Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan seluruh pegawai struktural di lembaganya hingga kini belum menerima gaji dan tunjangan kinerja (tukin). Pasalnya, peraturan presiden (perpres) yang mengatur hak keuangan mereka belum terbit.

"Perlu ibu-bapak ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji," ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Ia menjelaskan dari total pagu anggaran BGN sebesar Rp71 triliun, serapan anggaran hingga awal Mei baru mencapai Rp2,386 triliun atau sekitar 3,36 persen. Khusus untuk belanja pegawai, serapan masih sangat rendah di angka 0,01 persen atau sebesar Rp386,8 juta.

Menurutnya, hal ini terjadi karena pembayaran gaji baru diberikan kepada tenaga non struktural seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, dan akuntan. Sementara, untuk pegawai struktural, pembayaran belum dapat dilakukan karena belum ada dasar hukum resmi dari pemerintah.

Saat ditanya lebih lanjut, Dadan menjelaskan proses pencairan gaji pegawai struktural BGN masih menunggu perpres yang saat ini sedang diproses di Kementerian Sekretariat Negara.

"Oh, struktural menunggu perpres. Yang perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara. Jadi kita tunggu perpres selesai," katanya.

Dadan menyebut dirinya dilantik sejak Agustus 2024 dan sampai saat ini perpres yang menjadi dasar pencairan hak keuangan belum selesai.

Ia menegaskan kembali bahwa yang belum dibayarkan adalah tukin (tunjangan kinerja), yang juga termasuk dalam komponen hak keuangan pegawai struktural.

"Hak keuangan dan tukin itu kan dikeluarkan lewat perpres. Nah itu kemarin saya sudah paraf. Enggak apa-apa, itu kan dirapel," imbuhnya.

Dadan kemudian menerangkan sebagian pegawai BGN yang merupakan pindahan dari instansi lain seperti Kementerian Keuangan atau IPB tetap menerima gaji pokok. Namun, hak keuangan tambahan seperti tukin belum bisa diberikan karena masih menunggu regulasi resmi.

Dengan perpres yang kini disebutnya sudah masuk tahap paraf dan berada di meja Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Dadan berharap proses pencairan gaji dan tukin pegawai struktural dapat segera terealisasi.

"Masing-masing kan ada yang pindah dari (Kementerian) Keuangan, dari IPB (Institut Pertanian Bogor) kan terima gaji. Tapi tukinnya kan hak keuangannya harus dirumuskan dalam perpres," ujarnya.

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta memberi usul kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung agar dapat membangun dapur makan bergizi gratis (MBG) berstandar bintang 5 dibanding renovasi kantin sekolah. Sebab keberadaan dapur MBG diyakini bisa menghasilkan makanan berkualitas untuk pemenuhan gizi anak-anak.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Yudha Permana dalam menyikapi rencana Pramono yang akan mengalihkan program sarapan bergizi gratis jadi merenovasi kantin sekolah.

"Kami Fraksi Gerindra mengusulkan untuk membangun dapur MBG berkualitas standar katering atau hotel bintang lima di kantin sekolah, daripada revitalisasi kantin sekolah yang belum bisa mengontrol kualitas makanan dan minuman yang dijual," kata Yudha dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Ia mengatakan pembangunan dapur MBG bisa jauh lebih efisien jika dibangun di dekat sekolah. Dia meyakini, di setiap sekolah ada kantin yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov DKI telah menyiapkan dana ntuk MBG sebesar Rp 2,5-3 triliun, yang ditaruh di BTT (belanja tidak terduga). Maka dari itu, pihaknya berencana akan menyuarakan hal tersebut saat pembahasan APBD-P tahun 2025 mandatang.

"Kami mau coba usulkan pada rapat Komisi E nanti, supaya dana tersebut dipakai untuk membangun infrastruktur berupa dapur MBG, dan lokasinya di sekolah," ungkapnya.

Yudha meyakini, membangun dapur MBG tidak akan menyalahi aturan karena kantin masih menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Apalagi pembangunan dapur bisa menjadi ekosistem yang baik dalam menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak.

"Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini bisa sustainable (berkelanjutan) sehingga ekosistemnya jadi," ucapnya.

Di sisi lain, nantinya para pedagang kantin bisa diberdayakan di dapur MBG. Konsep dapur ini, kata Yudha juga telah diadopsi lebih dulu di negara maju seperti Jepang.

Menurut dia, langkah ini bisa sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah soal pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Pemerintah daerah mempersiapkan fasilitas infrastruktur berupa dapur, sedangkan pemerintah pusat melalui BGN menyiapkan koki, dan kebutuhan pokok untuk MBG.

"Jadi ada kolaborasi, dari APBD mempersiapkan infrastruktur dapurnya sedangkan dari pemerintah pusat menyiapkan SDM, alat makan hingga bahan makanannya," imbuhnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengganti program sarapan gratis menjadi renovasi kantin. Pramono mengatakan renovasi ini akan dilakukan di seluruh kantin di Jakarta.

"Untuk program sarapan pagi gratis akan tetap kami adakan, bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," terang Pramono saat menghadiri buka bersama pembubaran tim pemenangan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Pram menyebut program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik. Dia memastikan program ini akan memiliki tanggung jawab sama terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta.

Dia juga mengungkapkan alasan mengganti program ini. Dia menerangkan program yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau 6 juta penerima manfaat hingga Agustus 2025.

Namun, tantangan terkait efisiensi anggaran dan kenaikan harga bahan pokok menjadi perhatian utama dalam perencanaan program ini.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui bahwa kenaikan harga bahan pangan akan berdampak pada anggaran MBG.

Oleh karena itu, BGN terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan rantai pasok tetap stabil.

“Ya, tentu saja. Nanti pasti makin besar biaya yang dibutuhkan. Tapi itu rantai pasok harusnya jamin," kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

"Antisipasinya melalui rapat ini supaya kami kan memperlihatkan target bahwa sampai Agustus kami akan melayani 6 juta (penerima)," lanjut Dadan.

Setelah Agustus, jumlah penerima akan meningkat signifikan.

Pada November 2025, MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima, yang berarti kebutuhan bahan pangan seperti telur dan beras akan melonjak drastis.

"Itu berapa kebutuhannya tadi disebutkan. Tapi mulai dari akhir Agustus atau September, itu akan melonjak tajam, apalagi di Desember," lanjut Dadan.

“Kalau target 82,9 juta sudah tercapai, kita butuh 82,9 juta butir telur per hari atau sekitar 5 juta ton. Ini membutuhkan rantai pasok khusus yang harus disiapkan dari sekarang,” tambahnya.

Dadan menjelaskan bahwa BGN tidak menetapkan standar menu nasional, melainkan hanya menetapkan standar komposisi gizi.

Menu makanan akan disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal dan kebiasaan makan masyarakat di setiap daerah.

“Di Jawa Barat mungkin makan nasi, sementara di Papua lebih cocok papeda, dan di Halmahera mungkin singkong atau pisang rebus. Sumber protein pun berbeda, di Jawa telur dan ayam, di daerah pesisir lebih banyak ikan,” jelasnya.

BGN memastikan bahwa pengadaan bahan baku akan dilakukan melalui koperasi, UMKM, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Iya, sekarang mitra kami, mayoritas koperasi, UMKM, BUMDes, dan lain-lain yang menjadi pemasok di SPPG-SPPG yang sudah jalan," jelas Dadan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengatakan kebutuhan beras untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 4,5 juta ton. Untuk itu peningkatan produksi dibutuhkan agar tidak perlu impor.

Kebutuhan beras itu untuk memenuhi MBG bagi 82 juta masyarakat yang masuk kategori program tersebut. Program MBG telah dimulai serentak di beberapa provinsi pada 6 Januari 2025.

"Itu kan program pokok, bayangkan kalau 82 juta (penerima manfaaat), beras saja harus tambah 4,5 juta ton. Itu baru beras saja, belum telur, belum ikan, belum lagi ayam, sayur sayuran dan lain lain. Nah oleh karena itu program kedaulatan pangan, atau swasembada pangan memang nggak boleh ditawar-tawar," kata Zulhas dalam Blak-blakan detikcom, Jumat (7/2/2025).

Selain kebutuhan beras, program ketahanan pangan juga akan digenjot untuk meningkatkan produksi bahan pokok lainnya. Zulhas menyebut utamanya pada sayuran dan protein.

Saat ini pemerintah tengah menggenjot beberapa komoditas terlebih dahulu, seperti beras dan jagung. Sementara garam dan gula konsumsi diputuskan untuk tidak impor, guna mendukung produksi dalam negeri

"Saya, kalau ini beres, kalau sampai bulan April Bulog bisa di gudangnya masuk beras 2 juta sampai 2,5 juta, maka mungkin Juni kita sudah dengan fokus protein. Karena kita ini di Pulau Jawa aja kan budidaya besar sekali, budidaya tangkap, belum lagi budidaya. (Akan menggenjot kebutuhan) Ikan, ayam, susu, daging," jelasnya.

Selain itu, Mantan Menteri Perdagangan itu juga menyebut anggaran untuk MBG rencananya akan ditambah. Meski rencana itu harus melihat kemampuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Mudah-mudahan nanti kalau Pak Presiden, APBN kita longgar, tambah lagi Rp 140 triliun di bulan Agustus atau September. Maka akan bermanfaat kepada 82 juta orang. Artinya seluruh rakyat Indonesia akan mendapat manfaat itu. Nah kalau itu nanti diukur, kelihatan hasilnya, fisiknya, kesehatannya, kecerdasan dan sebagainya," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima. Di mana program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh tambahan anggaran sampai Rp 100 triliun.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Terkait produksi padi, sebagaimana rilis Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi produksi beras di triwulan pertama 2025 ini dapat mencapai 8,67 juta ton dengan Januari di 1,33 juta ton, Februari 2,10 juta ton, dan Maret di 5,24 juta ton. Sementara produksi di triwulan awal 2024 totalnya 5,69 juta ton, sehingga tahun ini ada selisih lebih dari produksi hingga 2,98 juta ton atau 52,37 persen.

Lebih lanjut, untuk selisih produksi dan konsumsi di Januari-Maret tahun ini diestimasikan surplus 900 ribu ton. Ini mengalami peningkatan 2,91 juta ton dengan produksi terhadap konsumsi periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini karena selisih produksi dan konsumsi 3 bulan pertama di tahun lalu masih mengalami defisit 2,01 juta ton.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) di Papua akan melibatkan TNI Angkatan Darat (AD). Hal ini menindaklanjuti situasi yang disebut belum kondusif di sana.

"Ya karena kan situasinya belum bagus, belum kondusif. Jadi kita perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat," kata Sjafrie usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Sjafrie mengatakan pihaknya akan ikut mensosialisasikan makan bergizi gratis sebagai kebutuhan pokok untuk siswa. Anak-anak hingga ibu hamil diprioritaskan untuk mendapat program usungan Presiden Prabowo Subianto ini.

"Ya nanti lama-lama rakyat akan bicara bahwa makan bergizi itu adalah kebutuhan pokok bagi seorang warga negara terutama anak-anak kita, ibu hamil dan juga stunting," katanya.

Ia merespons adanya kabar jika siswa di Papua menolak makan bergizi gratis. Sjafrie menegakan jika pendistribusian makan bergizi semata untuk memenuhi kebutuhan siswa.

"Yang penting kita berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana," katanya.

Ia menekankan apa yang dilakukan oleh TNI hanya untuk memperjuangkan rasa kemanusiaan. Jajarannya akan mendukung program pemerintah pusat ini.

"Mereka-mereka itu semua adalah anak-anak kita yang perlu makan bergizi. Ini diberikan kepada mereka setiap hari selama mereka bersekolah. Jadi kita tidak memperdulikan isu-isu politik yang lain kecuali kita menjalankan tugas kemanusiaan," imbuhnya.

Simak Video: Temuan DPD RI di Papua Terkait Pelaksanaan MBG: Masalah Harga

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan dua pekan sejak 6 Januari 2025 lalu. Sejauh ini, program MBG menuai respons dari berbagai pihak.

Pakar gizi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr Dwi Sarbini SSt, M Kes menilai ada beberapa evaluasi dalam pelaksanaan MBG. Ia pun memberikan pandangannya soal keberadaan susu.

"Tapi yang sering terjadi saat ini, menu MBG belum sepenuhnya sesuai, hal ini bisa disebabkan oleh berbagai kendala, seperti logistik atau anggaran," jelas Dwi dikutip dari laman UMS.

Keberadaan Susu Jadi Sorotan

Menurut Dwi, banyak warga yang mengunggah konten di media sosial yang menanyakan soal keberadaan susu. Ternyata tak semua menu berisikan susu.

Berdasarkan pedoman Isi Piringku, susu bukan lagi menu esensial untuk anak. Dwi mengatakan, susu kini bukan lagi menu penyempurna gizi seimbang terlebih susu kemasan di luar mengandung banyak gula.

"Sumber kalsium kan ada banyak. Brokoli misalnya. Tanpa susu pun sumber kalsium itu banyak," katanya.

Kebutuhan Gizi Anak Harus Diperhatikan

Dwi menyebut pedoman Isi Piringku yang diterbitkan Kementerian Kesehatan seharusnya menjadi acuan untuk menu MBG. Sesuai pedoman tersebut, menu yang baik terdiri dari 1/3 piring berisi sayuran, 1/3 berisi makanan pokok, 1/6 berisi buah, dan 1/6 berisi protein.

Sementara itu, angka kecukupan gizi setiap anak berbeda. Besarnya tergantung pada usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan dan aktivitas anak.

Anak SD usia 6-12 tahun membutuhkan 1.400-2.000 kalori per hari, anak SMP usia 13-15 tahun membutuhkan 2.050-2.400 kalori per hari, dan anak SMA usia 16-18 tahun membutuhkan 2.100-2.650 kalori per hari.

Menurut Dwi, makan siang harusnya memenuhi 30 persen dari jumlah kebutuhan kalori. Angka tersebut sekitar 400-800 kalori.

Manfaatkan Sumber Pangan Lokal

Dwi menyarankan pemenuhan sumber bahan MBG bisa menggunakan pangan lokal. Beberapa pangan lokal bisa dijadikan sumber karbohidrat lain.

"Nasi bisa diganti sumber karbohidrat lain. Bisa kentang, jewawut, ubi, singkong, atau gembili. Kita harus memperhatikan kearifan lokal. Apa yang dipunyai, itu yang dimanfaatkan," tuturnya.

Ia berharap pemerintah bisa melakukan evaluasi. Mengingat program ini masih baru berjalan, hal-hal buruk yang bisa terjadi harus dicegah dari sekarang.

"Agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh anak-anak," tuturnya.

Video: Pentingnya Susu Dalam Program Makan Bergizi Gratis

Video: Pentingnya Susu Dalam Program Makan Bergizi Gratis

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan menu dalam program makan bergizi gratis akan berganti setiap harinya. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah menentukan jadwal menu setiap pekan.

"Setiap hari (ganti), di dapur yang tadi saya kunjungi hari ini telur, besok ikan dori, besoknya lagi ayam," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1/2025).

Hasan mengatakan, meski tiap SPPG sudah menyiapkan menu, balik lagi pada ketersediaan bahan baku makanannya. Hal itu juga bergantung pada pemasok-pemasok di daerah sekitar.

"Di setiap dapur itu sudah ada jadwal menu sudah ada. Tapi itu juga ada fleksibilitasnya bergantung ketersediaan bahan baku di sana juga. Kan ada pemasok-pemasoknya itu nanti warga sekitar," ujarnya.

Ribuan paket makan bergizi gratis di Sidoarjo mulai didistribusikan. (Suparno/detikcom)

"Ada yang jadi pemasok telur, ada yang jadi pemasok ikan, daging ayam, dan segala macam. Jadi menu standarnya memang sudah ditentukan. Tapi nanti kalau misalnya bahan baku yang tersedia, misalnya besok ikan, ya dia ikan lagi," lanjut Hasan.

Lebih lanjut, ia menekankan menu makanan tidak akan monoton setiap hari.

"Tapi tidak akan monoton terus-menerus seperti itu. Dan di daerah-daerah yang khusus nanti bisa juga yang bahan pangannya itu bukan beras atau nasi, dia akan menyesuaikan dengan itu. Sementara ini sejauh ini dari titik-titik yang ada ini, kan bahan pokoknya masih nasi atau beras," ucapnya.

Menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapur MPG. Salah satunya berada di Kebayunan, Tapos, Depok. (Grandyos Zafna/detikcom)

Diketahui, program makan bergizi gratis dimulai per hari ini di 26 provinsi. Pada hari pertama ini, beroperasi 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur. Setiap SPPG dipimpin oleh utusan dari Badan Gizi Nasional.

Simak Video: PJ Gubernur Jakarta soal Menu Makanan Bergizi Gratis: Tak Akan Boring

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan saat ini sudah ada ratusan unit koperasi siap memasok kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG). Mulai dari telur, daging ayam, sayur-mayur dan buah-buahan hingga susu.

"Data-datanya sudah, ada koperasi-koperasi yang siap memasok semua kebutuhan-kebutuhan untuk Badan Gizi, makan bergizi gratis," kata Budi saat ditemui wartawan usai acara Rapat Tahunan Koperasi Induk KUD Indonesia, Rabu (18/12/2024).

"Jadi ada ratusan koperasi yang kita sudah identifikasi, mampu dan sanggup memasok kebutuhan-kebutuhan program makan bergizi," tambahnya.

Ia menyebut data-data tersebut juga sudah diberikan kepada Badan Gizi Nasional selaku pelaksana program MBZ. Namun ia tidak bisa merinci lebih jauh berapa angka pasti unit koperasi yang sudah siap untuk terlibat pelaksana program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto itu.

"Kami dari Kementerian Koperasi sudah mengidentifikasi, nanti angkanya saya lupa ya, angka tepatnya. Misalnya berapa banyak koperasi telur, koperasi ayam, koperasi sayur, itu kita sudah data tuh koperasi-koperasi dan wilayahnya, ada lengkap semuanya, Provinsi maupun Daerah," terang Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan pihaknya juga belum tahu berapa tingkat penyerapan bahan pokok yang disediakan ratusan unit koperasi untuk program MBZ tadi. Namun yang pasti menurutnya program ini akan sangat membantu dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang tergabung dalam koperasi.

"Nah ini lagi dicoba, kan gini, kita baru tahu mana kalah kebutuhan-kebutuhan, berapa sih telur kebutuhannya, berapa sih warga kebutuhannya, kan setengah jalan dong. Iya kan, polanya bisa kebentuk, kalo sekarang kan masih perencanaan aja. Gitu loh, nanti kebijakan teknisnya dari badan gizi nasional," ucap Budi.

Kita cuma memastikan bahwa, kan target makan bergizi gratis ada empat. Satu, menyehatkan anak-anak, dua menurunkan stunting, tiga mengentaskan kemiskinan, yang keempat menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu kita berharap bahwa program makan bergizi gratis ini menumbuhkan pergerakan ekonomi di masyarakat," terangnya lagi.

Sebagai informasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) direncanakan mulai berjalan Januari 2025 dengan menyasar 3 juta anak. Untuk pelaksanaannya pemerintah sudah menyiapkan anggaran mencapai Rp 71 triliun. Anggaran itu sudah ada di dalam APBN 2025.

"Nanti Januari (2025) kita mulai dengan melayani 3 jutaan (anak)," ujar Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, Senin (2/12/2024) lalu.

Mengenai anggaran MBG per porsi Rp 10 ribu, disebut Dadan, hal itu merupakan rata-rata dari hasil uji coba awal di Pulau Jawa. Nantinya, harga per porsi pun akan menyesuaikan dengan tiap-tiap daerah.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik anggaran program Makan Bergizi Gratis yang hanya Rp 10 ribu per porsi. Dia pun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghitung ulang anggaran tersebut.

Mulanya Presiden ke-5 Indonesia ini menyebut anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup. Apalagi banyak harga kebutuhan pokok yang sudah mengalami lonjakan.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah," kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkapnya.

Megawati mengaku kerap mendengar keluhan warga soal kenaikan harga pangan. Karena itulah, Megawati berpesan agar Prabowo menghitung ulang anggaran program tersebut.

"Ini kemanusiaan tahu. Lho iya, nanti kalau malah makin melambung, ibu-ibu pada dateng ke saya, 'Ibu, gimana dong cabenya sekarang? Ibu sekarang bawang putihnya naik'. Aduh, pusinglah gua. Jadi ya gitu, sori ya, Mas, saya mesti kritik. Lho orang saya benar kok," katanya.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Sei Kambing Medan mengalami kenaikan harga jelang natal dan tahun baru 2025 (Nataru). Salah satunya yakni cabai rawit dari harga Rp 28 ribu/kg menjadi Rp 44 ribu/kg.

Berdasarkan pantauan detikSumut di Pasar Sei Kambing, Kamis (12/12/2024), selain cabai rawit, harga bawang merah dan bawang putih juga ikut naik. Sementara untuk cabai merah dan tomat mengalami penurunan.

Untuk cabai merah, kini dibanderol dengan harga RP 20 ribu/kg dari sebelumnya Rp 24 ribu/kg.

Salah seorang pedagang, Hermina mengatakan harga beberapa bahan pokok mengalami kenaikan jelang natal dan tahun baru 2025. Namun, ada juga yang mengalami penurunan.

"Harga cabai rawit sudah naik sejak beberapa bulan lalu, untuk cabai merah mengalami penurunan harga, harga tomat turun, untuk harga bawang merah dan bawang putih juga naik," kata Herimina kepada detikSumut, Kamis (12/12/2024).

Sementara pedagang lainnya bernama Anto juga mengatakan hal yang sama. Dia menyebut bahwa jelang Nataru beberapa bahan pokok mengalami kenaikan.

"Harga bawang merah naik hingga seharga Rp 32.000/kg, sama cabai rawit juga naik jadi Rp 44.000/kg," ujarnya.

Kemudian, harga daging ayam juga mengalami kenaikan beberapa minggu terakhir. Harga daging ayam sebelumnya Rp 34.000/kg naik menjadi Rp 36.000/kg.

Berikut daftar harga bahan pokok di Pasar Sei Kambing Medan:

• Beras premium: Rp 15.000/kg
• Gula kristal putih: Rp 18.000/kg
• Daging sapi: Rp 130.000/kg
• Daging ayam ras: Rp 36.000/kg
• Garam halus: 10.000/kg
• Garam kasar: Rp 10.00/kg
• Cabai merah: Rp 20.000/kg
• Cabai rawit: Rp 44.000/kg
• Cabai keriting: Rp 28.000/kg
• Tomat: Rp 12.000/kg
• Bawang merah: Rp 32.000/kg
• Bawang putih: Rp 44.000/kg

Video: Nataru 2025, Menhub Siapkan 3 Program Mudik Gratis

Video: Nataru 2025, Menhub Siapkan 3 Program Mudik Gratis

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminta tambahan anggaran 2025 sebesar Rp 60,6 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, awalnya anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun depan Rp 116 triliun untuk tahun depan. Angka ini bertambah Rp 40,59 triliun, dari sebelumnya Rp 75,63 triliun.

Namun, setelah Perumahan Rakyat dipisah menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, anggaran tersebut dipangkas.

"Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kami memperhatikan juga tugas pokok Kementerian PKP, Rp 116 triliun itu kemudian kami bagi, Rp 110,9 triliun di PU, kemudian sisanya Rp 5,27 triliun itu di dipindahkan ke Kementerian PKP," terang Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Oleh karena itu, Dody mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun. Tambahan anggaran tersebut mencakup Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Rp 9,03 triliun, Ditjen Bina Marga Rp 35,89 triliun, dan Ditjen Cipta Karya Rp 16,68 triliun.

"Untuk 2025 sebetulnya kami berniat mengajukan tambahan Rp 60,6 triliun, antara lain untuk dukungan ke IKN, juga Papua, karena ada pemekaran provinsi di sana," jelasnya.

Besaran alokasi proyek IKN ialah sebesar Rp 14,87 triliun. Terdiri atas proyek Ditjen Bina Marga Rp 9,9 triliun dan proyek Ditjen Cipta Karya 4,96 triliun. Sedangkan untuk Daerah Otonom Baru (DOB) Papua sebesar Rp 4 triliun.

Selain itu, Dody juga meminta dukungan untuk melanjutkan proyek-proyek yang berlandaskan peraturan Instruksi Presiden (Inpres), antara lain Inpres Jalan Daerah, Inpres Irigasi, serta Inpres Air Minum dan Sanitasi. Alokasi tambahan anggaran untuk program inpres ini mencapai Rp 28,55 triliun.

Prioritaskan Pembangunan IKN-Giant Sea Wall

Sementara itu IKN masuk dalam daftar proyek prioritas atau quick wins yang disusun Kementerian PU. Selain IKN, mega proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) juga masuk ke dalamnya.

"Quick Wins untuk mendukung program unggulan strategis K/L lainnya meliputi pembangunan Giant Sea Wall atau NCICD (National Capital Integrated Coastal Development), Ibu Kota Nusantara (IKN)," ujar Dody, saat ditemui di Kantor Kementerian PU.

Selanjutnya, ada Quick Wins 3 yakni mendukung Ketahanan Pangan, melalui optimalisasi manfaat bendungan yang sudah dibangun untuk melayani irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pembangunan jalan dan jembatan.

"Untuk mendukung konektivitas menuju sentra pangan, termasuk Food Estate di Kalteng, Merauke-Papua Selatan, NTT dan lain-lain," katanya.

Terakhir, ada Quick Wins 4 yakni mendukung Wajib Belajar 13 Tahun melalui Pembangunan dan Renovasi Sekolah/Madrasah di berbagai pelosok tanah air. Kementerian PU menargetkan pelaksanaan untuk 11.420 unit sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK/SLB/dan lain-lain, serta madrasah.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, berharap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi penyuplai bahan pokok untuk program makan siang bergizi gratis. Ia menyebut potensi sumber daya manusia hingga sumber daya alam di desa sangat menunjang.

"Jadi badan usaha milik desa itu kita berharap menjadi pelaku utama untuk menyiapkan bahan baku makan siang bergizi," kata Yandri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).

Ia berharap desa tak hanya jadi penonton dari program makan bergizi gratis. Ia menyebut BUMDes mumpuni untuk menjadi suplai bahan pokok makan bergizi gratis itu.

"Saya beberapa kali keliling menyampaikan jangan sampai desa itu menjadi penonton. Mohon bisa menyiapkan bahan baku, mungkin desa ini menyiapkan padinya, berasnya, mungkin desa yang lain menyiapkan cabainya, desa yang lain menyiapkan tomatnya, desa yang lain menyiapkan telurnya," ujar Yandri.

Ia mengatakan perputaran ekonomi di program tersebut sangat baik. Bahkan, ia mendorong adanya kolaborasi antarunsur kementerian.

"Karena perputaran ekonomi di makan siang bergizi sangat besar dan itu peluang yang sangat bagus di desa. Ya, mereka punya lahan, punya potensi untuk ditingkatkan," ujar Yandri.

"Maka Kementerian Desa sudah bekerja sama dengan Menteri Pertanian, dengan Menteri kelautan Perikanan, dengan Kementerian Sosial, dengan Badan Pangan Nasional. Semua kita lakukan kolaborasi," tambahnya.

Yandri mengatakan banyak masyarakat desa justru ke luar negeri dan akhirnya ada yang berujung pada kejadian tak mengenakkan. Yandri pun mendorong BUMDes terlibat dalam kegiatan makan siang gratis.

"Termasuk tadi karena di desa itu banyak sebagai penyuplai tenaga migran keluar negeri yang banyak menjadi korban persoalan ketika mereka bekerja atau banyak penipuan. Tadi kami sudah kerjasama juga Menteri Desa, dengan Menteri Pendapatan Pekerjaan Migran Indonesia, bersama Menteri Dalam Negeri," tutur Yandri.

"Mungkin akan ada desa-desa yang dibuatkan khusus peraturan desa tentang rekrutmen pekerjaan migran. Intinya, semua potensi ada di desa, tapi banyak juga persoalan ada di desa," imbuhnya.

Lihat juga video: Mendes Yandri Akui Pengawasan Dana Desa Belum Maksimal

[Gambas:Video 20detik]