Jakarta -

Gubernur Jakarta Pramono Anung bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sore nanti di Balai Kota Jakarta. Pertemuan itu akan membahas nasib sarapan gratis hingga wacana renovasi kantin sekolah di Jakarta.

"Hari ini saya akan menerima (kunjungan Badan Gizi Nasional). Karena sebenarnya saya yang pengen sowan ke Kepala Badan Gizi, tapi akhirnya beliau yang ingin datang ke kantor, hari ini kami terima," kata Pramono di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Pramono menerangkan program sarapan gratis di Jakarta sejatinya sudah dibahas dalam rapat-rapat dan juga di tim transisi. Program sarapan gratis diketahui merupakan janji politik Pramono saat kampanye di Pilkada 2024 lalu.

"Ketika kami melakukan sosialisasi sebelum Pilgub kan memang ada rencana keinginan untuk sarapan pagi gratis. Dan sudah kita bahas di dalam tim transisi maupun rapat-rapat kami sendiri di internal pemerintah Jakarta," ungkap Pramono.

Politikus PDIP itu menyebut tidak ada niat menyaingi program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah dan kini tengah berjalan. Dia mengaku hanya ingin anak sekolah juga bisa mendapat sarapan gratis.

"Saya secara khusus ingin meluruskan apa yang menjadi berita dari teman-teman sekalian. Nggak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi rivalitas, nggak ada," ungkap Pramono.

"Kalau sudah dapat makan siang bergizi gratis, kami berpikir kalau memang bisa dilakukan sarapan gratis, kami lakukan," imbuhnya.

Pramono mengatakan pihaknya juga akan menjelaskan ke Badan Gizi Nasional perihal opsi mengganti program sarapan bergizi gratis menjadi renovasi kantin. Pramono melihat tidak semua sekolah di Jakarta memiliki kantin yang baik.

"Kalau nggak, maka kami akan melakukan perbaikan infrastruktur kantin-kantin yang ada di sekolah. Karena tidak semua sekolah itu mempunyai infrastruktur yang baik," kata Pramono.

Kendati demikian, Pramono mengatakan belum ada kepastian mengenai renovasi kantin itu. Dia menyebut hasil pertemuan dengan Badan Gizi Nasional ini nantinya akan disampaikan ke publik.

"Nanti setelah ada arahan dan putusan dari Kepala Badan Gizi saya akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian," ungkapnya.

Pramono: BGN Tak Izinkan Pemda Bikin Program Mirip Makan Bergizi Gratis

Pramono Anung sebelumnya mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengizinkan pemerintah daerah membuat program mirip dengan Makan Bergizi Gratis. Pramono menyebut hal itu disampaikan BGN saat retret di Magelang.

"Jadi pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan Makan Bergizi Gratis," kata Pramono kepada wartawan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Pramono menyampaikan pihaknya akan mematuhi aturan tersebut, yakni tidak melaksanakan program sarapan gratis. Sebab, kata dia, program tersebut akan berubah menjadi renovasi kantin.

"Sebetulnya, sebagai pemerintah Jakarta, kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Untuk itu, program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, yakni menyiapkan itu terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya," tutur Pramono.

"Jadi kami akan membantu karena memang Jakarta mempunyai kemampuan untuk itu dan kami akan lakukan," imbuhnya.

(ond/whn)

Jakarta -

Gubernur Jakarta Pramono Anung bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sore nanti di Balai Kota Jakarta. Pertemuan itu akan membahas nasib sarapan gratis hingga wacana renovasi kantin sekolah di Jakarta.

"Hari ini saya akan menerima (kunjungan Badan Gizi Nasional). Karena sebenarnya saya yang pengen sowan ke Kepala Badan Gizi, tapi akhirnya beliau yang ingin datang ke kantor, hari ini kami terima," kata Pramono di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Pramono menerangkan program sarapan gratis di Jakarta sejatinya sudah dibahas dalam rapat-rapat dan juga di tim transisi. Program sarapan gratis diketahui merupakan janji politik Pramono saat kampanye di Pilkada 2024 lalu.

"Ketika kami melakukan sosialisasi sebelum Pilgub kan memang ada rencana keinginan untuk sarapan pagi gratis. Dan sudah kita bahas di dalam tim transisi maupun rapat-rapat kami sendiri di internal pemerintah Jakarta," ungkap Pramono.

Politikus PDIP itu menyebut tidak ada niat menyaingi program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah dan kini tengah berjalan. Dia mengaku hanya ingin anak sekolah juga bisa mendapat sarapan gratis.

"Saya secara khusus ingin meluruskan apa yang menjadi berita dari teman-teman sekalian. Nggak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi rivalitas, nggak ada," ungkap Pramono.

"Kalau sudah dapat makan siang bergizi gratis, kami berpikir kalau memang bisa dilakukan sarapan gratis, kami lakukan," imbuhnya.

Pramono mengatakan pihaknya juga akan menjelaskan ke Badan Gizi Nasional perihal opsi mengganti program sarapan bergizi gratis menjadi renovasi kantin. Pramono melihat tidak semua sekolah di Jakarta memiliki kantin yang baik.

"Kalau nggak, maka kami akan melakukan perbaikan infrastruktur kantin-kantin yang ada di sekolah. Karena tidak semua sekolah itu mempunyai infrastruktur yang baik," kata Pramono.

Kendati demikian, Pramono mengatakan belum ada kepastian mengenai renovasi kantin itu. Dia menyebut hasil pertemuan dengan Badan Gizi Nasional ini nantinya akan disampaikan ke publik.

"Nanti setelah ada arahan dan putusan dari Kepala Badan Gizi saya akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian," ungkapnya.

Pramono: BGN Tak Izinkan Pemda Bikin Program Mirip Makan Bergizi Gratis

Pramono Anung sebelumnya mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengizinkan pemerintah daerah membuat program mirip dengan Makan Bergizi Gratis. Pramono menyebut hal itu disampaikan BGN saat retret di Magelang.

"Jadi pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan Makan Bergizi Gratis," kata Pramono kepada wartawan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Pramono menyampaikan pihaknya akan mematuhi aturan tersebut, yakni tidak melaksanakan program sarapan gratis. Sebab, kata dia, program tersebut akan berubah menjadi renovasi kantin.

"Sebetulnya, sebagai pemerintah Jakarta, kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Untuk itu, program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, yakni menyiapkan itu terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya," tutur Pramono.

"Jadi kami akan membantu karena memang Jakarta mempunyai kemampuan untuk itu dan kami akan lakukan," imbuhnya.

(ond/whn)

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha mengkritik keras usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diketahui, usulan ini sebelumnya disuarakan oleh Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan, penggunaan dana zakat untuk MBG sebagai usulan yang salah kaprah dan melenceng dari Program Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo. Sebab, DPR telah menganggarkan Rp71 triliun untuk MBG selama 6 bulan.

?Yang saya tahu, DPR telah menganggarkan Rp71 triliun untuk MBG selama 6 bulan. Ada juga rencana penambahan Rp140 triliun pada bulan Juli atau Agustus 2024, kenapa tiba-tiba Ketua DPD RI mengusulkan sumber anggaran MBG dari zakat. Ini seperti mimpi di siang bolong,? ujar Toha, Kamis (16/1/2025).



Menurut dia, MBG adalah Program Pemerintahan Presiden Prabowo yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Sumber anggaran program pemerintah itu dari APBN.

"Tentu pemerintah sudah memiliki skema menyukseskan MBG. Kita juga mesti percaya, pemerintah akan bertanggung jawab untuk memenuhi anggaran yang diperlukan. Usulan penggunaan dana zakat untuk MBG jelas tidak tepat sasaran,? ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam ajaran islam, zakat hanya diperuntukkan untuk delapan kelompok (asnaf), yakni; fakir, miskin, amil (petugas zakat), terlilit utang, baru masuk islam (muallaf), budak (hamba sahaya), pendakwah, dan musafir yang kehabiasan uang.

?Sesederhana ini memahami peruntukan zakat, apakah 82,9 juta pelajar yang ditargetkan menerima MBG tahun 2025 masuk 8 kategori tersebut?? tuturnya.

Toha sangat menyayangkan usulan yang disampaikan Ketua DPD RI. Dia tidak menafikan bahwa kondisi keuangan negara ini belum baik, tapi usulan itu mestinya yang mencerdaskan, bukan menyeleweng dari kaidah keilmuan. Apalagi ini menyangkut ajaran agama.

?Apa kita tega mengategorikan semua pelajar yang menjadi sasaran MBG itu fakir atau miskin. Ingat, program MBG ini untuk semua golongan, termasuk pelajar nonmuslim. Jangan sampai usulan ini justru mengarah pada penistaan agama,? pungkasnya.

Bima -

Wakil Ketua Umum DPP Gelora, Fahri Hamzah, menyebut Presiden Prabowo Subianto mau mengatur ulang sistem politik di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah karena ongkos pemilu yang mahal.

Fahri mengungkapkan Prabowo menyadari betul kelemahan Indonesia saat ini. Salah satunya ada kesalahan struktur.

"Makanya mau ditata ulang sistem politik di Indonesia ini oleh beliau (Prabowo)," ujar Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri berpendapat, selama 25 tahun setelah reformasi, Indonesia kehilangan komando. Rakyat kocar-kacir, para politikus bertengkar tak jelas. Ongkos pemilu mahal. Kemudian para politikus atau pejabat politik ikut pemilu dengan utang.

"Habis pemilu, uang negara digarong untuk bayar utang," ujarnya.

"Betul apa tidak?" tanya Fahri disambut teriakan betul oleh warga.

"Tapi rakyat minta money politic. Pasti rindu serangan fajar, kan?" tambah Fahri.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) ini melihat karena biaya atau ongkos pemilu mahal, para politikus yang bertarung sampai menjual rumah dan tanah.

"Gaji kecil. Akibatnya apa? Uang rakyat diganggu," imbuhnya.

Seperti diketahui Prabowo Subianto mewacanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Adapun tujuan Prabowo yakni menekan biaya politik yang tinggi.

(dpw/gsp)

Jakarta -

PKB memandang perlu kajian mendalam untuk mengategorikan penduduk yang belum punya rumah pertama sebagai masyarakat miskin. PKB menilai banyak juga yang justru memilih menyewa apartemen di tengah kota daripada membeli rumah tapak.

"Dalam banyak kasus orang tidak punya rumah itu belum tentu miskin. Di kalangan gen Z, misalnya, mereka lebih memilih menyewa apartemen di pusat kota karena faktor kenyamanan alih-alih membeli rumah tapak. Lalu apakah mereka kita kategorikan sebagai orang miskin," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda kepada wartawan, Rabu (18/12/2024).

Dia mencontohkan ada sekeluarga besar di pedesaan memilih tinggal dalam satu atap rumah karena alasan kultural. Padahal, kondisi mereka cukup mampu untuk membeli rumah masing-masing.

"Mereka memilih tinggal satu rumah bersama keluarga besar meskipun mereka sebenarnya punya akses untuk punya rumah. Punya pekerjaan tetap atau lahan garapan tetap. Lalu apakah mereka kita kategorikan miskin," ucapnya.

Politikus PKB itu menilai perlu ada diskusi mendalam apabila indikator kemiskinan baru muncul. Secara umum, kata dia, indikator kemiskinan yang menjadi rujukan Bank Dunia, UNDP, IMF, maupun BPS dikelompokkan pada dua hal, yakni bersifat moneter, seperti tingkat pendapatan/pengeluaran dan nonmonoter, seperti akses terhadap layanan dasar maupun kualitas hidup.

"Mungkin Pak Ara menilai tidak punya rumah masuk indikator kemiskinan dari kategori nonmonoter, yakni akses terhadap layanan dasar. Kendati demikian dalam pandangan kami perlu kajian mendalam juga kesepakatan bersama dari Bappenas, BPS, maupun lembaga terkait untuk memasukkan tidak punya rumah sebagai indikator kemiskinan," ujarnya.

Dia sepakat program pengadaan tiga juta rumah per tahun yang digagas pemerintah perlu didukung. Namun, dia mengingatkan langkah yang diambil mesti terukur.

"Kami menilai bahwa terobosan tersebut harus tetap terukur sehingga tidak melanggar regulasi yang ada atau malah memunculkan kontroversi yang tidak perlu maka kami tetap mendorong agar ada blue print atau peta jalan dari Kementerian Perumahan dan kawasan pemukiman agar strategi realisasi tiga juta rumah/tahun bisa kita kaji dan kawal bersama," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menilai penduduk yang belum memiliki rumah masuk dalam kategori masyarakat miskin. Ara mengaku usulan itu tercetus setelah dirinya bertemu dengan perwakilan Bank Dunia (World Bank).

Hal itu disampaikan Ara di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024. Bahkan, Ara menyebut, berdasarkan Bank Dunia, indikator warga yang kekurangan konsumsi kalori harian sudah dianggap masuk kategori masyarakat miskin.

"Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah pertama masuk kategori miskin," kata Ara di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).

"Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah?" lanjutnya.

Simak juga Video: Maruarar Ingin Bangun Rumah Rakyat di Tanah Sitaan Koruptor

[Gambas:Video 20detik]

(taa/haf)

Jakarta -

Juru Bicara PDI Perjuangan, Chico Hakim, menganggap politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait caper dengan membuka sayembara senilai Rp 8 Miliar bagi yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku, cari perhatian. Chico menyebut mestinya Ara fokus terhadap Kementerian Perumahan yang dipimpinnya.

"Sebenarnya kalau saya pribadi dan kami-kami di PDIP sebenarnya nggak ingin merespons itu ya. Karena apa? Karena kan tujuannya Caper (cari perhatian), nah kalau direspons artinya dapat dia perhatiannya," kata Chico di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2024).

Chico menyebut Ara mestinya fokus terhadap permasalahan yang ditangani Kementerian Perumahan. Ia menyingung soal proyek strategis nasional di PIK yang perlu mendapat atensi.

"Tujuannya hanya cari perhatian gitu ya. Karena sebagai menteri seharusnya juga nggak menyibukkan dirinya dengan hal-hal seperti itu, ya kan," ujar Chico.

"Harusnya sibuknya bagaimana perumahan rakyat miskin khususnya ya kan, rakyat-rakyat datang ada di rumahnya atau tanahnya digusur di proyek strategis nasional di PIK misalnya. Itu kan sebenarnya yang menjadi perhatian dia (Ara) bukan Harun Masiku," tambahnya.

Sikap PDIP dikatakan Chico tetap sama yakni ingin memberantas permasalahan korupsi di Indonesia. Ia menegaskan PDIP tak pernah menghalang-halangi penyidik dalam pengusutan kasus Harun Masiku.

"Statement dari PDIP adalah meminta juga aparat kepolisian dan KPK untuk menemukan Harun Masik. Sebenarnya sama, sama-sama ingin tuntas ya kan. Nggak ada dari PDIP juga menghalang-menghalangi itu. Dan itu ada rekam jejak dalam rekam digitalnya jadi nggak ada masalah," ungkap Chico.

"Dia (Maruarar) baru ajuin anggaran 40 sekian Triliun ke Bu Sri Mulyani itu aja dulu. Coba ya apakah itu bisa dia dapatkan dan apabila dia dapat itu bisa menjadi menteri yang maksimal bekerja untuk rakyat. Itu saja," imbuhnya.

Pernyataan Maruarar

Sebelumnya, Maruarar Sirait membuka sayembara senilai Rp 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku. Sayembara itu beredar viral di media sosial X, seperti dilihat detikcom, Kamis (28/11).

Tampak dalam video itu, Maruarar Sirait awalnya menanti buku berjudul 'Politik Itu Suci' yang sempat dijanjikan akan diberikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Maruarar kemudian mengungkit soal kasus di Indonesia yang melibatkan orang-orang besar. Dia menyebut kasus Harun Masiku.

"Saya juga memang melihat ya itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan libatkan orang-orang besar di republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap?" ucap Maruarar seperti dalam video viral.

Dia pun menjanjikan Rp 8 miliar bagi siapa pun yang bisa menangkap Harun Masiku. Maruarar mengaku heran lantaran Harun Masiku sampai saat ini masih jadi buron.

"Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa tangkap Harun Masiku Rp 8 miliar uang pribadi saya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yuk, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang ya," ujar dia.

"Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus? Gitu ya, Mas Hasto. Politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup," sambungnya.

(dwr/maa)

Jakarta -

Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait (Ara) membuka sayembara senilai Rp 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku. Ia menegaskan tak terima jika Indonesia kalah dengan koruptor.

"Saya sebagai warga negara tidak terima negara saya, bangsa ini, kalah sama koruptor namanya Harun Masiku, dan saya yakin itu ada masalah-masalah besar yang dia simpan, dan dia melibatkan orang-orang besar. Saya tidak tahu ya," kata Ara kepada wartawan di kawasan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).

Ia pun mengatakan saat ini masyarakat Indonesia juga harus ikut turun tangan dalam memberantas pelaku korupsi, terutama Harun Masiku.

"Ini sudah waktunya rakyat terlibat. Pasang mata-telinga baik-baik, dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya, saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku. Negara ini harus menang," ujarnya.

Di sisi lain, ia mengaku menerima banyak komentar positif dari KPK dan beberapa anggota DPR RI. "Masa ada kasus besar kayak begitu, ini negara besar, partisipasi publiknya tinggi, masa Harun Masiku bisa mengalahkan negara sih? Dan saya mendapatkan WA, SMS, dari teman-teman DPR saya lihat positif, dari KPK positif, jadi partisipasi publik," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengapresiasi pernyataan Maruarar. Dia juga memastikan KPK sampai saat ini masih berupaya menangkap Harun Masiku.

"Hingga saat ini KPK tetap melakukan upaya penangkapan terhadap Harun Masiku. Oleh karena itu, kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Pak Maruarar Sirait," ucap Tanak.

Lebih lanjut dia mengatakan apa yang dilakukan oleh Maruarar harus diapresiasi. Sebab, Maruarar berani mengorbankan hartanya demi tertangkapnya Harun.

"Sikap beliau tentunya layak/patut menjadi contoh dan beliau patut diberi penghargaan atas sikap beliau untuk melakukan hal yang sungguh sangat luar biasa baik," kata dia.

"Hanya beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum," tambahnya.

(bel/isa)

Jakarta -

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendorong usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) naik kelas dengan menjadi mitra pemerintah. Misbakhun berpendapat para pelaku UMKM berpeluang menjadi pendukung program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.

"Saat ini program Presiden Prabowo adalah makan siang gratis. Menurut saya, ini akan menarik ke depannya dalam pengadaan barang dan jasa," kata Misbakhun di hadapan ratusan peserta optimalisasi yang sebagian besar pelaku UMKM tersebut, seperti dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

Misbakhun pun mendorong para pelaku UMKM di Kota Pasuruan mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam program andalan pemerintah tersebut. Dia meyakini kuliner khas Pasuruan bisa masuk dalam menu untuk program makan siang gratis.

"Jadi, bapak dan ibu harus siapkan (menu) mengingat Pasuruan ini terkenal dengan kulinernya, harus memenuhi standar gizi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Misbakhun juga mengingatkan para pelaku UMKM yang berminat menjadi mitra pemerintah segera mempelajari prosedurnya. Politikus asal Pasuruan itu menegaskan prosedur ataupun seluk-beluk untuk menjadi pemasok barang dan jasa bagi pemerintah tersebut bisa dipelajari dari LKPP.

"Oleh karena itu, bapak dan ibu jika ingin menjadi supplier (pemasok) bagi pemerintah, sosialisasi LKPP ini sangat penting," katanya.

"Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan prosedur. Jadi, tidak sembarangan karena segala sesuatu harus ada pertanggungjawaban dan transparansinya. Oleh karena itu dengan adanya LKPP ini, semua memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengadaan barang dan jasa," sambung dia.

(maa/maa)

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menanggapi sikap politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait atau Ara, yang membuka sayembara senilai Rp 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Rano menyebutkan tak ada yang dilanggar dari keputusan Maruarar tersebut.

"Sebetulnya nggak ada masalah karena emang nggak ada aturan yang melarang sayembara dan lainnya," kata Rano di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Rano menyebutkan hal ini bisa menjadi motivasi bagi KPK untuk bergerak cepat menuntaskan kasus itu. Dia menilai hal ini semestinya menjadi pemantik bagi lembaga antirasuah itu.

"Mungkin jadi satu motivasi bagi pimpinan KPK yang baru ke depan untuk menjadi target, PR-PR perkara yang lama bisa diselesaikan," tambahnya.

Sayembara itu beredar viral di media sosial X, seperti dilihat detikcom, Kamis (28/11). Tampak dalam video itu Maruarar Sirait awalnya menanti buku berjudul 'Politik Itu Suci' yang sempat dijanjikan akan diberikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Maruarar kemudian mengungkit soal kasus di Indonesia yang melibatkan orang-orang besar. Dia mengatakan kasus Harun Masiku.

"Saya juga memang melihat ya itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan libatkan orang-orang besar di republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap?" ucap Maruarar seperti dalam video viral.

Maruarar pun menjanjikan Rp 8 miliar bagi siapa pun yang bisa menangkap Harun Masiku. Maruarar mengaku heran lantaran Harun Masiku sampai saat ini masih jadi buron.

"Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa tangkap Harun Masiku Rp 8 miliar uang pribadi saya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yuk, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang ya," ujar dia.

"Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus? Gitu ya, Mas Hasto. Politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup," sambungnya.

(dwr/idn)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menuturkan bahwa Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah bertugas untuk memastikan investor asing turut andil dalam pembangunan program 3 juta rumah. Sudah ada sejumlah negara yang melirik program tersebut.

Ara mengatakan ia memberikan tugas tersebut ke Fahri supaya kesepakatan tidak hanya berhenti pada nota kesepahaman atau Memorandum of Understandi (MoU) saja, tetapi sampai terealisasi.

Menurut Ara, menandatangani MoU memang penting karena menunjukkan komitmen kedua belah pihak. Namun, tidak bisa berhenti sampai situ saja, harus lebih detil lagi seperti hak dan kewajiban, dan lainnya.

Politikus Gerindra ini juga mengatakan beberapa waktu lalu Fahri Hamzah pergi ke China dan Abu Dhabi salah satunya membicarakan program 3 juta rumah.

"Pertama ke RRC, yang kedua ke Abu Dhabi, untuk bisa fokus. Karena saya tahu, sebagai swasta kan saya juga punya partner asing. Jadi saya ngerti bahwa tidak terlalu mudah dan tidak boleh berhenti di MoU. Jadi itu mengawalnya masih banyak. Makanya saya tugaskan Wamen untuk bisa mengawal itu," paparnya Rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat investor asing tertarik menanamkan modalnya untuk pembangunan rumah di Indonesia. Pertama, karena adanya kepastian hukum. Kedua, pasar yang besar, dan ketiga kepercayaan terhadap pemimpin negara yang besar.

Warga Kolong Jembatan di DKI Mau Direlokasi ke Rusun

Pemerintah akan memindahkan warga yang tinggal di kolong jembatan daerah Jakarta ke rumah susun (rusun). Salah satu lokasi yang akan direlokasi adalah warga kolong Jembatan Tomang yang akan dipindahkan ke rusun KS Tubun.

"Kita memulai bagaimana saudara-saudara kita yang ada di bawah jembatan, kolong tol, secara bertahap kita pindahkan ke rumah susun ya. Rumah susun mana akan kita pindahkan? Tomang ya. Dari Tomang ke Tubun," kata Ara.

Ara menuturkan, relokasi warga kolong jembatan akan dilakukan pada Sabtu (30/11) ini. Namun, ia tidak merinci daerah mana yang akan direlokasi terlebih dahulu.

"Kita akan mulai hari Sabtu ini, memindahkan saudara-saudara kita yang ada di bawah jembatan ke rumah susun. Tapi juga diberikan perhatian sosial tapi diberikan juga pelatihan. Tapi jangan berhenti di pelatihan, mereka harus sampai bisa punya penghasilan, punya kerja," tuturnya.

334 Calon Penghuni Rusun Pasar Rumput Terima Kunci

Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mengatakan saat ini, ada 1.314 calon penghuni. Dari jumlah tersebut, terdapat 334 calon penghuni yang sudah selesai proses admisitrasinya dan akan diserahkan kunci Rusun Pasar Rumput.

"Ada 1.314 calon penghuni. Saat ini yang sudah clean and clear persoalan administrasi sekitar 334 pendaftar dan akan diserahkan kuncinya hari ini. Pastinya ada beragam (penghuni) TNI, Polri, ASN, dan ada wartawan, ada juga generasi milenial," kata Teguh.

Ia melanjutkan, harga sewa di Pasar Rumput mulai dari Rp 1,1 juta hingga Rp 2,25 juta per unit per bulan.

"Harga sewa mulai Rp 1,1 juta dan termahal Rp 2,25 juta per unit per bulan dari yang sebelumnya rencana sewanya Rp 3,5 juta," tambahnya.

(abr/zlf)

Jakarta -

Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait membuka sayembara senilai Rp 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku. KPK memberikan apresiasi atas sayembara Maruarar tersebut.

Sayembara itu beredar viral di media sosial X, seperti dilihat detikcom, Kamis (28/11/2024). Tampak dalam video itu, Maruarar Sirait awalnya menanti buku berjudul 'Politik Itu Suci' yang sempat dijanjikan akan diberikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Maruarar kemudian mengungkit soal kasus di Indonesia yang melibatkan orang-orang besar. Dia menyebut kasus Harun Masiku.

"Saya juga memang melihat ya itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan libatkan orang-orang besar di republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap?" ucap Maruarar seperti dalam video viral.

Dia pun menjanjikan Rp 8 miliar bagi siapa pun yang bisa menangkap Harun Masiku. Maruarar mengaku heran lantaran Harun Masiku sampai saat ini masih jadi buron.

"Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa tangkap Harun Masiku Rp 8 miliar uang pribadi saya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yuk, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang ya," ujar dia.

"Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus? Gitu ya, Mas Hasto. Politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup," sambungnya.

DPO Harun Masiku (Situs resmi KPK).

Maruarar lantas buka suara terkait video viral tersebut. Dia menegaskan sayembara itu dilakukan untuk menegakkan keadilan.

"Supaya kebenaran ditegakkan," jawab Maruarar singkat ketika dimintai konfirmasi terkait pernyataannya.

Maruarar menyebut sayembara itu sekadar meningkatkan partisipasi publik. Selain itu, dia menyebut Indonesia negara hukum sehingga harus ditegakkan.

"Partisipasi publik, negara hukum, hukum harus ditegakkan," ujar dia.

KPK Apresiasi

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengapresiasi pernyataan Maruarar. Dia juga memastikan KPK sampai saat ini masih berupaya menangkap Harun Masiku.

"Hingga saat ini KPK tetap melakukan upaya penangkapan terhadap Harun Masiku. Oleh karena itu, kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Pak Maruarar Sirait," ucap Tanak.

Lebih lanjut dia mengatakan apa yang dilakukan oleh Maruarar harus diapresiasi. Sebab, Maruarar berani mengorbankan hartanya demi tertangkapnya Harun.

"Sikap beliau tentunya layak/patut menjadi contoh dan beliau patut diberi penghargaan atas sikap beliau untuk melakukan hal yang sungguh sangat luar biasa baik," kata dia.

"Hanya beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum," tambahnya.

(maa/dhn)

Jakarta -

Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait memprediksi Pilkada Jakarta 2024 akan berlangsung dua putaran. Ia menyebut pada akhirnya pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, yang akan menang.

Hal tersebut disampaikan Ara saat menghadiri rilis Survei Indikator Politik di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024). Ara menanggapi 81,6% basis PDIP yang solid mendukung pasangan Pramono dan Rano Karno.

"Pemilih PDI mungkin masih mayoritas ke Pramono dan Rano tapi tidak sebesar itu (81,6%) apalagi kalau Pak Jokowi makin kencang terbuka mendukung daripada Ridwan Kamil dan itu bukan apabila, sudah pasti. Saya sudah bicara dengan Pak Jokowi beliau akan gerakan, hadir dan habis-habisan mendukung Ridwan Kamil. Kalau Pak Prabowo beliau Ketua Umum partai saya," ujar Ara dalam pemaparannya.

Ia menilai Pilkada Jakarta akan berlangsung dua putaran dan dimenangkan oleh Ridwan Kamil. Ia menyebut saat ini jajaran partai tengah konsolidasi mendukung Paslon nomor urut 1.

"Hari ini saya cuti sebagian menteri untuk mendukung Ridwan Kamil di 5 titik ya, jaringan kami terutama jaringan non muslim. Jadi Mas, menurut saya ini masih akan dinamis, dan semuanya margin of error," ujar Ara.

"Kalau menurut saya, analisa saya, putaran kedua akan terjadi di Jakarta ya, menurut saya. Putaran kedua, ini catat saja ya, putaran kedua akan terjadi di Jakarta dan pada akhirnya Ridwan Kamil yang menang," tambahnya.

Ia menyebut salah satu faktor suara PDIP menurun lantaran dukungan Anies kepada Pramono dan Rano Karno. Ia menyebut pemilih non muslim mulai meninggalkan pasangan Pramono-Doel.

"Itu prediksi saya, karena tadi konsolidasi terjadi. Makanya suaranya Pramono makin lama makin turun karena pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi konsolidasi," tutur Ara.

"Kemudian pemilih-pemilih non muslim mulai meninggalkan Rano Karno karena didukung Anies. Meninggalkan Pramono karena didukung oleh Anies," imbuhnya.

(dwr/azh)