JAKARTA, KOMPAS.com - Global Strategic Riset Indonesia (GSRI) menyampaikan keprihatinan mendalam terkait implementasi program makanan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah.

Direktur Eksekutif GSRI, Sebastian Salang mengatakan, berdasarkan hasil kajian dan riset yang dilakukan, program ini menunjukkan berbagai kelemahan dalam perencanaan, distribusi, dan pengelolaan anggaran.

“Ini berpotensi menyebabkan pemborosan besar-besaran terhadap keuangan negara,” kata Sebastian dalam keterangan resmi, Jumat (28/2/2025).

Dia menyayangkan adanya kelemahan di berbagai sektor tersebut. Sebab, program itu sejatinya bertujuan untuk memberikan asupan makanan bergizi bagi siswa dari tingkat PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui.

“Ini memang merupakan inisiatif yang terlihat positif. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksiapan sistem, alokasi anggaran yang tidak realistis, serta skema distribusi yang berpotensi gagal menjangkau kelompok sasaran secara efektif,” ujarnya.

Sebastian menjelaskan, salah satu permasalahan utama adalah duplikasi anggaran dengan program-program bantuan serupa yang sudah ada.

Saat ini, terdapat anggaran program eksisting sebesar Rp 67,147 triliun, sementara makan bergizi gratis memerlukan tambahan dana Rp 171 triliun, sehingga total anggaran program ini membengkak menjadi Rp 238,147 triliun.

“Anggaran sebesar ini tanpa perencanaan yang matang dapat mengganggu kestabilan fiskal negara,” katanya.

Dia juga mengkritik terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung distribusi MBG.

KOMPAS.com/Romensy Augustino Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP N 4 Sragen, Senin (17/2/2025).

Adapun target pembangunan 5.000 SPPG di seluruh Indonesia hingga Juli 2025, namun penyebaran lokasinya disebut tidak berdasarkan kebutuhan nyata penerima manfaat.

Menurut Sebastian, sebagian besar SPPG justru terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang seharusnya menjadi prioritas utama malah belum tersentuh.

“Padahal, program ini diklaim bertujuan membantu daerah yang mengalami kekurangan gizi dan akses makanan sehat,” ujarnya.

Selain itu, ketidakjelasan skema pengadaan tanah untuk SPPG (apakah akan dibeli atau disewa) serta besarnya anggaran per unit (Rp 1,2 hingga Rp 1,5 miliar per SPPG) tanpa perencanaan teknis yang rinci berpotensi menyebabkan pemborosan dan penyalahgunaan dana.

GSRI juga menyoroti banyaknya celah dalam pengelolaan anggaran makan bergizi gratis, termasuk mark up harga food tray dari harga impor Rp 20.000 per unit menjadi Rp 50.000 per unit.

Kemudian, GSRI menyoroti potensi monopoli pengadaan oleh pihak tertentu tanpa transparansi dalam tender. Demikian juga, alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

“Saat ini, dengan asumsi HPP Rp 10.000 per penerima manfaat, dana hanya cukup untuk 5,6 juta orang, jauh dari target pemerintah sebesar 17,5 juta penerima,” kata Sebastian.

Selain itu, masih banyak pekerja di SPPG yang belum menerima gaji, karena tidak adanya kejelasan mengenai hubungan kerja mereka (mitra, kontrak, atau pegawai tetap).

“Situasi ini sangat berisiko dan menunjukkan kurangnya perencanaan yang baik dari pemerintah,” ujarnya.

Moratorium dan evaluasi

Berdasarkan temuan tersebut, GSRI mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis sebelum terus dilanjutkan.

“Kami merekomendasikan, moratorium pelaksanaan MBG untuk menyempurnakan konsep, skema pengelolaan, serta data penerima manfaat agar lebih transparan dan efektif,” kata Sebastian.

GSRI juga merekomendasikan untuk menghentikan duplikasi anggaran dengan program bantuan gizi lainnya yang sudah berjalan, guna menghindari pemborosan dana negara.

Selain itu, merekomendasikan juga untuk menyusun ulang skema distribusi dan lokasi SPPG berdasarkan kebutuhan nyata penerima manfaat, bukan sekadar proyek politis.

“Kami juga merekmendasikan untuk mengusut tuntas potensi monopoli dan mark up pengadaan food tray dan kebutuhan logistik lainnya, serta memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja SPPG agar tidak ada lagi kasus keterlambatan gaji dan eksploitasi tenaga kerja,” ujar Sebastian.

GSRI menegaskan bahwa program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak boleh menjadi ajang pemborosan dan ladang korupsi.

Pemerintah harus memastikan bahwa makan bergizi gratis benar-benar dirancang untuk kepentingan masyarakat, bukan sebagai alat politik atau proyek bagi-bagi anggaran yang tidak efektif.

“Jika tidak ada perubahan signifikan dalam perencanaan dan pengelolaannya, maka MBG berisiko gagal total dan menjadi beban besar bagi keuangan negara,” kata Sebastian.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan pemerintah akan terus membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Pembenahan dilakukan buntut temuan ayam goreng yang masih terlihat bagian dalamnya kemerahan dan dianggap masih mentah di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu.

"Ya evaluasi, evaluasi agar itu tidak terulang kembali. Harus menjaga kualitas sehingga tidak ada keluhan dari penerima manfaat," kata Dadan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2).

Dadan menjelaskan temuan itu terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru berdiri.

Ia mengatakan daerah itu pun baru pertama kali menjalankan program MBG. Dadan lantas meminta bagi SPPG baru untuk secara bertahap menaikkan jumlah masakan yang dikeluarkan.

"Jadi kalau kami targetkan 3.000 itu tidak boleh langsung di hari pertama. Jadi harus mulai dari 150, naik 500, naik seribu, naik 1.500. Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan," ujar dia.

Ia pun memastikan setiap makanan sebelum disalurkan ke sekolah-sekolah akan diuji terlebih dulu oleh ahli gizi di SPPG.

"Kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan satu ahli gizi karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku bakal mengevaluasi kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum imbas ditemukannya ayam mentah dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dadan mengingatkan bahwa kualitas menu MBG harus dijaga agar tidak ada lagi keluhan dari para penerima.

"Ya evaluasi, evaluasi agar itu tidak terulang kembali. Harus menjaga kualitas sehingga tidak ada keluhan dari penerima manfaat," kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

Menurut Dadan, temuan ayam mentah itu terjadi lantaran sejumlah pekerja di SPPG belum terbiasa memasak untuk porsi besar.

Pasalnya seseorang yang terbiasa masak untuk 1-10 orang di rumah belum tentu ahli dalam memasak makanan dalam porsi besar.

Dadan juga menemukan pola, insiden itu banyak terjadi di dapur umum baru, sehingga Kepala SPPG pun baru bertugas.

"Jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi, evaluasi harian. Maka untuk yang baru-baru, kita minta agar mereka mulai dari (memasak dengan) jumlah kecil," ucap Dadan.

"Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang," kata dia.

Dadan pun menargetkan petugas bisa mulai memasak dengan 150 porsi, kemudian naik secara bertahap.

Artinya, petugas-petugas tersebut tidak langsung memasak untuk 3.000 porsi.

Adapun porsi yang berjumlah besar akan dimasak oleh petugas yang lebih berpengalaman.

"Jadi harus mulai dari 150, naik 500, naik 1.000, naik 1.500. Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan. Jadi kami sudah instruksikan agar yang baru-baru, memulai dari hal yang sedikit, yang kecil," ungkap Dadan.

Seiring dengan itu, BGN meminta porsi makanan yang telah dimasak untuk dites terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke sekolah.

Itulah sebabnya, ia menempatkan ahli gizi di tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan, satu ahli gizi. Karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas. Sudah, (dokter) juga sudah ada," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, dikutip dari Kompas.id, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumba Timur, Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, bermasalah.

Daging ayam yang dibagikan kepada siswa terlihat mentah karena masih berdarah.

Ada juga helaian rambut yang ditemukan dalam kotak makanan.

Temuan pada Rabu (19/2/2025) itu menambah temuan lain sejak sekolah itu menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ada juga menu yang menurut pihak sekolah tidak bergizi.

”Pada hari pertama, siswa dikasih nasi dan mi. Nasi belum matang. Kami pihak sekolah sempat pertanyakan gizi makanan itu. Nasi dan mi, di mana gizinya? Tetapi, ahli gizi (dari pihak vendor) bilang, makanan itu bergizi. Kami ikut saja,” tutur Kepala SD Inpres 3 Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Hamuli Ngguna Manggil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku bakal mengevaluasi kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum imbas ditemukannya ayam mentah dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dadan mengingatkan bahwa kualitas menu MBG harus dijaga agar tidak ada lagi keluhan dari para penerima.

"Ya evaluasi, evaluasi agar itu tidak terulang kembali. Harus menjaga kualitas sehingga tidak ada keluhan dari penerima manfaat," kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

Menurut Dadan, temuan ayam mentah itu terjadi lantaran sejumlah pekerja di SPPG belum terbiasa memasak untuk porsi besar.

Pasalnya seseorang yang terbiasa masak untuk 1-10 orang di rumah belum tentu ahli dalam memasak makanan dalam porsi besar.

Dadan juga menemukan pola, insiden itu banyak terjadi di dapur umum baru, sehingga Kepala SPPG pun baru bertugas.

"Jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi, evaluasi harian. Maka untuk yang baru-baru, kita minta agar mereka mulai dari (memasak dengan) jumlah kecil," ucap Dadan.

"Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang," kata dia.

Dadan pun menargetkan petugas bisa mulai memasak dengan 150 porsi, kemudian naik secara bertahap.

Artinya, petugas-petugas tersebut tidak langsung memasak untuk 3.000 porsi.

Adapun porsi yang berjumlah besar akan dimasak oleh petugas yang lebih berpengalaman.

"Jadi harus mulai dari 150, naik 500, naik 1.000, naik 1.500. Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan. Jadi kami sudah instruksikan agar yang baru-baru, memulai dari hal yang sedikit, yang kecil," ungkap Dadan.

Seiring dengan itu, BGN meminta porsi makanan yang telah dimasak untuk dites terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke sekolah.

Itulah sebabnya, ia menempatkan ahli gizi di tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan, satu ahli gizi. Karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas. Sudah, (dokter) juga sudah ada," tandasnya.

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, program makan bergizi gratis (MBG) telah terlaksana di seluruh provinsi se-Indonesia dan dinikmati oleh lebih dari 2 juta orang.

Dadan mengatakan, provinsi terakhir yang melaksanakan MBG adalah Papua Tengah, tepatnya di Kabupaten Ilaga.

"Alhamdulillah, sampai hari ini, itu sudah ada di 726 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi. Provinsi terakhir yang minggu ini operasional adalah di Papua Tengah, di Kabupaten Ilaga, dan sudah melayani 2.021.000 orang di seluruh Indonesia," ujar Dadan di Magelang, Jawa Tengah, Kamis.

Menurut Dadan, capaian program MBG ini termasuk cepat, mengingat program tersebut baru dimulai pada 6 Januari 2025.

"Ini kecepatannya luar biasa," kata dia.

Selain itu, Dadan menyebut program MBG akan tetap dilaksanakan meskipun saat bulan puasa.

Program MBG akan disiapkan untuk makanan yang tahan lama sehingga makanan bisa disantap saat berbuka puasa.

"Dan hari ini mungkin hari terakhir sekolah, dan minggu depan sudah puasa. Badan Gizi tetap melaksanakan pengiriman antara jemput tersebut dengan mekanisme yang berbeda dari biasanya. Jadi, kalau biasanya akan dikirimkan makanan segar ke sekolah masing-masing, nanti kami akan siapkan makanan yang tahan lama," kata Dadan.

"Untuk yang berpuasa, dimakan saat buka; untuk yang tidak puasa, dimakan diam-diam atau sembunyi-sembunyi. (Disiapkan) makanan yang tahan lama, contohnya telur, susu, kemudian buah, ringan korsifikasi, dan kami sedang mencoba agar ada sayur yang bisa dimakan mereka di sore hari," ujar dia.

Anak-anak sekolah nantinya akan diberikan dua kantong berisi makanan yang dibawa ke rumah masing-masing.

Kantong pertama harus dibawa ke sekolah untuk ditukarkan dengan kantong kedua yang berisi makanan bergizi gratis.

"Jadi, satu anak akan dijatahkan dua kantong, satu kantong isi, besoknya yang kosong dibawa, dan yang isi dibawa ke rumah. Sehingga program ini tidak menimbulkan permasalahan sampah, karena kita gunakan yang recycle," kata Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mendorong agar kepala daerah dapat berkontribusi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui dukungan terhadap perbaikan infrastruktur, termasuk pendidikan.

Menurutnya, daerah juga dapat memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan rantai pasok, membina petani, nelayan, peternak, hingga UMKM. Dengan demikian kalangan tersebut akan mampu mendorong terpenuhinya pasokan kebutuhan gizi.

Hal ini disampaikannya saat memberikan materi di Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).

“Jadi mohon kerja samanya Ibu-Bapak sekalian, nanti di daerah, untuk program makannya tidak perlu ditambahkan lagi, karena berapa pun akan dibayar oleh Badan Gizi,” imbuhnya.

Dadan menjelaskan, saat ini pihaknya tengah berupaya menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk menyukseskan program MBG.

Dirinya berharap program ini ke depannya akan mampu berdampak positif terhadap masyarakat, dan khususnya para generasi produktif di masa depan.

“Memang tujuan utamanya adalah investasi SDM jangka panjang, tetapi yang akan diuntungkan adalah masyarakat, terutama masyarakat Ibu-Bapak [kepala daerah] sekalian,” ucapnya.

Menurutnya, MBG merupakan sebuah langkah strategis dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ia menyebutkan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, program itu berperan dalam memperbaiki kualitas gizi anak-anak untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) yang produktif di tahun 2045.

“Kenapa disampaikan sangat strategis? Kami sampaikan data yang kami peroleh bahwa penduduk Indonesia sampai detik ini masih bertambah 6 orang per menit,” ujarnya.

Generasi anak-anak saat ini, kata Dadan, di masa mendatang akan menjadi bagian dari bonus demografi. Karena itulah, peningkatan kapasitas SDM menjadi hal yang penting. Di samping itu, pemerintah juga terus mengupayakan agar pemenuhan gizi dapat dirasakan oleh seluruh generasi anak-anak di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Dadan menekankan, program MBG merupakan program pemerintah pusat. Adapun anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Program MBG diharapkan mampu memicu meningkatnya sirkulasi ekonomi di daerah, karena melibatkan para petani, hingga pengusaha lokal. Harapannya, program ini dapat didukung oleh para kepala daerah," pungkas Dadan.

Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Bali, I Nyoman Parta, menilai teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum maksimal. Parta melihat program tersebut masih mengalami kendala saat dilaksanakan, seperti mobilisasi dan pendistribusian ke lokasi sekolah.

"Misalnya di tempat-tempat yang pernah dicoba misalnya ternyata menyiapkan nasi untuk 700 orang itu tidak gampang," kata Parta saat ditemui detikBali di kediamannya di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Kamis (27/2/2025).

Selain penyiapan makanan, Parta juga menilai distribusi makanan juga tidak bisa sekaligus. Situasi ini membuat para guru kesulitan memberikan makanan kepada siswa lantaran harus menunggu kiriman kloter selanjutnya.

"Ya, jadi persoalan teknis menjadi persoalan yang justru merugikan secara keseluruhan, itu baru yang di mobilitasnya gampang lho, bagaimana dengan yang di kepulauan yang harus menggunakan perahu ting-ting," beber politikus Partai Demokasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Komisi X DPR RI, Parta berujar, akan melakukan pemantauan dari pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu. Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya juga mengoordinasikan program MBG ke Komisi X DPR RI karena melibatkan siswa meski tidak bermitra.

"Tetapi, mungkin karena prosesnya masih berjalan jadi belum ketemu," terang alumnus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

SEMARANG, KOMPAS.com - Sekda Jawa Tengah Sumarno menyebutkan, belum ada kepastian terkait jalannya program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah selama bulan suci Ramadhan.

Pasalnya, pelaksanaan program MBG tersebut berada di bawah wewenang Badan Gizi Nasional (BGN).

Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) masih menunggu kebijakan soal itu.

"Sebenarnya kalau yang MBG ini kan yang menjalankan kan dari Badan Gizi Nasional ya. Ini kita juga masih menunggu arahan dari Badan Gizi," ujar Sumarno usai menghadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Jateng, Rabu (26/2/2025).

Apalagi sebelumnya beredar wacana libur panjang bagi pelajar sekolah selama bulan puasa.

Untuk itu, pihaknya harus menyesuaikan kebijakan dengan hari libur pelajar sekolah yang menjadi target penerima MBG.

"Karena kan kita Ramadhan ke besok itu kan juga kalau enggak salah kan ada kebijakan juga anak-anak sekolah juga diliburkan ya. Ini coba tentu saja akan ada perubahan kebijakan," tandas dia.

Program makan bergizi gratis tahap 1

Sebelumnya diberitakan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahap 1 sudah berjalan di 27 titik yang tersebar di 20 kabupaten/kota.

Dalam monitoring dan evaluasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah menyoroti insiden keracunan di Sukoharjo beberapa pekan lalu.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Yunita Dyah Suminar mengatakan sejauh ini masyarakat merepons baik program MBG tersebut.

"Baguslah responsnya. Yang penting evaluasi untuk proses-proses di SPPG itu, pertama menu, distribusinya baik, anak-anak happy. Kalau yang lain karena ini kaitannya dengan infrastruktur, kan harus ada dapur, dapurnya harus sesuai, jumlah peralatannya harus sesuai karena untuk masak banyak dalam waktu pendek," ujar Yunita, Rabu (12/2/2025).

Namun demikian, dia menyebutkan, masih ada sejumlah cacatan dalam pelaksanaan MBG, termasuk keracunan yang dialami puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Dukuh 03 di Kabupaten Sukoharjo, setelah mengonsumsi MBG pada Kamis (16/1/2025).

Yunita menilai, keracunan terjadi karena beberapa faktor, mulai bahan masakan, proses memasak, hingga alat yang digunakan untuk memasak.

"Jadi memang keracunan itu penyebabnya beberapa. Bahan makanannya, cara memasaknya atau alatnya bisa jadi. Nah, kalau kemarin sudah ada penjelasan bahwa memang prosesnya kurang pengawasan, sehingga pada akhirnya terjadi hal tersebut," lanjut dia.

Dia menyampaikan, kelalaian SPPG dalam proses pengolahan ayam menyebabkan terjadinya keracunan.

Oleh karena itu, dia akan memperketat pengawasan selama proses produksi MBG.

Pihaknya mengimbau agar SPPG lebih teliti dalam mengolah makanan agar insiden keracunan tidak terulang kembali di Jateng. Apalagi SPPG tersebut telah mengantongi Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS).

MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengecek pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK IT Ma'arif Kota Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Kegiatan tersebut dilakukan usai Gibran memberikan materi dalam retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang.

Gibran dan rombongannya tiba di sekolahan pukul 11.41 WIB dengan menunggang Toyota Innova Zenix.

Putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu turun dari mobil berpelat AD 1205 O.

Dalam kesempatan itu, hadir pula Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen dan Wakil Wali Kota Magelang Sri Harso.

Agenda peninjauan MBG tertutup bagi awak media.

Sebelum tiba di sekolah, Gibran meninjau pelaksanaan Program Kesehatan Gratis di Puskesmas Magelang Selatan. Pukul 12.13 dia meninggalkan sekolahan.

Gibran soroti pelajar yang menyisihkan sayuran

Kepala SMK IT Ma'arif Kota Magelang Eka Veranika Arte mengatakan, Gibran berkeliling di beberapa kelas untuk menyapa para pelajar.

Hari itu, menu MBG bagi 555 dari 745 pelajar SMK IT Ma'arif Kota Magelang berupa nasi ayam, sayur labu, kelengkeng, dan susu.

Sisa pelajar yang tidak menjadi sasaran MBG sedang menjalani praktik kerja lapangan.

Eka menyebutkan, Gibran menyoroti adanya pelajar yang menyisihkan sayuran karena tidak suka.

"Anak kami banyak nggak suka sayuran. Jadi, (pelajar) dipaksa untuk suka sayuran (oleh Gibran)," tuturnya.

Wakil Kepala Kesiswaan cum person in charge (PIC) MBG SMK IT Ma'arif Kota Magelang Mega Ayu Kharisma menyampaikan, kebanyakan pelajar laki-laki mengeluhkan sedikitnya porsi dalam MBG.

Sekolahan sendiri hanya bisa menerima menu dan porsi yang ditentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Magelang.

Sejak menjadi lokus MBG pada 6 Januari 2025, sekolahan tersebut sudah menerima menu nasi dengan lauk ayam, ikan, sapi, dan telur yang dirotasi tiga kali dalam seminggu.

Khusus susu hanya diberikan tiap Selasa dan Jumat.

"Alhamdulillah tidak ada masalah sampai saat ini," ucapnya.

Selain melihat pelaksanaan MBG, Gibran membagi-bagikan alat tulis dan buku kepada para pelajar.

Pelajar kelas X, Wafiq Azizah mendapatkan buku bersampul Gibran yang menggendong seorang bayi dan tempat alat tulis.

"Kami juga tadi foto bersama. Nggak menyangka dikunjungi wakil presiden," tuturnya.

DEMAK, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, telah memasuki hari kedua setelah peluncuran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rizky Barokah pada Senin (24/2/2025).

SPPG Rizky Barokah yang berlokasi di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, menyediakan 3.381 porsi MBG untuk pelajar mulai dari PAUD hingga SMA yang berada dalam radius 5 kilometer dari dapur.

Setiap porsi makanan dikemas dalam wadah atau ompreng, dan dirancang mengikuti 10 siklus makanan pokok yang telah ditentukan.

Ahli Gizi SPPG Rizky Barokah, Elviana Agustin, menjelaskan bahwa pemenuhan gizi untuk lauk disamaratakan, kecuali untuk takaran nasi dan sayur.

"Itu mereka standar porsinya berbeda-beda," ujar Agustin saat dikonfirmasi pada Selasa (25/2/2025).

Terdapat tiga kategori takaran nasi yang disajikan dalam wadah MBG yang dibagikan kepada pelajar.

Untuk anak usia PAUD hingga kelas 3 SD, makanan dengan kandungan karbohidrat disediakan sebanyak 100 gram nasi per sekali makan.

"Kalau anak TK, PAUD, SD kelas 1, 2, 3 secara kecukupan zat gizinya itu dia nasinya di angka 100 gram," jelasnya.

Sementara itu, untuk anak usia kelas 4 hingga 6 SD, takaran nasi yang disediakan adalah 150 gram.

Sedangkan untuk anak usia SMP hingga SMA, takaran gizi karbohidrat dicukupi dengan 200 gram nasi. "Kalau untuk anak SMP, SMA itu nasinya 200 (gram)," tambahnya.

Agustin juga menambahkan bahwa susu tidak menjadi menu pokok dalam pemberian MBG dan direncanakan akan diberikan seminggu dua kali.

"Susu sendiri di 10 siklus kita hadirkan 4 kali, di mana dalam seminggu itu dua kali susu. Sebenarnya ini bukan menu utama, tapi karena kita menambah zat gizinya," jelasnya.

BOYOLALI, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadhan di Boyolali, Jawa Tengah.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gagaksipat memastikan distribusi makanan tetap dilakukan meskipun dalam kondisi puasa.

Kepala SPPG Gagaksipat 2, Yuwida Salma Lova, menyatakan bahwa menu yang dibagikan kepada siswa akan berupa makanan cepat saji, tetapi tetap memperhatikan kandungan gizi yang dibutuhkan.

"Kita tetap menyesuaikan pusat. Sesuai arahan zoom minggu lalu, kita diarahkan untuk makanan cepat saji namun tetap yang bergizi," ujar Yuwida di Boyolali, Selasa (25/2/2025).

Menu makan bergizi gratis selama puasa

Untuk memastikan gizi anak-anak tetap terpenuhi selama Ramadan, SPPG telah menyiapkan menu khusus yang tahan lama dan bisa dikonsumsi hingga waktu berbuka puasa.

Adapun menu MBG yang akan didistribusikan meliputi:

• Kurma
• Roti atau biskuit
• Kacang-kacangan
• Susu

Selain itu, ada juga menu tambahan seperti bubur kacang hijau, bubur mutiara, atau bubur sumsum yang akan dibuat sebelum pendistribusian.

"Misal kalau roti, nanti kita bikin yang sandwich. Jadi nanti ada isinya selada," tambah Yuwida.

Jadwal dan mekanisme distribusi

KOMPAS.com/Labib Zamani Petugas menyiapkan menu MBG di SPPG Gagaksipat, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).

Pendistribusian MBG selama bulan puasa akan dilakukan menjelang siswa pulang sekolah agar makanan tetap segar dan tidak cepat basi, terutama jika ada menu bubur.

Berikut jadwal pembagian makanan bagi siswa:

• Siswa SD: Pukul 10.00 - 11.00 WIB
• Siswa SMP dan SMA: Pukul 12.00 - 13.00 WIB

Sementara itu, tim SPPG akan mulai beraktivitas sejak pagi untuk menyiapkan dan mengemas makanan.

"Jadi kita nanti mungkin berangkatnya pukul 05.00 WIB atau pukul 06.00 WIB, langsung packing makanan itu," kata Yuwida.

SPPG Gagaksipat memastikan bahwa seluruh menu yang didistribusikan selama Ramadhan telah disesuaikan agar tetap bernutrisi dan bisa dikonsumsi hingga berbuka puasa.

"Untuk teknisnya masih menunggu BGN," tutup Yuwida.

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilaksanakan selama bulan Ramadhan.

Namun, untuk menyesuaikan dengan kondisi puasa, mekanisme distribusi makanan akan diubah, yakni makanan tersebut akan diberikan untuk dibawa pulang oleh para siswa.

"Untuk Ramadhan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk, Program MBG tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, dimana kami akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," ujar Dadan Hindayana, seperti ditulis oleh Antara, Senin (24/2/2025).

Bagi siswa yang berpuasa, makanan yang disediakan bisa dikonsumsi saat berbuka, sementara bagi yang tidak berpuasa, makanan tersebut dapat dimakan di sekolah secara sembunyi atau dibawa pulang untuk dikonsumsi di rumah.

Dadan memastikan bahwa makanan yang diberikan akan dirancang agar tahan lama dan tidak mudah basi.

Makanan yang disediakan akan tahan lama, seperti susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, buah, serta sesekali bubur kacang hijau atau kolak, dengan tetap memperhatikan komposisi gizi.

Menurut Dadan, komposisi gizi yang disediakan tetap memperhatikan keseimbangan antara protein, karbohidrat, dan serat. Program ini juga mengalami inovasi dalam hal kemasan.

Tahun lalu, makanan disediakan dalam kantong kertas (paperbag), namun tahun ini pihak BGN menguji coba penggunaan kantong yang dapat digunakan ulang di Sukabumi, Jawa Barat.

Kantong tersebut harus dikembalikan keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong baru yang berisi makanan. Ini tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga melatih kedisiplinan siswa.

Program MBG, tambah Dadan, akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri dan mekanisme ini berlaku untuk semua siswa, termasuk yang non-Muslim.

Meski ada usulan agar daerah dengan mayoritas non-Muslim tetap menyediakan makanan seperti biasa selama Ramadhan, BGN memutuskan untuk memberikan perlakuan yang sama di seluruh daerah.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu, apakah di daerah yang non-Muslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," ungkap Dadan.

Dadan berharap makanan sehat yang disediakan oleh BGN bisa menjadi contoh bagi orang tua dalam menyajikan makanan bergizi di rumah, terutama selama bulan Ramadhan.

Program ini bertujuan untuk mengurangi kebiasaan menyuguhkan makanan manis dan berminyak yang tidak baik bagi kesehatan anak.

"Kita memberikan makanan yang segar setiap hari untuk mengurangi kandungan gula yang berlebihan, dan menyajikan makanan yang sehat. Mudah-mudahan makanan yang diberikan oleh BGN bisa dicontoh di rumah masing-masing," harap Dadan Hindayana.