Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto meresmikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Pembangunan SPPG Desa Panongan hasil kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BuMDes) dan pertama di Indonesia.

"Jadi ini Badan Usaha Milik Desa yang pertama di Indonesia yang punya unit usaha Satuan Pelayanan pemenuhan gizi atau dapur makan bergizi gratis yang ada di Indonesia. Jadi kita sudah meresmikan bersama Pak Bupati, Pak Maesyal Rasyid di Desa Panongan Kecamatan Panongan kabupaten Tangerang provinsi Banten," kata Yandri di Tangerang, Rabu (14/5/2025).

Menteri Yandri hadir langsung untuk meresmikan SPPG Desa Panongan. Hadir juga dalam kegiatan tersebut, sejumlah pejabat Kementerian Desa PDT, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, Kepala Desa Panongan Suhendi dan perwakklan Forkpimda Tangerang.

Pembangunan SPPG melalui BumDes merupakan upaya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo. Selain itu, pembangunan SPPG melalui BUMDes dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Insyaallah dengan adanya unit usaha SPPG ini, maka ada gerakan ekonomi atau kegiatan yang akan menguntungkan bagi desa yang dimaksud, melalui badan usaha milik desa. Maka terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada Desa Panongan yang hari ini pertama kali di Indonesia yang kita resmikan," kata Yandri dalam sambutannya.

Yandri Berharap, pendirian SPPG melalui BumDes bisa dicontoh oleh desa lain di Banten. Menurutnya, butuh kerja sama banyak pihak untuk menyukseskan program MBG.

"Insyaallah ini sebagai pemacu dan pemicu untuk daerah-daerah lain desa-desa yang lain, pertama di Kabupaten Tangerang atau di Kabupaten Lebak di Kabupaten Serang, kemudian di 4 kota di Banten insyaallah banyak yang mencontoh atau melakukan kerjasama seperti Desa Panongan," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membangun 1.542 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. SPPG ini akan dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditargetkan rampung pada Agustus 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, saat ini ada 1.286 unit SPPG yang telah beroperasi. Namun SPPG tersebut seluruhnya dibangun oleh mitra Makan Bergizi Gratis (MBG). Ke depan, pihaknya membangun 1.542 unit SPPG baru.

"Ini sudah ada anggarannya, dalam tahap konsultan perencanaan. Akhir bulan ini akan ditender, dan selesai paling lambat Agustus lah sudah selesai bangunan itu," kata Dadan di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Dadan menjelaskan, SPPG atau dapur MBG ini akan dibangun di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh mitra MBG. Ditargetkan dibangun 3 dapur MBG per kabupaten di seluruh Indonesia.

Daerah terpencil menjadi prioritas utama pembangunan dapur MBG. Menurutnya, pembangunan dapur di daerah terpencil itu perlu mendapat dukungan dari pemerintah karena jumlah penerima manfaat yang minim sehingga mitra keberatan masuk.

"Di daerah terpencil, di daerah yang paling membutuhkan, yang mungkin jumlah penerima manfaatnya hanya 200, 300, 500 (orang). Di daerah seperti itu, mitra akan keberatan masuk. Makanya negara hadir di daerah seperti itu, dan kami belum bisa melakukannya karena itu kan menggunakan uang negara," ujarnya.

Untuk mulai pembangunan dapur MBG diperlukan prosedur penggunaan anggaran hingga penetapan lokasi. Proses ini masih membutuhkan waktu beberapa bulan, sehingga ditargetkan baru bisa selesai pada Agustus 2025.

Meski dapur MBG akan dibangun di tempat terpencil, Dadan memastikan bahwa operasional di daerah tersebut akan aman, termasuk dari kasus keracunan seperti yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini karena akan ada kepala satuan yang berjaga dari perwakilan pusat.

"Seluruhnya (Kepala Satuan) dari pusat. Semua program makan bergizi tidak ada yang dilepas ke pihak lain. Langsung diawasi oleh pusat, dilakukan oleh pusat," tegasnya.

Sebagai informasi, untuk membangun SPPG ini diperlukan dana Rp 6 triliun. BGN telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan SPPG tersebut.

"Kurang lebih sekitar Rp 6 triliun (hanya untuk yang) baru ya," kata Dadan di Kompleks DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Simak juga Video 'BGN Kaji Skema Asuransi untuk Program Makan Gratis':

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengadakan pertemuan antara konsumen dengan pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama. Pertemuan itu diadakan untuk memverifikasi data terkait permintaan konsumen Meikarta yang meminta refund maupun unit apartemen yang tak kunjung diterima.

Pertemuan tersebut dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Kementerian PKP Jl. Raden Patah 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pertemuan itu merupakan lanjutan dari pertemuan yang dilakukan pada Kamis (27/3) lalu.

Perwakilan pengembang Meikarta mengungkapkan akan memverifikasi dan menerima dokumen yang diajukan oleh para konsumen Meikarta yang ingin meminta refund atau pengembalian uang maupun unit yang tak kunjung diterima.

Dalam verifikasi data tersebut, terdapat konsumen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) dan ada juga konsumen yang melaporkan melalui layanan BENAR-PKP yang dikembangkan oleh Kementerian PKP. Meski demikian, pihak Kementerian PKP meminta pengembang untuk tidak membeda-bedakannya karena keduanya sama-sama konsumen Meikarta yang menuntut haknya.

Dalam verifikasi data konsumen Meikarta juga diminta untuk terbuka agar tidak ada yang merasa disembunyikan.

"Kami hanya mau lakukan sesuai dengan regulasi yang ada di kami gitu ya. Memenuhi haknya konsumen, terhadap ada Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Bahwa pelaku usaha harus memenuhi tuntutan apa yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Mereka memenuhi tuntutan bapak-bapak, misalnya rumahnya ada atau bangunannya ada. Nah ini sekarang ini adalah memenuhi dari janji yang sudah diucapkan oleh pelaku usaha seperti itu," ujar Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Kementerian PKP Muliasari di lokasi.

Sebelum acara verifikasi data dimulai, awak media sempat bertanya kepada konsumen Meikarta yang melapor melalui BENAR-PKP. Jefri, salah satu konsumen Meikarta, mengaku sudah membeli apartemen tipe studio sejak 2017. Pembelian dilakukan dengan cash keras seharga Rp 286 juta, namun hingga saat ini masih tak kunjung mendapatkan unitnya.

"Saya hanya berharap ada penyerahan unit kami," katanya kepada awak media.

Sebelumnya, konsumen Meikarta sempat menyampaikan keluh kesahnya yang tak kunjung mendapatkan unit apartemen yang sudah dibelinya kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal itu dilakukan di tengah-tengah acara peluncuran Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

Salah satu konsumen Meikarta, Yosafat (30), mengatakan dirinya masih belum mendapatkan unit yang dibelinya sejak 2017. Ia membeli sebuah unit apartemen tipe 55 seharga Rp 300 juta-an dan sudah membayar DP Rp 40 juta serta melakukan cicilan 60 kali dari total 180 kali. Karena tak kunjung mendapatkan unitnya, Yosafat hanya ingin uang cicilannya kembali.

"Kita ingin minta uang kita kembali. (Jawaban dari Meikarta apa?) Belum ada jawaban, hanya ketemu dengan stafnya saja," ujar Yosafat di lokasi.

Pertemuan tindak lanjut dari keluhan tersebut dilakukan pada Kamis (27/3) lalu. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, mengatakan bahwa pertemuan tersebut dilakukan pada pukul 12.30 WIB di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis (27/3/2025). Hasilnya, pengembang Meikarta bersedia untuk mengembalikan atau me-refund uang yang sudah keluarkan konsumen Meikarta untuk membeli unit apartemen.

"Alhamdulillah tadi datang (pengembangnya). (Pengembang mau refund?) Tergantung dari maunya mereka (konsumen Meikarta), kalau mau refund dikasih refund kalau mereka mau unit dikasih unit," katanya kepada detikcom di lokasi.

Video: Ada 1675 Pengaduan Konsumen Sepanjang 2024

Video: Ada 1675 Pengaduan Konsumen Sepanjang 2024

(nkm/nkm)

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menerima kunjungan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia. Kemlu RI menegaskan bahwa PBB harus mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

Kunjungan itu dilakukan Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, dan rombongannya, Kamis (27/2/2025).

Dalam unggahannya di akun media sosial X, Kemlu RI menjelaskan bahwa pihak Kemlu RI yang menemui Gita adalah Wakil Menteri Luar Negeri Armanatha Christiawan Nasir atau Tata. Tata menjelaskan bahwa program prioritas Indonesia, termasuk makan bergizi gratis, sejalan dengan program global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"Program PBB di Indonesia harus mendukung prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, yang berkontribusi langsung bagi capaian SDGs," ujar Wamenlu Tata.

Gita Sabharwal juga mencuit di akun X-nya. Dia menggarisbawahi soal makan bergizi gratis. Program unggulan Prabowo itu mencari sumber pendanaan baru. Dia berbicara soal SDG Bond, semacam surat obligasi untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

"Saya menyoroti bagaimana SDG Bond sebagai instrumen dapat mendukung program makan bergizi nasional Indonesia, menghubungkannya dengan SDG untuk menarik pembiayaan baru. Wakil Menteri menekankan pentingnya pendekatan ini langkah selanjutnya: diskusi dengan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) RI untuk melanjutkannya," cuit Gita Sabharwal.

Dia menyatakan Wamenlu Tata menyambut baik pendekatan soal ide pembiayaan makan bergizi gratis ini sebagai Kerangka Kerja Sama PBB 2026-2030, termasuk ide soal bioderversitas dan soal ekonomi yang turut dibicarakan dalam pertemuan itu.

Mereka juga berbicara soal ekonomi syariah, soal pendanaan zakat dan wakaf yang punya aset USD 27 miliar. Ada potensi besar dari ekonomi syariah untuk meningkatkan pembiayaan SDG.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta dukungan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Hal ini ia sampaikan saat memberikan pembekalan kepada peserta Rapim Polri Tahun 2025 bertajuk "Peran Polri yang Presisi Siap Mendukung Terwujudnya Asta Cita" di The Tribrata Jalan Dharmawangsa III No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jum'at (31/1/2025).

"Saya Menteri Perumahan, saya mohon dukungannya, saya dapat tugas membangun dan merenovasi rumah 3 juta rumah rakyat Indonesia setiap tahun. Ini tugas yang sangat berat, tapi saya yakin dengan dukungan Bapak-bapak Jenderal Perwira Tinggi dari Kepolisian Republik Indonesia," kata Ara seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (1/2/2025).

Pada kesempatan yang sama, Ara menyampaikan siap mendukung penyediaan rumah bagi anggota Polri. Ia menyebut groundbreaking akan dimulai pada Februari mendatang.

"Saya tidak sendirian, saya mohon bantuan Polri untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah. Mungkin saya akan datang ke tempat Bapak dan Ibu bertugas. Saya titip diri, semoga bapak berkenan membantu tugas kami untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat termasuk anggota Polri," ujarnya.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Polri karena dengan komitmen Polri dalam memperhatikan hunian layak bagi anggotanya. Targetnya mereka ingin menyediakan 30 ribu rumah untuk anggota Polri. Komitmen tersebut disebut telah membantu Kementerian PKP menyelesaikan 1% dari target Program 3 Juta Rumah.

"Terima kasih buat Kepolisian Republik Indonesia. Tadi saya mendapatkan informasi dari Pak Irwasum bahwa tahun ini Kepolisian Republik Indonesia sangat luar biasa akan memperhatikan anggota Pori dengan mempersiapkan 30 ribu rumah untuk anggota Pori di seluruh Indonesia," tutur Ara.

Dalam acara Rapim Polri tersebut dihadiri Wakapolri dan Irwasum Polri serta 369 Perwira Tinggi (Pati) Polri dari seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan topik bahasan yang disampaikan oleh Menteri PKP adalah Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Sebagai Bagian Dari Asta Cita.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

TNI-Polri menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) 2025 hari ini. Dalam rapim kali ini, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meminta seluruh jajaran Kodam menghidupkan lahan-lahan yang tidur untuk dimanfaatkan dalam mendukung program makan bergizi gratis.

"Kita TNI punya program ketahanan pangan itu untuk mendukung program program makan bergizi juga. Saya di Kodam-Kodam memerintahkan Pangdam untuk mengelola lahan-lahan tidur, yang mana seperti kangkung, ikan lele, dan ayam petelur, nanti hasilnya untuk mendukung program makanan bergizi," kata Panglima TNI Jenderal Agus kepada wartawan seusai Rapim TNI-Polri di The Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

Selain itu, Jenderal Agus menyoroti dampak negara luar yang berperang terhadap ekonomi Indonesia. Jenderal Agus meminta TNI-Polri dapat mengantisipasi dampak ekonomi dari adanya konflik antarnegara di luar negeri.

"Dalam rapim saya menjelaskan perkembangan lingkungan strategis dunia saat ini, di mana masih ada beberapa negara yang berperang, sehingga akan berpengaruh ke beberapa komponen yang ada di Indonesia. Jadi kita harus menyiapkan, di bidang ekonomi pasti berdampak," terang Jenderal Agus.

Dalam rapim kali ini, salah satu yang menjadi fokus pembahasan yakni mengenai program prioritas pemerintah terkait ketahanan pangan. Dia mengatakan TNI melakukan penanaman padi dalam mendukung ketahanan pangan.

"Nah di sini, program pemerintah, Asta Cita, di mana TNI dan Polri membantu program pemerintah di bidang ketahanan pangan, di mana TNI sudah melaksanakan dan menanam padi di beberapa wilayah di Indonesia ini," ungkap Jenderal Agus.

Sebagaimana diketahui, Rapim TNI-Polri 2025 digelar hari ini dengan mengangkat tema 'Sinergitas TNI-Polri Guna Mendukung Terwujudnya Asta Cita'. Presiden Prabowo Subianto turut hadir dan menyampaikan amanatnya dalam acara ini.

Rapim ini diikuti oleh 631 perwira tinggi dan menengah TNI-Polri yang terdiri atas 49 orang pejabat Mabes TNI, 148 orang pejabat Mabes Polri, 183 orang pejabat utama dan komandan satuan TNI Angkatan Darat, 66 orang pejabat utama dan komandan satuan TNI Angkatan Laut, 63 orang pejabat utama dan Angkatan Udara, 36 orang kapolda dan seluruh jajaran, 75 orang pati TNI-Polri di luar struktur, dan 11 tepiksus TNI-Polri.

Lihat juga Video Survei Indikator: Mayoritas Warga Puas dengan Program Makan Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sebanyak 72 pengusaha katering di Kota Kediri jadi korban penipuan penawaran penyedia makanan bergizi gratis. Para korban mengaku diiming-imingi kontrak 5 tahun.

Para korban mengaku mendapat iming-iming dari kelompok masyarakat (Pokmas). Tawaran itu membuat para korban tergiur karena juga mencatut nama perwira TNI di Kota Kediri.

"Kami tertarik karena ada kontrak 5 tahun kerja. Setelah ditawarkan ke ibu-ibu pemilik katering," kata salah satu pemilik ketering NM (45), Minggu (29/12/2024).

Karena hal ini, lanjut NM, dirinya juga ikut menawarkan kerjasama ke pengusaha katering lainnya. "Begitu saya tawari ibu-ibu mau gabung tanpa ada paksaan apapun," imbuhnya.

Menurutnya, para pemilik katering awalnya tak ditarik uang, namun seiring berjalannya waktu, ia dan pemilik katering disuruh membayar uang jaminan Rp 750 rib untuk per seribu kotak makanan.

"Kemudian hari berikutnya disuruh nambah Rp 250 ribu. Jadi per seribu kotak setiap pemilik katering yang gabung harus membayar Rp 1 juta," tandas NM.

Sebelumnya, puluhan pengusaha katering di Kota Kediri mengaku jadi korban penipuan. Mereka tertipu setelah tergiur ditawari jadi penyedia program makanan bergizi gratis.

Dari informasi yang dihimpun, modus penipuan itu berawal saat para korban diiming-imingi menjadi penyedia dari kelompok masyarakat (Pokmas) setempat.

Iming-iming itu rupanya membuat para korban tergiur. Sebab pokmas yang menawarkan juga mencatut nama petinggi TNI setempat.

Sedangkan modusnya, para korban diharuskan membayar uang muka Rp 1 juta sebagai jaminan keikutsertaan program unggulan pemerintah pusat tersebut.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

TNI Angkatan Udara (AU) sudah mulai melakukan uji coba program makan bergizi gratis di sejumlah Lanud TNI AU tipe A. TNI AU juga membangun dapur umum untuk mendukung program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Percontohan ataupun program uji coba makan gratis kita laksanakan di Lanud Tipe A. Lanud Abdul Rachman Saleh, Lanud Halim Perdanakusuma, Lanud Hasanuddin. Kemudian RSN (Roesmin Nurjadin) itu di Pekanbaru ya, itu sudah dilaksanakan," kata Kadispen TNI AU Marsma Ardi Syahri kepada wartawan di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/12/2024).

Selain itu, Ardi menjelaskan besok Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono akan turun langsung melaksanakan uji coba makan bergizi gratis di Solo sekaligus menghadiri pelantikan siswa Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa).

"Insyaallah besok KSAU akan melaksanakan ini, mulai di Lanud tipe A juga di Solo besok. Rencana (menghadiri) program makan gratis dengan pelantikan siswa Setukpa (Sekolah Pembentukan Perwira)," ucapnya.

Dia juga mengungkap, selama proses uji coba, belum ditemukan adanya kendala maupun hal yang membutuhkan evaluasi. Menurutnya, TNI AU siap mengerahkan seluruh kemampuan untuk mendukung program prioritas Prabowo tersebut.

"Selama ini belum ada, jadi program pencanangan makan bergizi gratis ini kita maju dulu, belum ada evaluasi. Karena kan baru uji coba ya, baru uji coba. Kita kerahkan seluruhnya kekuatan yang ada dari mulai personil, equipment, fasilitas," ujar Ardi.

"Kemudian lahan, lahan ada juga yang bangun untuk dapur. Jadi seperti di Pontianak juga sudah kita siapkan lahan untuk pembangunan dapur umum. Jadi memang program makan ini karena perintah Presiden melalui Panglima TNI kita siap mendukung dulu," imbuhnya.

Kebakaran di pemukiman padat penduduk di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus), berangsur padam. Petugas pemadam kebakaran (damkar) menyisir sisa-sisa api yang masih menyala.

Petugas penanggulangan kebakaran dan keselamatan (gulkarmat) menyebut situasi tersebut dengan istilah pendinginan. Damkar masih bergerak mengurai material di lokasi kebakaran untuk mencegah api kembali menyala.

"(Status) pendinginan," ujar Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat, Subadi, kepada wartawan di lokasi, Selasa (10/12/2024).

Warga turut membantu memadamkan kebakaran di pemukiman padat penduduk di Kebon Kosong, Kemayoran (Kurniawan F/detikcom)

Dia menyebut petugas sempat mengalami kendala dalam upaya pemadaman lantaran kawasan yang terbakar merupakan hunian padat penduduk. Selain itu, hunian warga juga mayoritas berbentuk semipermanen.

"Kendalanya rumah padat hunian dan kita datang api sudah besar. Kalau air alhamdulillah di sini banyak, cuma ya itu padat hunian, semipermanen, posisi kita tiba juga api ternyata sudah besar," terang Subadi.

Dia juga menjelaskan sejauh ini ada 32 unit mobil damkar yang dikerahkan untuk proses pemadaman. Sedangkan jumlah personel yang diturunkan mencapai 128 orang.

Kebakaran di pemukiman padat penduduk di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakpus, berangsur padam (Kurniawan F/detikcom)

Pantauan detikcom, sejumlah warga sudah memasuki area kebakaran saat api besar sudah dipadamkan. Warga melihat kondisi rumah dan lingkungannya serta mencari barang yang masih bisa diselamatkan.

Sebagai informasi, kebakaran di permukiman padat di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, dilaporkan terjadi pukul 12.25 WIB. Pada penanganan awal kebakaran, sebanyak 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi.

Petugas Gulkarmat sendiri sudah mulai melakukan pemadaman sejak pukul 12.30 WIB.

Lihat Video 'Kebakaran Landa Kawasan Padat Penduduk Dekat Pasar H Jiung Kemayoran':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga TNI bisa mencicil rumah dinas yang ditempatinya. Hal itu supaya saat PNS maupun TNI pensiun, mereka bisa memiliki rumah tersebut.

Awalnya, pria yang akrab disapa Ara itu menuturkan pihaknya saat ini tengah mengumpulkan lahan-lahan bekas koruptor. Dari Kejaksaan Agung sudah memberikan 1.000 hektare (ha) lahan bekas koruptor di Banten untuk digunakan Kementerian PKP.

"Lahan gratis atau murah, itu bisa dicapai dari mana? Saya ngomong dengan Jaksa Agung paling enggak 3 kali. Dari 1 kasus ada 1.000 ha di Banten lahan dari mana? Lahan dari koruptor. Jadi saya punya tema lahan koruptor buat rakyat. Apakah itu mudah? Tidak. Dari situ mesti masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mesti masuk Bank Tanah. Saya mesti berjuang lagi bagaimana dari situ masuk ke individu-individu, contoh PNS berpenghasilan rendah, guru, tentara pangkat rendah," tuturnya saat rapat bersama Komite II DPD RI, Senin (9/12/2024).

Ia lalu mencontohkan, tentara yang masih aktif akan diberikan rumah dinas dan ketika pensiun rumah tersebut harus dikembalikan kepada negara. Ara berpendapat, sebaiknya rumah dinas itu bisa menjadi jaminan hunian ketika tentara aktif pensiun dan bisa mencicil dari potongan gajinya selama aktif menjadi tentara.

"Maunya saya sebagai Menteri, ya rumah itulah yang jadi jaminan buat dia dan juga gajinya sehingga pas 20 tahun dia masih 30 tahun lagi dia bekerja atau 35 tahun, dia punya tenor yang panjang 30-35 tahun sebagai tentara, sebagai pegawai negeri, sehingga dia bisa dipotong gajinya tapi dia sudah ada kepastian. Karena biasanya yang pangkat rendah itu biasanya tidak pindah-pindah, yang pindah-pindah itu perwira," kata Ara.

Meski demikian, hal tersebut masih berupa pemikirannya sendiri. Ia tidak tahu apakah kementerian lain akan menyetujuinya atau tidak.

"Nah hal-hal seperti itu adalah pikiran saya, saya tidak tahu apakah menteri yang lain punya pikiran yang sama," tuturnya.

Sebagai informasi, pada November 2024, Ara menuturkan bahwa dari 1.000 Ha lahan dari koruptor di Banten, sebanyak 600 ha atau sekitar 60%-nya sudah bisa dibangun. Ia membayangkan di atas lahan tersebut bisa dibangun rumah MBR ukuran 36 meter persegi dan 60 meter persegi yang apabila dihitung jumlah bisa sekitar 60.000 unit.

"60% bisa dibangun, 60 hektare, 60 persen berarti 600 hektare. Enam ratus hektare itu kalau bisa dibangun tipe yang paling kecil, 36, 60 bisa jadi berapa rumah? Betul nggak 60 ribu angkanya? Oke, sekitar segitu. Itu baru satu kasus. Satu koruptor," ungkapnya dalam acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

Tidak hanya lahan sitaan koruptor, Ara juga menyebut kemungkinan lahan-lahan sitaan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) juga bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan program 3 juta rumah.

"Nanti dari tanah-tanah ini yang masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian masuk ke Bank Tanah," sebutnya.

"Nah perjuangan saya bagaimana itu bisa dijual murah ke rakyat atau dibagikan kepada rakyat yang belum beruntung. Jadi saya mau jelaskan bagaimana alurnya. Kalau orang tanya bagaimana dapat tanah murah dan gratis," lanjutnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendatangi KPK. Maruarar dan Fahri meminta bantuan KPK untuk membangun sistem pencegahan korupsi di kementeriannya.

"Tujuan kami di sini adalah meminta bantuan KPK untuk membentuk membuat sistem pencegahan korupsi di Kementerian kami," kata Maruarar di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Maruarar meminta perwakilan KPK bergabung dalam inspektorat khusus bidang strategis di kementeriannya. Dia menegaskan transparansi merupakan hal paling penting untuk mencegah korupsi.

"Juga di beberapa bidang yang strategis di kementerian kami, supaya keterbukaan publiknya sesuai juga dengan asas KPK juga kami bisa langsung duplikasi dengan orang-orang yang memang sudah siap dan selama ini sudah membantu KPK," sebutnya.

Maruarar juga berharap KPK mau menyerahkan lahan sitaan kasus korupsi untuk digunakan sebagai lahan perumahan rakyat. Dia mengatakan ketersediaan lahan penting untuk memenuhi kebutuhan rumah warga.

"Supaya tanah-tanah dari koruptor bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah. Dan kami merasa mendapatkan dukungan yang luar biasa," sebutnya.

"Jadi sistemnya juga akan dibuat, orangnya juga dibuat, dan kemudian akan ada tindak lanjut lagi dan saya rasa ini adalah pertemuan yang sangat produktif," tambahnya.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto yang akan dijalankan oleh Kementerian PKP. Tanak mengatakan akan menginventarisir aset kasus korupsi yang dapat dimanfaatkan.

"Jadi aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan rumah rakyat," kata Tanak.