Keputusan pemerintah untuk menerbitkan SBN merupakan langkah strategis untuk mendapatkan pendanaan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka mendukung sektor perumahan merupakan langkah strategis guna mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan.

“Keputusan pemerintah untuk menerbitkan SBN merupakan langkah strategis untuk mendapatkan pendanaan berkelanjutan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi di Jakarta, Sabtu.

Inarno menyampaikan, OJK turut mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat melalui penerbitan SBN.

“Pasar modal tentunya di sini memainkan peran penting juga dalam pembiayaan proyek infrastruktur jangka panjang, termasuk pembangunan perumahan,” kata dia.

OJK, ujar Inarno, juga tetap optimis bahwa inisiatif ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi berkat kolaborasi yang kuat antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan rencana penerbitan SBN perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Kamis (20/2) di Jakarta menyampaikan bahwa penerbitan SBN perumahan ini akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Sri Mulyani, mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

Selain penerbitan SBN, dari sisi fiskal, juga telah ada berbagai inovasi instrumen keuangan bagi sektor perumahan, di antaranya melalui FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang sumber dananya dari APBN dengan suku bunga rendah yang disalurkan oleh BP Tapera kemudian melalui perbankan.

Kemudian juga ada pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), yang dananya di-blend kepada perbankan dengan tujuan utama untuk MBR.

Adapun dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) mendorong kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan, atau menambah insentif likuiditas dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga (DPK).

"Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan dari sekarang Rp23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Program penyediaan 3 juta rumah yang dahulu bernama program sejuta rumah merupakan salah satu program kebijakan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kemenkeu akan mensinkronkan seluruh kebijakan dan instrumen keuangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan kebijakan dari Bank Indonesia (BI) untuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Menkeu mengatakan, Pemerintah melalui Undang-Undang APBN 2025 telah memberikan dukungan sebanyak 220 ribu rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dukungan tersebut berupa alokasi Rp18 triliun dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang dikombinasikan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk mendukung 220 ribu rumah bagi MBR yang pinjaman bunganya hanya 5% selama 20 tahun.

JAKARTA, Investor.id – Pendanaan berperan krusial dalam program 3 juta rumah yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto. Betapa tidak, nyaris 100% pembelian rumah subsidi di program ini bakal menggunakan skema kredit. 

Maka tak heran, jika pendanaan adalah urat nadi program 3 juta rumah. Pada titik ini, muncul nama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN/BBTN) selaku penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi terbesar di Indonesia. 

Tak ayal lagi, BTN meracik strategi untuk mencari pendanaan program 3 juta rumah. Salah satu opsinya adalah penerbitann obligasi. 

Dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2025, manajemen BTN berniat mencari pendanaan dari segmen wholesale. Pada semester I-2025, perseroan berniat merilis junior global bond berkisar US$ 300-500 juta, tergantung dari harga. 

Selanjutnya, pada semester II-2025, BTN juga berniat merilis obligasi lokal, obligasi globals senior, dan efek beragun aset (EBA), ekuivalen dengan mortgage backed securities yang membutuhkan persetujuan Bank Indonesia dan Ootoritas Jasa Keuangan. 

“Perseroan juga menjajaki opsi pinjaman bilateral dari IFC,” tulis Mandiri Sekuritas (Mansek) dalam key takeaways BTN di MIF 2025, dikutip Jumat (21/2/2025). 

Selain itu, tulis Mansek, ada sejumlah usulan perubahan dalam skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang kini memiliki bunga 5% dan tenor 20 tahun. Usulan BTN adalah perpanjangan tenor 10 tahun menjadi total 30 tahun. Lalu, bunga diusulkan mencapai 5% dalam 10 tahun, kemudian 5,85% di lima tahun berikutnya, 7% di lima tahun lagi, dan sisanya mengikuti kredit komersial. 

Pemerintah juga tidak tinggal diam. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, belum lama ini. 

Adapun dua Menteri tersebut melakukan pembahasan seputar pembiayaan program 3 juta rumah, bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan juga Gubernur BI Perry Warjiyo. Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, program 3 juta rumah merupakan salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto, yang memerlukan dana yang cukup besar. Maka diperlukan kerja sama dan inovasi untuk dapat memperoleh pendanaan untuk program tersebut.

Menkeu mengungkapkan, pemerintah telah berupaya melakukan sinkronisasi kebijakan dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari kebijakan BI.

Dari APBN, pemerintah telah menetapkan kuota untuk FLPP 220 ribu unit rumah untuk 2025. Dana yang sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP. 

Namun nyatanya, kebijakan dan instrumen yang ada, masih kurang untuk membiayai program 3 juta rumah. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan melakukan pembahasan teknis lanjutan bersama stakeholder terkait, yakni BI, Kementerian BUMN selaku pengampu perbankan pelat merah, Kementerian PKP, dan tentunya Kementerian Keuangan.

Menkeu akan mengupayakan hasil dari rapat teknis itu dapat melahirkan solusi final dalam waktu dekat. Dengan begitu, program 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target.

“Pak Ara (Maruarar) dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kami mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan,” pungkas Sri Mulyani.

Kinerja BBTN dan Target Harga 

Di sisi lain, Phintraco Sekuritas menilai, program 3 juta rumah dan proyeksi penurunan BI-Rate bisa mendongkrak kinerja BTN. Hitungan Phintraco, laba bersih BTN bisa tumbuh 20% dibandingkan 2024 sebesar Rp 3 triliun. 

BBTN, tulis Phintraco. akan melanjutkan upaya pengembangan high yield loan pada 2025. Pada 2023, kredit agunan rumah (KAR), kredit usaha rakyat (KUR), dan kredit ringan (KRING) berhasil memimpin pertumbuhan dengan loan yield 8,12% dan pertumbuhan outstanding loan 13,9% menjadi Rp 16,4 triliun tahun 2024. 

Selain itu, dengan peresmian tiga sales center baru, yakni Pantai Indah Kapuk, Pondok Indah dan Cibubur, yang menjangkau segmen menengah keatas mencapai rata-rata penyaluran KPR sebesar Rp 664 miliar di kuartal IV-2024, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya Rp 587 miliar. 

BBTN, tulis broker itu, menargetkan memiliki 15 sales center pada  2025, dibandingkan sembilan sales center di tahun 2024. Manajemen menargetkan kontribusi terhadap KPR non-subsidi dapat meningkat 20% lebih pada 2025. 

Menggunakan metode discounted cash flow dengan required return sebesar 9,15% dan terminal growth sebesar 7,56%, broker ini memperkirakan nilai wajar saham BBTN Rp 1.250, dengan proyeksi PER 4,5 kali. 

“Kami mempertahankan rating buy saham BBTN dengan nilai wajar yang lebih rendah dan potential upside 26,26%,” tulis Phintraco Sekuritas.   

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalami efisiensi mengikuti keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Kementerian PKP hanya memiliki anggaran Rp 1,6 triliun untuk tahun 2025 dari yang sebelumnya Rp 5,2 triliun.

Menanggapi hal ini, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pihaknya harus tetap kreatif mencari pendanaan agar program-program yang ada bisa berjalan dengan baik.

"Saya pikir sudah terbuka ya bahwa ada efisiensi (anggaran) dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun, tentunya itu tetap membuat kita semangat dan membuat kita harus kreatif membuat program-program dalam rangka sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tahun ini 3 juta rumah, baik yang dibangun maupun yang renovasi," katanya ketika ditemui wartawan setelah rapat dengan Komisi V DPR RI, Kamis (6/2/2025).

Dirinya juga mengatakan, pihaknya akan mencari terobosan untuk pelaksanaan Program 3 Juta Rumah agar bisa tetap berlangsung.

"Jadi kami berusaha mencari program-program untuk mencapai itu dengan anggaran yang ada ya, dengan anggaran yang sudah diefisienkan dan terbatas," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Fahri Hamzah mengatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran APBN APBD 2025 ini merupakan strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mengajak birokrasi lebih berpikir kritis apakah program-program yang dilakukan sudah tepat sasaran atau belum.

"Jadi gini, jangan salah membaca langkah Pak Prabowo soal anggaran. Ini adalah strategi Pak Prabowo untuk mengajak birokrasi berpikir lebih kritis tentang semua penyelenggaraan negara yang kita laksanakan. Apakah itu kena sesuai sasaran kepada rakyat atau tidak? Jadi beliau ngajak berpikir dulu nih," ujarnya.

Pihak Kementerian PKP bersama beberapa kementerian lainnya sudah melakukan beberapa terobosan di sektor perumahan. Beberapa contohnya seperti penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mempercepat keluarnya PBG menjadi 10 hari, hingga rencana perubahan skema pendanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 50% dari APBN dan 50% dari perbankan dari yang sebelumnya 75% APBN dan 25% dari perbankan.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalami efisiensi anggaran untuk tahun 2025 dari yang sebelumnya Rp 5.274.391.058.000 menjadi Rp Rp 1.613.296.058.000. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

"Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, APBN tahun 2025 pagu semula sebesar Rp 5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar Rp 3.661.095.000. Maka APBN tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah mengalami efisiensi menjadi Rp 1.613.296.058.000," katanya dalam rapat kerja dengan pemerintah dan rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG dan BNPP/Basarnas, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) melakukan Diseminasi Laporan Makan Bergizi Gratis (MBG) seri ke-2 berjudul 'Rencana Pemerintah VS Keinginan Masyarakat' untuk menganalisis dan melihat sejauh mana kebijakan Makan Bergizi Gratis telah berjalan.

Dalam survei itu, masyarakat menyoroti pendanaan untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Peneliti CELIOS, Jaya Darmawan mengatakan sebanyak 83% responden menekankan bahwa program MBG sebaiknya dibiayai melalui anggaran pemerintah.

Menurutnya perlunya dukungan terhadap pembiayaan domestik. Hal itu juga tercermin dari 79% masyarakat yang menolak keras penggunaan pinjaman luar negeri untuk mendanai program ini, sekaligus menyoroti pentingnya keberlanjutan finansial tanpa utang.

"Anggaran yang besar dan terus bertambah dari MBG harus didanai melalui sumber pendanaan yang tidak berisiko dan tidak mengganggu program prioritas lain. Jangan sampai anggarannya diambil dari anggaran perlinsos, dana pendidikan, dan anggaran di daerah/desa yang signifikan meningkatkan, pembangunan manusia secara merata. Apalagi menggunakan skema utang yang membebani APBN di kemudian hari," kata dia dalam keterangannya, Senin (27/1/2025).

Dia mengatakan sebaiknya pemerintah menggunakan pendanaan dari kebijakan fiskal yang progresif dan adil seperti pajak kekayaan, pajak produksi sektor ekstraktif, windfall profit tax sektor ekstraktif. Selain itu bisa menggunakan juga realokasi anggaran yang tidak efektif seperti Dana Bagi Hasil SDA, anggaran ketertiban dan keamanan yang besar dan realokasi anggaran food estate.

Responden studi juga membandingkan beberapa alternatif bantuan sosial selain MBG, seperti program subsidi dalam bentuk uang (20%) dan peningkatan kualitas pendidikan (13,8%) juga diakui sebagai alternatif yang dapat dipertimbangkan.

"Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya fleksibilitas dalam penggunaan bantuan, di mana keluarga dapat menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan mereka, baik itu untuk membeli makanan, membayar biaya pendidikan, atau kebutuhan penting lainnya. Masyarakat tampaknya lebih memilih pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek makan bergizi gratis, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, yang merupakan fondasi bagi masa depan anak-anak," terang Jaya.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa program MBG menjadi salah satu faktor yang meningkatkan popularitas Prabowo-Gibran, di mana 82% responden menyatakan dukungan mereka karena adanya janji program makan bergizi gratis. Selain itu, 92% keluarga di Indonesia mengakui bahwa mereka masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi anak-anak mereka, menunjukkan urgensi program semacam ini.

Peneliti CELIOS, Galau D Muhammad menunjukkan bahwa masyarakat lebih memprioritaskan penyediaan makanan olahan sehat dan daging dibandingkan dengan susu dalam konteks kebutuhan gizi anak-anak.

"Dengan 43% responden menilai makanan olahan sehat sebagai komoditas paling dibutuhkan, jelas bahwa ada kesadaran yang tinggi akan pentingnya makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga terjamin kesehatannya." kata Galau.

Analisis terhadap data mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan keberhasilan program makan bergizi gratis menunjukkan bahwa kualitas makanan yang baik adalah prioritas utama, dengan 40% responden menyatakan hal tersebut.

Ini menegaskan bahwa masyarakat sangat menginginkan makanan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan gizi tetapi juga berkualitas tinggi.

Survei itu juga menyoroti bahwa mayoritas masyarakat juga menekankan pentingnya pendekatan bertahap dalam pelaksanaan MBG. Sebanyak 69% responden menyatakan bahwa program ini perlu dilakukan secara bertahap untuk memastikan efektivitasnya.

"Bukan sekedar bertahap, tapi kesiapan dari partisipasi komunitas dinilai sangat penting oleh 56% responden, sementara 53% masyarakat mendukung pengelolaan program melalui kolaborasi multistakeholder. Pendekatan ini diyakini dapat mengurangi risiko penyimpangan serta meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaksanaan program," tutup Galau.

Pemerintah pusat memberikan angin segar permodalan awal bagi mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan besaran modalnya bisa mencapai Rp 500 juta.

Dilansir detikFinance, Kementerian UMKM berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM mitra MBG.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, ada syarat yang harus dipenuhi mitra MBG untuk mengakses modal tersebut. Di antaranya, UMKM perlu mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Maman menjelaskan ada sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

Maman menyebut pemerintah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Pihaknya pun sudah melakukan langkah strategis melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

"Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia," tutupnya.

Video: Rencana Pemerintah Beri Modal Awal untuk UMKM terlibat MBG

Video: Rencana Pemerintah Beri Modal Awal untuk UMKM terlibat MBG

Pemerintah menjanjikan akses permodalan awal bagi mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp 500 juta. Melalui Kementerian UMKM, pemerintah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM mitra MBG.

Namun begitu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, ada syarat yang perlu dipenuhi mitra MBG untuk mengakses modal tersebut. Ia mengatakan, UMKM perlu mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Berdasarkan data Kementerian UMKM, kata Maman, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

Maman mengatakan pemerintah juga menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. "Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Maman menambahkan, pihaknya melakukan langkah strategis melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

"Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia," tutupnya.

Pemerintah mengisyaratkan akses permodalan hingga Rp 500 juta bagi mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun begitu, UMKM perlu terlebih dahulu mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG.

Adapun syarat tersebut disampaikan langsung oleh Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, modal awal ini diberikan untuk UMKM memenuhi bahan baku MBG.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Adapun saat ini, Maman telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM mitra MBG.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, kata Maman, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

Maman mengatakan pemerintah juga menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. "Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Maman menambahkan, pihaknya melakukan langkah strategis melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

"Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia," tutupnya.

Simak Video: Rencana Pemerintah Beri Modal Awal untuk UMKM terlibat MBG

[Gambas:Video 20detik]

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihak BUMN ikut serta menjalankan program 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN yang menangani pendanaan.

"Kalau 3 juta rumah kan memang BTN sebagai fasilitas pendanaan," kata Erick saat ditemui wartawan usai acara BNI Investor Daily Round Table, Rabu (15/1/2025).

Selain BTN, Perumnas juga turut aktif dalam proses pembangunan 3 juta rumah. Fokus BUMN adalah pembangunan kawasan Transit Oriented Development (TOD)

"Nanti kita fokusnya di sektor kita yang di TOD-TOD itu yang di tempat kereta api, yang sama BTN, sama semua itu, sama Perumnas itu," terang Erick.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dukungan APBN untuk pembiayaan perumahan sebesar Rp 35 triliun pada 2025.

Pembiayaan tersebut terdiri dari kuota FLPP yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 980 miliar untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Sementara itu, dalam catatan detikcom sebelumnya BTN selaku BUMN yang membantu program 3 juta rumah dari segi pembiayaan juga sempat mengusulkan adanya perpanjangan tenor kredit pemilikan rumah (KPR) dari 20 tahun menjadi 30 tahun untuk program 3 juta rumah.

Kemudian kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menyampaikan usulan tersebut merupakan opsi yang terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah. Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70% debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memandang, potensi untuk mengoptimalkan skema Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP) masih sangat besar untuk meningkatkan dukungan likuiditas dan pendanaan bagi program tiga juta rumah.

Ia mengatakan, langkah-langkah untuk meningkatkan dukungan likuiditas bagi pembiayaan program tiga juta rumah sangat penting untuk menjaga keberhasilan program. Oleh sebab itu, OJK bersama stakeholder terkait akan terus memperkuat dan merumuskan penyempurnaan skema EBA-SP di pasar modal.

“Kami akan mengoptimalkan skema EBA-SP di pasar modal. Karena memang dalam pelaksanaannya akan lebih memadai lagi apabila dukungan dari pendanaan dan pasar modal dapat dilaksanakan secara optimal. Dengan begitu, jumlah pembiayaan, pendanaan, maupun juga likuiditas akan lebih besar lagi untuk program yang penting ini,” kata Mahendra dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa EBA-SP merupakan surat berharga yang terdiri dari sekumpulan kredit kepemilikan rumah (KPR) yang diterbitkan melalui proses sekuritisasi, sehingga menjadi instrumen investasi pendapatan tetap yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder.

“EBA-SP ini merupakan instrumen yang dapat melengkapi sumber pendanaan dan menjamin stabilitas likuiditas bank,” kata dia.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 13 Januari 2025, Dian menyebutkan bahwa terdapat sembilan EBA-SP yang diperdagangkan dengan total nilai sebesar Rp2,21 triliun.

Meski begitu, Dian mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan upaya lainnya untuk mendukung sumber pendanaan program tiga juta rumah yang akan dikoordinasikan terlebih dahulu dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Kita tentu harus berbicara dengan Bank Indonesia dan juga harus berbicara dengan Kementerian Keuangan, karena ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang akan terkait dengan isu-isu ini,” ujar dia.

Mengenai kondisi likuiditas perbankan secara umum, Dian menyebutkan bahwa likuiditas industri perbankan masih sangat ample yang tecermin dari posisi November 2024 dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 112,94 persen dan 25,57 persen.

Adapun Loan to Deposit Ratio (LDR) per November 2024 berada di posisi sebesar 87,34 persen. Hal ini dinilai masih memadai dalam mengantisipasi peningkatan penyaluran kredit untuk mendukung program tiga juta rumah.

“Bank senantiasa diminta untuk tetap memenuhi manajemen risiko tentu saja dalam aktivitas operasional perkreditan ketika berpartisipasi pada program pemerintah dimaksud, sehingga kondisi likuiditas bank tetap juga terjaga,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan perusahaan sektor properti dan real estate untuk mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan perusahaan properti dapat melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) untuk mencari sumber dana permodalan.

"Tentunya untuk perusahaan-perusahaan di sektor properti itu dapat melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas atau melakukan penawaran umum atau sering kita sebut dengan IPO," kata Inarno dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (14/1/2025).

Selain itu, kata Inarno, perusahaan properti dapat memanfaatkan pendanaan melalui surat utang seperti penerbitan obligasi, sukuk, atau medium-term notes (MTN) maupun long-term notes (LTN).

"Itu bisa dilakukan oleh perusahaan sektor properti atau perumahan," beber Inarno.

Instrumen lain yang potensial yakni Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT). Inarno menyebut RDPT dimanfaatkan sebagai sarana pendanaan sektor real estate dan juga perumahan di Indonesia.

"Melalui RDPT, perusahaan di sektor perumahan dapat memperoleh pendanaan pembangunan melalui efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang atau hybrid instrumen yang akan menjadi investasi dari RDPT," jelasnya.

OJK juga menyoroti instrumen Efek Beragunan Aset (EBA), Dana Investasi Real Estate (DIRE) dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) yang dinilai bisa dimanfaatkan sebagai instrumen pendanaan potensial bagi sektor properti.

"Instrumen tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kapasitas pendanaan serta aset yang tersedia bagi setiap perusahaan ataupun lembaga jasa keuangan," beber Inarno.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang merancang skema baru untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ke depan, skema komposisi pendanaan akan menjadi 50:50 dari APBN dan perbankan, berubah dari yang sebelumnya 75:25.

"Dengan keterbatasan sumber pembiayaan APBN, diharapkan bisa dicapai hasil yang optimal. Seluruh bank penyalur sudah menyatakan kesiapannya dengan komposisi 50:50 agar optimalisasi penyaluran dana KPR bisa lebih besar," kata Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera, Imam Syafii Toha dalam acara Forwapera 'Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah' di Grand Whiz, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Imam menyebutkan, pada Senin (23/12) mendatang, BP Tapera dengan seluruh bank penyalur akan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) terkait skema baru pendanaan tersebut. Tak hanya itu, pada waktu yang sama rencananya juga akan diumumkan kuota FLPP untuk tahun depan.

"Dengan skema saat ini, dengan komposisi 75:25 akan menghasilkan 220 ribu unit rumah. Jika skemanya diubah menjadi 50:50, maka porsi pendanaan KPR FLPP bisa mendanai 330 ribu unit tahun depan. Komitmen ini akan diikrarkan ekosistem pembiayaan perumahan pada saat penandantanganan PKS di hadapan Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)," ujar Imam.

Sementara itu, Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Budi Permana, tidak mempersoalkan perubahan skema komposisi KPR FLPP dari 75:25 menjadi 50:50.

"Skema pendanaan 50:50 tidak menjadi isu karena BTN tidak ada masalah dengan likuiditas. Apabila margin masih 5 persen, maka itu akan jadi permasalahan. Kalau suku bunganya dinaikkan menjadi 7 persen hingga 8 persen, tentunya akan lebih menarik bagi bank penyalur karena ada profit margin yang sama dengan skema komposisi 75:25," tutur Budi.

Imam menambahkan, rencananya skema baru komposisi KPR subsidi di tahun depan menggunakan suku bunga tiering atau berjenjang.

"Sampai dengan tahun ke-10 tenor cicilan masih dalam masa subsidi sehingga tingkat bunga pinjaman sebesar 5%. Selanjutnya, akan berlaku suku bunga tier antara 6% hingga maksimal 7%," ucapnya.

Video: Rumah Musik Harry Roesli di Bandung Dijual Rp 25 M

Video: Rumah Musik Harry Roesli di Bandung Dijual Rp 25 M