Seorang pengembang perumahan di Purworejo dibekuk polisi lantaran diduga melakukan penipuan dan merugikan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Purworejo hingga bangkrut. Kini polisi tengah melakukan penyelidikan dan penyidikan gabungan dengan Polda Jateng guna menetapkan tersangka lain.

Pengembang perumahan yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut adalah Irwan Irjas (52) warga Kelurahan Cangkreplor, Kecamatan Purworejo. Pemilik PT Puriland Development Indonesia itu diduga telah melakukan tindakan pidana korupsi miliaran rupiah pada Perumda BPR Purworejo dalam proses pengajuan dan realisasi kredit 13 debitur.

"Tindak pidana korupsi dimaksud dalam perkara ini terjadi pada kurun waktu semenjak tahun 2019-2020," ungkap Kapolres Purworejo, AKBP Andry Agustiano saat menggelar pers rilis di Mapolres Purworejo, Senin (28/4/2025) sore.

Andry menjelaskan, tersangka melakukan tindak pidana korupsi tersebut dengan memanfaatkan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan menerbitkan covernote sebagai jaminan sementara guna melengkapi berkas pengajuan kredit pembiayaan pembelian rumah. Adapun cara yang digunakan dengan pengajuan 13 debitur fiktif.

"Selain itu, tersangka juga menjaminkan ke bank lain atas jaminan kredit yang menjadi hak Perumda Bank BPR Purworejo. Kemudian, tersangka juga menjadikan tanah bukan miliknya untuk jaminan kredit di Perumda Bank BPR Purworejo serta menjual kembali jaminan kredit di Perumda Bank BPR Purworejo kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak Perumda Bank BPR Purworejo," jelasnya.

Atas peristiwa tersebut, berdasarkan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Tengah disimpulkan bahwa terdapat kerugian negara khususnya Pemkab Purworejo selaku pemilik Perumda BPR sebesar Rp. 3.416.343.000.

"Jadi kerugian negara dalam hal ini sekitar Rp 3 miliar lebih," imbuh Andry.

Hingga kini proses tersebut masih terus berjalan dan dimungkinkan akan ada tersangka lainnya. Bahkan, untuk menetukan tersangka lain, Polres Purworejo tengah melakukan penyelidikan dan penyidikan gabungan dengan Polda Jateng.

"Kemungkinan nanti akan ada tersangka yang lain," sebutnya.

Sementara itu, tersangka mengaku bahwa dalam hal ini bukan hanya dirinya saja yang salah. Ia menyebut, pihak lain seperti direktur hingga analis kredit juga pantas dipersilahkan.

"Ya sebenarnya kalau ini kan bukan saya saja yang salah, jadi memang dari jajaran direktur sampai bagian analis kredit itu banyak yang tidak sesuai SOP dalam melaksanakan pemberian kredit dan lain-lain," ucapnya.

Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 90.355.000 dan penyitaan aset senilai Rp 1 miliar berupa empat bidang tanah beserta bangunan rumah di daerah Kabupaten Bantul, DIY berikut sertifikat sertifikat hak milik (SHM).

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka harus mendekam sel tahanan Mapolres Purworejo dan dijerat pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Sub sider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Sebagai informasi, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Purworejo dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 20 Februari 2024 karena masalah tersebut. Izin usaha bank yang terletak di Jl Brigjen Katamso No 51 A, Pangen Jurutengah, Kecamatan Purworejo itu dicabut berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-20/D.03/2024.

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Polres Pasuruan Kota menetapkan 4 tersangka kasus dugaan penipuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pasuruan. Polisi mengungkap modus komplotan ini, termasuk mengaku punya jaringan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Para tersangka dipamerkan kepada awak media di depan Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Pasuruan, Senin (3/2/2025).

Mereka yakni MH (50), perempuan, warga Perumahan Karya Bakti, Kelurahan Gentong, Gadingrejo, Kota Pasuruan; MB (48), warga Desa Warungdowo, Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan; AI (62), Desa Bajangan, Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan; HI (55) dan HP (55), warga Jl Haji Ung, Kelurahan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Para tersangka melakukan dugaan tindak pidana penipuan dengan mengatasnamakan dari pihak BGN (Badan Gizi Nasional) yang bertugas mencari calon UMKM dari beberapa wilayah di antaranya wilayah Pasuruan, Malang dan Sidoarjo untuk turut serta dalam program MBG (Makan Bergizi Gratis), dengan melakukan penarikan biaya per UMKM bervariasi, kurang lebih sebesar Rp. 1.675.000," kata Kapolres Pasuruan Kota AKBP Davis Busin Siswara.

Para tersangka juga menjanjikan kepada peserta dengan kata-kata bohong. Antara lain peserta akan mendapatkan insentif Rp 82 juta dari BGN dan mendapatkan sewa dapur.

"Mereka mengaku ada teman dari BGN dan mengaku Tim Kemitraan dari BGN di bawah Yayasan Halberk (halal berkah) Faktanya Yayasan Halberk tdak memiliki MOU dengan BGN dan belum memiliki legalitas," jelasnya.

Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota Iptu Choirul Mustofa menambahkan para tersangka menjelaskan ada MOU dengan Astra Indonesia untuk pengadaan 1000 unit truk box, namun faktanya tidak ada. Yayasan Halberk, kata para tersangka, juga mengaku punya dukungan supplier bahan baku dari mitra di wilayah, namun sebetulnya tidak ada.

"Motif para tersangka mencari keuntungan, karena saat ini akan diadakan program MBG dan para tersangka memanfaatkan hal tersebut. Uang yang diperoleh dari para UMKM sebagian sudah dibagi bagi oleh para tersangka dan digunakan untuk kegiatan," jelasnya.

Pasal 378 KUHP Jo. 55 Ayat (1) Ke 1e KUHP, yang berbunyi : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang." Ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara.

Pengungkapan kasus ini berkat sinergi TNI-Polri. Sebelumnya, Kodim 0819 Pasuruan melaporkan 5 orang yang tengah melakukan sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG). Mereka dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan penipuan puluhan pelaku usaha katering di Kecamatan Kraton dengan kedok sosialisasi itu.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Polres Pasuruan Kota menetapkan 4 tersangka kasus dugaan penipuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pasuruan. Para tersangka sudah ditahan.

"Kami sudah tetapkan 4 tersangka dan sudah kami lakukan upaya penahanan," kata Kasatreskrim Polres Pasuruan Kota, Iptu Choirul Mustofa, Sabtu (1/2/2025).

Keempat tersangka itu terdiri dari 3 pria berinisial HPN (46) A (55) dan M (46), serta seorang perempuan berinisial M (45).

Choirul mengatakan pihaknya masih terus mendalami kasus ini. Tidak menutup kemungkinan tersangka bisa bertambah.

"Masih bisa berkembang dan masih kita analisa keterangan-keterangan para saksi apakah ada pihak selain 4 tersangka atau tidak," jelas Choirul.

Meski demikian, polisi belum mengungkapkan secara rinci motif di balik penipuan tersebut.

"Untuk lengkapnya akan kita rilis dalam waktu dekat," tambahnya.

Para tersangka dijerat Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana penipuan secara bersama-sama.

Sebelumnya, Kodim 0819 Pasuruan melaporkan 5 orang yang tengah sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG).

Mereka dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan penipuan puluhan pelaku usaha katering di Kecamatan Kraton dengan kedok sosialisasi itu.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Korban dugaan penipuan dengan modus pencatutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya melaporkan kasus yang menimpanya ke Polres Tasikmalaya Kota, pada Sabtu (1/2/2025) siang.

Pantauan di lokasi, 3 dari 35 korban mendatangi ruangan Sat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota untuk melaporkan oknum salah satu paguyuban yang diduga melakukan tindak pidana penipuan pencatutan program MBG.

"Saya mau membuat laporan ke Polres Tasik, kita ikutin aja instruksinya dari atas seperti apa, kita ikutin aja," kata salah seorang korban penipuan MBG, Moena Rosliana (35) pada wartawan.

Adapun, Moena menjelaskan, kedatangan dirinya bersama 2 korban lainnya ke Sat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota uny melaporkan dugaan tindak pidana penipuan.

"Kalau laporannya tindak pidana penipuan. jelas tertipu dengan oknum salah satu paguyuban," ucapnya.

Moena menyebut, di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya sendiri yang menjadi korban pada penipuan yang dilakukan paguyubuan tersebut berjumlah 35 orang.

"Yang tertipu di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya ada 35, Ciamis 80, Banjar 65 semua ada di sini," jelasnya.

Moena menerangkan awal mula dirinya tertarik menjadi supplier MBG yang ditawarkan para terduga pelaku dari paguyuban tersebut.

"Relasi aja, rekan ada link paguyuban tersebut dan masuk, dengan diimingi yakin dapat program ini. Kalau pertemuan sering, dua Minggu sekali. Setelah bayar ini itu sampai sekarang lost kontak," paparnya.

Akibat peristiwa tersebut ia merugi hingga mencapai Rp 17 juta hanya untuk membayar sertifikat halal dan bimtek. 

"Saya sudah membayar satu dapur Rp 17 juta dengan ibu saya. Itu belum termasuk pembuatan dapurnya. Buat dapur sampai 300 juta, terus peralatannya total mencapai Rp 800 juta," ungkapnya.

Tidak adanya itikad baik yang dilakukan terduga pelaku, ia pun terpaksa melaporkan mereka ke Polres Tasikmalaya Kota.

"Tadinya mau ngembalin hak saya, kalau bisa dengan cara musyawarah bisa saja, karena tak ada itikad baik ya sudah, dan ternyata tak ada itikad baik," jelasnya.

Sampai saat ini, para korban masih dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.

Editor : Asep Juhariyono

BALIKPAPAN, KOMPAS.com -Polresta Balikpapan memastikan akan menindaklanjuti laporan konsumen yang menjadi korban dugaan penipuanperumahan subsidi Griya Rudina Asri.

Perumahan yang dikembangkan oleh PT PIE ini berlokasi di Km 10, Karang Joang, Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kasat Reskrim Polresta Balikpapan Komisaris Polisi Beny Ariyanto menuturkan tindak lanjut atas pelaporan ini ditempuh karena korban terus bertambah.

"Sesuai dengan informasi dari rekan-rekan tadi, korban terus bertambah. Kalau jumlah pastinya nanti masih menunggu. Yang jelas lebih dari 10 korban," ujar Beny, di Balikpapan, Jumat (10/1/2025).

Beny mengungkapkan, sebelumnya lima konsumen dengan kasus yang sama juga telah melapor ke Polresta Balikpapan pada akhir tahun 2023, dan sedang dalam proses penyelidikan.

"Sementara ini, kami masih melakukan penyelidikan. Nanti ketika minimal dua alat buktinya ada, pasti kami naikkan statusnya," imbuh Beny.

Oleh karena itu, dia mengimbau para korban untuk kooperatif memberikan data-data pendukung, sehingga bisa segera diberikan kepastian hukum terhadap laporan yang masuk.

Untuk diketahui, 72 konsumen korban Perumahan Griya Rudina Asri secara resmi melaporkan PT PIE atas dugaan penipuan dan penggelapan dengan kerugian mencapai Rp 1,5 miliar.

Alat bukti yang diserahkan berupa kuitansi pembelian dengan cap basah PIE yang ditandatangani PC.

Penasihat Hukum korban yang juga Ketua Bidang Hukum KNPI, Sultan Akbar Pahlevi, menuturkan jumlah korban yang menghubungi pos pengaduan terus bertambah.

"Hingga saat ini jumlah korban yang telah memberikan kuasanya kepada kami untuk melaporkan ke Polresta Balikpapan mencapai 72 orang dengan total kerugian Rp 1,5 miliar. Namun, yang hadir hari ini sekitar 35 orang," kata Sultan Akbar.

Akbar mengungkapkan, para korban ini sudah membayar uang tanda jadi (UTJ). Bahkan beberapa di antaranya sudah membayar uang muka atau down payment (DP), dan cicilan KPR ke bank yang ditunjuk.

Tak hanya itu, satu orang korban telah membayar lunas rumah yang dibeli dengan luas 14 x 14 meter persegi, namun hingga kini belum juga terbangun.

Dari data yang dihimpun Kompas.com, para korban membeli unit-unit rumah subsidi Griya Rudina Asri pada tahun 2022 dan 2023.

Sugiarti, misalnya, membeli rumah di Griya Rudina Asri Blok E-1 dengan pembayaran tunai pada 21 Oktober dan 23 Oktober 2023 senilai total Rp 260 juta.

"Pengembang menjanjikan rumah terbangun sebulan setelah pembelian. Namun, hingga kini rumah tersebut tak kunjung terbangun," cetus Sugiarti.

Dia pun mencoba berkomunikasi dengan pengembang beberapa kali yang memberikan alasan berupa kendala akses jalan.

Kompas.com mencoba menghubungi pengembang Griya Rudina Asri melalui gawai untuk mengonfirmasi kasus ini. Namun hingga artikel ini tayang, konfirmasi tak kunjung diberikan.

NUSANTARA, KOMPAS.com - Sebanyak 64 konsumen akan melaporkan pengembang perumahan subsidi Griya Rudina Asri (GRA) di Karangjoang, Balikpapan, Kalimantan Timur, ke Polresta Balikpapan atas dugaan penipuan dan penggelapan.

Mereka akan melakukan pelaporan pada Jumat (10/1/2025), menyusul kerugian yang diderita senilai total Rp 1,4 miliar.

Kuasa hukum korban, Sultan Akbar Pahlevi menuturkan, pihaknya telah mendapatkan kuasa penuh dari para korban untuk membawa masalah ini ke ranah hukum.

"Langkah pertama adalah melaporkan pengembang ke Polresta Balikpapan. Ini bukan sekadar kasus perumahan subsidi yang belum dilengkapi infrastruktur jalan atau fasilitas lainnya, melainkan pengembangnya wanprestasi," tutur Sultan Akbar yang juga merupakan Ketua Bidang Hukum KNPI Balikpapan, Rabu (8/1/2025).

Disebut wanprestasi karena pengembang tak kunjung memberikan kepastian pembangunan rumah kepada konsumen. Padahal, mereka telah menerima uang dari konsumen sejak tahun 2022.

Sultan Akbar menjelaskan, para korban tergiur janji manis dan gimmick pengembang mengenai perumahan ini.

Pertama adalah pengembang menebar informasi bahwa unit-unit rumah tersebut bisa dibeli dan dimiliki oleh korban yang sebagian besar memiliki penghasilan melebihi batas sebagai penerima manfaat KPR Subsidi.

"Itu melanggar ketentuan dan syarat penerima rumah subsidi. Ini berarti pengembang GRA telah melakukan pelanggaran," imbuh Sultan Akbar.

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Sugiarti, salah satu konsumen perumahan Griya Rudina Asri

"Namun, setelah membayar sejumlah uang seperti Uang Tanda Jadi (UTJ), uang muka, dan biaya tambahan terkait kelebihan tanah, para korban tidak menerima apa yang dijanjikan. Rumah yang seharusnya mereka miliki tidak kunjung dibangun," ungkap Sultan Akbar.

Beberapa korban menderita kerugian dengan besaran bervariasi, mulai dari Rp 9,1 juta, Rp 12 juta, Rp 30 juta, Rp 125 juta, hingga ratusan juta rupiah.

Bahkan, Sugiarti, salah satu korban, telah membayar lunas kepada pengembang dan dijanjikan bisa menempati rumah sebulan setelah pembayaran.

"Saya membayar lunas secara cash dua tahap dengan total nilai Rp 260 juta pada Oktober 2023 untuk rumah dengan luas tanah 14 x 14," kisah Sugiarti.

Persoalan yang dialami Sugiarti bukan hanya pada hilangnya uang tunai yang sudah dibayarkan, melainkan ukuran luas tanah yang tidak sesuai perjanjian.

"Fakta di lapangan, luas tanah rumah saya hanya 12 x 12 meter persegi. Padahal saya bayar untuk rumah dengan luas tanah 14 x 14 meter persegi," ucap Sugiarti.

Belakangan ini kerap terjadi penipuan di sejumlah daerah yakni dengan modus mencatut program Makan Bergizi Gratis. Anggota Komisi IX DPR F-NasDem Irma Suryani Chaniago menyarankan agar pendaftaran mitra dilakukan dengan sistem satu pintu.

Awalnya, Irma menyebut bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) belum memaparkan konsep sepenuhnya tentang pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Dia menyebut pihaknya masih menunggu jadwal masa sidang.

"Sebetulnya kami di Komisi IX belum terima secara utuh grand design dari BGN, kami masih menunggu awal masa sidang untuk mematangkan route mapnya, agar penipuan-penipuan seperti yang terjadi bisa disetop, dan BGN harus satu pintu di tiap kabupaten agar kontrolnya jadi lebih mudah," kata Irma kepada wartawan, Kamis (2/1/2025).

Irma menyebut program tersebut tentu harus tetap diawasi dengan ketat. Hal itu agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik.

"Lagi pula karena itu makanan, soal gizi dan kebersihan jadi sangat penting, oleh karena itu proses kerja sama dengan pihak pengelola catering harus betul-betul diawasi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak lima pengusaha katering menerima surat palsu order katering untuk program makan bergizi gratis. Dandim 0913 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim mengatakan modus penipuan tersebut mencatut nama institusi TNI.

"Sekitar ada lima orang, iya mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim," kata Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim, dilansir detikJatim, Rabu (1/1/2025).

"Alhamdulillah mereka ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," sambungnya.

Penipuan dengan modus serupa juga terjadi di Kota Kediri. Dalam kasus itu, 72 pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapat pesanan makanan untuk program makan bergizi gratis. Mereka tergiur tawaran kelompok masyarakat (pokmas) yang mencatut nama petinggi TNI untuk meyakinkan para korban.

Program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai pada 6 Januari nanti banyak dicatut dan dijadikan modus penipuan. Anggota Komisi IX DPR F-PDIP Charles Honoris menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi.

Awalnya, Charles mengaku tidak tahu-menahu jika program ini melibatkan swasta. Dia menyayangkan bahwa penipuan dengan modus seperti ini harus terjadi padahal programnya saja belum dimulai.

"Sepengetahuan kami berdasarkan penjelasan dari BGN dalam rapat dengan Komisi IX DPR, pihak yang menyediakan makanan untuk dibagikan dalam program makan gratis bergizi ini adalah satuan pelaksana yang dikelola langsung oleh BGN. Jadi tidak melibatkan katering swasta. Pengadaan bahan makanan untuk produksi pun dilakukan masing-masing satpel dengan melibatkan BUMDes atau Koperasi di wilayah masing-masing. Jadi, sekali lagi tidak ada peran katering swasta dalam produksi makanan tersebut," kata Charles kepada wartawan, Kamis (2/1/2025).

"Saran kami informasi ini harus disosialisasikan dengan baik agar tidak ada lagi korban yang terkena penipuan semacam ini," tambahnya.

Kemudian, Charles juga mengimbau masyarakat untuk mencari informasi di wadah yang resmi. Dia meminta aparat penegak hukum untuk proaktif menyelidiki penipuan ini.

"Masyarakat juga harus waspada akan banyaknya modus penipuan seperti ini. Mohon bisa mendapatkan informasi terkait program pemerintah melalui kanal-kanal resmi seperti kementerian dan lembaga negara lainnya," katanya.

"Ke depan, kami juga meminta pihak penegak hukum di masing-masing wilayah untuk proaktif melakukan penyelidikan terhadap modus penipuan seperti ini," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak lima pengusaha katering menerima surat palsu order katering untuk program makan bergizi gratis. Dandim 0913 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim mengatakan modus penipuan tersebut mencatut nama institusi TNI.

"Sekitar ada lima orang, iya mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim," kata Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim, dilansir detikJatim, Rabu (1/1/2025).

"Alhamdulillah mereka ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," sambungnya.

Penipuan dengan modus serupa juga terjadi di Kota Kediri. Dalam kasus itu, 72 pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapat pesanan makanan untuk program makan bergizi gratis. Mereka tergiur tawaran kelompok masyarakat (pokmas) yang mencatut nama petinggi TNI untuk meyakinkan para korban.

Aksi penipuan dengan mengatasnamakan program makan bergizi gratis terjadi di Kediri hingga Bojonegoro. Menyikapi hal ini, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meminta agar korban melapor.

"Iya sudah (dicek) dan diminta lapor pihak berwajib," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat dihubungi, Rabu (1/1/2025).

Dadan kemudian menjelaskan mekanisme menjadi mitra BGN untuk program makan bergizi gratis. Pertama-tama, calon mitra bisa mengisi formulir pendaftaran serta menggunggah dokumen-dokumen terkait yang tercantum dalam website mitra.bgn.go.id.

Makan Bergizi Gratis Mulai 6 Januari

BGN mengatakan saat ini persiapan program makan bergizi gratis tengah bergulir. Rencananya, program tersebut akan diselenggarakan pada 6 Januari mendatang.

"Sedang dalam proses persiapan agar jalan 6 Januari," ujar Dadan.

Dadan mengatakan nantinya program akan digelar di setiap provinsi seluruh Indonesia.

"Seluruh Indonesia, diwakili tiap provinsi," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak lima pengusaha katering menerima surat palsu order katering untuk program makan bergizi gratis. Dandim 0913 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim mengatakan modus penipuan tersebut mencatut nama institusi TNI.

"Sekitar ada lima orang, iya mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim," kata Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim, dilansir detikJatim, Rabu (1/1/2025).

"Alhamdulillah mereka ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," sambungnya.

Penipuan dengan modus serupa juga terjadi di Kota Kediri. Dalam kasus itu, 72 pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapat pesanan makanan untuk program makan bergizi gratis. Mereka tergiur tawaran kelompok masyarakat (pokmas) yang mencatut nama petinggi TNI untuk meyakinkan para korban.

Sebanyak lima pengusaha katering di Bojonegoro mendapat surat order fiktif pesanan makan siang gratis untuk para siswa. Dalam surat tersebut, penipu mencatut nama institusi TNI.

"Sekitar ada lima orang, iya mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim," kata Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim, Rabu (01/1/2025).

"Alhamdulillah mereka Ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," imbuhnya.

Arief juga membenarkan bahwa surat pesanan tersebut mencatut institusinya. Bahkan mencatut namanya dan stempel Dandim.

"Yang jelas itu ada kop dan tanda tangan Dandim dipalsukan dan itupun jauh berbeda," ujar Arief.

Karena hal ini, lanjut Arief, pihaknya akan melakukan penyelidikan secara internal. Ia juga berjanji akan menyerahkan pelaku penyebar surat tersebut ke polisi.

"Ya nanti paling kita internal dulu akan melakukan kroscek. Kalau nanti sudah ketemu orangnya baru kita akan serahkan ke polisi," terang Arief.

Sebelumnya, beredar kabar yang menyebutkan maraknya penipuan dengan modus pesanan makan siang gratis bagi siswa sekolah di Bojonegoro ternyata benar adanya.

Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Czi Arief Rochman Hakim, menegaskan hingga akhir bulan Desember 2024 ada 5 orang pelaku bisnis katering yang mendapat surat palsu order katering untuk makan siang gratis siswa sekolah.

Video: Komisi X soal Viral Makan Siang Gratis SMK di Bogor Tak Lengkap

Video: Komisi X soal Viral Makan Siang Gratis SMK di Bogor Tak Lengkap

Sebanyak lima pengusaha katering menerima surat palsu order katering untuk program makan bergizi gratis. Dandim 0913 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim mengatakan modus penipuan tersebut mencatut nama institusi TNI.

"Sekitar ada lima orang, iya mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim," kata Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim, dilansir detikJatim, Rabu (1/1/2025).

"Alhamdulillah mereka ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," sambungnya.

Dalam surat selebaran yang beredar, jelas dia, terdapat tanda tangan Dandim dan stempel kodim yang dipalsukan. Dengan adanya peristiwa ini, Kodim 0813 akan melakukan investigasi internal dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengungkap pelaku.

"Karena yang memberikan selebaran itu belum diketahui keberadaannya,ya nanti paling kita internal dulu akan melakukan crosscheck. Kalau nanti sudah ketemu orangnya baru kita akan serahkan ke polisi," tegas Dandim Arief.

Seperti diketahui, penipuan dengan modus serupa juga terjadi di Kota Kediri. Dalam kasus itu puluhan pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapat pesanan makanan untuk program makan bergizi gratis. Masyarakat pun diharapkan waspada dan tidak mudah tergiur dengan tawaran semacam ini.

Baca selengkapnya di sini.

Kabar yang menyebutkan maraknya penipuan dengan modus pesanan makan siang gratis bagi siswa sekolah di Bojonegoro ternyata benar adanya.

Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Czi Arief Rochman Hakim, menegaskan hingga akhir bulan Desember 2024 ada 5 orang pelaku bisnis katering yang mendapat surat palsu order katering untuk makan siang gratis siswa sekolah.

Modus penipuan untuk makan siang gratis siswa sekolah mencatut nama institusi TNI.

"Sekitar ada lima orang, iya mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim. Alhamdulillah mereka Ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," tegas Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim, Rabu (01/1/2025).

Bahkan dalam surat selebaran yang beredar, jelas dia terdapat tangan-tangan Dandim dan stempel kodim. Namun, menurut Arief, keduanya merupakam tanda tangan dan stempel yang telah dipalsukan.

"Yang jelas itu ada kop dan tanda tangan Dandim dipalsukan dan itupun jauh berbeda," jelasnya.

Dengan adanya peristiwa ini, Kodim 0813 akan melakukan investigasi internal dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengungkap pelaku.

"Karena yang memberikan selebaran itu belum diketahui keberadaannya,ya nanti paling kita internal dulu akan melakukan kroscek. Kalau nanti sudah ketemu orangnya baru kita akan serahkan ke polisi," tegas Dandim Arief.

Sebelumnya, program makan gratis untuk siswa ini benar adanya. Namun semua ada regulasi dan aturan yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Penipuan dengan modus serupa juga terjadi di Kota Kediri. Dalam kasus itu puluhan pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapat pesanan makanan untuk program makan bergizi gratis.

Masyarakat pun diharapkan waspada dan tidak mudah tergiur dengan tawaran semacam ini.

Video: Komisi X soal Viral Makan Siang Gratis SMK di Bogor Tak Lengkap

Video: Komisi X soal Viral Makan Siang Gratis SMK di Bogor Tak Lengkap