desa memiliki kontribusi nyata dalam mendukung ketersediaan pangan sehat dan terjangkau.

"Kami ingin para kepala desa memaksimalkan lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar berperan aktif. Desa tidak hanya menjadi penonton dalam program makan siang gratis, tetapi menjadi pemain utama sebagai penyuplai bahan baku," kata Yandri di Desa Nagrak Utara, Kabupaten Sukabumi, Senin (23/12/2024).

Ia menjelaskan, setiap desa di Indonesia memiliki potensi unggulan yang dapat dikembangkan. Misalnya, sebuah desa bisa dikenal sebagai desa cabai, desa tomat, desa lele, desa ikan mas, atau desa ayam bertelur, tergantung pada potensi lokal yang ada. Dengan memanfaatkan potensi ini, desa mampu memasok kebutuhan bahan baku untuk program makan siang bergizi.

Yandri juga menyebut, kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk memperkuat program ini. Salah satu skenario yang dirancang adalah penyewaan dapur BUMDes oleh Badan Gizi Nasional untuk mendukung pengolahan makanan.

"Jika dapur disiapkan oleh BUMDes, dapurnya bisa disewa, bahan bakunya dari desa, masyarakatnya juga diberdayakan. Kita harus menjadi pemain utama," tegasnya.

Lebih jauh, Yandri menyatakan bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mereka secara langsung. Dengan terlibat aktif dalam rantai pasok pangan, desa dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Menurut Yandri, pemerintah telah menyiapkan mekanisme audit pendanaan untuk memastikan bahwa alokasi dana digunakan secara tepat sasaran.

"Siapapun yang melakukan penyelewengan dana dengan bukti yang jelas, akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, pihaknya berharap desa-desa dapat mengembangkan kreativitas dalam pengelolaan program ini. Tidak hanya memproduksi bahan pangan, desa juga bisa mengelola pengolahan makanan secara mandiri, sehingga menciptakan nilai tambah dari produk yang dihasilkan.

Program makan siang bergizi yang berbasis bahan baku desa ini diharapkan mampu mengatasi masalah gizi di masyarakat sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. "Semua desa punya peluang untuk maju. Tinggal bagaimana kita bersama-sama memaksimalkannya," ujar Yandri optimis.

Dengan adanya langkah konkret seperti ini, Yandri berharap desa-desa di Indonesia tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif bagi masyarakat luas. Program ini menjadi bukti nyata bahwa desa memiliki peran strategis dalam membangun Indonesia dari pinggiran.

Video: Kemenhut Ungkap 9 Dampak Perubahan Iklim terhadap Ketahanan Pangan Akuatik

Video: Kemenhut Ungkap 9 Dampak Perubahan Iklim terhadap Ketahanan Pangan Akuatik

MBG bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya upaya memperbaiki nutrisi, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi lokal.

"Kita bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga bekerja keras menyukseskan MBG di seluruh Indonesia, kita berharap program ini bagian dari ekosistem lahirnya usaha masyarakat yang maju," kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakannya di acara Peluncuran Pusat Kajian Pemberdayaan antara Kemenko PM dengan Perguruan Tinggi, di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Jawa Timur.

Muhaimin meyakini program Makanan Bergizi Gratis yang tersebar di 30.000 titik di seluruh Indonesia mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Hal ini tidak terlepas dari skema BGN yang menyalurkan hingga Rp8 miliar per satuan pelayanan per desa.

Jumlah tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal dan mempekerjakan masyarakat setempat.

"Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Memberikan MBG sekaligus melahirkan pengusaha-pengusaha baru," imbuh Muhaimin Iskandar.

Menko PM juga menyampaikan program MBG bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Maksud Pak Prabowo membuat program MBG adalah agar anak-anak yang hari ini sekolah menjadi cerdas, upaya membangun sumber daya manusia Indonesia agar unggul dan berkualitas," paparnya.

Dengan demikian, manfaat program MBG bersifat multi aspek, yakni membuat generasi cerdas, membuat generasi sehat, sekaligus membuat lingkungan mandiri.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PM juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi.

"Kerja keras ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa tumpuan kita pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya harap melalui kolaborasi ini kita semua mempercepat terwujudnya kemandirian yang menghasilkan kesejahteraan," kata Muhaimin Iskandar.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menggelar rapat tingkat menteri. Cak Imin mengungkap seluruh kementerian di bawah Kemenko PM sepakat mengadakan standardisasi pelatihan bagi masyarakat.

"Dalam konteks pemberdayaan masyarakat ini, kita juga sinergi program. Pelatihan yang berbagai tempat ini, kita standardisasi mutu dan kualitas pelatihan, baik itu kewirausahaannya, pelatihan digitalisasi pengelolaan keuangannya, pelatihan yang menyangkut kemampuan pemasaran yang bisa menyiapkan untuk produk-produk secara bagus," kata Cak Imin dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Kemudian, Cak Imin menyebutkan peningkatan kualitas dan mutu pelatihan diberbagai sektor ini juga memiliki kaitan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis.

Ketum PKB itu berharap masyarakat dapat ikut terlibat dan menerima dampak dari program tersebut. Sebab, menurut dia, program makan bergizi gratis punya dampak yang cukup luas.

"Nah, yang terakhir, kami juga akan terus bersinergi untuk bersama-sama agar seluruh pelaksanaan makan bergizi gratis, MBG, ini betul-betul punya dampak ekonomi bagi masyarakat desa, bagi UMKM, bagi koperasi, bagi pelaku ekonomi di sekitar sekolah," sebut Cak Imin.

"Sehingga tidak terjadi apa yang disebut sebagai program ini hanya memberi makan bergizi, tapi justru makan bergizi tersedia dan berdampak ekonomi pada masyarakat," imbuhnya.

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, pemangkasan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi masih dalam tahap simulasi. Menurutnya, pemerintah tidak akan gegabah menjalankan program tersebut.

"Ya tentu semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun (2024) sampai pelaksanaan pada Januari (2025) dimulai," ujar Cak Imin di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). 

Menurut Cak Imin pemerintah tetap akan memenuhi kebutuhan gizi dalam satu porsi makanan, sehingga tidak akan gegabah dalam menjalankan program tersebut.

"Itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah. Pasti ada aspek aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk," tandas Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan pemerintah akan melibatkan berbagai pihak dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Terutama terkait bantuan pangan dari masyarakat.

"Kayaknya pada akhirnya juga melibatkan sekolahan, sekolahan tentu melibatkan orang tua, tentu melibatkan ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu terlibat biasanya lebih detail ya lebih terjaga," pungkas Cak Imin. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap rincian anggaran program makan bergizi gratis. Setiap anak dan ibu hamil akan mendapat bantuan sebesar Rp10.000 per hari. Pemerintah, kata dia, ingin memberikan anggaran makan bergizi yang nilainya Rp 15.000 per hari. Hanya saja, anggaran yang ada tidak memungkinkan.

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 rupiah per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tetapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menuturkan bila dalam satu keluarga memiliki tiga anak, maka minimal mendapatkan makan bergizi dengan nilai Rp 30 ribu per hari atau sebesar Rp 2,7 juta per bulan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis setiap tahunnya.

Ia membeberkan, kualitas program itu akan ditingkatkan secara berkala ke depannya, meskipun pada tahap awal Pemerintah hanya mampu menganggarkan Rp10 ribu per porsi atau untuk satu orang.

"Memang ya tahap awal hanya tersedia dana Rp50-70 triliun, tetapi Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan supaya tiap tahun bertambah," kata Muhaimin di Jakarta, Sabtu malam.

Lebih lanjut dia membeberkan, anggaran itu akan berlaku pada 2025 dan bukan lagi tahap uji coba.

Meski dana masih terbatas, dia mengimbau kepada para pemasok atau mitra Pemerintah yang akan membantu menyukseskan program tersebut untuk tetap menjaga kualitas makanan.

Standar mutunya harus terjaga, tambah Muhaimin, mulai dari kandungan gizinya hingga kedaluwarsa makanannya yang harus dikontrol dengan benar.

"Jadi dengan harga itu, kualitas makanannya tetap harus terjaga," ujar pria yang kerap disapa Gus Imin itu.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa uji coba program makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran senilai Rp10 ribu per porsi sudah dilakukan hampir setahun ini di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu," kata Hasan di Jakarta, Sabtu (29/11).

Ia menjelaskan bahwa dengan anggaran maksimal Rp10 ribu, program makan bergizi gratis bisa mencukupi 600-700 kalori per sajian.

Program makan bergizi gratis ini, kata Hasan, sudah diuji coba di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Adapun dengan indeks anggaran senilai Rp10 ribu per porsi, alokasi APBN untuk program makan bergizi gratis ditetapkan Rp71 triliun pada tahun depan.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024