Warga dari berbagai kabupaten di Pulau Sumbawa berdemonstrasi di Simpang AI Jati, Kamis (15/5/2025). Demonstran menagih janji Presiden Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang akan memisahkan Pulau Sumbawa dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Seorang tokoh masyarakat Sumbawa Barat, Muliadi (43), mengatakan janji Prabowo untuk memisahkan Sumbawa dari NTB sebagai provinsi sendiri disampaikan oleh Fahri Hamzah. Fahri Hamzah kini juga menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di pemerintahan Prabowo.

"Kami ingat betul waktu itu, Presiden Prabowo menjanjikan pembentukan Provinsi Sumbawa melalui Fahri Hamzah pada tahun pertama Pak Prabowo menjabat sebagai Presiden," ungkap Muliadi kepada detikBali di sela-sela demonstrasi.

Pengusulan Pulau Sumbawa menjadi daerah otonomi baru (DOB), jelas Muliadi, sudah dilakukan sejak 25 tahun lalu. Masyarakat menuntut pemisahan Sumbawa dari NTB karena adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas publik dengan Lombok.

"Rumah sakit daerah provinsi hanya ada di Lombok, begitu juga dengan universitas negeri, itu ada di Lombok. Belum lagi permasalahan jalan. Kalau di Lombok sampai di pelosok itu sudah diaspal. Sementara kami di Sumbawa jauh berbeda masih banyak jalan-jalan tanah," tutur Muliadi.

Muliadi meyakini pembentukan provinsi baru akan mempercepat pembangunan dan perekonomian masyarakat Pulau Sumbawa. Sebab, Pulau Sumbawa memiliki sumber daya alam, seperti adanya smelter terbesar kedua di Indonesia yang mengeksplorasi batu hijau di Sumbawa Barat yang dikelola PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN).

"Pulau Sumbawa memiliki sumber daya alam yang melimpah, di sini ada tambang emas, tambang mineral, belum lagi potensi pertanian dan wisatanya. Tentu, dengan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, ini bisa dikelola secara mandiri oleh kami disini," jelas Muliadi.

Koordinator Umum (Kordum) Aksi Solidaritas KP4S Sumbawa Barat, Beny Rifai (30), mengatakan masyarakat secara swadaya melakukan iuran untuk membiayai demonstrasi tersebut.

"Masyarakat kami yang mengeluarkan biaya secara swadaya, ini murni gerakan rakyat tanpa dibiayai oleh siapa pun," tegas Beny.

Persiapan untuk aksi solidaritas tersebut, jelas Beny, dilakukan jauh-jauh hari. Selain mengumpulkan dana dari masyarakat, mereka memasang spanduk serta mengonsolidasi massa.

Video: Prabowo Sebut Ada Pihak Tak Ingin Perdamaian, Ajak Negara Islam Bersatu

Video: Prabowo Sebut Ada Pihak Tak Ingin Perdamaian, Ajak Negara Islam Bersatu

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan beberapa hal yang bakal dilakukan menyusul 223 siswa dari TK hingga SMA keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana jajarannya bakal lebih selektif memilih bahan baku MBG hingga mengatur ulang waktu penyiapan hingga pengiriman makanan kepada siswa.

"Kami menetapkan beberapa langkah. Pertama lebih selektif dalam pemilihan bahan baku," kata Dadan, di Gedung Ombudsman, Rabu (14/5)

"Kemudian, kami akan memendekkan waktu antara penyiapan dan processing, termasuk menyiapkan untuk delivery. Itu kami akan perpendek," ungkapnya.

Dadan menjelaskan bahwa memperpendek waktu proses pengiriman MBG dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) ke sekolah akan diperketat mekanismenya.

"Karena ada kejadian, delivery-nya tepat waktu, tetapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat, sehingga makanan itu terlalu lama disimpan. Nah sekarang kami perketat," katanya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa BGN akan memperketat dibawa pulangnya seporsi MBG oleh penerima sasaran ke rumahnya.

"Kan selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah. Nah ini mungkin kami sudah harus perketat supaya tidak terjadi, karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk konsumsi," jelasnya.

Ia juga mengatakan, BGN akan melatih ulang petugas satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) agar kewaspadaan terhadap kualitas makanan dapat ditingkatkan, dan dijaga.

"Supaya rutinitas itu tidak membiuskan mereka dan kelancaran yang selama ini juga tidak membuat mereka terninabobokan, sehingga mereka selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan tetap menjaga kualitasnya," katanya.

Hingga Senin (12/5), 223 siswa dari TK hingga SMA di Kota Bogor tercatat mengalami keracunan usai menyantap MBG. Beberapa dari mereka menjalani rawat inap di RS.

Situasi itu membuat Pemerintah Kota Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Pemkot meminta siswa yang terdampak untuk segera berobat ke rumah sakit.

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan penetapan KLB, diperlukan untuk menindaklanjuti penanganan korban keracunan. Dia juga memastikan biaya pengobatan siswa korban keracunan gratis.

"Atas kejadian ini, Pemkot Bogor telah menetapkan status KLB. Jumat itu kami tetapkan KLB supaya siapa pun yang terdampak, terindikasi keracunan silakan berobat ke rumah sakit," kata Dedie.

Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri Maruarar Sirait (Ara). Novita mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diraih kementerian PKP.

"Saya tetap mengapresiasi meskipun anggarannya minim. Pak Menteri tetap mengutamakan program-program Komisi V, seperti program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan saya melihat ada terobosan luar biasa," kata Novita dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap ini berharap Kementerian PKP memberikan perhatian terhadap wilayahnya. Menurutnya, wilayah Cilacap masuk dalam kategori miskin ekstrem.

"Cilacap tadi masuk kategori miskin ekstrem nomor empat di Jawa Tengah, Cilacap merupakan kabupaten terluas dan penduduknya terbesar nomor dua setelah Brebes. Banyumas pun masih banyak penduduknya yang butuh dukungan, meski tidak tercatat dalam kategori miskin ekstrem," jelas Novita.

Novita mengatakan sinergi antara kementerian, DPR, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan program-program kerakyatan, termasuk melalui dana dari APBN, CSR, sangat penting. Dia berharap ada tambahan anggaran untuk Kementerian PKP.

"Saya berharap ke depan ada tambahan anggaran, baik dari APBN maupun dukungan dari pengusaha dan pihak ketiga, agar program Pak Menteri dapat berjalan lebih maksimal sehingga dapat tercapai sesuai target," sebut anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Novita juga meminta agar program-program strategis seperti pembangunan rumah susun (Rusunawa) tetap dilanjutkan. Sebab, menurutnya program itu banyak diminati masyarakat.

"Mohon program Rusunawa bisa dilanjutkan lagi karena masih banyak yang belum terealisasi. Dan untuk program multi years, saya harap bisa dipastikan tuntas dan tidak mangkrak," kata Novita.

Terakhir, Novita berharap koordinasi dan sinergi antara kementerian dan anggota dewan, khususnya di daerah pemilihan (Dapil). Hal ini, katanya, untuk memastikan keberhasilan program pemerintah di lapangan berjalan tepat sasaran.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sepakat dengan Komisi V DPR untuk memberikan prioritas pada peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tahun 2025.

"Saya mau highlight di sini, program yang paling signifikan adalah BSPS. Karena kami sudah melihat sendiri hasilnya dan aspirasi dari teman-teman Komisi V dan DPD RI dan kepala daerah," kata Menteri Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta Selatan masih menjadi kawasan favorit bagi para konsumen perumahan, terutama perumahan mewah, modern dan berkonsep urban living. Tren gaya hidup yang semakin modern membuat pengembang pun kian percaya diri mengembangkan hunian mewah di kawasan ini.

Pengembang Jagakarsa Signature, PT Mentari Timur Properti menggarap sebuah hunian townhouse mewah yang terdiri dari 3 lantai. CEO Jagakarsa Signature, Rieky Gunawan mengatakan, konsep hunian luxury living di Jagakarsa ini akan mengincar keluarga muda dan para pekerja.

"Kami menghadirkan rumah dengan konsep modern luxury yang tetap homey, karena setiap sudut dirancang dengan pemikiran fungsi dan kenyamanan. Target kami adalah keluarga muda dan profesional yang mencari hunian di kawasan strategis seperti Jagakarsa yang aksesnya sangat mudah dari dan ke CBD Sudirman," kata Rieky dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).

Pemilihan lokasi Jagakarsa, menurut Rieky, adalah karena kawasan ini contoh nyata dari sunrise area yang sudah matang. Pertumbuhan properti di kawasan ini masih menjanjikan, salah satunya, karena lingkungan dan aksesibilitasnya telah berkembang pesat.

Jika dibandingkan dengan kawasan lain seperti Lebak Bulus yang kisaran harganya berada di Rp5 miliar, Jagakarsa masih menawarkan harga lebih terjangkau namun dengan potensi kenaikan nilai yang sangat kompetitif. Jagakarsa Signature sendiri dibanderol mulai Rp 3,4 miliar.

Hunian garapan PT Mentari Timur Properti ini juga menawarkan komitmen waktu yang jarang ditemui di proyek serupa. Setiap unit siap huni (ready stock) ditargetkan dapat dihuni dalam waktu kurang dari enam bulan setelah peluncuran.

"Kami selalu pastikan legalitas dan peruntukan lahan sebelum membangun. Kami juga bekerja sama dengan sejumlah bank untuk memastikan kenyamanan konsumen dalam proses pembiayaan," jelasnya.

Disinggung mengenai profil konsumen, pihaknya mengungkapkan hingga saat ini mayoritas konsumen adalah end user dan bukan investor. Sebanyak 90% di antaranya berdomisili di DKI Jakarta. Hal ini menandakan tingginya kebutuhan akan tempat tinggal yang nyaman dan strategis di kawasan seperti Jagakarsa dan Jakarta Selatan.

Video: Cerita Penghuni Perumahan Mewah di Atas Mal

Video: Cerita Penghuni Perumahan Mewah di Atas Mal

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) meneken nota kesepahaman (MoU) rumah subsidi untuk 30 ribu perawat, bidan, dan tenaga kesehatan (nakes).

Skema subsidi ini berbentuk dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Bantuan disalurkan kepada 15 ribu perawat, 10 ribu bidan, dan 5.000 nakes lainnya.

"Tanggal 28 (April 2025) kita serah terima (kunci), tolong ya. (Serah terima kunci rumah) kepada bidan kita, perawat, tenaga kesehatan masyarakat," ujar Ara dalam MoU Dukungan Perumahan di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/3).

"Jadi, kita kerja benar dan cepat dengan tata kelola yang benar. Jangan terlalu banyak basa-basi ya, mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Segera ya, kalau yang bisa cepat jangan dibuat lambat," tegasnya.

Ara langsung menantang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan 300 rumah untuk seremonial serah terima kunci pada 28 April 2025 mendatang. Bahkan, ia sudah langsung mengunci waktu peluncuran pada pukul 16.00 WIB.

Tiga titik yang bisa dipilih untuk serah terima kunci adalah Semarang, Magelang, atau Solo. Ini sesuai rekomendasi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Secara total ia menginginkan rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan nakes tersebar di 8 titik seluruh Indonesia. Uniknya, Ara menyiapkan dua tempat khusus, yaitu di Karawang selaku daerah pemilihan (dapil) Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari yang menjadi salah satu inisiator program ini.

Sementara, satu lokasi spesial lainnya dibangun di kampung Ara, yakni Sumatra Utara. Ia bahkan meminta izin khusus kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk merealisasikan ini.

"Harus minimal 8 titik, yaitu (pertama) paling ujung di Aceh. Kedua, Papua. Ketiga, paling bawah NTT. Keempat, paling atas Kalimantan Utara. Kelima, tadi (tiga lokasi) di Jawa Tengah," bebernya.

"Keenam, di Jawa Barat, paling banyak kita menghormati Ibu Wakil Ketua (Putih Sari) di Karawang. Ketujuh, tolong siapkan titik juga yang besar di Jawa Timur. Satu lagi (kedelapan), izin Pak (Menkes BGS), buat kampungnya pak menteri boleh ya di Sumatra Utara," tutup Ara.

Sementara itu, BGS mengatakan sebenarnya perawat, bidan, serta nakes yang sudah mendaftar tembus 42 ribu orang.

Ia dan tim langsung mengecek agar penerima rumah subsidi itu benar-benar sesuai syarat. Budi menyebut ada 37 ribu orang yang memenuhi kriteria.

"Kita terima kasih karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah, disediakan oleh Pak Presiden (Prabowo) dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (harga per unit rumah subsidi dikali 30 ribu orang), itu ada Rp4,8 triliun disediakan oleh mereka (pemerintah)," jelasnya.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun heran program makan bergizi gratis (MGB) masih dikritik oleh banyak pihak sampai saat ini. Padahal, dia menilai program yang diusung Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak akan mengganggu perekonomian nasional.

"Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita," kata Misbakhun kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

Legislator Partai Golkar itu menambahkan kekhawatiran soal MBG disebut menganggu APBN. Dia menyebut banyak pihak yang selalu menyuarakan hal tersebut.

"Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu," ucap Misbakhun.

Namun, legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menegaskan MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi. Menurut Misbakhun, tidak semestinya generasi mendatang mengalami tengkes (stunting) gara-gara kurang gizi.

"Generasi mendatang yang sekarang masih TK, SD, adalah generasi yang perlu diberi asupan gizi cukup. Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting," ucapnya.

"MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan," lanjut dia.

Misbakhun menegaskan MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. "Mereka akan menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada di generasi sekarang," imbuh dia.

Prabowo Bangga Penerima MBG Capai 3 Juta

Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga program makan bergizi gratis (MBG) sudah menjangkau 38 provinsi dengan 3 juta penerima manfaat. Prabowo mengaku masih belum puas.

"Kita juga sekarang mulai bangga, makan bergizi gratis sudah menjangkau 38 provinsi dan sekarang sudah 3 juta penerima manfaat. Hanya ini masih belum sebetulnya memuaskan saya, tapi saya mengerti Kepala Badan Gizi Nasional sudah bekerja dengan seluruh jajarannya, ini sudah paling cepat yang bisa kita laksanakan," kata Prabowo dalam sambutannya di Sidang Kabinet, Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/3).

Prabowo mengatakan 3 juta penerima manfaat itu terjadi dalam 3 bulan ini. Prabowo bercerita masih banyak masyarakat yang mengeluh belum merasakan program tersebut.

"Dalam Januari, Februari, Maret, dalam 3 bulan mencapai 3 juta penerima manfaat, hanya masalahnya kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat orang tuanya yang nanya, Pak kami di sini belum terima makan bergizi," ujarnya.

"Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya, mereka dengar di desa sebelah sudah, dengar di sekolah sebelah sudah, saya sampaikan, 'Bu, kita berusaha sekuat tenaga tapi kita tidak mungkin seketika, negara kita sangat besar, mohon sabar'," lanjut Prabowo.

Simak juga Video: Kebijakan Program Makan Gratis Saat Libur Lebaran

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Penasihat Khusus Presiden untuk Urusan Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan pada 2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh dua peristiwa besar yakni Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Bambang menyampaikan, dari dua peristiwa tersebut telah meningkatkan konsumsi, baik konsumsi rumah tangga maupun non konsumsi rumah tangga. Dengan kedua peristiwa tersebut Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 5,03%.

"Jadi intinya, kita bisa tumbuh di atas 5% karena ada dorongan dari dua peristiwa politik besar tadi. Kemudian apa yang Akan terjadi di 2025?" kata Bambang dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Pada tahun ini peristiwa besar tersebut tidak ada, Bambang mengatakan, pemerintah harus mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Tahun ini ada dua program prioritas pemerintah yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi 2025.

Pertama, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bambang menyampaikan dengan program yang berskala besar ini akan memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini lantaran program MBG akan menciptakan multiplier effect kepada masyarakat Indonesia yang bisa meningkatkan konsumsi masyarakat.

"Ini program berskala nasional dan volumenya besar. Kalau program ini bisa melibatkan UMKM di seluruh desa, dampaknya bisa sangat besar, tapi ini semua tergantung bagaimana eksekusinya nanti," kayanya.

Kedua, program 3 Juta Rumah. Bambang menyampaikan, meskipun sebagian besar dana yang digelontorkan untuk program ini berasal dari swasta. Ia yakin program ini akan memberikan dampak yang besar bagi perekonomian Indonesia. Program ini akan melibatkan banyak pihak.

"Sektor konstruksi punya efek pengganda yang tinggi, karena melibatkan banyak industri, mulai dari baja, kayu, sampai semen," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan kenangan manis bersama masyarakat Sumedang. Ara juga memuji sosok Bupati Sumedang terpilih Dony Ahmad Munir.

Ara menginginkan pentingnya memiliki sumber daya manusia yang baik. Menurutnya para kepala daerah yang telah di pilih di Jawa Barat adalah sosok terbaik bangsa Indonesia.

"Saudara-saudara pilihlah orang dengan sumber daya manusia yang terunggul. Seperti saudara memilih Dedi Mulyadi, seperti saudara memilih Dony. Ini adik saya menjadi Bupati Sumedang," ujar Ara, di Desa Cibeureum Kulon, Cimalaka, Sumedang, Rabu (15/1/2025).

Ara mengaku sosok Dony Ahmad Munir akan bisa membawa Sumedang lebih baik lagi. "Kang Dony saya doakan betul agar ada perubahan. Karena anda adalah orang-orang unggulan yang dipilih rakyat. Gunakanlah waktu berharga itu untuk mengubah nasib rakyat kita," katanya.

Ara mengaku memiliki kenangan manis bersama masyarakat Sumedang. Pasalnya dirinya pernah menjadi anggota DPR RI dengan daerah pemilihan (dapil) Subang, Majalengka, dan Sumedang.

"15 tahun saya mewakili Majalengka, Subang, Sumedang. Saya ucapkan terimakasih, karena tanpa rakyat Sumedang saya tidak akan sampai di Jakarta dan tanpa rakyat Jawa Barat saya tidak akan sampai di Senayan," jelasnya.

Dia menambahkan dalam perjalanan hidupnya tidak akan pernah melupakan Sumedang. Sehingga hal tersebut masih diingat selalu olehnya.

"Tidak akan mungkin saya melupakan sejarah bagaimana saya berangkat dan berasal. Terimakasih rakyat hatur nuhun buat rakyat sumedang dan rakyat jabar," ucapnya.

Karena itu ia berharap Sumedang lebih terkenal lagi di bidang pariwisata. Ia menitip pesan agar kawasan Jatigede dimaksimalkan untuk mendatangkan wisatawan ke Sumedang.

"Kita harus sering bikin event di Jatigede," ujarnya kepada Dony saat santap makan siang di RM Sederhana usai acara Peringatan Hari Desa.

Sementara itu Dony mengatakan ia akan lebih berusaha membawa Sumedang lebih maju di kepemimpinannya yang kedua. Ia pun berterimakasih kepada Ara yang selama ini mendukungnya. "Insya Allah ke depan Sumedang akan lebih maju," ujar Dony.

Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang jadi program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto baru berjalan dua hari, namun sudah menuai sorotan tajam dari publik.

Pelbagai keluhan dibeberkan para penerima manfaat program ini. Mulai dari tak ada susu, rasa makanan yang hambar sehingga tak disukai siswa turut mewarnai pelaksanaan perdana MBG.

Banyak siswa juga tidak menyukai sayuran tertentu sehingga tak dihabiskan. Sehingga berharap ke depan menu dapat divariasikan agar bisa tertarik untuk memakannya. Kemudian ada pula keluhan mengenai waktu pengantaran makanan yang mepet dengan jam pulang sekolah atau justru mengurangi waktu belajar.

Ada pula siswa yang belum lapar lantaran sudah sarapan di rumah. Alhasil, tak jarang siswa membungkus makanan yang diberikan untuk dimakan di rumah lantaran tidak habis.

Program makan bergizi gratis merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran saat pemilihan presiden 2024. Program ini awalnya bernama 'makan siang gratis', namun kini berubah menjadi makan bergizi gratis. Program MBG ini menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp71 triliun di tahun 2025.

Pada tahap awal, program ini rencananya menyasar 3 juta anak. Namun Badan Gizi Nasional (BGN) hanya menyediakan makanan untuk 600 ribu anak pada tahap awal. Program ini telah tersebar di 190 titik di 26 provinsi di fase awal.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah melihat pelbagai keluhan dari para siswa penerima MBG ini karena tata kelola program MBG yang belum jelas.

Ia melihat program ini seperti belum memiliki standar operasional prosedur (SOP), petunjuk teknis (Juknis) yang rigid. Sehingga masih menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan.

"Masalahnya kan itu masalah tata kelola ini, di lihat dari tata kelola ini memang persoalannya kan seperti belum ada payung hukumnya secara jelas gitu loh, peraturan teknisnya seperti apa, standar operasi prosedurnya apa, juklaknya," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/1).

Trubus juga menyoroti pelaksanaan awal program MBG ini seperti 'uji coba kebijakan yang diperluas'. Sebab, ia melihat perencanaan yang belum matang sehingga berdampak pada persiapan infrastruktur masih terbatas.

Ia mencontohkan masih banyaknya keluhan pengantaran makanan ke sekolah yang mepet dengan jam pulang sekolah menunjukkan masih terbatasnya infrastruktur pendukung program ini.

Kemudian ia menyoroti masih banyak anak-anak yang tak doyan dengan makanan yang diberikan menandakan adanya penyeragaman dalam program ini.

"Banyak makanan datangnya sudah telat ini, kan harus ada perencanaan sejak awal sebenarnya. Kemudian selera anak tak sesuai. Nah yang memasak harusnya bukan pakai catering. Harusnya yang memasak itu orang tua dari anak-anak yang ada di situ, jadi misalnya PKK gitu lah yang di sekolah itu, jadi dia memahami selera anak sekolah di situ," kata dia.

Di sisi lain, Trubus menjelaskan implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila perencanaan awal sudah berjalan baik.

Ia melihat program MBG sebetulnya sebagai program yang bagus, namun belum ditemukan skema baku yang jelas. Sehingga, pelaksanaan MBG di fase awal ini pemerintah seperti berprinsip 'programnya berjalan dulu nanti diperbaiki'.

Trubus juga menyarankan prioritas awal dari program MBG di fase awal sebaiknya dijalankan di daerah terluar, tertinggal dan terdepan atau 3T. Bagi Trubus, Anak-anak di kawasan ini lebih membutuhkan makan bergizi gratis ketimbang di daerah perkotaan mewah.

"Kebijakan ini bagus itu untuk nilai-nilai yang mungkin di 3T dulu. Atau kalau di Jakarta bisa di kampung-kampung di bantaran sungai, di bawah kolong tol itu. Kalau yang tinggal di Menteng, pondok indah itu enggak usah sekolah-sekolah yang mewah-mewah itu tidak usah," kata dia.

Peneliti Global Health Security di Pusat Lingkungan Hidup dan Kesehatan Penduduk Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman turut menyoroti pelaksanaan distribusi makanan dalam program MBG yang tidak selaras dengan kebutuhan waktu makan anak.

Baginya, waktu distribusi makanan kepada anak-anak sekolah menjadi penting karena untuk memastikan program ini optimal. Ia kemudian menyarankan waktu distribusi makanan bagi anak tingkat TK atau SD dilakukan pada sebelum memulai pelajaran.

"Jadi kalau bicara saran penjadwalan dan logistik saya menyarankan prioritaskan pengantaran makanan ke sekolah TK lebih awal misalnya jam 07.30-08.00 waktu setempat. Sehingga dapat diberikan sebelum pulang," kata Dicky.

Dicky menjelaskan dalam kurun waktu tersebut agar anak-anak pada usia TK dan SD membutuhkan asupan energi untuk menjaga konsentrasi di pertengahan kegiatan belajar.

Di sisi lain, ia memberikan masukan waktu distribusi makanan bagi anak tingkat SMP dan SMA idealnya diberikan saat istirahat tengah hari atau sekitar pukul 11.00-12.00.

"Ini juga untuk mendukung aktivitas belajar mereka selanjutnya. Pemberian makanan di pertengahan pelajaran ini bisa mengganggu proses belajar-mengajar," kata dia.

Di sisi lain, Dicky menyarankan diterapkannya sistem kluster distribusi makanan berdasarkan jarak dan waktu operasional dari dapur. Sistem ini penting supaya pengantaran lebih efisien.

"Dan ini juga penting melibatkan pihak sekolah untuk menentukan waktu makan yang ideal supaya sesuai dengan jadwal mereka. Dan perlu juga dipastikan sekolah ini punya fasilitas yang cukup untuk menyimpan makanan," kata dia.

Wacana Presiden Prabowo Subianto menginginkan sistem pilkada kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai pro dan kontra. Khususnya di Bali dan NTB.

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan secara pribadi tidak sepakat jika sistem tersebut diterapkan dengan alasan anggaran pemilu dinilai boros.

"Sebagai penyelenggara 21 tahun menyelenggarakan pemilu, saya sangat sayangkan. Belum apa-apa, belum dievaluasi, sudah ngomong memindahkan atau ada rencana (menghapus pilkada langsung)," ujar Lidartawan saat media gathering KPU Bali di Denpasar, Senin (23/12/2024).

Lidartawan Tak Sepakat

Menurut Lidartawan, banyak hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi pengeluaran anggaran pilkada. Ia sempat mengusulkan ke KPU RI untuk merevisi beberapa aturan saat evaluasi pemilihan legislatif (pileg) di Jakarta.

"Satu, kita boleh menghemat dengan cara jumlah TPS ke depan dikurangi, jumlah orang per TPS diperbanyak. Waktunya diperpanjang dari jam 1 sampai jam 3 sore. Seribu (orang) per TPS itu pasti berkurang anggarannya," tegas Lidartawan.

Kemudian, ia juga menyarankan agar tidak perlu memasang baliho sosialisasi dan sebagainya.

"Pakai medsos saja pasti berkurang (anggarannya)," imbuhnya.

Upaya Menghemat Anggaran

Mantan Ketua KPU Bangli itu juga mengusulkan agar tidak ada lagi sosialisasi tatap muka. Sosialisasi dialihkan dengan pengumuman saja agar anggaran dapat berkurang.

"Tidak usah lagi memfasilitasi alat peraga kampanye untuk calon dan percayalah, untuk penyelenggara bisa diirit, bisa dimodifikasi," tegas Lidartawan. Dia menilai penyebab besarnya anggaran pilkada bukan dari penyelenggara.

"Jadi kalau saya pendapat pribadi saya nggak mau hak konstitusi saya menentukan calon yang sudah ditentukan akan diambil lagi oleh orang lain yang belum tentu mampu menyuarakan apa yang saya inginkan sebagai warga negara yang punya hak pilih. (Ini) Kalau saya pribadi ya," ungkapnya.

Namun, jika sebagai anggota KPU, Lidartawan menegaskan akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh KPU RI di Jakarta.

"Untuk itu saya minta teman-teman bekerja dengan baik. KPU tetap melayani, melakukan tugas-tugasnya dengan baik, karena kalau dibilang boros, kami nggak. Kami tunjukkan hampir 50 persen lho uang kembali dibandingkan pilkada yang masing-masing sebelumnya," tandasnya.

Prabowo Ingin Atur Ulang Sistem Politik

Wakil Ketua Umum DPP Gelora, Fahri Hamzah, menyebut Presiden Prabowo Subianto mau mengatur ulang sistem politik di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah karena ongkos pemilu yang mahal.

Fahri mengungkapkan Prabowo menyadari betul kelemahan Indonesia saat ini. Salah satunya ada kesalahan struktur.

"Makanya mau ditata ulang sistem politik di Indonesia ini oleh beliau (Prabowo)," ujar Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri berpendapat, selama 25 tahun setelah reformasi, Indonesia kehilangan komando. Rakyat kocar-kacir, para politikus bertengkar tak jelas. Ongkos pemilu mahal. Kemudian para politikus atau pejabat politik ikut pemilu dengan utang.

"Habis pemilu, uang negara digarong untuk bayar utang," ujarnya. "Betul apa tidak?" tanya Fahri disambut teriakan betul oleh warga.

"Tapi rakyat minta money politics. Pasti rindu serangan fajar, kan?" tambah Fahri.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) ini melihat karena biaya atau ongkos pemilu mahal, para politikus yang bertarung sampai menjual rumah dan tanah.

"Gaji kecil. Akibatnya apa? Uang rakyat diganggu," imbuhnya.

Seperti diketahui Prabowo Subianto mewacanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Adapun tujuan Prabowo yakni menekan biaya politik yang tinggi.

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain

Wakil Ketua Umum DPP Gelora, Fahri Hamzah, menyebut Presiden Prabowo Subianto mau mengatur ulang sistem politik di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah karena ongkos pemilu yang mahal.

Fahri mengungkapkan Prabowo menyadari betul kelemahan Indonesia saat ini. Salah satunya ada kesalahan struktur.

"Makanya mau ditata ulang sistem politik di Indonesia ini oleh beliau (Prabowo)," ujar Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri berpendapat, selama 25 tahun setelah reformasi, Indonesia kehilangan komando. Rakyat kocar-kacir, para politikus bertengkar tak jelas. Ongkos pemilu mahal. Kemudian para politikus atau pejabat politik ikut pemilu dengan utang.

"Habis pemilu, uang negara digarong untuk bayar utang," ujarnya.

"Betul apa tidak?" tanya Fahri disambut teriakan betul oleh warga.

"Tapi rakyat minta money politic. Pasti rindu serangan fajar, kan?" tambah Fahri.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) ini melihat karena biaya atau ongkos pemilu mahal, para politikus yang bertarung sampai menjual rumah dan tanah.

"Gaji kecil. Akibatnya apa? Uang rakyat diganggu," imbuhnya.

Seperti diketahui Prabowo Subianto mewacanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Adapun tujuan Prabowo yakni menekan biaya politik yang tinggi.

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

Wakil Ketua Umum Gelora, Fahri Hamzah, buka suara terkait daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Fahri merupakan satu dari sekian tokoh asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang kerap mengkampanyekan pemekaran PPS.

"Soal ini, semuanya on going ya" ucap Fahri kepada detikBali, di Kota Bima, NTB, Senin,(23/12/2024).

Fahri mendengar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan tetap melanjutkan pemekaran daerah. Kemungkinan Pulau Sumbawa merupakan salah satu yang akan terpisah dari Provinsi NTB.

"Studi terakhir dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kami doakan saja berjalan dengan cepat," ujar Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) ini.

Fahri mengajak seluruh lapisan masyarakat di Bima, umumnya di Pulau Sumbawa untuk mendiskusikan bersama terkait rencana dan desain daerah. "Pulau Sumbawa harus menyala, Bima harus menjadi mercusuar kemajuan Indonesia bagian timur," paparnya.

Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa sudah diwacanakan cukup lama. Hal itu menjadi komoditas politik, baik saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres).

Fahri Hamzah, saat itu menjabat Jubir Bicara Tim Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, mengatakan Provinsi Pulau Sumbawa akan diperjuangkan setelah Prabowo-Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

"Setelah capres-cawapres kita dilantik 20 Oktober 2024, PPS akan mulai dibahas hingga disahkan," ujar Fahri, saat menghadiri deklarasi dukungan relawan Gemoy Milenial Prabowo-Gibran (Gembira) di Kota Bima, Kamis, (8/2/2024).

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi