Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengusulkan agar kementerian dan lembaga terkait menggelar rapat intensif secara maraton untuk merampungkan regulasi percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Percepatan tersebut dilakukan agar MBG dapat segera menjangkau seluruh sasaran penerima sebanyak 82,9 juta orang.

Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) terkait evaluasi dan tindak lanjut teknis pelaksanaan program MBG. Ia mengatakan perlu perbaikan tata kelola program MBG agar lebih efektif dan efisien, mengingat target penerima manfaat program mencapai 82,9 juta orang.

Dia menyoroti meskipun program telah berjalan cukup baik sejauh ini, tetap ada catatan penting, terutama terkait dengan insiden-insiden yang harus dihindari di masa mendatang, seperti kasus keracunan yang belakangan marak terjadi.

"Ini rakor mengenai makan bergizi gratis atau MBG. Tentu yang pertama kita melakukan evaluasi yang selama ini sudah berjalan baik tapi ada catatan-catatan kecil yang sudah disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (Dadan Hindayana) yang akan berusaha keras untuk tidak ada accident seperti satu orang-dua orang dari 3,4 juta (penerima)," ujarnya di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5).

Menurutnya, tata kelola program perlu disempurnakan agar percepatan dapat dilakukan secara lebih terukur.

Untuk itu, ia menyarankan agar proses perumusan peraturan presiden (perpres) atau instruksi presiden (inpres) yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program dilakukan dengan diskusi mendalam dan tidak terburu-buru.

"Itu hasilnya seperti ini, kemudian akan ada pembahasan mengenai perpres. Jadi kesimpulannya kita memutuskan agar ada tim dari kementerian terkait, memang enggak bisa satu jam-dua jam. Mungkin perlu waktu, enggak apa-apa konsinyering atau sering mungkin dua hari-tiga hari enggak apa-apa, sampai tuntas," tambah Zulhas.

Ia menekankan pentingnya merinci target penerima program secara detail, termasuk jumlah sekolah yang terlibat, serta kebutuhan logistik dan sumber daya pendukung lainnya. Setelah draft regulasi dirampungkan, rapat lanjutan akan digelar untuk mengambil keputusan final.

Sementara itu, Dadan Hindayana menjelaskan alasan mengapa aturan terkait program MBG belum diterbitkan meski sudah berjalan sejak Januari 2025. Ia menjelaskan proses kerja dan evaluasi lapangan justru menjadi dasar penting dalam penyusunan regulasi yang tepat.

"Ya namanya kan begini. Kita ini kan harus bekerja, berjalan. Kemudian melihat setelah dijalankan itu. Awalnya orang berpikir ini tidak akan jalan. Sebenarnya setelah jalan, ini harus lebih cepat lagi," ujar Dadan.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto secara langsung sering menyampaikan keprihatinannya karena masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh program MBG. Hal ini, menurutnya, menjadi dorongan untuk mempercepat perluasan cakupan program.

"Karena banyak.. Pak Presiden itu setiap kali ke daerah, beliau merasa miris karena lebih banyak yang belum bisa terima dibanding yang terimanya. Makanya kita membutuhkan percepatan seperti ini," ucap Dadan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diwarnai masalah keracunan. Terakhir, kasus keracunan usai mengonsumsi makanan MBG terjadi pada siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat.

Merespons masalah tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan dari 3,4 juta penerima manfaat program MBG, ada empat kasus keracunan.

Program ini pun baru berjalan sekitar enam bulan, sehingga pemerinta masih terus menyempurnakan tata kelola.

"Dari 3,4 juta (penerima manfaat), ada empat kasus yang keracunan. KIta ada evaluasi, ada catatan. Kita sedang bekerja keras agar tidak ada (kasus keracunan), zero insiden. Ini akan lebih diperhatikan sehingga targetnya itu nol. Karena melibatkan begitu besar pekerjaan, harus terus-menerus disempurnakan personilnya, organisasinya, sistemnya," kata pria yang biasa disapa Zulhas itu di Kantor Kemenko Pangan, Jumat (9/5/2025).

Zulhas juga bilang perlu ada percepatan dalam hal penerima manfaat program MBG menuju target angka 82,9 juta orang. Ia bilang, para eselon satu dari kementerian/lembaga terkait dan seluruh stakeholders juga turut mengambil peran.

"Ini program utama, nanti perannya bupati, gubernur, peran kita semua. Kementerian terkait harus support semuanya. Misal Kementerian Keuangan, bagaimana duitnya lancar. Kalau mau PANRB beroperasi, bagaimana cepat kalau kita perlu orang. Ini terkait banyak orang. Harus ada urgensi bahwa ini mendesak. Nanti akan dirumuskan dalam Perpres atau Inpres," tambahnya.

"Mungkin perlu waktu, tidak apa-apa kalau nginep atau konsinering mungkin dua hari, tiga hari tidak apa-apa. Sampai tuntas, dipaparkan target kita, berapa sekolah, berapa yang harus dicapai. Apa yang diperlukan, dan sebagainya. Termasuk penting tadi tata kelolanya, dan yang kemudian nanti selain SPPG itu nanti bagaimana agar 82,9 juta orang itu bisa cepat tercapai," tutur Zulhas

Tonton juga "Kepala BGN Pastikan Tak Ada Lagi Dapur MGB yang Reimburse!" di sini:

Pemerintah tengah melakukan percepatan untuk mencapai target penerima program makan bergizi gratis (MBG) hingga 82,9 juta orang. Sejalan dengan itu, pemerintah akan menerbitkan aturan berupa Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menggelar rapat koordinasi terbatas terkait percepatan program tersebut dengan kementerian/lembaga terkait. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.

Zulhas menerangkan rapat tersebut membahas terkait penyempurnaan tata kelola program tersebut sehingga dapat mencapai target.

"Kami membahas, kita akan menyempurnakan tata kelolanya agar bisa bergerak lebih cepat lebih bagus sehingga tujuan sasaran 82,9 juta itu bisa percepat capaiannya. Akan ada pembahasan mengenai Perpres tadi," kata Zulhas usai menyelenggarakan rapat tersebut di kantornya, Jumat (9/5/2025).

Zulhas pun mengakui pembahasan aturan tersebut memakan waktu. Dia pun tidak masalah apabila pembahasannya dapat membuat para pegawai menginap berhari-hari.

"Kesimpulannya kita memutuskan akan ada tim kementerian terkait memang nggak bisa 1 jam 2 jam itu saya kira menjadi isi bahan untuk merumuskan Perpres atau Inpres. Mungkin perlu konsinyering, waktu dua hari tiga hari sampai tuntas dipaparkan target kita. Apa yang perlu dicapai, termasuk penting tata kelola, SPPG itu gimana agar 82,9 juta cepat tercapai. Perlu mengadakan segera konsinyering dengan bahan yang kita bicarakan tadi. Setelah selesai rapat berikutnya mudah-mudahan akan ada kesimpulan," terang Zulhas.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan aturan tersebut akan lebih mengatur terkait percepatan agar mencapai target. Dia pun membeberkan alasan percepatan tersebut dibuat usai program MBG berjalan selama 4 bulan.

"Ya namanya kan begini. Kita ini kan harus bekerja, berjalan. Kemudian melihat setelah dijalankan itu. Awalnya orang berpikir ini tidak akan jalan. Sebenarnya setelah jalan, ini harus lebih cepat lagi," kata Dadan.

Sebagai informasi, penerima MBG saat ini baru menyasar 3,5 juta orang. Pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta orang menerima program tersebut hingga akhir tahun.

Presiden Prabowo Subianto akan bertemu pendiri Microsoft sekaligus filantropi Bill Gates besok untuk membahas Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo mengatakan Gates sudah lama bersurat untuk menemui dirinya. Dia berkata kedatangan Gates khusus untuk membahas program baru pemerintah tersebut.

"Tanggal 7, yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita, minta ketemu saya. Sudah cukup lama kalau tidak salah, suratnya dari November ya minta ketemu. Antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita," kata Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/5).

Prabowo berkata sebenarnya tidak setuju bila MBG diberi penghargaan saat ini. Menurutnya, pemerintah belum berhasil melaksanakan program tersebut.

Dia berkata pelaksanaan MBG baru mencapai kapasitas maksimal pada akhir 2025. Prabowo mengatakan sebenarnya penghargaan lebih cocok diberikan pada akhir tahun ini.

"Kalau kita buktikan kita bisa menyelenggarakan, kita bisa antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita dalam keadaan bersih, keadaan aman, keadaan bergizi, pada saat itulah boleh kita terima ucapan selamat," ujarnya.

Meski demikian, Prabowo tetap akan menerima Bill Gates besok. Dia berkata hendak menghormati permintaan tokoh teknologi dunia itu.

"Hanya saya katakan kita diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, kita laksanakan ini (MBG) karena kita yakin bahwa ini benar," ucap Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Makan Bergizi Gratis di awal pemerintahannya. Dia menggelar program ini untuk memberi makan anak-anak dan ibu hamil setiap hari.

Pelaksanaan dilakukan bertahap dengan modal anggaran Rp71 triliun. Saat ini, Badan Gizi Nasional mencatat penerima MBG sekitar 4 juta orang.

Pemerintah menargetkan bisa memberi MBG kepada 82,9 juta orang akhir tahun ini. Untuk memuluskan rencana itu, Prabowo menambah anggaran Rp100 triliun untuk MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bicara keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diklaim mencapai 99,99%. Namun di saat bersamaan, program ini juga diwarnai sejumlah kasus keracunan makanan.

Klaim keberhasilan program MBG 99,99% mulanya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan untuk angka kasus keracunan atau sakit disebutnya cukup minim, hanya sekitar 0,005%.

Dadan menjelaskan, angka 99,99% tersebut berdasarkan pada data kuantitatif yang ada di lapangan. Nilainya merupakan hasil perbandingan antara angka jumlah penerima manfaat 3,5 juta orang dibandingkan angka kejadian keracunan.

"Kita targetnya zero accident dan Pak Presiden (Prabowo) menyampaikan angka. Itu angkanya mencerminkan, bukan kita yang mengklaim, tapi angka. Sekarang penerima manfaat 3,5 juta. Angka kejadian bisa hitung sendiri, tinggal dibagi dengan 3,5 juta," kata Dadan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengakui banyak laporan keracunan dan makanan basi melalui media sosial. Namun, saat dicek langsung di lapangan, banyak kasus yang sebetulnya tidak ada.

Kasus-kasus ini juga menurutnya langsung ditangani hingga melibatkan Kepolisian. Salah satunya seperti kasus keracunan di Cianjur yang membuat 72 siswa muntah-muntah.

"Kita nggak bilang nggak signifikan (dampaknya). Kita targetnya nol. Kalau masih ada kejadian itu berarti kita harus meningkatkan kualitas kita," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga sempat menjelaskan bahwa angka keberhasilan 99,99% ini merupakan hasil kalkulasi dengan mereka yang terkena keracunan atau sakit setelah mengkonsumsi MBG. Dari 3 juta penerima, sebanyak 200 di antaranya keracunan. Angka itu menurutnya cuma 0,005% dari total penerima 3 juta.

"Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau perutnya nggak enak itu sejumlah 200 dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah 0,005%. Berarti keberhasilan 99,99%," beber Prabowo, dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Keperluan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

"Di mana ada usaha manusia, di bidang apapun kalau 99,99% keberhasilan, oke dong," sebutnya.

Prabowo menegaskan semua pihak tidak boleh cepat puas dengan hasil keberhasilan ini. Nol penyimpangan harus jadi target operasi MBG.

Presiden Prabowo Subianto menyebut keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tembus 99,99%. Namun, program MBG juga diwarnai sejumlah kasus keracunan makanan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan, angka tersebut berdasarkan pada data kuantitatif yang ada di lapangan. Angka tersebut muncul dari jumlah penerima manfaat sebesar 3,5 juta orang dibandingkan dengan angka kejadian keracunan tersebut.

"Kita targetnya zero accident dan pak presiden menyampaikan angka. Itu angkanya mencerminkan, bukan kita yang mengklaim, tapi angka. Sekarang penerima manfaat 3,5 juta. Angka kejadian bisa hitung sendiri, tinggal dibagi dengan 3,5 juta," kata Dadan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengakui banyak laporan keracunan dan makanan basi melalui media sosial. Namun, saat dicek langsung di lapangan, banyak kasus yang sebetulnya tidak ada.

Kasus-kasus ini juga menurutnya langsung ditangani hingga melibatkan Kepolisian, salah satunya kasus keracunan di Cianjur yang membuat 72 siswa muntah-muntah.

"Kita nggak bilang nggak signifikan (dampaknya). Kita targetnya nol. Kalau masih ada kejadian itu berarti kita harus meningkatkan kualitas kita," ujarnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mengklaim tingkat keberhasilan program MBG mencapai 99,99% dengan jumlah penerima manfaat 3,4 juta.

Menurut Prabowo, kalkulasi di atas sudah termasuk mereka yang terkena keracunan atau sakit setelah mengkonsumsi MBG. Dari 3 juta penerima, sebanyak 200 di antaranya keracunan. Angka itu menurutnya cuma 0,005% dari total penerima 3 juta.

"Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau perutnya nggak enak itu sejumlah 200 dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah 0,005%. Berarti keberhasilan 99,99%," beber Prabowo

"Di mana ada usaha manusia, di bidang apapun kalau 99,99% keberhasilan, oke dong," sebutnya.

Prabowo menegaskan semua pihak tidak boleh cepat puas dengan hasil keberhasilan ini. Nol penyimpangan harus jadi target operasi MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan total anggaran yang dibutuhkan untuk menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 mencapai Rp116,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, BGN baru mengantongi anggaran Rp71 triliun, sehingga butuh tambahan sekitar Rp50 triliun untuk bisa menjangkau seluruh target penerima manfaat hingga akhir tahun.

"Makan bergizi gratis ini jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan, akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp116,6 triliun untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta (penerima). Jadi kalau sekarang ada Rp71 triliun, tambahan Rp50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Dalam laporan realisasi dan rencana penyerapan anggaran, Dadan menyebut hingga awal Mei 2025 ini, serapan anggaran BGN masih tergolong rendah. Dari total Rp71 triliun yang tersedia, baru terserap sekitar Rp2,386 triliun atau 3,36 persen.

Penyerapan anggaran untuk belanja pegawai bahkan baru mencapai 0,01 persen atau Rp386,8 juta karena sebagian besar struktur organisasi BGN belum menerima gaji.

"Perlu ibu-bapak ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah, karena yang baru kami keluarkan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, dan akuntan. Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji," ujarnya.

Sementara untuk program MBG sendiri, serapan baru mencapai 4,16 persen, dan belanja modal masih berada di angka nol persen karena masih dalam tahap perencanaan.

Dadan memaparkan proses akselerasi anggaran akan dimulai Juni, dengan target penyerapan Rp4,7 triliun. Lalu meningkat ke Rp16 triliun pada Juli, Rp28 triliun di Agustus, Rp51 triliun di September, Rp60 triliun di Oktober, Rp88 triliun di November, dan Rp116 triliun di Desember.

Adapun saat ini BGN telah memiliki sebanyak 1.286 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi dan melayani 3,5 juta penerima manfaat secara kumulatif.

Program ini menyasar 19 kelompok, termasuk anak PAUD, pelajar, ibu hamil dan menyusui, anak balita, serta penerima manfaat di sekolah luar biasa (SLB) dan pondok pesantren. Sejauh ini tercatat 87 SLB dan 108 pesantren telah terlayani.

Dadan juga mengungkapkan pada 14 Mei mendatang, akan ada tambahan 219 SPPG baru yang sudah diverifikasi, dengan estimasi tambahan penerima manfaat sekitar 657 ribu orang.

Dengan demikian, jumlah SPPG aktif akan menjadi sekitar 1.505 unit, yang ditargetkan melayani lebih dari 4 juta penerima manfaat pada pertengahan Mei, dan 6 juta di akhir Mei.

"Kunci sukses MBG yang pertama adalah anggaran, yang kedua SDM (sumber daya manusia), yang ketiga infrastruktur," ujarnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pada akhir Mei 2025 jumlah penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) tembus 6 juta. Per April 2025, total penerima manfaat MBG mencapai 3.506.941.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pada bulan ini diperkirakan ada tambahan penerima manfaat 657.000. Dengan demikian, diperkirakan per 14 Mei ada 4.163.941 penerima manfaat yang dilayani lewat 1.505 Satuan Pelayanan Pengeluhan Gizi (SPPG).

"Jadi kami targetkan di pertengahan Mei sudah mencapai lebih dari 4 juta (penerima manfaat) dan kami memiliki keinginan di akhir Mei kita sudah bisa melayani 6 juta (penerima manfaat)," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengatakan, saat ini telah ada 1.286 unit SPPG. Ia memproyeksikan, segera ada tambahan 219 unit sehingga jumlahnya akan bertambah menjadi 1.505 unit SPPG atau dapur MBG.

Sebanyak 1.286 unit SPPG yang telah berdiri saat ini seluruhnya merupakan dukungan dari mitra UMKM yang bergerak di bidang food and beverage (F&B). Hingga akhir Mei, harapannya jumlahnya bertambah menjadi 1.994 unit SPPG.

"Kami sekarang baru dalam tahap untuk perencanaan dan sedang mencari lahan untuk pembangunan 1.542 SPPG yang dibiayai oleh APBN. Jadi alhamdulillah program ini berjalan sampai sekarang itu semua berkat kemitraan. Jika kita mengandalkan kepada dana APBN semata, maka sebetulnya program makan bergizi baru akan bisa dilaksanakan bulan Agustus," ujarnya.

Dalam rencana besarnya, BGN menargetkan jumlah SPPG terus bertambah mencapai 7.000 unit pada Agustus 2025 untuk melayani 21 juta penerima manfaat. Lalu, pada September 2025 jumlah SPPG bertambah dua kali lipat menjadi 14.000 unit sehingga penerima manfaat mencapai 42 juta.

"Kemudian kami akan tingkatkan dua kali lipat pada bulan September. Jadi ini percepatan memang sudah kita lakukan untuk melayani 42 juta. Kemudian Oktober kita juga ingin melayani 66 juta, dan November akhir kita berharap bisa mencapai 82,9 juta (dengan 30.000 unit SPPG)," kata dia.

Video: BGN Buka Suara soal Tambahan Anggaran Makan Gratis hingga Rp 100 Triliun

Video: BGN Buka Suara soal Tambahan Anggaran Makan Gratis hingga Rp 100 Triliun

Presiden Prabowo Subianto akan bertemu pendiri Microsoft sekaligus filantropi Bill Gates besok untuk membahas Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo mengatakan Gates sudah lama bersurat untuk menemui dirinya. Dia berkata kedatangan Gates khusus untuk membahas program baru pemerintah tersebut.

"Tanggal 7, yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita, minta ketemu saya. Sudah cukup lama kalau tidak salah, suratnya dari November ya minta ketemu. Antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita," kata Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/5).

Prabowo berkata sebenarnya tidak setuju bila MBG diberi penghargaan saat ini. Menurutnya, pemerintah belum berhasil melaksanakan program tersebut.

Dia berkata pelaksanaan MBG baru mencapai kapasitas maksimal pada akhir 2025. Prabowo mengatakan sebenarnya penghargaan lebih cocok diberikan pada akhir tahun ini.

"Kalau kita buktikan kita bisa menyelenggarakan, kita bisa antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita dalam keadaan bersih, keadaan aman, keadaan bergizi, pada saat itulah boleh kita terima ucapan selamat," ujarnya.

Meski demikian, Prabowo tetap akan menerima Bill Gates besok. Dia berkata hendak menghormati permintaan tokoh teknologi dunia itu.

"Hanya saya katakan kita diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, kita laksanakan ini (MBG) karena kita yakin bahwa ini benar," ucap Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Makan Bergizi Gratis di awal pemerintahannya. Dia menggelar program ini untuk memberi makan anak-anak dan ibu hamil setiap hari.

Pelaksanaan dilakukan bertahap dengan modal anggaran Rp71 triliun. Saat ini, Badan Gizi Nasional mencatat penerima MBG sekitar 4 juta orang.

Pemerintah menargetkan bisa memberi MBG kepada 82,9 juta orang akhir tahun ini. Untuk memuluskan rencana itu, Prabowo menambah anggaran Rp100 triliun untuk MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan hingga April 2025 telah terdapat 3,3 juta penerima manfaat program MBG. Hal ini disampaikan Dadan saat rapat bersama dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dadan menargetkan paling lambat awal Juni mendatang penerima program tersebut telah mencapai 6 juta orang.

"Sejauh ini sesuai dengan target, karena sebetulnya target kami kan dulu sampai April itu kita melayani 3 juta. Nah itu Alhamdulillah sudah tercapai, nanti dari bulan Mei sampai Agustus kita akan melayani 6 juta. Dan kita sedang mengejar itu, sehingga nanti kami berharap di akhir Mei atau awal Juni penerima manfaat sudah mencapai 6 juta," ujar Dadan dalam keterangannya, Minggu (4/5/2025).

Dadan menerangkan pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa MBG merupakan sebuah upaya investasi besar untuk peningkatan kualitas SDM bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dan kecermatan seluruh pihak dalam menjalankan program.

"Pak Presiden tadi mengarahkan kepada kami agar kami tetap semangat untuk berkarya, bekerja lebih teliti, lebih cermat. Karena ini adalah program strategis, program untuk investasi SDM masa depan, dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan," tambah Dadan.

Mengenai rencana dan target yang ingin dicapai, Dadan menjelaskan bahwa BGN akan berupaya agar hingga pertengahan bulan Mei, program MBG dapat menjangkau lebih dari 4 juta penerima manfaat.

Lebih lanjut, terkait beberapa kejadian terkait dugaan keracunan yang terjadi dewasa ini, Dadan dan seluruh tim BGN serta petugas di lapangan berkomitmen untuk lebih berhati-hati saat melaksanakan tugas di lapangan. Hal ini dikarenakan program MBG sangat riskan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dadan juga menekankan bahwa keselamatan dan kesehatan penerima manfaat menjadi prioritas utama.

Sementara, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya optimistis program MBG menjangkau 82,9 juta anak pada November mendatang.

"Kami optimis bahwa target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta anak akan tercapai pada bulan November 2025. Teruslah bekerja dan berjuang. Setiap langkah perencanaan dan pengawasan yang Saudara lakukan adalah bagian penting dari upaya besar kita dalam menjaga masa depan bangsa dan menyelamatkan generasi penerus Indonesia," paparnya.

Presiden Prabowo Subianto menyebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) cukup berhasil . Ia optimistis, target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta anak akan tercapai pada November 2025 mendatang.

Prabowo menerangkan, dirinya telah memberikan arahan pada Badan Gizi Nasional (BGN), Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) untuk mengevaluasi dan memperkuat pelaksanaan Program MBG.

"Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BGN dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras menjalankan program ini dengan penuh dedikasi," tulis Prabowo di Instagram seperti dikutip Minggu (4/5/2025).

Dia mengatakan, progres MBG sejauh ini sesuai rencana. Dia juga mengatakan, program ini cukup berhasil.

"Progres yang ditunjukkan sejauh ini berjalan sesuai rencana dan berada dalam parameter yang saya nilai cukup berhasil," lanjutnya.

Lalu, ia menyampaikan dirinya optimistis sebanyak 82,9 juta anak jadi penerima manfaat pada November mendatang.

"Kami optimis bahwa target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta anak akan tercapai pada bulan November 2025. Teruslah bekerja dan berjuang. Setiap langkah perencanaan dan pengawasan yang Saudara lakukan adalah bagian penting dari upaya besar kita dalam menjaga masa depan bangsa dan menyelamatkan generasi penerus Indonesia," paparnya.

Sebanyak 500 rumah tidak layak huni di Kota Bandung akan segera mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Program bantuan rutilahu itu disebut akan bermanfaat bukan hanya bagi penerima, tapi juga masyarakat lainnya.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Bandung, Soni Daniswara. Menurut Soni, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bakal memulai kick off program rutilahu tahun 2025.

Pada Kamis (24/4) kemarin, Soni bahkan telah meninjau langsung kawasan yang bakal mendapat bantuan rutilahu yakni di Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler bersama Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI, Imran.

Menurut Soni, berdasarkan data yang ia terima, ada 500 rumah di Kota Bandung yang akan dibangun ulang melalui program rutilahu itu. Dari jumlah tersebut kata dia, 70 diantaranya berada di Kelurahan Jamika dan Kelurahan Kopo.

"Jadi 500 rumah yang mendapat bantuan rutilahu ini rencananya selesai bertepatan dengan 17 Agustusan," kata Soni, Jumat (25/4/2025).

Soni mengungkapkan, program rutilahu selain bermanfaat bagi masyarakat penerimanya, juga akan berdampak pada ekonomi masyarakat Kota Bandung lainnya. Sebab nantinya, pekerja yang membangun rumah merupakan warga Kota Bandung.

"Jadi setidaknya masyarakat terbantu untuk rumah layak huni, dan untuk masyarakat lain juga menjadi penggerak atau pekerja untuk membangun rumah tersebut," tandasnya.

Video: Pria Lompat dari Lantai 11 Parkiran Mal PVJ Bandung

Video: Pria Lompat dari Lantai 11 Parkiran Mal PVJ Bandung